DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai standar kegiatan usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor ketenagakerjaan, yang terdiri atas Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
5.Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN STANDAR KEGIATAN USAHA DAN STANDAR PRODUK/JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
2.Perizinan Berusaha yang selanjutnya disebut PB adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
3.Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disebut PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
4.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
5.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
6.Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
7.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
8.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.
9.Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SIAPkerja adalah ekosistem digital ketenagakerjaan yang merupakan transformasi dari Sistem Informasi Ketenagakerjaan yang mengintegrasikan seluruh layanan bidang ketenagakerjaan secara nasional yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
10.Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
11.Penanaman Modal adalah Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan di bidang Penanaman Modal.
12.Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah Penanaman Modal Asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal.
13.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
14.Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
15.Dinas Provinsi adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
16.Dinas Kabupaten/Kota adalah organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal.
18.Kementerian Ketenagakerjaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
19.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
20.Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
21.Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN STANDAR PRODUK/JASA

Pasal 2

(1)PBBR sektor ketenagakerjaan terdiri atas:
1. a.PB; dan
2. b.PB UMKU.
(2)PB sektor ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan usaha:
1. a.pelatihan kerja;
2. b.alih daya;
3. c.penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;
4. d.penempatan pekerja rumah tangga;
5. e.penempatan tenaga kerja daring (job portal);
6. f.jasa fabrikasi, pemeliharaan, reparasi, dan instalasi teknik K3;
7. g.jasa sertifikasi dengan lingkup kegiatan usaha lembaga audit sistem manajemen K3;
8. h.jasa pengujian laboratorium dengan lingkup kegiatan usaha pemeriksaan dan pengujian K3;
9. i.jasa inspeksi periodik dengan lingkup kegiatan usaha pemeriksaan dan pengujian K3;
10. j.jasa pembinaan dan konsultasi K3; dan
11. k.sertifikasi profesi pihak ketiga.
(3)PB UMKU sektor ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.sertifikat layak K3;
2. b.jasa pemeriksaan/pengujian kesehatan tenaga kerja dan/atau pelayanan kesehatan kerja; dan
3. c.penyelenggaraan pemagangan di luar negeri.

Pasal 3

(1)PBBR sektor ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui Sistem OSS.
(2)Dalam hal kegiatan usaha terdapat PMA, kewenangan penerbitan PBBR dilakukan oleh Lembaga OSS atas nama Menteri.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan PBBR sektor ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan standar kegiatan usaha dan standar produk/jasa, meliputi:
1. a.pelatihan kerja;
2. b.penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;
3. c.penempatan pekerja rumah tangga;
4. d.penempatan tenaga kerja daring (job portal);
5. e.jasa sertifikasi dengan lingkup kegiatan usaha lembaga audit sistem manajemen K3;
6. f.jasa pembinaan dan konsultasi K3;
7. g.sertifikasi profesi pihak ketiga;
8. h.sertifikat layak K3;
9. i.jasa pemeriksaan/pengujian kesehatan tenaga kerja dan/atau pelayanan kesehatan kerja; dan
10. j.penyelenggaraan pemagangan di luar negeri.
(2)Penyelenggaraan PBBR sektor ketenagakerjaan yang dilaksanakan berdasarkan standar kegiatan usaha dan standar produk/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Kewajiban PB sektor ketenagakerjaan untuk kegiatan usaha alih daya yang memiliki risiko rendah, meliputi:

a.menerapkan standar Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan;
b.mencatatkan perjanjian alih daya kepada instansi yang berwenang;
c.menjalankan kegiatan usaha paling lambat 1 (satu) tahun setelah PB diterbitkan; dan/atau
d.melaporkan perubahan data meliputi:
1. 1.nama perusahaan alih daya;
2. 2.penanggung jawab perusahaan alih daya;
3. 3.alamat perusahaan alih daya; dan/atau
4. 4.bidang usaha.

Pasal 6

Penyelenggaraan PB sektor ketenagakerjaan untuk kegiatan usaha jasa fabrikasi, pemeliharaan, reparasi, dan instalasi teknik K3 dengan KBLI 33121 dilaksanakan berdasarkan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian sebagai kementerian pengampu PB.

Pasal 7

(1)Kewajiban kegiatan usaha jasa fabrikasi, pemeliharaan, reparasi, dan instalasi teknik K3 dengan KBLI 33121 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam hal barang yang dilakukan reparasi merupakan objek K3, meliputi:
1. a.pesawat uap, bejana tekanan, dan tangki timbun;
2. b.pesawat angkat dan pesawat angkut;
3. c.pesawat tenaga dan produksi;
4. d.listrik, elevator, dan eskalator;
5. e.penyalur petir dan peralatan elektronik;
6. f.proteksi kebakaran; dan/atau
7. g.angkur.
(2)Objek K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.memiliki dokumen pas foto penanggung jawab perusahaan;
2. b.memiliki dokumen sertifikat ahli K3 dan tenaga teknis K3 sesuai bidang;
3. c.memiliki dokumen tenaga ahli K3 dan tenaga teknis K3, meliputi:
  1. 1.surat pernyataan bekerja penuh waktu di perusahaan;
  2. 2.fotocopy digital (hasil scan) Kartu Tanda Penduduk dan daftar riwayat hidup; dan
  3. 3.sertifikat kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
4. d.memiliki dokumen bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan online;
5. e.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan surat pemberitahuan tahunan pajak 2 (dua) tahun terakhir dengan keterangan status valid;
6. f.memiliki dokumen standar operasional prosedur reparasi teknik K3;
7. g.memiliki dokumen standar operasional prosedur kegiatan usaha pemberian jasa reparasi teknik K3; dan/atau
8. h.memelihara dokumen kegiatan usaha pemberian jasa reparasi teknik K3.

Pasal 8

Penyelenggaraan PB sektor ketenagakerjaan untuk kegiatan usaha:

a.jasa pengujian laboratorium dengan lingkup kegiatan usaha pemeriksaan dan pengujian K3 dengan KBLI 71202; dan
b.jasa inspeksi periodik dengan lingkup kegiatan usaha pemeriksaan dan pengujian K3 dengan KBLI 71203, dilaksanakan berdasarkan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan sebagai kementerian pengampu PB.

Pasal 9

Kewajiban kegiatan usaha jasa pengujian laboratorium dengan lingkup kegiatan usaha pemeriksaan dan pengujian K3 dengan KBLI 71202 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

a.mempunyai laboratorium yang terakreditasi 17025 dari Komite Akreditasi Nasional dengan ruang lingkup pengujian lingkungan kerja;
b.memiliki peralatan pemeriksaan dan pengujian laboratorium yang sudah terkalibrasi; dan/atau
c.memiliki laporan pelaksanaan kegiatan dan/atau berita acara pemeriksaan dokumen dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 10

Kewajiban kegiatan usaha jasa inspeksi periodik dengan lingkup kegiatan usaha pemeriksaan dan pengujian K3 dengan KBLI 71203 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

a.memiliki peralatan pemeriksaan dan pengujian yang sudah terkalibrasi; dan/atau
b.memiliki laporan pelaksanaan kegiatan dan/atau berita acara pemeriksaan dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 11

(1)Dalam hal pemenuhan PBBR sektor ketenagakerjaan dikenakan tarif penerimaan negara bukan pajak, Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemenuhan pembayaran penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk:
1. a.verifikasi Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha jasa pengujian laboratorium dengan lingkup kegiatan usaha pemeriksaan dan pengujian K3 dengan KBLI 71202 dan jasa inspeksi periodik dengan lingkup kegiatan usaha pemeriksaan dan pengujian K3 dengan KBLI 71203; dan
2. b.penerbitan Sertifikat Standar untuk jasa sertifikasi dengan lingkup kegiatan usaha lembaga audit sistem manajemen K3 dan jasa pembinaan dan konsultasi K3.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…