DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2024

Nomor: 19
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai kerja sama dalam negeri yang dilakukan dengan dilakukan dengan: a. kementerian/lembaga; b. Pemerintah Daerah; dan/atau c. Mitra Pembangunan; kerja sama luar negeri yang dilakukan dengan: a. pemerintah negara asing; atau b. organisasi internasional; penyimpanan dan penyebarluasan naskah kerja sama; pelaporan, monitoring dan evaluasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Kerja Sama Luar Negeri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan saat ini sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Kementerian Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 10); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kerja Sama adalah suatu kegiatan yang melibatkan interaksi para pihak untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama dan dilakukan secara bersama-sama.
2.Kerja Sama Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat KSDN adalah suatu kegiatan yang melibatkan interaksi Kementerian dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Mitra Pembangunan untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama dan dilakukan secara bersama-sama.
3.Kerja Sama Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSLN adalah suatu kegiatan yang melibatkan interaksi Kementerian dengan negara asing dan/atau organisasi internasional untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama dan dilakukan secara bersama-sama.
4.Kesepahaman Bersama adalah dokumen yang berisi pernyataan tertulis tentang pengaturan pokok kerja sama secara umum.
5.Nota Kesepakatan adalah dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat.
6.Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen yang berisi penjelasan teknis terkait pelaksanaan kerja sama yang akan dilakukan oleh para pihak.
7.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
9.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10.Unit Kerja adalah satuan organisasi dalam instansi pemerintah yang dipimpin oleh pejabat administrasi, pejabat pimpinan tinggi, atau yang setara.
11.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di Kementerian.
12.Mitra Pembangunan adalah mitra kerja sama yang meliputi badan hukum, asosiasi, perkumpulan, organisasi, lembaga swadaya, institusi, dan entitas lainnya yang bertujuan untuk melaksanakan pembangunan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Jenis Kerja Sama di Kementerian terdiri atas:

a.KSDN; dan
b.KSLN.

BAB II

KERJA SAMA DALAM NEGERI

Pasal 3

KSDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan:

a.kementerian/lembaga;
b.Pemerintah Daerah; dan/atau
c.Mitra Pembangunan.

Pasal 4

Bentuk Kerja Sama antara Kementerian dengan kementerian/lembaga meliputi:

a.Kesepahaman Bersama; dan
b.Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

Kesepahaman Bersama dilakukan melalui tahapan:

a.permohonan;
b.penelaahan;
c.penyusunan;
d.pembahasan;
e.persetujuan; dan
f.penandatanganan.

Pasal 6

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan tahap yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk mengajukan permintaan Kerja Sama.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh kementerian/lembaga kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal yang berisi maksud dan tujuan, ruang lingkup, serta penjelasan pelaksanaan Kerja Sama secara singkat.
(3)Dalam hal permohonan Kerja Sama diajukan oleh Unit Kerja Kementerian, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada pimpinan kementerian/lembaga berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal/Kepala Badan/Inspektur Jenderal kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 7

Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan tahap yang dilakukan untuk mencermati permohonan Kerja Sama.

Pasal 8

Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan tahap untuk menyusun rancangan Kesepahaman Bersama untuk dibahas oleh para pihak.

Pasal 9

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan tahap untuk membahas substansi yang akan disepakati dalam Kesepahaman Bersama.

Pasal 10

(1)Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan tahap untuk mendapatkan persetujuan dalam bentuk paraf dari para pihak yang bertanggung jawab.
(2)Pihak yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sesuai dengan ruang lingkup Kerja Sama yang diampu.

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…