DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakeijaan tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID-19); Mengingat ; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Noraor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakeijaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
6.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M- IND/PER/10/2013 tentang Definisi dan Batasan Serta Klasifikasi Industri Padat Karya Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1187);
7.Peraturan Menteri Ketenagakeijaan Nomor 1 Tahim 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakeijaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PELAKSANAAN PENGUPAHAN PADA INDUSTRI PADAT KARYA TERTENTU DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019(COVID-19).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Upah adalah hak Pekeija/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi keija kepada Pekeija/Bunih yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu peijanjian kerja. kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekeija/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekeija dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam hurufa dan hiimf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Perusahaan adalah:
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkeijakan Pekeija/Buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk laiin;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkeijakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pelindungan dan mempertahankan kelangsungan bekeija Pekeija/Buruh serta menjaga kelangsungan usaha pada industri padat kaiya tertentu selama pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 3

(1)Industri padat karya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki kriteria:
1. a.Pekeija/Buruh paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
2. b.persentase biaya tenaga keija dalam biaya produksi paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen).
(2)Industri padat karya tertentu seb^aimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.industri makanan, minuman, dan tembakau;
2. b.industri tekstil dan pakaian jadi;
3. c.industri kulit dan barang kulit;
4. d.industri alas kaki;
5. e.industri maiinan anak; dan
6. f.industri fumitur.

Pasal 4

(1)Pemerintah menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan pengupahan pada industri padat karya tertentu dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 {COVID-19) dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan produktivitas, serta imtuk mewujudkan pelindungan Pekeija/Buruh dan kelangsungan usaha.
(2)Ruang lin^cup pelaksanaan pengupahan pada industri padat karya tertentu dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID-19) meliputi:
1. a.Perusahaan yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID-19);
2. b.penyesuaian besaran dan cara pembayaran Upah; dan
3. c.mekanisme kesepakatan.

Pasal 5

(1)Perusahaan yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupaketn Perusahaan industri padat karya tertentu yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
(2)Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan sebagian atau seluruh Pekerja/Buruh tidak masuk bekeija dan mempengaruhi kemampuan Perusahaan dalam membayar Upah.

Pasal 6

(1)Bagi Perusahaan industri padat karya tertentu yang terdampak pandemi Corona Vims Disease 2019 (COVID-19) dapat melakukan penyesuaian besaran dan cara pembayaran Upah Pekerja/Buruh.
(2)Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllakukan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekeija/Buruh.

Pasal 7

(1)Kesepakatan Pengusaha dan Pekeija/Buruh dllakukan secara musyawarah yang dilandasi kekeluargaan, transparansi, dan itikad baik.
(2)Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan paling sedikit memuat:
1. a.besaran Upah;
2. b.cara pembayaran Upah; dan
3. c.jangka waktu berlakunya kesepakatan paling lama tanggal 31 Desember 2021.
(3)Pengusaha menyampaikan hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Peketja/Buruh.

Pasal 8

(1)Besaran Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a tidak berlaku sebagai dasar perhitungan iuran dan manfaat jaminan sosial, kompensasi pemutusan hubungan kerja, dan hak-hatk Iain sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang- undangan.
(2)Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan hak- hak Pekeija/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menggunakan nilai Upah sebelum penyesuaian Upah berdasarkan kesepakatan. - 6

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2021 MENTERI KETENAGAKERJAAN ttd. IDA FAUZIYAH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 138. V ^ESUAI DENGAN ASUNYA IRO HUKUM, 5IDAYANTI NIP 19720603 199903 2 001

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Noraor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakeijaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
6.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M- IND/PER/10/2013 tentang Definisi dan Batasan Serta Klasifikasi Industri Padat Karya Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1187);
7.Peraturan Menteri Ketenagakeijaan Nomor 1 Tahim 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakeijaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PELAKSANAAN PENGUPAHAN PADA INDUSTRI PADAT KARYA TERTENTU DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019(COVID-19).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Upah adalah hak Pekeija/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi keija kepada Pekeija/Bunih yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu peijanjian kerja. kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekeija/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekeija dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam hurufa dan hiimf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Perusahaan adalah:
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkeijakan Pekeija/Buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk laiin;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkeijakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 2

Pasal 3

(1)Industri padat karya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki kriteria:
1. a.Pekeija/Buruh paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
2. b.persentase biaya tenaga keija dalam biaya produksi paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen).
(2)Industri padat karya tertentu seb^aimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.industri makanan, minuman, dan tembakau;
2. b.industri tekstil dan pakaian jadi;
3. c.industri kulit dan barang kulit;
4. d.industri alas kaki;
5. e.industri maiinan anak; dan
6. f.industri fumitur.

Pasal 4

(1)Pemerintah menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan pengupahan pada industri padat karya tertentu dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 {COVID-19) dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan produktivitas, serta imtuk mewujudkan pelindungan Pekeija/Buruh dan kelangsungan usaha.
(2)Ruang lin^cup pelaksanaan pengupahan pada industri padat karya tertentu dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID-19) meliputi:
1. a.Perusahaan yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID-19);
2. b.penyesuaian besaran dan cara pembayaran Upah; dan
3. c.mekanisme kesepakatan.

Pasal 5

(1)Perusahaan yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupaketn Perusahaan industri padat karya tertentu yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
(2)Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan sebagian atau seluruh Pekerja/Buruh tidak masuk bekeija dan mempengaruhi kemampuan Perusahaan dalam membayar Upah.

Pasal 6

(1)Bagi Perusahaan industri padat karya tertentu yang terdampak pandemi Corona Vims Disease 2019 (COVID-19) dapat melakukan penyesuaian besaran dan cara pembayaran Upah Pekerja/Buruh.
(2)Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllakukan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekeija/Buruh.

Pasal 7

(1)Kesepakatan Pengusaha dan Pekeija/Buruh dllakukan secara musyawarah yang dilandasi kekeluargaan, transparansi, dan itikad baik.
(2)Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan paling sedikit memuat:
1. a.besaran Upah;
2. b.cara pembayaran Upah; dan
3. c.jangka waktu berlakunya kesepakatan paling lama tanggal 31 Desember 2021.
(3)Pengusaha menyampaikan hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Peketja/Buruh.

Pasal 8

(1)Besaran Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a tidak berlaku sebagai dasar perhitungan iuran dan manfaat jaminan sosial, kompensasi pemutusan hubungan kerja, dan hak-hatk Iain sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang- undangan.
(2)Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan hak- hak Pekeija/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menggunakan nilai Upah sebelum penyesuaian Upah berdasarkan kesepakatan. - 6