DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2021

Nomor: 19
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi PER.18/MEN/V/2006 tentang Tata Cara Pindah Pegawai Negeri Sipil Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas Permintaan Sendiri sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); MEMUTUSKAN: center dari 0cm Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar- Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
3.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
5.Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
6.Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
7.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

JENIS MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

Jenis Mutasi PNS terdiri atas:

a.Mutasi dari unit atau satuan kerja ke unit atau satuan kerja lain di dalam Kementerian;
b.Mutasi dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain ke dalam Kementerian; dan
c.Mutasi dari Kementerian ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain.

Pasal 3

Mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan atas dasar:

a.kebutuhan organisasi; atau
b.atas permintaan sendiri.

Pasal 4

Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memperhatikan aspek:

a.kompetensi;
b.kebutuhan PNS dalam jabatan;
c.pola karier;
d.pemetaan pegawai;
e.kelompok rencana suksesi;
f.perpindahan dan pengembangan karier;
g.penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja;
h.kebutuhan organisasi; dan/atau
i.sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.

BAB III

SYARAT PENGAJUAN MUTASI

Pasal 5

(1)PNS yang mengajukan Mutasi atas dasar kebutuhan organisasi atau permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi syarat:
1. a.berstatus PNS;
2. b.lulus seleksi administrasi;
3. c.lulus seleksi kompetensi;
4. d.telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan bertugas di unit kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
5. e.tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling tinggi tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6. f.memiliki prestasi kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. g.sehat jasmani dan rohani.
(2)Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mutasi PNS harus mengikuti ketentuan yang diatur oleh Instansi Pusat atau Instansi Daerah tujuan.

Pasal 6

Pengajuan Mutasi PNS dari unit atau satuan kerja ke unit atau satuan kerja lain di dalam Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus dilengkapi dengan dokumen:

a.fotokopi surat keputusan kepangkatan terakhir dilegalisir cap basah;
b.fotokopi surat keputusan jabatan terakhir dilegalisir cap basah; dan
c.fotokopi penilaian prestasi kinerja 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir cap basah.

Pasal 7

Pengajuan Mutasi PNS dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain ke dalam Kementerian atau dari Kementerian ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c harus dilengkapi dengan dokumen:

a.fotokopi surat keputusan calon PNS dilegalisir cap basah;
b.fotokopi surat keputusan PNS dilegalisir cap basah;
c.fotokopi surat keputusan kepangkatan terakhir dilegalisir cap basah;
d.fotokopi surat keputusan jabatan terakhir dilegalisir cap basah;
e.fotokopi kartu pegawai yang dilegalisir cap basah;
f.ijazah dan transkrip nilai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dilegalisir cap basah;
g.fotokopi penilaian prestasi kinerja 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir cap basah;
h.surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
i.surat permohonan pindah terbaru PNS yang bersangkutan;
j.daftar riwayat hidup sesuai dengan keputusan Kepala BKN;
k.surat pernyataan/keterangan yang ditandatangani oleh PPK Instansi Pusat atau Instansi Daerah asal/unit kerja asal, yaitu:
1. 1.surat pernyataan lolos butuh dari PPK Instansi Pusat atau Instansi Daerah asal;
2. 2.surat keterangan tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin;
3. 3.surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar/ikatan dinas;
4. 4.surat pernyataan bebas temuan yang dikeluarkan oleh aparat pengawasan intern pemerintah Instansi Pusat atau Instansi Daerah asal; dan
5. 5.analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditandatangani PPK Instansi Pusat atau Instansi Daerah asal, dan
l.dokumen terkait yang berhubungan dengan alasan pengajuan Mutasi PNS.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN MUTASI

Pasal 8

Mutasi PNS dari unit atau satuan kerja ke unit atau satuan kerja lain di dalam Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a atas permintaan sendiri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.PNS yang akan mengajukan Mutasi harus mengunjungi laman e-Mutasi Kementerian untuk mengecek ketersediaan formasi jabatan pada unit kerja yang dituju;
b.jika formasi jabatan tersedia maka PNS tersebut dapat mengajukan Mutasi;
c.PNS yang mengajukan Mutasi wajib memenuhi seluruh persyaratan kelengkapan administrasi berupa dokumen yang dibutuhkan; dan
d.PNS yang telah memenuhi seluruh persyaratan Mutasi diberikan surat keputusan Mutasi PNS.

Pasal 9

Mutasi PNS dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain ke dalam Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.PNS yang akan mengajukan Mutasi harus mengunjungi laman e-Mutasi Kementerian untuk mengecek ketersediaan formasi jabatan di Kementerian;
b.jika formasi jabatan tersedia maka PNS tersebut dapat mengajukan permohonan Mutasi;
c.PNS yang mengajukan Mutasi wajib mengikuti seleksi Mutasi PNS;
d.proses seleksi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
e.pengumuman PNS yang lolos seleksi akan diberitahukan melalui Instansi Pusat atau Instansi Daerah asal; dan
f.penetapan surat keputusan Mutasi PNS oleh Kepala BKN.

Pasal 10

(1)Seleksi Mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan oleh PPK.
(2)Seleksi Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.
(3)Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan dengan meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi dan keabsahan persyaratan serta kualifikasi PNS pemohon Mutasi.
(4)PNS pemohon Mutasi yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi selanjutnya dilakukan seleksi kompetensi.
(5)Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)terdiri atas:
1. a.uji kompetensi manajerial dan sosial kultural melalui metode computerized test; dan
2. b.uji kompetensi teknis melalui metode wawancara.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi PER.18/MEN/V/2006 tentang Tata Cara Pindah Pegawai Negeri Sipil Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas Permintaan Sendiri sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); MEMUTUSKAN: center dari 0cm Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar- Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
3.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
5.Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
6.Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
7.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

JENIS MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

Jenis Mutasi PNS terdiri atas:

a.Mutasi dari unit atau satuan kerja ke unit atau satuan kerja lain di dalam Kementerian;
b.Mutasi dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain ke dalam Kementerian; dan
c.Mutasi dari Kementerian ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain.

Pasal 3

Mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan atas dasar:

a.kebutuhan organisasi; atau
b.atas permintaan sendiri.

Pasal 4

Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memperhatikan aspek:

a.kompetensi;
b.kebutuhan PNS dalam jabatan;
c.pola karier;
d.pemetaan pegawai;
e.kelompok rencana suksesi;
f.perpindahan dan pengembangan karier;
g.penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja;
h.kebutuhan organisasi; dan/atau
i.sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.

BAB III

SYARAT PENGAJUAN MUTASI

Pasal 5

(1)PNS yang mengajukan Mutasi atas dasar kebutuhan organisasi atau permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi syarat:
1. a.berstatus PNS;
2. b.lulus seleksi administrasi;
3. c.lulus seleksi kompetensi;
4. d.telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan bertugas di unit kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
5. e.tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling tinggi tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6. f.memiliki prestasi kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. g.sehat jasmani dan rohani.
(2)Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mutasi PNS harus mengikuti ketentuan yang diatur oleh Instansi Pusat atau Instansi Daerah tujuan.

Pasal 6

Pengajuan Mutasi PNS dari unit atau satuan kerja ke unit atau satuan kerja lain di dalam Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus dilengkapi dengan dokumen:

a.fotokopi surat keputusan kepangkatan terakhir dilegalisir cap basah;
b.fotokopi surat keputusan jabatan terakhir dilegalisir cap basah; dan
c.fotokopi penilaian prestasi kinerja 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir cap basah.

Pasal 7

a.fotokopi surat keputusan calon PNS dilegalisir cap basah;
b.fotokopi surat keputusan PNS dilegalisir cap basah;
c.fotokopi surat keputusan kepangkatan terakhir dilegalisir cap basah;
d.fotokopi surat keputusan jabatan terakhir dilegalisir cap basah;
e.fotokopi kartu pegawai yang dilegalisir cap basah;
f.ijazah dan transkrip nilai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dilegalisir cap basah;
g.fotokopi penilaian prestasi kinerja 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir cap basah;
h.surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
i.surat permohonan pindah terbaru PNS yang bersangkutan;
j.daftar riwayat hidup sesuai dengan keputusan Kepala BKN;
k.surat pernyataan/keterangan yang ditandatangani oleh PPK Instansi Pusat atau Instansi Daerah asal/unit kerja asal, yaitu:
1. 1.surat pernyataan lolos butuh dari PPK Instansi Pusat atau Instansi Daerah asal;
2. 2.surat keterangan tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin;
3. 3.surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar/ikatan dinas;
4. 4.surat pernyataan bebas temuan yang dikeluarkan oleh aparat pengawasan intern pemerintah Instansi Pusat atau Instansi Daerah asal; dan
5. 5.analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditandatangani PPK Instansi Pusat atau Instansi Daerah asal, dan
l.dokumen terkait yang berhubungan dengan alasan pengajuan Mutasi PNS.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN MUTASI

Pasal 8

a.PNS yang akan mengajukan Mutasi harus mengunjungi laman e-Mutasi Kementerian untuk mengecek ketersediaan formasi jabatan pada unit kerja yang dituju;
b.jika formasi jabatan tersedia maka PNS tersebut dapat mengajukan Mutasi;
c.PNS yang mengajukan Mutasi wajib memenuhi seluruh persyaratan kelengkapan administrasi berupa dokumen yang dibutuhkan; dan
d.PNS yang telah memenuhi seluruh persyaratan Mutasi diberikan surat keputusan Mutasi PNS.

Pasal 9

Mutasi PNS dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain ke dalam Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.PNS yang akan mengajukan Mutasi harus mengunjungi laman e-Mutasi Kementerian untuk mengecek ketersediaan formasi jabatan di Kementerian;
b.jika formasi jabatan tersedia maka PNS tersebut dapat mengajukan permohonan Mutasi;
c.PNS yang mengajukan Mutasi wajib mengikuti seleksi Mutasi PNS;
d.proses seleksi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
e.pengumuman PNS yang lolos seleksi akan diberitahukan melalui Instansi Pusat atau Instansi Daerah asal; dan
f.penetapan surat keputusan Mutasi PNS oleh Kepala BKN.

Pasal 10

(1)Seleksi Mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan oleh PPK.
(2)Seleksi Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.
(3)Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan dengan meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi dan keabsahan persyaratan serta kualifikasi PNS pemohon Mutasi.
(4)PNS pemohon Mutasi yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi selanjutnya dilakukan seleksi kompetensi.
(5)Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)terdiri atas:
1. a.uji kompetensi manajerial dan sosial kultural melalui metode computerized test; dan
2. b.uji kompetensi teknis melalui metode wawancara.