DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2024

Nomor: 17
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai layanan sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan; pengembangan sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan; pengguna sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan; pengelola sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan; keamanan sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan; monitoring dan evaluasi serta pelaporan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.19/MEN/IX/2009 tentang Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Sistem Informasi ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
5.Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SIAPkerja adalah ekosistem digital ketenagakerjaan yang merupakan transformasi dari sistem informasi ketenagakerjaan yang mengintegrasikan seluruh layanan bidang ketenagakerjaan secara nasional.
2.Data Ketenagakerjaan adalah data yang berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, meliputi data yang terkait dengan pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, informasi pasar kerja, pengawasan Ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja, dan data lain sesuai kebutuhan.
3.Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antarsistem elektronik yang saling berinteraksi.
4.Kementerian Ketenagakerjaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
6.Kepala Badan adalah pimpinan tinggi madya yang membidangi perencanaan ketenagakerjaan nasional, pengelolaan teknologi informasi dan Data Ketenagakerjaan, dan pengembangan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.
7.Dinas Provinsi adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
8.Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Pasal 2

(1)Sistem informasi ketenagakerjaan merupakan suatu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan baik di pusat maupun daerah.
(2)Sistem informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama SIAPkerja.

Pasal 3

(1)SIAPkerja menjadi salah satu instrumen dalam pemutakhiran satu Data Ketenagakerjaan sebagai bagian dari satu data Indonesia.
(2)Satu Data Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

LAYANAN SISTEM INFORMASI DAN APLIKASI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

(1)Layanan SIAPkerja terdiri atas:
1. a.pelatihan vokasi dan produktivitas;
2. b.penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
3. c.hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
4. d.pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
5. e.ketenagakerjaan umum.
(2)Layanan pelatihan vokasi dan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal meliputi:
1. a.standardisasi kompetensi dan program pelatihan;
2. b.kelembagaan pelatihan vokasi;
3. c.penyelenggaraan pelatihan vokasi dan pemagangan;
4. d.peningkatan produktivitas;
5. e.instruktur dan tenaga pelatihan; dan
6. f.sertifikasi profesi.
(3)Layanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal meliputi:
1. a.penggunaan tenaga kerja asing;
2. b.perluasan kesempatan kerja;
3. c.penempatan tenaga kerja dalam negeri; dan
4. d.pengantar kerja dan petugas antarkerja.
(4)Layanan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c minimal meliputi:
1. a.hubungan kerja dan pengupahan;
2. b.jaminan sosial tenaga kerja;
3. c.kelembagaan dan pencegahan perselisihan hubungan industrial;
4. d.penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan
5. e.mediator hubungan industrial.
(5)Layanan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d minimal meliputi:
1. a.sistem pengawasan ketenagakerjaan;
2. b.kelembagaan keselamatan dan kesehatan kerja;
3. c.pemeriksaan norma ketenagakerjaan;
4. d.pengujian keselamatan dan kesehatan kerja; dan
5. e.pengawas ketenagakerjaan dan penguji keselamatan dan kesehatan kerja.
(6)Layanan ketenagakerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e minimal meliputi:
1. a.satu Data Ketenagakerjaan;
2. b.jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
3. c.pengaduan;
4. d.berita; dan
5. e.layanan bantuan.
(7)Layanan SIAPkerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berubah sesuai dengan kebutuhan ketenagakerjaan.

BAB III

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN APLIKASI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

(1)Pengembangan SIAPkerja terdiri atas:
1. a.sistem; dan
2. b.operasional.
(2)Pengembangan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal meliputi:
1. a.basis Data Ketenagakerjaan;
2. b.manajemen informasi ketenagakerjaan;
3. c.layanan pelatihan dan pengembangan kompetensi;
4. d.sistem yang terintegrasi dengan sistem kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
5. e.keamanan dan privasi data;
6. f.aksesibilitas dan desain antarmuka; dan
7. g.layanan bantuan.
(3)Pengembangan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal meliputi:
1. a.penguatan lembaga;
2. b.peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
3. c.infrastruktur;
4. d.aplikasi;
5. e.pengolahan dan pemanfaatan data; dan
6. f.peningkatan manajemen.

BAB IV

PENGGUNA SISTEM INFORMASI DAN APLIKASI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 6

Pengguna SIAPkerja terdiri atas:

a.pencari kerja;
b.pekerja;
c.pemberi kerja;
d.pelaksana penempatan;
e.lembaga pendidikan;
f.lembaga pelatihan kerja;
g.lembaga sertifikasi profesi;
h.kementerian/lembaga;
i.pemerintah daerah provinsi;
j.pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
k.pengguna lainnya.

Pasal 7

(1)Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam mengakses layanan SIAPkerja harus memiliki akun SIAPkerja berupa nama pengguna dan kata sandi.
(2)Untuk mendapatkan akun SIAPkerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna SIAPkerja harus melakukan registrasi dengan mengisi nomor induk kependudukan dan data diri pada SIAPkerja.

Pasal 8

(1)Kementerian/lembaga, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota atau pemangku kepentingan lainnya yang telah memiliki sistem informasi layanan ketenagakerjaan harus melakukan integrasi dengan SIAPkerja yang dilaksanakan dalam bentuk Interoperabilitas Data.
(2)Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang belum memiliki sistem informasi layanan ketenagakerjaan harus menggunakan SIAPkerja yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

BAB V

PENGELOLA SISTEM INFORMASI DAN APLIKASI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 10

(1)SIAPkerja dikelola oleh Menteri melalui Kepala Badan.
(2)Pengelola SIAPkerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh Kepala Badan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…