DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021

Nomor: 15
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
7.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN MANFAAT JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses
8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
2.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 4.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah perjanjian kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
2. 5.Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah perjanjian kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.
3. 6.Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
4. 7.Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha.
5. 8.Peserta JKP yang selanjutnya disebut Peserta adalah Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha dan telah terdaftar serta membayar iuran.
6. 9.Penerima Manfaat JKP yang selanjutnya disebut Penerima Manfaat adalah Peserta yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat JKP.
7. 10.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
8. 11.Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah suatu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan baik di pusat maupun daerah.
9. 12.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
10. 13.Lembaga Pelatihan Kerja adalah instansi pemerintah dan badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
11. 14.Sertifikat Pelatihan Kerja adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Pelatihan Kerja kepada Peserta Pelatihan Kerja yang telah lulus dan/atau telah selesai mengikuti Pelatihan Kerja.
12. 15.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
13. 16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

MANFAAT JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

Pasal 2

Manfaat JKP berupa:

a.uang tunai;
b.akses informasi pasar kerja; dan
c.Pelatihan Kerja.

Pasal 3

(1)Pemberian manfaat JKP berupa uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Pemberian manfaat JKP berupa akses informasi pasar kerja dan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c diselenggarakan oleh Kementerian.

Pasal 4

(1)Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan paling banyak 6 (enam) bulan Upah dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Upah untuk 3 (tiga) bulan pertama; dan
2. b.sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Upah untuk 3 (tiga) bulan berikutnya.
(2)Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai merupakan Upah terakhir Pekerja/Buruh yang dilaporkan Pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melebihi batas atas Upah yang ditetapkan.
(3)Batas atas Upah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(4)Dalam hal Upah melebihi batas atas Upah maka Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai sebesar batas atas Upah.

Pasal 5

(1)Manfaat akses informasi pasar kerja diberikan dalam bentuk layanan:
1. a.informasi pasar kerja; dan/atau
2. b.bimbingan jabatan.
(2)Layanan informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk penyediaan data lowongan pekerjaan yang memuat informasi paling sedikit mengenai identitas pemberi kerja, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, nama jabatan, dan syarat jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Layanan bimbingan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk:
1. a.asesmen diri atau penilaian diri; dan/atau
2. b.konseling karir.
(4)Asesmen diri atau penilaian diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan proses penilaian mandiri untuk mendapatkan gambaran potensi diri yang dilakukan oleh Peserta secara daring atau luring.
(5)Konseling karir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan konsultasi yang diberikan kepada Peserta mengenai informasi dunia kerja meliputi spesifikasi jabatan dan Pelatihan Kerja yang dibutuhkan oleh Peserta.
(6)Tata cara konseling karir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Manfaat Pelatihan Kerja diberikan berupa pelatihan berbasis kompetensi.
(2)Manfaat Pelatihan Kerja diberikan untuk membantu Penerima Manfaat mendapatkan pekerjaan kembali melalui peningkatan kompetensi kerja.

BAB III

PERSYARATAN PENERIMA MANFAAT JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

Pasal 7

Manfaat JKP diberikan kepada Penerima Manfaat yang memenuhi persyaratan, untuk membantu mendapatkan pekerjaan kembali.

Pasal 8

(1)Manfaat JKP diberikan kepada Peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja baik untuk hubungan kerja berdasarkan PKWT maupun PKWTT.
(2)Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerima Manfaat harus bersedia untuk bekerja kembali.
(3)Manfaat JKP dapat diajukan setelah Peserta memiliki masa iur paling sedikit 12 (dua belas) bulan dalam 24 (dua puluh empat) bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi Pemutusan Hubungan Kerja atau pengakhiran hubungan kerja.
(4)Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT.
(5)Ketentuan mengenai pembayaran iuran paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan dalam masa iur paling sedikit 12 (dua belas) bulan dalam 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN MANFAAT

Pasal 9

(1)Pengusaha wajib memberitahu perubahan data Peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.
(2)Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data paling sedikit:
1. a.nama dan alamat domisili perusahaan;
2. b.nomor pendaftaran dan sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
3. c.nama dan alamat domisili Pekerja/Buruh;
4. d.nomor kepesertaan Peserta pada BPJS Ketenagakerjaan;
5. e.nomor induk kependudukan;
6. f.tanggal lahir Pekerja/Buruh;
7. g.nomor dan/atau tanggal mulai dan berakhirnya perjanjian kerja, bagi Pekerja/Buruh dengan hubungan kerja berdasarkan PKWT, atau nomor dan/atau tanggal mulainya perjanjian kerja atau surat pengangkatan bagi Pekerja/Buruh dengan hubungan kerja berdasarkan PKWTT; dan
8. h.nomor dan/atau tanggal bukti Pemutusan Hubungan Kerja.
(3)Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan lampiran bukti Pemutusan Hubungan Kerja yaitu:
1. a.bukti diterimanya Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pekerja/Buruh dan tanda terima laporan Pemutusan Hubungan Kerja dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;
2. b.perjanjian bersama yang telah didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial dan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama; atau
3. c.petikan atau putusan pengadilan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(4)Bukti Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa fotokopi atau dokumen elektronik.
(5)Peserta dapat memberitahu Pemutusan Hubungan Kerja dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melampirkan bukti Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan paling lama sampai dengan batas akhir pengajuan manfaat JKP.

Pasal 10

(1)Peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat mengajukan manfaat JKP dengan melampirkan:
1. a.surat pernyataan bersedia untuk bekerja kembali; dan
2. b.nomor rekening bank yang masih aktif atas nama Peserta.
(2)Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta harus memiliki akun yang diperoleh pada saat mengakses Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
(3)Pengajuan manfaat JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan.

Pasal 11

(1)BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 10 ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(2)Dalam verifikasi data, BPJS Ketenagakerjaan melakukan klarifikasi kepada Peserta atau Pengusaha atas bukti Pemutusan Hubungan Kerja.
(3)BPJS Ketenagakerjaan melakukan validasi terhadap data hasil verifikasi yang lengkap dan benar.
(4)Dalam hal hasil verifikasi data tidak lengkap dan/atau tidak benar, BPJS Ketenagakerjaan memberikan catatan pada formulir data Peserta dan memberitahu Pengusaha atau Peserta secara daring atau luring.
(5)Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengusaha atau Peserta melengkapi dan/atau memperbaiki data dan menyerahkan kembali formulir kepada BPJS Ketenagakerjaan secara daring atau luring.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
7.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN MANFAAT JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses
8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
2.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 4.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah perjanjian kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
2. 5.Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah perjanjian kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.
3. 6.Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
4. 7.Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha.
5. 8.Peserta JKP yang selanjutnya disebut Peserta adalah Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha dan telah terdaftar serta membayar iuran.
6. 9.Penerima Manfaat JKP yang selanjutnya disebut Penerima Manfaat adalah Peserta yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat JKP.
7. 10.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
8. 11.Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah suatu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan baik di pusat maupun daerah.
9. 12.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
10. 13.Lembaga Pelatihan Kerja adalah instansi pemerintah dan badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
11. 14.Sertifikat Pelatihan Kerja adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Pelatihan Kerja kepada Peserta Pelatihan Kerja yang telah lulus dan/atau telah selesai mengikuti Pelatihan Kerja.
12. 15.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
13. 16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

MANFAAT JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

Pasal 2

Manfaat JKP berupa:

a.uang tunai;
b.akses informasi pasar kerja; dan
c.Pelatihan Kerja.

Pasal 3

(1)Pemberian manfaat JKP berupa uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Pemberian manfaat JKP berupa akses informasi pasar kerja dan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c diselenggarakan oleh Kementerian.

Pasal 4

(1)Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan paling banyak 6 (enam) bulan Upah dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Upah untuk 3 (tiga) bulan pertama; dan
2. b.sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Upah untuk 3 (tiga) bulan berikutnya.
(2)Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai merupakan Upah terakhir Pekerja/Buruh yang dilaporkan Pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melebihi batas atas Upah yang ditetapkan.
(3)Batas atas Upah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(4)Dalam hal Upah melebihi batas atas Upah maka Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai sebesar batas atas Upah.

Pasal 5

(1)Manfaat akses informasi pasar kerja diberikan dalam bentuk layanan:
1. a.informasi pasar kerja; dan/atau
2. b.bimbingan jabatan.
(2)Layanan informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk penyediaan data lowongan pekerjaan yang memuat informasi paling sedikit mengenai identitas pemberi kerja, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, nama jabatan, dan syarat jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Layanan bimbingan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk:
1. a.asesmen diri atau penilaian diri; dan/atau
2. b.konseling karir.
(4)Asesmen diri atau penilaian diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan proses penilaian mandiri untuk mendapatkan gambaran potensi diri yang dilakukan oleh Peserta secara daring atau luring.
(5)Konseling karir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan konsultasi yang diberikan kepada Peserta mengenai informasi dunia kerja meliputi spesifikasi jabatan dan Pelatihan Kerja yang dibutuhkan oleh Peserta.
(6)Tata cara konseling karir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Manfaat Pelatihan Kerja diberikan berupa pelatihan berbasis kompetensi.
(2)Manfaat Pelatihan Kerja diberikan untuk membantu Penerima Manfaat mendapatkan pekerjaan kembali melalui peningkatan kompetensi kerja.

BAB III

PERSYARATAN PENERIMA MANFAAT JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

Pasal 7

Manfaat JKP diberikan kepada Penerima Manfaat yang memenuhi persyaratan, untuk membantu mendapatkan pekerjaan kembali.

Pasal 8

(1)Manfaat JKP diberikan kepada Peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja baik untuk hubungan kerja berdasarkan PKWT maupun PKWTT.
(2)Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerima Manfaat harus bersedia untuk bekerja kembali.
(3)Manfaat JKP dapat diajukan setelah Peserta memiliki masa iur paling sedikit 12 (dua belas) bulan dalam 24 (dua puluh empat) bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi Pemutusan Hubungan Kerja atau pengakhiran hubungan kerja.
(4)Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT.
(5)Ketentuan mengenai pembayaran iuran paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan dalam masa iur paling sedikit 12 (dua belas) bulan dalam 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN MANFAAT

Pasal 9

(1)Pengusaha wajib memberitahu perubahan data Peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.
(2)Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data paling sedikit:
1. a.nama dan alamat domisili perusahaan;
2. b.nomor pendaftaran dan sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
3. c.nama dan alamat domisili Pekerja/Buruh;
4. d.nomor kepesertaan Peserta pada BPJS Ketenagakerjaan;
5. e.nomor induk kependudukan;
6. f.tanggal lahir Pekerja/Buruh;
7. g.nomor dan/atau tanggal mulai dan berakhirnya perjanjian kerja, bagi Pekerja/Buruh dengan hubungan kerja berdasarkan PKWT, atau nomor dan/atau tanggal mulainya perjanjian kerja atau surat pengangkatan bagi Pekerja/Buruh dengan hubungan kerja berdasarkan PKWTT; dan
8. h.nomor dan/atau tanggal bukti Pemutusan Hubungan Kerja.
(3)Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan lampiran bukti Pemutusan Hubungan Kerja yaitu:
1. a.bukti diterimanya Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pekerja/Buruh dan tanda terima laporan Pemutusan Hubungan Kerja dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;
2. b.perjanjian bersama yang telah didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial dan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama; atau
3. c.petikan atau putusan pengadilan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(4)Bukti Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa fotokopi atau dokumen elektronik.
(5)Peserta dapat memberitahu Pemutusan Hubungan Kerja dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melampirkan bukti Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan paling lama sampai dengan batas akhir pengajuan manfaat JKP.

Pasal 10

(1)Peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat mengajukan manfaat JKP dengan melampirkan:
1. a.surat pernyataan bersedia untuk bekerja kembali; dan
2. b.nomor rekening bank yang masih aktif atas nama Peserta.
(2)Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta harus memiliki akun yang diperoleh pada saat mengakses Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
(3)Pengajuan manfaat JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan.

Pasal 11

(1)BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 10 ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(2)Dalam verifikasi data, BPJS Ketenagakerjaan melakukan klarifikasi kepada Peserta atau Pengusaha atas bukti Pemutusan Hubungan Kerja.
(3)BPJS Ketenagakerjaan melakukan validasi terhadap data hasil verifikasi yang lengkap dan benar.
(4)Dalam hal hasil verifikasi data tidak lengkap dan/atau tidak benar, BPJS Ketenagakerjaan memberikan catatan pada formulir data Peserta dan memberitahu Pengusaha atau Peserta secara daring atau luring.
(5)Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengusaha atau Peserta melengkapi dan/atau memperbaiki data dan menyerahkan kembali formulir kepada BPJS Ketenagakerjaan secara daring atau luring.