DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2017

Nomor: 17
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 November 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian .Gratifikasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga perlu dilakukan perubahan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun .2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan; Menimbang MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PENYELENGGARA NEGARA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN ISALINAli I

1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang Penyelenggaraan Negara yang Beraih dan Bebas dari Korupsi, Kol'usi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); Mengingat
7.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
9.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
10.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);
11.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2015 ten tang Pedoman Pengendalian Gratifikasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 1399);
12.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2016 ten tang Pokok Pokok Pengawasan Intern di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1118);

Pasal 7

(1)Kewajiban penolakan gratifikasi dikecualikan terhadap pemberian berdasarkan hubungan keluarga, adat istiadat, atau budaya setempat, yang meliputi:
1. a.pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/rienek, bapak/Ibu/mertua, suami/ istri, anak/ menantu, cucu, besan, paman / bibi, kakak/adik/Ipar, sepupu, dan keponakan yang tidak memiliki konflik kepen tingan;
2. b.penerimaan uang atau barang yang memiliki nilai jual pada pesta pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitan an , potong gigi, atau upacara agama/ adat/ tradisi lainnya dengan batasan nilai paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
  1. 1.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1399) diubah sebagai berikut: KEMENTERIANDINEGARAPENYELENGGARA KETENAGAKERJAAN. DANNEGARASlPILAPARATURPEGAWAI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATlFlKASI BAGI KETENAGAKERJAAN PERATURAN MENTERI NOMOR 25 TAHUN 2015 ATASPERUBAHAN MEMUTUSKAN: Menetapkan Pasa18 Kewajiban penolakan gratifikasi dikecualikan terhadap pemberian yang lerkait dengan kedinasan, meliputi:
3. a.dihapus;
4. b.seminar kits, sertifikat, plakat, uandel, goodie bag/ gimmick dari panitia seminar, workshop, lokakarya, atau pelatihan dari instansi/ lembaga berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi dari Kernenterian;
  1. 2.Ketentuan Pasal 8 huruf a dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:
5. c.pernberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialarni oleh penerima, bapak/ibu/rnertua, suamiz istri, atau anak dengan batasan nilai paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
6. d.pemberian kepada sesama Pegawai ASN di Kementerian dalam rangka pisah sambut, pensiun, prornosi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang paling banyak dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang dengan total pemberian Rpl.OOO.OOO,OO(satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
7. e.pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gIro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan sejenisnya) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang dengan total pemberian Rpl.OOO.OOO,OO(satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama.
(2)Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dilaporkan kepada KPK.

Pasal 12A

Terhadap penerimaan gratifikasi berupa barang yang mudah busuk atau rusak dalam batasan kewajaran dapat disalurkan langsung ke panti asuhan, panti jornpo , dan pihak yang membutuhkan atau tempat penyaluran bantuan sosiallain dan dilaporkan kepada UPG Kementerian disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahan dimaksud, selanjutnya UPG Kementerian melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.

4.Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal lOA Penerimaan gratifikasi terkait penerimaan honorarium dalam bentuk uang atau setara uang sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas sebagai pembicara, narasumber, konsultan, dan fungsi serupa lainnya dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi dari kementerian lain wajib dilaporkan kepada UPG Kementerian sebagai fungsi kontrol untuk memutus potensi terjadinya praktik korupsi iinuestiue corruption) dari pihak pemberi.
3.Di an tara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal lOA sehingga berbunyi sebagai berikut:

c.hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka dalam kedinasan. PasalII Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. rnernbutuhkan atau tempat penyaluran bantuan sosial lain; atau
d.diserahkan kepada pegawai yang rnenenma gratifikasi untuk dimanfaatkan sebagai penunjang kinerja.

(2)Dalam hal gratifikasi telah ditetapkan KPK namun tidak dapat dirnanfaatkan dan dikelola, rnaka UPG Kernenterian dapat mengernbalikan kepada pernberi gratifikasi atau dimusnahkan. yangpihakkepada instansi;
1. c.disalurkan

Pasal 18

(1)Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan KPK untuk dike lola UPG Kementerian dengan pernanfaatannya, sebagai berikut:
1. a.keperluan penyelenggaraan pernerintahan di Kernenterian;
2. b.digunakan untuk kegiatan operasional
  1. 5.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: NIP. 19600324 198903 1 001 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1530 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2017 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2017 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerin tahkan In! denganMenteri. Peraturan orang mengetahuinya,Agar setiap pengundangan

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian .Gratifikasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga perlu dilakukan perubahan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang Penyelenggaraan Negara yang Beraih dan Bebas dari Korupsi, Kol'usi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); Mengingat
7.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
9.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
10.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);
11.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2015 ten tang Pedoman Pengendalian Gratifikasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 1399);
12.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2016 ten tang Pokok Pokok Pengawasan Intern di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1118);

Pasal 7

(1)Kewajiban penolakan gratifikasi dikecualikan terhadap pemberian berdasarkan hubungan keluarga, adat istiadat, atau budaya setempat, yang meliputi:
1. a.pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/rienek, bapak/Ibu/mertua, suami/ istri, anak/ menantu, cucu, besan, paman / bibi, kakak/adik/Ipar, sepupu, dan keponakan yang tidak memiliki konflik kepen tingan;
2. b.penerimaan uang atau barang yang memiliki nilai jual pada pesta pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitan an , potong gigi, atau upacara agama/ adat/ tradisi lainnya dengan batasan nilai paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
  1. 1.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1399) diubah sebagai berikut: KEMENTERIANDINEGARAPENYELENGGARA KETENAGAKERJAAN. DANNEGARASlPILAPARATURPEGAWAI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATlFlKASI BAGI KETENAGAKERJAAN PERATURAN MENTERI NOMOR 25 TAHUN 2015 ATASPERUBAHAN MEMUTUSKAN: Menetapkan Pasa18 Kewajiban penolakan gratifikasi dikecualikan terhadap pemberian yang lerkait dengan kedinasan, meliputi:
3. a.dihapus;
4. b.seminar kits, sertifikat, plakat, uandel, goodie bag/ gimmick dari panitia seminar, workshop, lokakarya, atau pelatihan dari instansi/ lembaga berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi dari Kernenterian;
  1. 2.Ketentuan Pasal 8 huruf a dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:
5. c.pernberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialarni oleh penerima, bapak/ibu/rnertua, suamiz istri, atau anak dengan batasan nilai paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
6. d.pemberian kepada sesama Pegawai ASN di Kementerian dalam rangka pisah sambut, pensiun, prornosi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang paling banyak dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang dengan total pemberian Rpl.OOO.OOO,OO(satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
7. e.pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gIro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan sejenisnya) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang dengan total pemberian Rpl.OOO.OOO,OO(satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama.
(2)Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dilaporkan kepada KPK.

Pasal 12A

4.Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal lOA Penerimaan gratifikasi terkait penerimaan honorarium dalam bentuk uang atau setara uang sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas sebagai pembicara, narasumber, konsultan, dan fungsi serupa lainnya dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi dari kementerian lain wajib dilaporkan kepada UPG Kementerian sebagai fungsi kontrol untuk memutus potensi terjadinya praktik korupsi iinuestiue corruption) dari pihak pemberi.
3.Di an tara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal lOA sehingga berbunyi sebagai berikut:

c.hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka dalam kedinasan. PasalII Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. rnernbutuhkan atau tempat penyaluran bantuan sosial lain; atau
d.diserahkan kepada pegawai yang rnenenma gratifikasi untuk dimanfaatkan sebagai penunjang kinerja.

(2)Dalam hal gratifikasi telah ditetapkan KPK namun tidak dapat dirnanfaatkan dan dikelola, rnaka UPG Kernenterian dapat mengernbalikan kepada pernberi gratifikasi atau dimusnahkan. yangpihakkepada instansi;
1. c.disalurkan

Pasal 18

(1)Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan KPK untuk dike lola UPG Kementerian dengan pernanfaatannya, sebagai berikut:
1. a.keperluan penyelenggaraan pernerintahan di Kernenterian;
2. b.digunakan untuk kegiatan operasional
  1. 5.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: NIP. 19600324 198903 1 001 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1530 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2017 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2017 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerin tahkan In! denganMenteri. Peraturan orang mengetahuinya,Agar setiap pengundangan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 12A

Pasal 18

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 12A

Pasal 18

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2015