DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2022

Nomor: 17
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengantar Kerja; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 131); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PAKAIAN DINAS PEJABAT FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pejabat Fungsional Pengantar Kerja yang selanjutnya disebut Pengantar Kerja adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan antarkerja.
2.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian yang digunakan dalam upacara resmi.
3.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan tugas lapangan.
4.Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada pakaian dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.
5.Instansi Pengguna Pengantar Kerja yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah instansi pusat selain Kementerian, instansi daerah provinsi, atau instansi daerah kabupaten/kota yang memiliki formasi jabatan Pengantar Kerja.
6.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengantar Kerja yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
7.Ikatan Pengantar Kerja Seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut Ikaperjasi adalah organisasi profesi sebagai wadah berhimpunnya Pengantar Kerja seluruh Indonesia yang berpegang teguh pada kode etik dan kode perilaku profesi Pengantar Kerja.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pakaian dinas Pengantar Kerja, terdiri atas:

a.PDU; dan
b.PDH.

Pasal 3

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

a.PDU perempuan; dan
b.PDU laki-laki.

Pasal 4

PDU perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

a.kemeja lengan panjang berwarna putih dengan desain:
1. 1.kerah rebah; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
2. 2.lidah pundak (skoder);
3. 3.1 (satu) buah saku bobok terbuka di dada sebelah kiri dengan lis berwarna biru tua di bagian atas saku; dan
4. 4.kancing kemeja berwarna putih.
b.celana panjang berwarna biru tua dengan desain 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan;
c.celana panjang atau rok panjang berwarna biru tua sebatas mata kaki dengan desain rimpel di belakang sebelah bawah serta 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan, khusus perempuan berjilbab; dan
d.jilbab berwarna biru tua, khusus perempuan berjilbab.

Pasal 5

PDU laki-laki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

a.kemeja lengan panjang berwarna putih dengan desain:
1. 1.kerah rebah;
2. 2.lidah pundak (skoder);
3. 3.1 (satu) buah saku bobok terbuka di dada sebelah kiri dengan lis berwarna biru tua di bagian atas saku; dan
4. 4.kancing kemeja berwarna putih.
b.celana panjang berwarna biru tua dengan desain:
1. 1.tanpa lipatan di bawah;
2. 2.2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan; dan
3. 3.2 (dua) buah saku bobok terbuka di bagian belakang dengan kancing.

Pasal 6

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.PDH perempuan; dan
b.PDH laki-laki.

Pasal 7

PDH perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a.kemeja lengan panjang yang dapat dilipat berwarna merah maroon dengan desain:
1. 1.kerah rebah;
2. 2.2 (dua) buah saku bobok tertutup dengan kancing sebelah dada kiri dan kanan; dan
3. 3.kancing kemeja berwarna merah maroon.
b.celana panjang berwarna khaki dengan desain:
1. 1.2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan; dan
2. 2.2 (dua) buah saku bobok tertutup dengan kancing di sebelah bawah samping lutut kiri dan kanan.
c.celana panjang berwarna khaki dengan desain 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN samping kiri dan kanan dan 2 (dua) buah saku bobok tertutup dengan kancing di sebelah bawah samping lutut kiri dan kanan atau rok panjang sebatas mata kaki berwarna khaki dengan desain rimpel di belakang sebelah bawah dan 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan, khusus perempuan berjilbab; dan
d.jilbab berwarna khaki, khusus perempuan berjilbab.

Pasal 8

PDH laki-laki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, sebagai berikut:

a.kemeja lengan panjang yang dapat dilipat berwarna merah maroon dengan desain:
1. 1.kerah rebah;
2. 2.2 (dua) buah saku bobok tertutup dengan kancing sebelah dada kiri dan kanan; dan
3. 3.kancing kemeja berwarna merah maroon.
b.celana panjang berwarna khaki dengan desain:
1. 1.tanpa lipatan di bawah;
2. 2.2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan; dan
3. 3.2 (dua) buah saku bobok tertutup dengan kancing di sebelah bawah samping lutut kiri dan kanan.

BAB III

ATRIBUT

Pasal 9

Atribut PDU dan PDH terdiri atas:

a.lambang Kementerian;
b.lambang Instansi Pengguna;
c.lambang Pengantar Kerja;
d.lambang Ikaperjasi;
e.tanda jenjang jabatan;
f.tanda pengenal pegawai; dan
g.sepatu.

Pasal 10

(1)Lambang Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan simbol yang terdiri atas gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi Kementerian.
(2)Lambang Instansi Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan simbol yang terdiri atas gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi instansi pusat selain Kementerian dan instansi daerah provinsi, atau instansi daerah kabupaten/kota.
(3)Lambang Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berbahan bordiran berbentuk oval bergerigi dengan gambar tiga pilar, peta Negara Kesatuan Republik Indonesia, berlatar belakang merah putih, bertuliskan “PEJABAT FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA”. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
(4)Lambang Ikaperjasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berbahan bordiran berbentuk lingkaran bergerigi dengan gambar burung garuda, berlatar belakang merah putih, bertuliskan "IKAPERJASI” dan “ORGANISASI PROFESI PENGANTAR KERJA”
(5)Tanda jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e berbahan bordiran berbentuk belah ketupat berwarna emas dengan dasar berbahan kain berwarna hitam dan berukuran 9 cm x 4,3 cm (sembilan sentimeter dikali empat koma tiga sentimeter) yang dibedakan berdasarkan jenjang jabatan, terdiri atas:
1. a.jenjang terampil dan ahli pertama dengan tanda 1 (satu) buah belah ketupat;
2. b.jenjang ahli muda dengan tanda 2 (dua) buah belah ketupat;
3. c.jenjang ahli madya dengan tanda 3 (tiga) buah belah ketupat; dan
4. d.jenjang ahli utama dengan tanda 4 (empat) buah belah ketupat.
(6)Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f merupakan kartu identitas diri yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina dan Instansi Pengguna.
(7)Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g berwarna hitam.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengantar Kerja; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 131); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PAKAIAN DINAS PEJABAT FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pejabat Fungsional Pengantar Kerja yang selanjutnya disebut Pengantar Kerja adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan antarkerja.
2.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian yang digunakan dalam upacara resmi.
3.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan tugas lapangan.
4.Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada pakaian dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.
5.Instansi Pengguna Pengantar Kerja yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah instansi pusat selain Kementerian, instansi daerah provinsi, atau instansi daerah kabupaten/kota yang memiliki formasi jabatan Pengantar Kerja.
6.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengantar Kerja yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
7.Ikatan Pengantar Kerja Seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut Ikaperjasi adalah organisasi profesi sebagai wadah berhimpunnya Pengantar Kerja seluruh Indonesia yang berpegang teguh pada kode etik dan kode perilaku profesi Pengantar Kerja.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pakaian dinas Pengantar Kerja, terdiri atas:

a.PDU; dan
b.PDH.

Pasal 3

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

a.PDU perempuan; dan
b.PDU laki-laki.

Pasal 4

PDU perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

a.kemeja lengan panjang berwarna putih dengan desain:
1. 1.kerah rebah; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
2. 2.lidah pundak (skoder);
3. 3.1 (satu) buah saku bobok terbuka di dada sebelah kiri dengan lis berwarna biru tua di bagian atas saku; dan
4. 4.kancing kemeja berwarna putih.
b.celana panjang berwarna biru tua dengan desain 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan;
c.celana panjang atau rok panjang berwarna biru tua sebatas mata kaki dengan desain rimpel di belakang sebelah bawah serta 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan, khusus perempuan berjilbab; dan
d.jilbab berwarna biru tua, khusus perempuan berjilbab.

Pasal 5

PDU laki-laki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

a.kemeja lengan panjang berwarna putih dengan desain:
1. 1.kerah rebah;
2. 2.lidah pundak (skoder);
3. 3.1 (satu) buah saku bobok terbuka di dada sebelah kiri dengan lis berwarna biru tua di bagian atas saku; dan
4. 4.kancing kemeja berwarna putih.
b.celana panjang berwarna biru tua dengan desain:
1. 1.tanpa lipatan di bawah;
2. 2.2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan; dan
3. 3.2 (dua) buah saku bobok terbuka di bagian belakang dengan kancing.

Pasal 6

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.PDH perempuan; dan
b.PDH laki-laki.

Pasal 7

PDH perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a.kemeja lengan panjang yang dapat dilipat berwarna merah maroon dengan desain:
1. 1.kerah rebah;
2. 2.2 (dua) buah saku bobok tertutup dengan kancing sebelah dada kiri dan kanan; dan
3. 3.kancing kemeja berwarna merah maroon.
b.celana panjang berwarna khaki dengan desain:
1. 1.2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan; dan
2. 2.2 (dua) buah saku bobok tertutup dengan kancing di sebelah bawah samping lutut kiri dan kanan.
c.celana panjang berwarna khaki dengan desain 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN samping kiri dan kanan dan 2 (dua) buah saku bobok tertutup dengan kancing di sebelah bawah samping lutut kiri dan kanan atau rok panjang sebatas mata kaki berwarna khaki dengan desain rimpel di belakang sebelah bawah dan 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan, khusus perempuan berjilbab; dan
d.jilbab berwarna khaki, khusus perempuan berjilbab.

Pasal 8

PDH laki-laki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, sebagai berikut:

a.kemeja lengan panjang yang dapat dilipat berwarna merah maroon dengan desain:
1. 1.kerah rebah;
2. 2.2 (dua) buah saku bobok tertutup dengan kancing sebelah dada kiri dan kanan; dan
3. 3.kancing kemeja berwarna merah maroon.
b.celana panjang berwarna khaki dengan desain:
1. 1.tanpa lipatan di bawah;
2. 2.2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan; dan
3. 3.2 (dua) buah saku bobok tertutup dengan kancing di sebelah bawah samping lutut kiri dan kanan.

BAB III

ATRIBUT

Pasal 9

Atribut PDU dan PDH terdiri atas:

a.lambang Kementerian;
b.lambang Instansi Pengguna;
c.lambang Pengantar Kerja;
d.lambang Ikaperjasi;
e.tanda jenjang jabatan;
f.tanda pengenal pegawai; dan
g.sepatu.

Pasal 10

(1)Lambang Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan simbol yang terdiri atas gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi Kementerian.
(2)Lambang Instansi Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan simbol yang terdiri atas gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi instansi pusat selain Kementerian dan instansi daerah provinsi, atau instansi daerah kabupaten/kota.
(3)Lambang Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berbahan bordiran berbentuk oval bergerigi dengan gambar tiga pilar, peta Negara Kesatuan Republik Indonesia, berlatar belakang merah putih, bertuliskan “PEJABAT FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA”. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
(4)Lambang Ikaperjasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berbahan bordiran berbentuk lingkaran bergerigi dengan gambar burung garuda, berlatar belakang merah putih, bertuliskan "IKAPERJASI” dan “ORGANISASI PROFESI PENGANTAR KERJA”
(5)Tanda jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e berbahan bordiran berbentuk belah ketupat berwarna emas dengan dasar berbahan kain berwarna hitam dan berukuran 9 cm x 4,3 cm (sembilan sentimeter dikali empat koma tiga sentimeter) yang dibedakan berdasarkan jenjang jabatan, terdiri atas:
1. a.jenjang terampil dan ahli pertama dengan tanda 1 (satu) buah belah ketupat;
2. b.jenjang ahli muda dengan tanda 2 (dua) buah belah ketupat;
3. c.jenjang ahli madya dengan tanda 3 (tiga) buah belah ketupat; dan
4. d.jenjang ahli utama dengan tanda 4 (empat) buah belah ketupat.
(6)Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f merupakan kartu identitas diri yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina dan Instansi Pengguna.
(7)Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g berwarna hitam.