DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2016

Nomor: 16
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan di Kementerian Ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan;
b.bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di Kementerian Ketenagakerjaan, perlu membangun kerja sama pengelolaan dokumen dan informasi hukum secara terintegrasi;
c.bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur dan struktur organisasi di Kementerian Ketenagakerjaan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; MENTERIKETENAGAKERJAANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR 16 TAHUN2016 TENTANG JARINGANDOKUMENTASIDANINFORMASIHUKUM KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN SALINAN Menimbang

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN.

1.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
2.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
3.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 213);
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri KetenagakeIjaan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Ketenagakerjaan; Menetapkan Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
3.Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan mengenai dokumen hukum.
4.Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pusat JDIH adalah Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan yang mengkoordinasikan pengelolaan JDIH.
5.AnggotaJaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut AnggotaJDIH adalah unit kerja di lingkungan Eselon I Kementerian Ketenagakerjaan yang membidangi hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta unit kerja lain yang menangani pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

(1)JDIH terdiri atas:
1. a.Pusat JDIH; dan
2. b.AnggotaJDIH.
(2)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Biro Hukum Sekretariat Jenderal.
(3)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
1. a.Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas;
2. b.Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
3. c.Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

Pasal 2

BABII ORGANISASIJARINGANDOKUMENTASI DANINFORMASIHUKUM

6.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
7.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

f.daninformasi, sarana dan prasarana; dan pemanfaatan teknologi, komunikasi. e.

Pasal 3

(1)Pusat JDIH bertugas melakukan pernbinaan, pengernbangan, dan pemantauan kepada anggota JDIH yang meliputi:
1. a.organisasi;
2. b.sumber daya manusia;
3. c.koleksi dokumen hukum;
4. d.teknis pengelolaan; BABIII TUGASDANFUNGSI Ketenagakerjaan;
5. h.Bagian Persuratan dan Kearsipan, Biro Umurn, Sekretariat Jenderal; dan
  1. 1.Bagian Pelayanan dan Informasi Publik, Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal. PengembanganPerencanaan dan Ketenagakerjaan;
6. g.Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Badan Perencanaan dan Pengembangan
7. d.Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
8. e.Bagian Umum, Sekretariat Inspektorat Jenderal;
9. f.Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Sumber Daya Informatika, Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:
10. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum;
11. b.pengelolaan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat JDIH; tugas
(1)ayatpadasebagaimana dimaksud melaksanakandalamJDIH(3) Anggota Pasal 5
(1)AnggotaJDIH bertugas untuk melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh unit kerja yang bersangkutan.
(2)Anggota JDIH mempunyai kewajiban menyampaikan produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pejabat Eselon I kepada Pusat JDIH.

Pasal 4

Pusat JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dibantu oleh Tim Kerja yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

(2)Pusat JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
2. b.pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH;
3. c.sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH;
4. d.pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH; dan
5. e.pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 7

(1)Pusat JDIH melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan JDIH paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan terhadap:
1. a.hasil kegiatan pengelolaan JDIH; dan
2. b.pelaksanaan tugas dan fungsi AnggotaJDIH.
(3)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan laporan Pusat JDIH kepada Pusat JDIH Nasional. BABIV PEMANTAUANDANEVALUASI Pasa16
(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Pusat JDIH dan Anggota JDIH wajib berpedoman pada standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH dan Anggota JDIH wajib menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan anggaran.
1. c.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH; dan
2. d.penyampaian laporan kepada Pusat JDIH.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transrnigrasi Nomor 20 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1460), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABVI KETENTUANPENUTUP Pasa19 Pendanaan dalam pelaksanaan JDIH dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-rnasing unit kerja di Kementerian Ketenagakerjaan selaku Pusat JDIH dan Anggota JDIH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BABV PENDANAAN Pasa18 Pemantauan dan evaluasi pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. NIP. 19600324 198903 1 001 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 604 WIDODO EKATJAHJANA DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA ttd. Diundangkan di Jakarta pad a tanggal 22 April 2016 M. HANIF DHAKIRI MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri In! dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan di Kementerian Ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan;
b.bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di Kementerian Ketenagakerjaan, perlu membangun kerja sama pengelolaan dokumen dan informasi hukum secara terintegrasi;
c.bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur dan struktur organisasi di Kementerian Ketenagakerjaan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; MENTERIKETENAGAKERJAANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR 16 TAHUN2016 TENTANG JARINGANDOKUMENTASIDANINFORMASIHUKUM KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN SALINAN Menimbang

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN.

1.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
2.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
3.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 213);
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri KetenagakeIjaan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Ketenagakerjaan; Menetapkan Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
3.Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan mengenai dokumen hukum.
4.Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pusat JDIH adalah Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan yang mengkoordinasikan pengelolaan JDIH.
5.AnggotaJaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut AnggotaJDIH adalah unit kerja di lingkungan Eselon I Kementerian Ketenagakerjaan yang membidangi hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta unit kerja lain yang menangani pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

(1)JDIH terdiri atas:
1. a.Pusat JDIH; dan
2. b.AnggotaJDIH.
(2)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Biro Hukum Sekretariat Jenderal.
(3)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
1. a.Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas;
2. b.Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
3. c.Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

Pasal 2

BABII ORGANISASIJARINGANDOKUMENTASI DANINFORMASIHUKUM

6.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
7.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

f.daninformasi, sarana dan prasarana; dan pemanfaatan teknologi, komunikasi. e.

Pasal 3

(1)Pusat JDIH bertugas melakukan pernbinaan, pengernbangan, dan pemantauan kepada anggota JDIH yang meliputi:
1. a.organisasi;
2. b.sumber daya manusia;
3. c.koleksi dokumen hukum;
4. d.teknis pengelolaan; BABIII TUGASDANFUNGSI Ketenagakerjaan;
5. h.Bagian Persuratan dan Kearsipan, Biro Umurn, Sekretariat Jenderal; dan
  1. 1.Bagian Pelayanan dan Informasi Publik, Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal. PengembanganPerencanaan dan Ketenagakerjaan;
6. g.Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Badan Perencanaan dan Pengembangan
7. d.Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
8. e.Bagian Umum, Sekretariat Inspektorat Jenderal;
9. f.Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Sumber Daya Informatika, Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:
10. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum;
11. b.pengelolaan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat JDIH; tugas
(1)ayatpadasebagaimana dimaksud melaksanakandalamJDIH(3) Anggota Pasal 5
(1)AnggotaJDIH bertugas untuk melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh unit kerja yang bersangkutan.
(2)Anggota JDIH mempunyai kewajiban menyampaikan produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pejabat Eselon I kepada Pusat JDIH.

Pasal 4

Pusat JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dibantu oleh Tim Kerja yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

(2)Pusat JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
2. b.pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH;
3. c.sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH;
4. d.pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH; dan
5. e.pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 7

(1)Pusat JDIH melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan JDIH paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan terhadap:
1. a.hasil kegiatan pengelolaan JDIH; dan
2. b.pelaksanaan tugas dan fungsi AnggotaJDIH.
(3)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan laporan Pusat JDIH kepada Pusat JDIH Nasional. BABIV PEMANTAUANDANEVALUASI Pasa16
(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Pusat JDIH dan Anggota JDIH wajib berpedoman pada standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH dan Anggota JDIH wajib menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan anggaran.
1. c.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH; dan
2. d.penyampaian laporan kepada Pusat JDIH.

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.