DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7093);
7.Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 864);
9.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN MANFAAT JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 864) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan sebesar 60% (enam puluh persen) dari Upah, untuk paling lama 6 (enam) bulan.
(2)Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai merupakan Upah terakhir Pekerja/Buruh yang dilaporkan Pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melebihi batas atas Upah yang ditetapkan.
(3)Batas atas Upah ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(4)Dalam hal Upah melebihi batas atas Upah maka Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai sebesar batas atas Upah.

2.Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah dan ketentuan ayat

(5)Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Manfaat JKP diberikan kepada Peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja baik untuk hubungan kerja berdasarkan PKWT maupun PKWTT.
(2)Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerima Manfaat harus bersedia untuk bekerja kembali.
(3)Manfaat JKP dapat diajukan setelah Peserta memiliki masa iur paling sedikit 12 (dua belas) bulan pada BPJS Ketenagakerjaan dalam rentang waktu 24 (dua puluh empat) bulan kalender sebelum terjadi Pemutusan Hubungan Kerja atau pengakhiran hubungan kerja.
(4)Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT.
(5)Dihapus.

3.Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah dan setelah ayat (5) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pengusaha wajib memberitahu perubahan data Peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.
(2)Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data paling sedikit:
1. a.nama dan alamat domisili perusahaan;
2. b.nomor pendaftaran dan sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
3. c.nama dan alamat domisili Pekerja/Buruh;
4. d.nomor kepesertaan Peserta pada BPJS Ketenagakerjaan;
5. e.nomor induk kependudukan;
6. f.tanggal lahir Pekerja/Buruh;
7. g.nomor dan/atau tanggal mulai dan berakhirnya perjanjian kerja, bagi Pekerja/Buruh dengan hubungan kerja berdasarkan PKWT, atau nomor dan/atau tanggal mulainya perjanjian kerja atau surat pengangkatan bagi Pekerja/Buruh dengan hubungan kerja berdasarkan PKWTT; dan
8. h.nomor dan/atau tanggal bukti Pemutusan Hubungan Kerja.
(3)Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan lampiran bukti Pemutusan Hubungan Kerja yaitu:
1. a.bukti diterimanya Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pekerja/Buruh dan tanda terima laporan Pemutusan Hubungan Kerja dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi, atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota; atau
2. b.perjanjian bersama disertai dengan:
  1. 1.akta bukti pendaftaran perjanjian bersama yang dikeluarkan oleh pengadilan hubungan industrial; atau
  2. 2.tanda terima laporan Pemutusan Hubungan Kerja dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi, atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota; atau
3. c.petikan atau salinan putusan pengadilan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(4)Bukti Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa fotokopi atau dokumen elektronik.
(5)Peserta dapat memberitahu Pemutusan Hubungan Kerja dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melampirkan bukti Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan paling lama sampai dengan batas akhir pengajuan manfaat JKP.
(6)Format bukti diterimanya Pemutusan Hubungan Kerja dan tanda terima laporan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b angka 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4.Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Dalam hal Peserta menyampaikan bukti Pemutusan Hubungan Kerja berupa:

a.akta bukti pendaftaran perjanjian bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b angka 1; atau
b.petikan atau salinan putusan pengadilan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c; maka manfaat JKP diajukan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya akta bukti pendaftaran perjanjian bersama yang dikeluarkan oleh pengadilan hubungan industrial atau petikan atau salinan putusan pengadilan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
1. 5.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 10 ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(2)Dalam melakukan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan klarifikasi kepada Peserta, Pengusaha, atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi, atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
(3)BPJS Ketenagakerjaan melakukan validasi terhadap data hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah lengkap dan benar.
(4)Dalam hal data hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak lengkap dan/atau tidak benar, BPJS Ketenagakerjaan memberikan catatan pada formulir data Peserta dan memberitahukan kepada Pengusaha atau Peserta secara daring atau luring.
(5)Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengusaha atau Peserta melengkapi dan/atau memperbaiki data dan menyerahkan kembali formulir kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat sampai dengan batas akhir pengajuan klaim JKP secara daring atau luring.

6.Ketentuan ayat (4) huruf a, ayat (5), dan ayat (6) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Manfaat uang tunai bulan pertama dibayarkan setelah Penerima Manfaat mengajukan manfaat JKP bulan pertama.
(2)Pengajuan manfaat JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan melakukan asesmen diri atau penilaian diri pada akses informasi pasar kerja yang terdapat dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
(3)Manfaat uang tunai bulan kedua sampai dengan bulan keenam dibayarkan dengan ketentuan:
1. a.Penerima Manfaat belum mendapatkan pekerjaan kembali dan aktif mencari kerja; dan/atau
2. b.memenuhi presensi Pelatihan Kerja pada bulan sebelumnya paling sedikit 80% (delapan puluh persen) kehadiran bagi Penerima Manfaat yang mengambil manfaat Pelatihan Kerja.
(4)Penerima Manfaat yang belum mendapatkan pekerjaan dan aktif mencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dibuktikan dengan:
1. a.bukti lamaran pekerjaan paling sedikit 5 (lima) lamaran dalam 1 (satu) bulan; atau
2. b.bukti panggilan tes seleksi kerja atau wawancara paling sedikit 1 (satu) perusahaan dalam 1 (satu) bulan.
(5)Manfaat uang tunai bulan keenam dibayarkan setelah Penerima Manfaat melakukan:
1. a.penyampaian bukti aktif mencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan
2. b.pengisian formulir status kebekerjaan.
(6)Manfaat uang tunai dibayarkan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Penerima Manfaat mengajukan manfaat JKP secara lengkap dan benar.
(7)Manfaat uang tunai dibayarkan melalui rekening Penerima Manfaat.

7.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Pengusaha yang menunggak iuran jaminan kecelakaan kerja sebagai sumber pendanaan program JKP lebih dari 3 (tiga) bulan berturut- turut dan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, wajib membayar terlebih dahulu manfaat uang tunai kepada Peserta.
(2)Manfaat uang tunai dibayarkan oleh Pengusaha melalui rekening bank milik Peserta.
(3)Pengusaha yang telah melunasi seluruh tunggakan iuran dan denda dapat mengajukan penggantian atas manfaat uang tunai yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan:
1. a.surat permintaan penggantian dari Pengusaha yang memuat informasi paling sedikit:
  1. 1.nama perusahaan;
  2. 2.nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Peserta; dan
  3. 3.rincian biaya penggantian manfaat uang tunai yang sudah dibayarkan Pengusaha; dan
2. b.bukti transfer ke rekening bank Peserta.
  1. 8.Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1)Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau tutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menunggak iuran paling lama 6 (enam) bulan, maka manfaat JKP tetap dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Perusahaan dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(3)Perusahaan dinyatakan tutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pemberitahuan atau surat keterangan mengenai pembubaran yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(4)Ketentuan pembayaran manfaat JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban Pengusaha untuk melunasi tunggakan iuran dan denda program jaminan sosial ketenagakerjaan.

9.Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah dan setelah ayat

(3)Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Penerima Manfaat mengajukan manfaat JKP bulan pertama dan melakukan asesmen diri atau penilaian diri pada akses informasi pasar kerja yang terdapat dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
(2)Penerima Manfaat yang telah melakukan asesmen diri atau penilaian diri dapat mengikuti konseling karir atau mencari pekerjaan dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
(3)Penerima Manfaat yang mengikuti konseling karir memperoleh rekomendasi perencanaan karir dari pengantar kerja untuk:
1. a.mencari pekerjaan dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan; atau
2. b.mengikuti Pelatihan Kerja dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
(4)Pengantar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi, atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

10.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Manfaat Pelatihan Kerja diberikan kepada Penerima Manfaat dengan ketentuan:
1. a.belum mendapat pekerjaan; dan
2. b.telah mendapatkan rekomendasi dari pengantar kerja untuk mengikuti Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b.
(2)Manfaat Pelatihan Kerja diakses melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
(3)Pemberian manfaat Pelatihan Kerja dapat dilaksanakan pada rentang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengajuan manfaat JKP bulan pertama sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum manfaat JKP berakhir.
(4)Manfaat Pelatihan Kerja dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali selama masa pemberian manfaat JKP dan tidak melebihi biaya Pelatihan Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Manfaat Pelatihan Kerja diselenggarakan secara daring dan/atau luring.

11.Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…