DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pembentukan P2K3, yang unsur-unsurnya terdiri atas a. Pekerja/Buruh; dan b. Pengusaha dan/atau Pengurus. Susunan P2K3 terdiri atas a. ketua; b. sekretaris; dan c. anggota.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang- undangan dan perkembangan teknologi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
6.Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerja sama antara pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh untuk mengembangkan kerja sama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
2.Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
3.Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
4.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 5.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
2. 6.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dengan bentuk lain.
3. 7.Perusahaan adalah:
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 8.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana Tenaga Kerja bekerja, atau yang sering dimasuki Tenaga Kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber bahaya.
2. 9.Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Ahli K3 adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar instansi yang membidangi ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri.
3. 10.Dinas Daerah Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
4. 11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Pembentukan P2K3 bertujuan untuk:

a.meningkatkan efektivitas perlindungan K3 bagi Tenaga Kerja, Pekerja/Buruh, dan/atau orang lain yang berada di Tempat Kerja atau Perusahaan;
b.mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan atau bahaya pembuangan limbah, dan kejadian bahaya lainnya; dan
c.mendukung ekosistem dan pembudayaan bidang K3.

BAB II

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 3

(1)Pengusaha dan/atau Pengurus wajib membentuk P2K3 dalam menerapkan K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Tempat Kerja atau Perusahaan yang:
1. a.mempekerjakan Pekerja/Buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
2. b.mempunyai tingkat risiko tinggi.
(3)Tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha.

Pasal 4

Unsur P2K3 terdiri atas:

a.Pekerja/Buruh; dan
b.Pengusaha dan/atau Pengurus.

Pasal 5

(1)Susunan P2K3 terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.
(2)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pimpinan puncak atau Pengurus di Tempat Kerja atau Perusahaan.
(3)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Ahli K3 yang telah ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
(4)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perwakilan Pengusaha dan/atau Pengurus dan Pekerja/Buruh di Tempat Kerja atau Perusahaan.
(5)Perwakilan Pengusaha dan/atau Pengurus dan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
1. a.bagian/unit yang menangani K3;
2. b.bagian/unit yang menangani sumber daya manusia; dan/atau
3. c.bagian/unit yang menangani proses produksi.
(6)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan memiliki wawasan atau pengetahuan K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang– undangan.

Pasal 6

(1)Anggota P2K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c disusun dengan komposisi seimbang antara Pengusaha dan/atau Pengurus dan Pekerja/Buruh.
(2)Komposisi seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dengan ketentuan:
1. a.perwakilan Pengusaha dan/atau Pengurus paling sedikit 3 (tiga) orang dan perwakilan Pekerja/Buruh paling sedikit 3 (tiga) orang untuk Tempat Kerja atau Perusahaan yang memiliki jumlah Pekerja/Buruh paling banyak 100 (seratus) orang dan mempunyai tingkat risiko tinggi; atau
2. b.perwakilan Pengusaha dan/atau Pengurus paling sedikit 6 (enam) orang dan perwakilan Pekerja/Buruh paling sedikit 6 (enam) orang untuk Tempat Kerja atau Perusahaan yang memiliki jumlah Pekerja/Buruh paling sedikit 100 (seratus) orang.
(3)Dalam hal di kawasan atau gedung yang di dalamnya terdapat lebih dari 1 (satu) Tempat Kerja atau Perusahaan, keanggotaan P2K3 harus mempertimbangkan perwakilan dari masing-masing Tempat Kerja atau Perusahaan tersebut.

Pasal 7

(1)P2K3 ditetapkan oleh Menteri dan dalam pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan P2K3 atas usul dari Pengusaha dan/atau Pengurus.
(3)Untuk mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengusaha dan/atau Pengurus menyampaikan permohonan secara tertulis atau elektronik dengan melampirkan:
1. a.usulan keanggotaan P2K3 dengan struktur organisasi;
2. b.salinan keputusan penunjukan Ahli K3; dan
3. c.uraian tugas dan tanggung jawab setiap keanggotaan P2K3.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi dokumen dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja oleh unit kerja yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan.
(5)Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)telah melewati jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, maka dokumen dianggap telah diverifikasi.
(6)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan benar dan lengkap, Kepala Dinas Daerah Provinsi menerbitkan penetapan P2K3 dengan melampirkan uraian tugas dan tanggung jawab paling lama 5 (lima) hari kerja.
(7)Penetapan P2K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku sepanjang tidak ada perubahan keanggotaan P2K3.

Pasal 8

(1)Penetapan P2K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dilakukan pembaruan dalam hal terdapat perubahan susunan P2K3.
(2)Perubahan susunan P2K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi penggantian ketua dan/atau sekretaris.
(3)Dalam hal terjadi perubahan anggota P2K3, ketua P2K3 menetapkan perubahan susunan P2K3.
(4)Penetapan perubahan susunan P2K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi.
(5)Permohonan pembaruan penetapan P2K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah adanya perubahan.
(6)Untuk mendapatkan pembaruan penetapan P2K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha dan/atau Pengurus menyampaikan permohonan secara tertulis atau elektronik dengan melampirkan:
1. a.penetapan P2K3 yang akan diperbarui;
2. b.usulan perubahan struktur organisasi Perusahaan maupun penggantian ketua dan/atau sekretaris; dan
3. c.salinan keputusan penunjukan Ahli K3 jika terjadi perubahaan sekretaris.
(7)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan verifikasi dokumen dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja oleh unit kerja yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan.
(8)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan benar dan lengkap, Kepala Dinas Daerah Provinsi menerbitkan penetapan P2K3 paling lama 5 (lima) hari kerja.

BAB III

TUGAS PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 9

(1)P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada Pengusaha atau Pengurus mengenai masalah K3.
(2)Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2K3 mempunyai tugas:
1. a.mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja;
2. b.menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik;
3. c.mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap K3;
4. d.mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja serta mengambil langkah- langkah yang diperlukan;
5. e.mengembangkan penyuluhan dan penelitian di bidang keselamatan kerja, hygiene Perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi dan lingkungan kerja;
6. f.melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakan makanan di Perusahaan;
7. g.memeriksa kelengkapan peralatan K3;
8. h.mengembangkan pelayanan kesehatan kerja;
9. i.mengembangkan pelaksanaan laboratorium K3 dan evaluasi hasil pemeriksaan kesehatan Tenaga Kerja;
10. j.menyelenggarakan administrasi K3 dan lingkungan kerja;
11. k.mendukung penerapan sistem manajemen K3;
12. l.membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada Tenaga Kerja, Pekerja/Buruh dan orang lain di Tempat Kerja atau Perusahaan mengenai:
  1. 1.kondisi dan bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta cara penanggulangannya;
  2. 2.semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan di Tempat Kerja atau Perusahaan;
  3. 3.alat pelindung diri bagi Tenaga Kerja, Pekerja/Buruh dan orang lain; dan
  4. 4.cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya;
13. m.menghimpun dan mengolah data K3 di Tempat Kerja atau Perusahaan; dan
14. n.tugas lainnya terkait penerapan K3.

Pasal 10

(1)P2K3 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus menyusun program dan rencana kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi K3 di Tempat Kerja atau Perusahaan.
(2)Program dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.inventarisasi masalah K3;
2. b.identifikasi potensi bahaya;
3. c.pemeriksaan penerapan K3;
4. d.analisa dan penyusunan statistik kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja; dan
5. e.saran dan pertimbangan perbaikan penerapan K3.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…