DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2022

Nomor: 21
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

PENDAHULUAN A. Umum Asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap Kegiatan dan hasil akhir dari Kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
2.Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
4.Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan.
5.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
6.Penjenjangan Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai.
7.Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
8.Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
9.Reviu adalah penelaahan atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk memastikan bahwa laporan kinerja di Kementerian Ketenagakerjaan telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
10.Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
11.Dinas adalah dinas provinsi, kabupaten, atau kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
12.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di Kementerian.
13.Aplikasi Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan di Kementerian Ketenagakerjaan untuk menilai kinerja organisasi dan kinerja individu pegawai.
14.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
15.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

a.Rencana Strategis;
b.Perjanjian Kinerja;
c.pengukuran kinerja;
d.pengelolaan data kinerja;
e.pelaporan kinerja; dan
f.reviu laporan kinerja dan evaluasi atas implementasi SAKIP.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA Ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan dan penjabaran perjanjian kinerja pada periode triwulan yang dilaporkan.

Pasal 3

(1)Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan sebagai:
1. a.landasan penyelenggaraan SAKIP; dan
2. b.acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
(2)Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.kondisi umum dan potensi permasalahan;
2. b.visi, misi, tujuan, dan sasaran program-kegiatan Kementerian;
3. c.arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan; dan
4. d.indikator dan target kinerja serta kerangka pendanaan.
(3)Rencana Strategis disusun dan ditetapkan oleh:
1. a.Menteri; dan
2. b.pejabat pimpinan tinggi madya.
(4)Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Kementerian.
(5)Pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menyusun dan menetapkan Rencana Strategis unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pejabat pimpinan tinggi madya menyerahkan rancangan rencana strategis kepada Sekretaris Jenderal paling lama 2 (dua) bulan setelah Rencana Strategis Kementerian ditetapkan untuk mendapatkan persetujuan;
2. b.Sekretaris Jenderal melakukan penelaahan paling lama 1 (satu) minggu dan menyampaikan hasil penelaahan kepada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya;
3. c.dalam hal terdapat perbaikan berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya memperbaiki dan menyampaikan kembali kepada Sekretaris Jenderal paling lama 1 (satu) minggu sejak hasil penelahaan diterima;
4. d.Sekretaris Jenderal setelah menerima hasil perbaikan Rencana Strategis unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya, memberikan persetujuan paling lama 1 (satu) minggu; dan
5. e.pejabat pimpinan tinggi madya menetapkan Rencana Strategis paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak mendapatkan persetujuan.
(6)Penyusunan Rencana Strategis unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya menyesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(7)Mekanisme penyusunan Rencana Strategis unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Rencana Strategis unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf e dijabarkan lebih lanjut dengan rencana kerja tahunan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
(2)Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Januari tahun anggaran berjalan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja.
(3)Pedoman penyusunan rencana kerja tahunan unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi capaian kinerja unit kerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Pasal 5

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun oleh pihak yang terdiri dari:

a.Menteri;
b.pejabat pimpinan tinggi madya;
c.pejabat pimpinan tinggi pratama;
d.pejabat administrator selaku kepala UPT;
e.kepala unit kerja yang membidangi politeknik ketenagakerjaan;
f.kepala Dinas yang mengelola alokasi dana dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan; dan
g.pelaksana tugas pejabat pimpinan tinggi madya, pelaksana tugas pejabat pimpinan tinggi pratama, pelaksana tugas pejabat administrator selaku kepala UPT atau Direktur Politeknik Ketenagakerjaan.

Pasal 6

Perjanjian Kinerja disusun oleh para pihak melalui aplikasi pengukuran kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Menteri menyusun dan menandatangani Perjanjian Kinerja tingkat Kementerian;
b.pejabat pimpinan tinggi madya menyusun dan menandatangani Perjanjian Kinerja tingkat unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya dan disetujui oleh Menteri;
c.pejabat pimpinan tinggi pratama menyusun dan menandatangani Perjanjian Kinerja tingkat unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama dan disetujui oleh pejabat pimpinan tinggi madya;
d.pejabat administrator selaku kepala UPT menyusun dan menandatangani Perjanjian Kinerja tingkat jabatan administrasi dan disetujui oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang bersangkutan; dan
e.Direktur Politeknik Ketenagakerjaan menyusun dan menandatangani Perjanjian Kinerja dan disetujui oleh Sekretaris Jenderal. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 7

Perjanjian Kinerja harus disusun setelah menerima dokumen DIPA paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

Pasal 8

Penyusunan Perjanjian Kinerja dilaksanakan dengan menggunakan sasaran, indikator, dan target dalam Rencana Strategis Kementerian, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Menteri mengunakan sasaran strategis, indikator dan target kinerja sasaran strategis;
b.pejabat pimpinan tinggi madya menggunakan sasaran program, indikator dan target kinerja program unit kerja yang bersangkutan;
c.pejabat pimpinan tinggi pratama menggunakan sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja kegiatan satuan kerja yang bersangkutan;
d.pejabat administrator selaku kepala UPT menggunakan sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target indikator kinerja kegiatan, rincian output, dan target volume output;
e.Direktur Politeknik Ketenagakerjaan menggunakan sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja kegiatan satuan kerja yang bersangkutan; atau
f.kepala Dinas menggunakan sasaran kegiatan, indikator, dan target kinerja kegiatan atau indikator yang relevan pada unit kerja yang mengalokasikan dana dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

Pasal 9

Pengisian anggaran dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Menteri menguraikan anggaran program dalam DIPA tahun berjalan;
b.pejabat pimpinan tinggi madya menguraikan anggaran kegiatan dalam DIPA tahun berjalan pada unit kerja yang bersangkutan;
c.pejabat pimpinan tinggi pratama menguraikan anggaran kegiatan dalam DIPA tahun berjalan pada satuan kerja yang bersangkutan;
d.pejabat administrator selaku kepala UPT menguraikan anggaran kegiatan dan anggaran output dalam DIPA tahun berjalan pada satuan kerja yang bersangkutan;
e.Direktur Politeknik Ketenagakerjaan menguraikan anggaran kegiatan dalam DIPA tahun berjalan pada satuan kerja yang bersangkutan; dan
f.kepala Dinas menguraikan anggaran program dan kegiatan dalam DIPA tahun berjalan dari unit kerja yang mengalokasikan dana dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

Pasal 10

(1)Perjanjian Kinerja terdiri atas:
1. a.pernyataan Perjanjian Kinerja; dan
2. b.lampiran Perjanjian Kinerja. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
(2)Pernyataan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
1. a.pernyataan untuk mewujudkan kinerja pada tahun tertentu; dan
2. b.tanda tangan para pihak.
(3)Informasi yang disajikan dalam lampiran Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan tingkatannya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.
(4)Penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

PENDAHULUAN A. Umum Asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap Kegiatan dan hasil akhir dari Kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
2.Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
4.Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan.
5.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
6.Penjenjangan Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai.
7.Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
8.Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
9.Reviu adalah penelaahan atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk memastikan bahwa laporan kinerja di Kementerian Ketenagakerjaan telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
10.Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
11.Dinas adalah dinas provinsi, kabupaten, atau kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
12.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di Kementerian.
13.Aplikasi Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan di Kementerian Ketenagakerjaan untuk menilai kinerja organisasi dan kinerja individu pegawai.
14.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
15.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

a.Rencana Strategis;
b.Perjanjian Kinerja;
c.pengukuran kinerja;
d.pengelolaan data kinerja;
e.pelaporan kinerja; dan
f.reviu laporan kinerja dan evaluasi atas implementasi SAKIP.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA Ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan dan penjabaran perjanjian kinerja pada periode triwulan yang dilaporkan.

Pasal 3

(1)Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan sebagai:
1. a.landasan penyelenggaraan SAKIP; dan
2. b.acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
(2)Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.kondisi umum dan potensi permasalahan;
2. b.visi, misi, tujuan, dan sasaran program-kegiatan Kementerian;
3. c.arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan; dan
4. d.indikator dan target kinerja serta kerangka pendanaan.
(3)Rencana Strategis disusun dan ditetapkan oleh:
1. a.Menteri; dan
2. b.pejabat pimpinan tinggi madya.
(4)Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Kementerian.
(5)Pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menyusun dan menetapkan Rencana Strategis unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pejabat pimpinan tinggi madya menyerahkan rancangan rencana strategis kepada Sekretaris Jenderal paling lama 2 (dua) bulan setelah Rencana Strategis Kementerian ditetapkan untuk mendapatkan persetujuan;
2. b.Sekretaris Jenderal melakukan penelaahan paling lama 1 (satu) minggu dan menyampaikan hasil penelaahan kepada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya;
3. c.dalam hal terdapat perbaikan berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya memperbaiki dan menyampaikan kembali kepada Sekretaris Jenderal paling lama 1 (satu) minggu sejak hasil penelahaan diterima;
4. d.Sekretaris Jenderal setelah menerima hasil perbaikan Rencana Strategis unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya, memberikan persetujuan paling lama 1 (satu) minggu; dan
5. e.pejabat pimpinan tinggi madya menetapkan Rencana Strategis paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak mendapatkan persetujuan.
(6)Penyusunan Rencana Strategis unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya menyesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(7)Mekanisme penyusunan Rencana Strategis unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Rencana Strategis unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf e dijabarkan lebih lanjut dengan rencana kerja tahunan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
(2)Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Januari tahun anggaran berjalan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja.
(3)Pedoman penyusunan rencana kerja tahunan unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi capaian kinerja unit kerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Pasal 5

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun oleh pihak yang terdiri dari:

a.Menteri;
b.pejabat pimpinan tinggi madya;
c.pejabat pimpinan tinggi pratama;
d.pejabat administrator selaku kepala UPT;
e.kepala unit kerja yang membidangi politeknik ketenagakerjaan;
f.kepala Dinas yang mengelola alokasi dana dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan; dan
g.pelaksana tugas pejabat pimpinan tinggi madya, pelaksana tugas pejabat pimpinan tinggi pratama, pelaksana tugas pejabat administrator selaku kepala UPT atau Direktur Politeknik Ketenagakerjaan.

Pasal 6

Perjanjian Kinerja disusun oleh para pihak melalui aplikasi pengukuran kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Menteri menyusun dan menandatangani Perjanjian Kinerja tingkat Kementerian;
b.pejabat pimpinan tinggi madya menyusun dan menandatangani Perjanjian Kinerja tingkat unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya dan disetujui oleh Menteri;
c.pejabat pimpinan tinggi pratama menyusun dan menandatangani Perjanjian Kinerja tingkat unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama dan disetujui oleh pejabat pimpinan tinggi madya;
d.pejabat administrator selaku kepala UPT menyusun dan menandatangani Perjanjian Kinerja tingkat jabatan administrasi dan disetujui oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang bersangkutan; dan
e.Direktur Politeknik Ketenagakerjaan menyusun dan menandatangani Perjanjian Kinerja dan disetujui oleh Sekretaris Jenderal. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 7

Perjanjian Kinerja harus disusun setelah menerima dokumen DIPA paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

Pasal 8

Penyusunan Perjanjian Kinerja dilaksanakan dengan menggunakan sasaran, indikator, dan target dalam Rencana Strategis Kementerian, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Menteri mengunakan sasaran strategis, indikator dan target kinerja sasaran strategis;
b.pejabat pimpinan tinggi madya menggunakan sasaran program, indikator dan target kinerja program unit kerja yang bersangkutan;
c.pejabat pimpinan tinggi pratama menggunakan sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja kegiatan satuan kerja yang bersangkutan;
d.pejabat administrator selaku kepala UPT menggunakan sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target indikator kinerja kegiatan, rincian output, dan target volume output;
e.Direktur Politeknik Ketenagakerjaan menggunakan sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja kegiatan satuan kerja yang bersangkutan; atau
f.kepala Dinas menggunakan sasaran kegiatan, indikator, dan target kinerja kegiatan atau indikator yang relevan pada unit kerja yang mengalokasikan dana dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

Pasal 9

Pengisian anggaran dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Menteri menguraikan anggaran program dalam DIPA tahun berjalan;
b.pejabat pimpinan tinggi madya menguraikan anggaran kegiatan dalam DIPA tahun berjalan pada unit kerja yang bersangkutan;
c.pejabat pimpinan tinggi pratama menguraikan anggaran kegiatan dalam DIPA tahun berjalan pada satuan kerja yang bersangkutan;
d.pejabat administrator selaku kepala UPT menguraikan anggaran kegiatan dan anggaran output dalam DIPA tahun berjalan pada satuan kerja yang bersangkutan;
e.Direktur Politeknik Ketenagakerjaan menguraikan anggaran kegiatan dalam DIPA tahun berjalan pada satuan kerja yang bersangkutan; dan
f.kepala Dinas menguraikan anggaran program dan kegiatan dalam DIPA tahun berjalan dari unit kerja yang mengalokasikan dana dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

Pasal 10

(1)Perjanjian Kinerja terdiri atas:
1. a.pernyataan Perjanjian Kinerja; dan
2. b.lampiran Perjanjian Kinerja. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
(2)Pernyataan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
1. a.pernyataan untuk mewujudkan kinerja pada tahun tertentu; dan
2. b.tanda tangan para pihak.
(3)Informasi yang disajikan dalam lampiran Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan tingkatannya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.
(4)Penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.