DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2021

Nomor: 22
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pengendalian Gratifikasi bagi Pegawai dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
6.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI BAGI PEGAWAI DAN PENYELENGGARA NEGARA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2.Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan Gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Penyelenggara Negara adalah menteri dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di bidang ketenagakerjaan.
4.Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Penerima Gratifikasi yang menyampaikan laporan Gratifikasi.
5.Penerima Gratifikasi adalah Pegawai atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi.
6.Berlaku Umum adalah kondisi pemberian yang diberlakukan sama untuk semua dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, sesuai dengan standar biaya yang berlaku, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan.
7.Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pegawai dan Penyelenggara Negara yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.
8.Rekan Kerja adalah sesama Pegawai di lingkungan internal Kementerian Ketenagakerjaan di mana terdapat interaksi langsung terkait Kedinasan.
9.Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut UPG Kementerian Ketenagakerjaan adalah unit yang ditetapkan oleh Menteri untuk melakukan fungsi Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Ketenagakerjaan.
10.Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh di Kementerian Ketenagakerjaan.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
12.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
13.Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan pemahaman mengenai Gratifikasi bagi Pegawai dan Penyelenggara Negara;
b.meningkatkan kepatuhan Pegawai dan Penyelenggara Negara terhadap ketentuan Gratifikasi;
c.meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Kementerian Ketenagakerjaan; dan
d.membangun integritas Pegawai dan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAB II

PENCEGAHAN, PENOLAKAN, DAN PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 3

(1)Pencegahan Gratifikasi meliputi:
1. a.sosialisasi Gratifikasi;
2. b.pengkajian titik rawan potensi Gratifikasi; dan
3. c.mitigasi titik rawan potensi Gratifikasi.
(2)Pencegahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala di seluruh satuan kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 4

(1)Pegawai dan Penyelenggara Negara wajib melakukan penolakan Gratifikasi.
(2)Penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Gratifikasi dianggap pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, termasuk penerimaan dan pemberian yang diperoleh di luar Kedinasan.

Pasal 5

Pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, termasuk penerimaan dan pemberian yang diperoleh di luar Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

a.penerimaan uang, barang, atau fasilitas yang dapat mempengaruhi kebijakan, keputusan, dan perlakuan pemangku kewenangan;
b.penerimaan uang, barang, atau fasilitas yang mempunyai nilai terkait dengan tugas, fungsi, dan jabatan dalam penyelenggaraan layanan di Kementerian Ketenagakerjaan;
c.penerimaan uang, barang, atau fasilitas selama kunjungan dinas;
d.penerimaan uang, barang, atau fasilitas dalam proses penerimaan pegawai, promosi, mutasi pejabat, dan mutasi pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan;
e.penerimaan uang, barang, atau fasilitas sebagai ungkapan terima kasih dari pemberi Gratifikasi sebelum atau setelah proses lelang atau proses pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan tugas, fungsi, dan jabatan;
f.penerimaan hadiah yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan tugas, fungsi, dan jabatan;
g.penerimaan tidak resmi sebagai hadiah dari perjanjian kerja sama;
h.penerimaan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucer dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
i.penerimaan fasilitas transportasi, penginapan, uang saku, jamuan makan, dan/atau fasilitas lainnya dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi yang tidak ditampung dalam anggaran instansi/lembaga pemberi Gratifikasi;
j.penerimaan parsel, barang, dan/atau uang dari Pegawai atau pihak ketiga kepada Penyelenggara Negara; dan/atau
k.penerimaan dalam bentuk lainnya yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Penerima Gratifikasi wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima.
(2)Penerima Gratifikasi dapat melaporkan Gratifikasi yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(3)Dalam hal Gratifikasi tidak dapat ditolak, Penerima Gratifikasi wajib melaporkan setiap pemberian Gratifikasi yang diterima.
(4)Gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk juga Gratifikasi yang tidak diketahui proses, waktu, maupun lokasi pemberian atau penerimaan serta tidak diketahui identitas dan alamat pemberi Gratifikasi.

Pasal 7

Terhadap Gratifikasi yang diterima dalam bentuk valuta asing, nilai atas penerimaan yang dilaporkan dihitung berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal penerimaan atau hari kerja terdekat pada tanggal penerimaan.

Pasal 8

Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikecualikan terhadap jenis Gratifikasi sebagai berikut:

a.pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
b.keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;
c.manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian, atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang Berlaku Umum;
d.perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan Kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang Berlaku Umum;
e.hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan Berlaku Umum;
f.hadiah, apresiasi, atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan Kedinasan;
g.penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h.hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucer, point rewards, atau suvenir yang Berlaku Umum dan tidak terkait Kedinasan;
i.kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan Kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
j.kompensasi yang diterima terkait kegiatan Kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di Kementerian Ketenagakerjaan sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di Kementerian Ketenagakerjaan;
k.karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, dan promosi jabatan;
l.pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara agama/adat lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
m.pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu Penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
n.pemberian sesama Rekan Kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
o.pemberian sesama Rekan Kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait Kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
p.pemberian berupa hidangan atau sajian yang Berlaku Umum; dan
q.pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan Kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu Pegawai atau Penyelenggara Negara.

Pasal 9

Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada:

a.UPG Kementerian Ketenagakerjaan; dan/atau
b.KPK.

Pasal 10

(1)Penerima Gratifikasi menyampaikan laporan Gratifikasi kepada:
1. a.UPG Kementerian Ketenagakerjaan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima; atau
2. b.KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima.
(2)Pelaporan Gratifikasi kepada UPG Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan:
1. a.secara tertulis;
2. b.melalui surat elektronik dengan alamat email upg@kemnaker.go.id; atau
3. c.secara daring melalui laman sistem informasi ketenagakerjaan.
(3)Pelaporan Gratifikasi kepada KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan:
1. a.secara tertulis;
2. b.melalui surat elektronik dengan alamat email pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id; atau
3. c.secara daring melalui laman www.gol.kpk.go.id.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
6.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI BAGI PEGAWAI DAN PENYELENGGARA NEGARA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2.Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan Gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Penyelenggara Negara adalah menteri dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di bidang ketenagakerjaan.
4.Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Penerima Gratifikasi yang menyampaikan laporan Gratifikasi.
5.Penerima Gratifikasi adalah Pegawai atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi.
6.Berlaku Umum adalah kondisi pemberian yang diberlakukan sama untuk semua dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, sesuai dengan standar biaya yang berlaku, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan.
7.Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pegawai dan Penyelenggara Negara yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.
8.Rekan Kerja adalah sesama Pegawai di lingkungan internal Kementerian Ketenagakerjaan di mana terdapat interaksi langsung terkait Kedinasan.
9.Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut UPG Kementerian Ketenagakerjaan adalah unit yang ditetapkan oleh Menteri untuk melakukan fungsi Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Ketenagakerjaan.
10.Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh di Kementerian Ketenagakerjaan.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
12.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
13.Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan pemahaman mengenai Gratifikasi bagi Pegawai dan Penyelenggara Negara;
b.meningkatkan kepatuhan Pegawai dan Penyelenggara Negara terhadap ketentuan Gratifikasi;
c.meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Kementerian Ketenagakerjaan; dan
d.membangun integritas Pegawai dan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAB II

PENCEGAHAN, PENOLAKAN, DAN PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 3

(1)Pencegahan Gratifikasi meliputi:
1. a.sosialisasi Gratifikasi;
2. b.pengkajian titik rawan potensi Gratifikasi; dan
3. c.mitigasi titik rawan potensi Gratifikasi.
(2)Pencegahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala di seluruh satuan kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 4

(1)Pegawai dan Penyelenggara Negara wajib melakukan penolakan Gratifikasi.
(2)Penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Gratifikasi dianggap pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, termasuk penerimaan dan pemberian yang diperoleh di luar Kedinasan.

Pasal 5

a.penerimaan uang, barang, atau fasilitas yang dapat mempengaruhi kebijakan, keputusan, dan perlakuan pemangku kewenangan;
b.penerimaan uang, barang, atau fasilitas yang mempunyai nilai terkait dengan tugas, fungsi, dan jabatan dalam penyelenggaraan layanan di Kementerian Ketenagakerjaan;
c.penerimaan uang, barang, atau fasilitas selama kunjungan dinas;
d.penerimaan uang, barang, atau fasilitas dalam proses penerimaan pegawai, promosi, mutasi pejabat, dan mutasi pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan;
e.penerimaan uang, barang, atau fasilitas sebagai ungkapan terima kasih dari pemberi Gratifikasi sebelum atau setelah proses lelang atau proses pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan tugas, fungsi, dan jabatan;
f.penerimaan hadiah yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan tugas, fungsi, dan jabatan;
g.penerimaan tidak resmi sebagai hadiah dari perjanjian kerja sama;
h.penerimaan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucer dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
i.penerimaan fasilitas transportasi, penginapan, uang saku, jamuan makan, dan/atau fasilitas lainnya dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi yang tidak ditampung dalam anggaran instansi/lembaga pemberi Gratifikasi;
j.penerimaan parsel, barang, dan/atau uang dari Pegawai atau pihak ketiga kepada Penyelenggara Negara; dan/atau
k.penerimaan dalam bentuk lainnya yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Penerima Gratifikasi wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima.
(2)Penerima Gratifikasi dapat melaporkan Gratifikasi yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(3)Dalam hal Gratifikasi tidak dapat ditolak, Penerima Gratifikasi wajib melaporkan setiap pemberian Gratifikasi yang diterima.
(4)Gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk juga Gratifikasi yang tidak diketahui proses, waktu, maupun lokasi pemberian atau penerimaan serta tidak diketahui identitas dan alamat pemberi Gratifikasi.

Pasal 7

Pasal 8

Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikecualikan terhadap jenis Gratifikasi sebagai berikut:

a.pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
b.keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;
c.manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian, atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang Berlaku Umum;
d.perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan Kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang Berlaku Umum;
e.hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan Berlaku Umum;
f.hadiah, apresiasi, atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan Kedinasan;
g.penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h.hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucer, point rewards, atau suvenir yang Berlaku Umum dan tidak terkait Kedinasan;
i.kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan Kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
j.kompensasi yang diterima terkait kegiatan Kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di Kementerian Ketenagakerjaan sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di Kementerian Ketenagakerjaan;
k.karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, dan promosi jabatan;
l.pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara agama/adat lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
m.pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu Penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
n.pemberian sesama Rekan Kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
o.pemberian sesama Rekan Kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait Kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
p.pemberian berupa hidangan atau sajian yang Berlaku Umum; dan
q.pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan Kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu Pegawai atau Penyelenggara Negara.

Pasal 9

Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada:

a.UPG Kementerian Ketenagakerjaan; dan/atau
b.KPK.

Pasal 10

(1)Penerima Gratifikasi menyampaikan laporan Gratifikasi kepada:
1. a.UPG Kementerian Ketenagakerjaan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima; atau
2. b.KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima.
(2)Pelaporan Gratifikasi kepada UPG Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan:
1. a.secara tertulis;
2. b.melalui surat elektronik dengan alamat email upg@kemnaker.go.id; atau
3. c.secara daring melalui laman sistem informasi ketenagakerjaan.
(3)Pelaporan Gratifikasi kepada KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan:
1. a.secara tertulis;
2. b.melalui surat elektronik dengan alamat email pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id; atau
3. c.secara daring melalui laman www.gol.kpk.go.id.