Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 September 2020 MENTERI KETENAGAKERJAAN ttd. IDA FAUZIYAH Diundangkan di Jakarta pada tan^al 8 September 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1009 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA Pit. KEPALA BIRO HUKUM, JIDAYANTI NIP 19720603 199903 2 001 SASARAN STRATEGIS LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020-2024 INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase Produktivitas Tenaga Keija INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN SATUAN persen DEFINISI OPERASIONAL Produktivitas tenaga keija adalah hasil kontribusi Kementerian Ketenagakerjaa n terhadap produktivitas tenaga kerja nasional dihitung berdasarkan upah yang diterima oleh angkatan kerja yang bekerja. CARA PERHITUNGAN PyBnt X w dimana, PyBnt = PyBiattas + PyBpenta + Py^PH! + Py^Binwas Keterangan: Ptn adalah persentase produktivitas tenaga kerja hasil kontribusi Kemnaker terhadap produktivitas tenaga keija nasional pada tahun t; adalah jumlah penduduk yang beke:tja yang bekerja hasil intervensi Kemnaker pada tahun t; PyBiattas adalah total angkatan keija yang dilatih dan bekerja hasil intervensi Direktorat Jenderal Binalattas, diukur dengan Py^Pelatihan Py^Produktivitas KETERANGAN No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN KETERANGAN 𝑃𝑦𝐵𝑝𝑒𝑛𝑡𝑎 adalah total angkatan Kerja yang bekerja hasil intervensi Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK, diukur dengan 𝑃𝑦𝐵𝑃𝑒𝑛𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 + 𝑃𝑦𝐵𝑃𝑒𝑟𝑙𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛_𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 + 𝑃𝑦𝐵𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑎𝑛_𝑇𝐾𝐴; 𝑃𝑦𝐵𝑃𝐻𝐼 adalah total angkatan kerja yang bekerja hasil intervensi Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos; 𝑃𝑦𝐵𝐵𝑖𝑛𝑤𝑎𝑠 adalah total angkatan kerja yang bekerja hasil intervensi Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3, diukur dengan 𝑃𝑦𝐵𝐹𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 + 𝑃𝑦𝐵𝐾3 + 𝑃𝑦𝐵𝐻𝑦𝑔𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑃𝑦𝐵𝑡 adalah penduduk yang bekerja pada tahun t (BPS) 𝑤̅ adalah rata-rata upah minimum provinsi pada tahun t 𝑤 adalah rata-rata upah data Sakernas pada tahun SASARAN STRATEGIS Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik INDIKATOR KINERJA UTAMA Indeks Reformasi Birokrasi Indeks SPBE SATUAN Nilai indeks Opini BPK Opini DEFINISI OPERASIONAL Indeks Reformasi Birokrasi adalah Nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi di Kementerian Ketenagakeijaa n pada tahun n-1 Opini BPK adalah Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Tahun n-1 Tingkat maturitas CARA PERHITUNGAN Nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi pada tahun n-1. Unsur yg dinilai adalah:
1.manajemen perubahaan
2.penataan peraturan perundang-undangan
3.penataan dan penguatan organisasi
4.penataan tata laksana
5.penataan sistem manajemen SDM
6.penguatan akuntabilitas
7.penguatan pengawasan
8.peningkatan kualitas pelayanan publik Nilai hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Tahun n-1. Unsur yang dinilai adalah:
1.kepatuhan
2.standar akuntasi pemerintah
3.kecukupan pengungkapan catatan atas laporan keuangan KETERANGAN Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Perencanaan dan Pengembanga n Ketenagakeija Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Nilai tingkat capaian SPBE (3 Domain, 7 Aspek dan _ , 35 Indikator) pada tahun n-1. arenbang No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA ,BIRO HUKUM, AYANTI '03 199903 2 001 SATUAN DEFINISI OPERASIONAL pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraa n pelayanan pemerintahan berbasis elektronik bidang ketenagakerjaa n pada tahun n-1. CARA PERHITUNGAN KETERANGAN MENTERl KETENAGAKERJAAN ttd. IDA FAUZIYAH LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020-2024 INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA KEMENTERIAN SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA lya Jumlah Tenaga saing Kerja Sektor keija Prioritas yang ditingkatkan •kasi Kompetensinya dan ditempatkan Jumlah pekerja yang meningkat Droduktivitasnya SATUAN orang orang DEFINISI OPERASIONAL Jumlah tenaga keija sektor prioritas yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan yang dinotasikan dengan PyBpeiatihan adalah jumlah calon pekerja yang telah mendapatkan pelatihan dan mendapat pekeijaan pada tahun n. Jumlah pekerja yang meningkat Droduktivitasnya di CARA PERHITUNGAN Py^Pelatihan ' tenaga kerja yang telah dilatih = y = dan mendapatkan pekerjaan i=i Total pekerja^ + ••• + Totalpekerjan Dimana: i adalah Balai Latihan Kerja (BLK) KETERANGAN Ditjen Pembinaan, Pelatihan dan Prduktivitas SASARAN PROGRAM Sektor Prioritas INDIKATOR KINERJA UTAMA Indeks PMPRB Persentase temuan yang ditindaklanjuti Nilai evaluasi SAKIP Tingkat maturitas SATUAN Nilai indeks Persen Nilai Nilai DEFINISl OPERASIONAL sektor prioritas yang dinotasikan dengan fy^produktivitas adalah jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya adalah pekerja yang mampu menciptakan nilai tambah pada tahun n Nilai evaluasi PMPRB adalah hasil evaluasi penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di, direktorat jenderal Binalattas tahun n-1. Kerugian Negara atas temuan BPK adalah penyimpangan atas pengelolaan keuangan negara Nilai hasil evaluasi internal atas area penguatan akuntabilitas Pelayanan publik dimaksud adalah CARA PERHITUNGAN PyBproduktivitas . tenaga kerja yang bekerja Zdi periisahaan yang mendapatkan pelatihan produktivitas = Total pekerja^ + —I- Total pekerjaj Dimana: i adalah |>erusahaan yang telah mendapatkan pelatihan produktivitas hasil pembinaan Ditjen Binalattas. Nilai hasil evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Binalattas pada tahun n-1. Jumlah kerugian negara yang telah ditindaklanjuti dibagi akumulasi jumlah sisa kerugian negara sampai dengan tahun berjalan dikali 100 persen Nilai hasil evaluasi internal atas Capaian Kineija tahun n-1 Tingkat maturitas layanan publik instansi pemerintah diukur oleh tim penilai Barenbang KETERANGAN SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA layanan publik instansi pemerintah SATUAN Meningkatnya Jumlah tenaga Orang Jumlah Tenaga keija yang Keija Yang ditempatkan di Ditempatkan dalam dan luar dan negeri Diberdayakan DEFINISI OPERASIONAL layanan publik berbasis elektronik yang dikelola oleh Ditjen Binalattas dan memberikan manfaat dalam pengelolaan layanan publik bagi Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Jumlah tenaga keija yang ditempatkan di dalam dan luar negeri yang dinotasikan dengan PyBpenempatan adalah jumlah tenaga kerja yang ditempatkan baik melalui sistem penempatan tenaga CARA PERHITUNGAN dengan tingkat penilaian: • Tingkat 1: Sistem pelayanan menyediakan diseminasi (penyebaran arah). • Tingkat 2: Sistem pelayanan menyediakan layanan interaksi. • Tingkat 3: Sistem pelayanan menyediakan layanan transaksi. • Tingkat 4: Sistem pelayanan menyediakan layanan kolaborasi. • Tingkat 5: Sistem pelayanan menyediakan layanan optimalisasi. publik satu publik publik publik publik Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, dan bukti terkait lainnva PyBpenempatan = Jumlah penempatan dalam negeri + Jumlah penempatan luar negeri KETERANGAN Ditjen Binapenta PKK SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN Jumlah tenaga Orang kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja DEFINISI OPERASIONAL kerja baik di dalam maupun luar negeri pada tahun n Jumlah tenaga keija yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan keija yang dinotasikan dengan ^perluasan.kerJa adalah jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui skema penciptaan lapangan kerja baru dan atau pengembangan lapangan kerja yang tersedia guna memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat pada tahun n CARA PERHITUNGAN ^y^Perluasan,Kerja = Jumlah tenaga kerja sukarela + Jumlah tenaga kerjapadat karya +Jumlah wirausaha baru + Jumlah wirausaha hasil inkubasi bisnis KETERANGAN SASARAN PROGRAM Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Keija dan Perluasan Kesempatan Keija INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah angkatan kerja yang ditempatkan akibat penggunaan TKA Indeks PMPRB Persentase temuan yang ditindaklanjuti SATUAN Orang Nilai indeks Persen DEFINISI OPERASIONAL Jumlah angkatan kerja yang ditempatkan akibat penggunaan TKA yang dinotasikan dengan ^y^penggunaan.TKA adalah jumlah pendamping TKA dan atau pencari keija yang ditempatkan sebagai akibat penggunaan TKA pada tahun n Nilai evaluasi PMPRB adalah hasil evaluasi penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Direktorat jenderal Binapenta dan PKK tahun n-1. Kerugian Negara atas temuan BPK adalah penyimpangan atas pengelolaan keuangan negara CARA PERHITUNGAN PyBpgjiggunaan TKA = Jumlah pendamping TKA + Jumlah penambahan tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan di perusahaan pengguna TKA Nilai hasil evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Direktorat jenderal Binapenta dan PKK pada tahun n-1 Jumlah kerugian negara yang telah ditindaklanjuti dibagi akumulasi jumlah sisa kerugian negara sampai dengan tahun berjalan dikali 100 persen KETERANGAN SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA Nilai evaluasi SAKIP SATUAN DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN Nilai hasil evaluasi internal atas Capaian Kinerja tahun n -1 Tingkat maturitas layanan publik instansi pemerintah Nilai Nilai Meningkatnya Jumlah pekerja orang peran pada pengawasan perusahaan ketenagakeijaan yang dalam menerapkan Nilai hasil evaluasi internal atas area penguatan akuntabilitas Pelayanan Publik dimaksud adalah layanan publik berbasis elektronik yang dikelola oleh Ditjen Binapenta dan memberikan manfaat dalam pengelolaan layanan publik bagi Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan norma ketenagakeijaan fundamental Tingkat maturitas layanan publik instansi pemerintah diukur oleh tim penilai Barenbang dengan tingkat penilaian: • Tingkat 1: Sistem pelayanan publik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah). • Tingkat 2: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan interaksi. • Tingkat 3: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan transaksi. • Tingkat 4: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan kolaborasi. • Tingkat 5: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan optimalisasi. Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, dan bukti terkait lainnva. KETERANGAN Ditjen Binwasnaker dan K3 SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA menciptakan norma iklim ketenagakerjaan ketenagakeijaan fundamental yang kondusif dengan kepatuhan penerapan norma ketenagakeijaan Jumlah pekeija pada perusahaan dan stakeholder yang menerapkan dan mematuhi SATUAN orang DEFINISI OPERASIONAL dinotasikan dengan fundamental • Perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental adalah perusahaan yang menerapkan dan mematuhi norma ketenagakerjaan fundamental (tidak ditemukan peketja anak, keija paksa, diskriminasi, pelanggaran K3 dan terjamin kebebasan berserikat) yang dibuktikan dengan nota pemeriksaan 1 /Laporan Hasil Pemeriksaan. Jumlah pekerja pada perusahaan dan stakeholder yang menerapkan dan mematuhi Norma K3 dinotasikan dengan PyBK2- CARA PERHITUNGAN PyBfundamental " pekerja pada = y - perusahaan yang menerapkan i=i norma ketenagakerjaan fundamental = Total pekerja^ H 1- Total pekerja^ Dimana: i adalah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan fundamental hasil pengawasan Ditjen Binwasnaker dan K3. PyBk3 " pekerja pada = y perusahaan danstakeholder yang menerapkan 1=1 dan mematuhi norma K3 = Total pekerja^ H 1- Total pekerja^ KETERANGAN SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA Norma K3 Jumlah pekeija pada perusahaan yang memenuhi dan menerapkan lingkungan kerja yang sehat dan hygiene perusahaan SATUAN orang DEFINISI OPERASIONAL Perusahaan yang menerapkan dan mematuhi Norma K3 adalah perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih yang telah diperiksa dan dibuktikan dengan nota pemeriksaan I / Laporan Hasil Pemeriksaan dan/atau memiliki sertifikat SMK3 setelah dilakukan penilaian oleh lembaga Audit dalam penerapan SMK3. Jumlah pekerja pada Perusahaan yang memenuhi dan menerapkan lingkungan kerja yang sehat dan hygiene perusahaan dinotasikan dengan ^y^hygiene. Perusahaan vane CARA PERHITUNGAN Dimana: i adalah perusahaan dan stakeholder yang menerapkan dan mematuhi norma K3 hasil pengawasan Ditjen Binwasnaker dan K3. Py^Hygiene n" pekerja pada = y perusahaan yang memenuhi dan menerapkan i=i lingkungan kerja dan hygiene = Total pekerja^ + ••• + Total pekerja^ KETERANGAN SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA Indeks PMPRB SATUAN Nilai indeks DEFINISI OPERASIONAL mematuhi dan menerapkan k3, lingkungan kerja dan hygiene perusahaan adalah Perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih yang telah mendapatkan peningkatan kemampuan teknis, penilaian risiko dan hygiene di perusahaan serta telah dilakukan pengujian oleh lembaga penguji K3. Nilai evaluasi PMPRB adalah hasil evaluasi penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3 tahun n-1. CARA PERHITUNGAN Dimana: i adalahi adalah perusahaan yang memenuhi dan menerapkan lingkungan kerja yang sehat dan hygiene hasil pengawasan Ditjen Binwasnaker dan K3. Nilai hasil evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Direktorat jenderal Binwasnaker dan K3 pada tahun n-1. KETERANGAN SASARAN PROGRAM Sistem Pengawasan INDIKATOR ICINERJA UTAMA Persentase temuan yang Ketenagakeijaan ditindaklanjuti Nilai evaluasi SAKIP Tingkat maturitas Layanan Publik Instansi Pemerintah SATUAN Persen Nilai Nilai DEFINISI OPERASIONAL Kerugian Negara atas temuan BPK adalah penyimpangan atas pengeloiaan keuangan negara. Nilai hasil evaluasi internal atas area penguatan akuntabilitas Pelayanan publik dimaksud adalah layanan publik berbasis elektronik yang dikelola oleh Ditjen Binwasnaker dan memberikan manfaat dalam pengeloiaan layanan publik bagi Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. CARA PERHITUNGAN Jumlah kerugian negara yang telah ditindaklanjuti dibagi akumulasi jumlah sisa kerugian negara sampai dengan tahun beijalan dikali 100 persen. Nilai hasil evaluasi internal atas SAKIP tahun n-1 Tingkat maturitas layanan publik instansi pemerintah diukur oleh tim penilai Barenbang dengan tingkat penilaian: • Tingkat 1: Sistem pelayanan publik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah). • Tingkat 2: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan interaksi. • Tingkat 3: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan transaksi. • Tingkat 4: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan kolaborasi. • Tingkat 5: Sistem pelayanan publik menyediakan layanan optimalisasi. Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, dan bukti terkait lainnya. KETERANGAN SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah pekeija pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekeija dan dialog sosial Indeks PMPRB SATUAN orang Nilai indeks DEFINISI OPERASIONAL Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak- hak pekerja dan dialog sosial dinotasikan dengan PyBpHi. Perusahaan yang menjamin perlindungan hak- hak pekerja adalah Perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih yang telah memiliki PP/PKB, struktur dan skala upah, Bipartit dan menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja yang telah terdaftar di WLKP. Nilai evaluasi PMPRB adalah hasil evaluasi penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal CARA PERHITUNGAN PyBpHi " pekerja pada = y perusahaan yang menerapkan perlindungan f=i hak —hak pekerja dan dialog sosial = Total pekerja^ + ••• -I- Total pekerja^ Dimana: i adalsih perusahaan yang telah menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial hasil pembinaan Ditjen PHI dan Jamsos. Nilai hasil evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Direktorat jenderal PHI dan Jamsos Tenaga Keija pada tahun n-1. KETERANGAN SASARAN PROGRAM Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN Persentase Persen temuan yang ditindaklanjuti Nilai SAKIP evaluasi Nilai Tingkat maturitas iayanan publik instansi pemerintah Nilai DEFINISI OPERASIONAL PHI dan Jamsos Tenaga Keija tahun n-1. Kerugian Negara atas temuan BPK adalah penyimpangan atas pengelolaan keuangan negara Nilai hasil evaluasi internal atas area penguatan akuntabilitas Pelayanan Publik dimaksud adalah Iayanan publik berbasis elektronik yang dikelola oleh Ditjen PHI dan Jamsos dam memberikan manfaat dalam pengelolaan Iayanan publik bagi Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. CARA PERHITUNGAN Jumlah kerugian negara yang telah ditindaklanjuti dibagi akumulasi jumlah sisa kerugian negara sampai dengan tahun beijalan dikali 100 persen. Nilai hasil evaluasi internal atas Capaian Kinerja tahun n-1. Tingkat maturitas Iayanan publik instansi pemerintah diukur oleh tim penilai Barenbang dengan tingkat penilaian: • Tingkat 1: Sistem pelayanan publik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah). • Tingkat 2: Sistem pelayanan publik menyediakan Iayanan interaksi. • Tingkat 3: Sistem pelayanan publik menyediakan Iayanan transaksi. • Tingkat 4: Sistem pelayanan publik menyediakan Iayanan kolaborasi. • Tingkat 5: Sistem pelayanan publik menyediakan Iayanan optimalisasi. KETERANGAN SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA Meningkatnya Indeks kapasitas, Reformasi kineija Birokrasi organisasi dan pelayanan internal Opini BPK Nilai indeks Opini DEFINISI OPERASIONAL Indeks reformasi birokrasi adalah nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi di Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun n-1. Opini BPK adalah hasil pemeriksanaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Tahun n-1. CARA PERHITUNGAN Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, dan bukti terkait lainnya Nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi pada tahun n-1. Unsur yg dinilai adalah
1.manajemen perubahaan
2.penataan peraturan perundang-undangan
3.penataan dan penguatan organisasi
4.penataan tata laksana
5.penataan sistem manajemen SDM
6.penguatan akuntabilitas
7.penguatan pengawasan
8.peningkatan kualitas pelayanan publik Nilai hasil Pemeriksanaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Tahun n-1. Unsur yang dinilai adalah
1.kepatuhan
2.standar akuntasi pemerintah
3.kecukupan pengungkapan catatan atas laporan keuangan catatan atas KETERANGAN Sekretariat Jenderal No. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA Tingkat maturitas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik SATUAN Nilai DEFINISI OPERASIONAL Pelayanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dimaksud adalah:
a.layanan naskah dinas
b.layanan manajemen kepegawaian
c.layanan manajemen perencanaan
d.layanan manajemen penganggaran layanan manajemen keuangan layanan manajemen kinerja
g.layanan pengadaan
h.layanan dokumentasi dan informasi hukum e. f. CARA PERHITUNGAN Tingkat maturitas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diukur oleh tim penilai Barenbang dengan tingkat penilaian; • Tingkat 1: Sistem Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik menyediakan informasi • Tingkat 2: Sistem Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik menyediakan layanan interaksi. • Tingkat 3: Sistem Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik menyediakan layanan transaksi. • Tingkat 4: Sistem Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik menyediakan layanan kolaborasi. • Tingkat 5: Sistem Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik menyediakan layanan optimalisasi. Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, dan bukti terkait lainnya KETERANGAN SASARAN PROGRAM Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengawasan internal dalam mendukung good governance di lingkungan Kementerian Ketenagakeijaan INDIKATOR KINERJA UTAMA Opini BPK Nilai Evaluasi PMPRB Kementerian Ketenagakeijaan Nilai kinerja mitra kerja pengawasan internal Tingkat maturitas layanan Whistle Blowing System (WBS) SATUAN Opini Nilai Nilai Nilai DEFINISI OPERASIONAL opini BPK adalah hasil pemeriksanaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Tahun n-1. Nilai evaluasi PMPRB adalah hasil evaluasi penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Ke tenagakerjaan tahun n-1. Rata-rata nilai kineija mitra kerja Pengawasan internal berdasarkan Juklak Audit Kineija. Layanan Whistle Blowing System (WBS) dimaksud adalah layanan WBS berbasis elektronik yang dikelola oleh Itjen. CARA PERHITUNGAN KETERANGAN Nilai hasil Pemeriksanaan BPK atas laporan Inspektorat keuangan Kementerian Tahun n-1. Jenderal Unsur yang dinilai adalah:
1.kepatuhan
2.standar akuntasi pemerintah
3.kecukupan pengungkapan catatan atas laporan Keuangan Nilai hasil evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Ketenagakeijaan pada tahun n-1. Jumlah nilai kineija auditi yang telah diperiksa dibagi jumlah auditi yang telah diperiksa. Tingkat maturitas layanan WBS diukur oleh tim penilai Barenbang dengan tingkat penilaian: • Tingkat 1 Informasi: Sistem pelayanan WBS menyediakan informasi satu arah • Tingkat 2 Interaksi; Sistem pelayanan WBS menyediakan layanan interaksi dua arah • Tingkat 3 Transaksi: Sistem pelayanan WBS menyediakan layanan melalui pertukaran SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN Nilai Indeks Nilai Sistem indeks Pemerintahan Meningkatnya Nilai 1 kualitas Sistem pelayanan Pemerintal publik di bidang Berbasis ketenagakerjaan Elektronik secara (SPBE) elektronik. Meningkatnya Indeks kualitas Perencanaan rencana tenaga dan keria Nasional Peneembanean Nilai indeks DEFINISI OPERASIONAL Tingkat maturitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik bidang ketenagakerjaan pada tahun n-1. Nilai Indeks Perencanaan dan Pengembangan Ketenaeakeriaan CARA PERHITUNGAN informasi dan layanan Tingkat 4 Kolaborasi: Sistem pelayanan WBS menyediakan layanan melalui integrasi dengan WBS lainnya Tingkat 5 Optimalisasi; Sistem pelayanan WBS menyediakan layanan yang dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan ekstemal KETERANGAN Data pendukung dapat berupa dokumen penggunaan aplikasi, screenshot layanan aplikasi, daftar layanan dan fitur aplikasi, dan bukti terkait lainnya Nilai tingkat capaian SPBE (3 Domain, 7 Aspek Badan dan 35 Indikator) pada tahun n-1. PerencPerencanaan dan Pengembangan Hasil penjumlahan dari nilai indeks dukungan perencanaan, indeks pengelolaan data dan informasi, indeks pengembangan sistem informasi dan indeks penelitian dan pengembangan dengan SASARAN PROGRAM Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Badan Perencanaan dan Pengembangan Ke tenagakerjaan INDIKATOR KINERJA UTAMA Ke tenagake rj aan Indeks PMPRB SATUAN Nilai indeks DEFINISl OPERASIONAL adalah pengukuran tingkat perencanaan dan pengembangan bidang ketenagakerjaan yang didapatkan dari hasil penelitian / kajian, data dan informasi yang akurat serta pelaksanaan perencanaan tenaga keija pada tahun n-1. Nilai evaluasi PMPRB adalah hasil evaluasi penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakeijaan tahun n-1. CARA PERHITUNGAN masing-masing indeks dikalikan dengan bobot yang sudah ditentukan 1{P) = 0.3 i(pr)+0.3 i(di)+0.15 i(si)+0.35i(li) Nilai hasil evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan pada tahun n-1. KETERANGAN No. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN KETERANGAN Persentase temuan yang ditindaklanjuti Persen Kerugian Negara atas temuan BPK adalah penyimpangan atas pengelolaan keuangan negara Jumlah kerugian negara yang telah ditindaklanjuti dibagi akumulasi jumlah sisa kerugian negara sampai dengan tahun beijalan dikali 100 persen. Nilai evaluasi SAKIP Nilai Nilai hasil evaluasi internal atas area penguatan akuntabilitas Nilai hasil evaluasi internal atas Capaian Kineija tahun n-1. SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA IRQ HUKUM, AYANTI NIP 19720603 199903 2 001 MENTERl KETENAGAKERJAAN ttd. IDA FAUZIYAH