DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2021

Nomor: 18
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadaan Barang/Jasa Kementerian yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian yang selanjutnya disebut UKPBJ Kementerian adalah unit kerja di Kementerian yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
3.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian.
4.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran Kementerian.
5.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
6.Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ Kementerian untuk mengelola pemilihan Penyedia.
7.Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola PBJ adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
8.Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
9.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketengakerjaan.

Pasal 2

Menteri membentuk UKPBJ Kementerian.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)UKPBJ Kementerian berkedudukan pada Biro Umum, Sekretariat Jenderal.
(2)UKPBJ Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian.
(3)Dalam melaksanakan tugas UKPBJ Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UKPBJ Kementerian memiliki fungsi:
1. a.pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
2. b.pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
3. c.pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
4. d.pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa; dan
5. e.tugas lain yang diberikan oleh Menteri yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
(4)Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara teknis oleh Bagian Layanan Pengadaan di Biro Umum.

Pasal 4

Pelaksanaan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi:

a.inventarisasi paket Pengadaan Barang/Jasa;
b.pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
c.penyusunan strategi Pengadaan Barang/Jasa;
d.penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
e.pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
f.penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
g.monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
h.penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.pengelolaan seluruh informasi, sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa, dan infrastrukturnya;
2. b.pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
3. c.pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.
(2)Dukungan sistem pelaksanaan fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi sistem teknologi informasi di Kementerian.
(3)Dalam menjalankan fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ Kementerian dengan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik berbentuk system provider bertindak sebagai penyelenggara sistem elektronik.
(4)Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c meliputi:
1. a.pembinaan sumber daya manusia di UKPBJ Kementerian;
2. b.pembinaan bagi para pelaku Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
3. c.pengelolaan kelembagaan UKPBJ Kementerian;
4. d.pengelolaan dan pengukuran kinerja Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
5. e.pengelolaan manajemen pengetahuan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah; dan
6. f.pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.
(2)Pengelolaan kelembagaan UKPBJ Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas:
1. a.pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ Kementerian;
2. b.pelaksanaan analisis beban kerja;
3. c.pengelolaan personil; dan
4. d.pengembangan sistem insentif.

Pasal 7

Pelaksanaan fungsi pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d meliputi pemberian pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis terkait:

a.proses Pengadaan Barang/Jasa Kementerian;
b.penggunaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, paling sedikit terdiri atas SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP; dan
c.substansi hukum bidang Pengadaan Barang/Jasa.

BAB III

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 8

(1)UKPBJ Kementerian merupakan unit kerja struktural.
(2)Susunan organisasi UKPBJ Kementerian terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.bagian yang melaksanakan layanan Pengadaan Barang/Jasa; dan
3. c.kelompok jabatan fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Biro Umum.
(3)Kepala UKPBJ Kementerian dijabat oleh Kepala Biro Umum.

Pasal 9

UKPBJ Kementerian menjalin hubungan kerja dengan unit kerja yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ Kementerian.

Pasal 10

(1)Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UKPBJ berkoordinasi dengan PA/KPA/PPK.
(2)Kepala UKPBJ Kementerian membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan dan menetapkan/menempatkan/memindahkan/menugask an anggota Pokja Pemilihan.
(3)Kepala UKPBJ Kementerian menugaskan Pengelola PBJ dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ Kementerian.
(4)Dalam hal jumlah Pengelola PBJ di UKPBJ Kementerian belum mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan Pengelola PBJ, maka untuk:
1. a.pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ Kementerian menugaskan paling sedikit 1 (satu) Pengelola PBJ dan kekurangannya dipenuhi dengan menugaskan pegawai negeri sipil di UKPBJ Kementerian/di luar UKPBJ Kementerian yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan; dan
2. b.pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan, Kepala UKPBJ Kementerian merekomendasikan pegawai negeri sipil di UKPBJ Kementerian /di luar UKPBJ Kementerian yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan setelah menugaskan Pengelola PBJ.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadaan Barang/Jasa Kementerian yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian yang selanjutnya disebut UKPBJ Kementerian adalah unit kerja di Kementerian yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
3.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian.
4.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran Kementerian.
5.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
6.Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ Kementerian untuk mengelola pemilihan Penyedia.
7.Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola PBJ adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
8.Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
9.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketengakerjaan.

Pasal 2

Menteri membentuk UKPBJ Kementerian.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)UKPBJ Kementerian berkedudukan pada Biro Umum, Sekretariat Jenderal.
(2)UKPBJ Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian.
(3)Dalam melaksanakan tugas UKPBJ Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UKPBJ Kementerian memiliki fungsi:
1. a.pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
2. b.pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
3. c.pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
4. d.pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa; dan
5. e.tugas lain yang diberikan oleh Menteri yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
(4)Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara teknis oleh Bagian Layanan Pengadaan di Biro Umum.

Pasal 4

Pelaksanaan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi:

a.inventarisasi paket Pengadaan Barang/Jasa;
b.pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
c.penyusunan strategi Pengadaan Barang/Jasa;
d.penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
e.pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
f.penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
g.monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
h.penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.pengelolaan seluruh informasi, sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa, dan infrastrukturnya;
2. b.pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
3. c.pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.
(2)Dukungan sistem pelaksanaan fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi sistem teknologi informasi di Kementerian.
(3)Dalam menjalankan fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ Kementerian dengan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik berbentuk system provider bertindak sebagai penyelenggara sistem elektronik.
(4)Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c meliputi:
1. a.pembinaan sumber daya manusia di UKPBJ Kementerian;
2. b.pembinaan bagi para pelaku Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
3. c.pengelolaan kelembagaan UKPBJ Kementerian;
4. d.pengelolaan dan pengukuran kinerja Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
5. e.pengelolaan manajemen pengetahuan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah; dan
6. f.pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.
(2)Pengelolaan kelembagaan UKPBJ Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas:
1. a.pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ Kementerian;
2. b.pelaksanaan analisis beban kerja;
3. c.pengelolaan personil; dan
4. d.pengembangan sistem insentif.

Pasal 7

a.proses Pengadaan Barang/Jasa Kementerian;
b.penggunaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, paling sedikit terdiri atas SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP; dan
c.substansi hukum bidang Pengadaan Barang/Jasa.

BAB III

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 8

(1)UKPBJ Kementerian merupakan unit kerja struktural.
(2)Susunan organisasi UKPBJ Kementerian terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.bagian yang melaksanakan layanan Pengadaan Barang/Jasa; dan
3. c.kelompok jabatan fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Biro Umum.
(3)Kepala UKPBJ Kementerian dijabat oleh Kepala Biro Umum.

Pasal 9

UKPBJ Kementerian menjalin hubungan kerja dengan unit kerja yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ Kementerian.

Pasal 10

(1)Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UKPBJ berkoordinasi dengan PA/KPA/PPK.
(2)Kepala UKPBJ Kementerian membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan dan menetapkan/menempatkan/memindahkan/menugask an anggota Pokja Pemilihan.
(3)Kepala UKPBJ Kementerian menugaskan Pengelola PBJ dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ Kementerian.
(4)Dalam hal jumlah Pengelola PBJ di UKPBJ Kementerian belum mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan Pengelola PBJ, maka untuk:
1. a.pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ Kementerian menugaskan paling sedikit 1 (satu) Pengelola PBJ dan kekurangannya dipenuhi dengan menugaskan pegawai negeri sipil di UKPBJ Kementerian/di luar UKPBJ Kementerian yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan; dan
2. b.pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan, Kepala UKPBJ Kementerian merekomendasikan pegawai negeri sipil di UKPBJ Kementerian /di luar UKPBJ Kementerian yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan setelah menugaskan Pengelola PBJ.