DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 11 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 37 Tahun 2015 tentang Budaya Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan reformasi birokrasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Budaya Kerja dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Kementerian Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG BUDAYA KERJA DAN KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
3.Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
4.Kode Etik ASN yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
5.Majelis Kehormatan Kode Etik ASN yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga nonstruktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai ASN.
6.Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik yang selanjutnya disebut Tim Pemeriksa adalah tim yang melaksanakan pemanggilan, pemeriksaan, dan penelitian terhadap pelanggaran Kode Etik tingkat sedang dan berat.
7.Terlapor adalah Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran.
8.Pelapor adalah seorang karena yang karena hak dan/atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang atas telah atau sedang terjadi pelanggaran Kode Etik.
9.Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis dari Pelapor kepada pejabat yang berwenang atas telah atau sedang terjadi pelanggaran Kode Etik.
10.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
11.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Budaya Kerja dan Kode Etik wajib diterapkan oleh Pegawai ASN di Kementerian.

BAB II

BUDAYA KERJA

Pasal 3

(1)Budaya Kerja ASN di Kementerian dilaksanakan melalui nilai dasar BerAKHLAK dengan employer branding “Bangga Melayani Bangsa”.
(2)Nilai dasar BerAKHLAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui panduan perilaku sebagai berikut:
1. a.berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
2. b.akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan;
3. c.kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
4. d.harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
5. e.loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
6. f.adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan; dan
7. g.kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.
(3)Nilai dasar BerAKHLAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penguatan Budaya Kerja dan mendukung pencapaian kinerja Pegawai ASN di Kementerian.

Pasal 4

(1)Panduan perilaku berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. b.ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
3. c.melakukan perbaikan tiada henti.
(2)Panduan perilaku akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
2. b.menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
3. c.tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
(3)Panduan perilaku kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas:
1. a.meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
2. b.membantu orang lain belajar; dan
3. c.melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
(4)Panduan perilaku harmonis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas:
1. a.menghargai setiap orang;
2. b.suka menolong orang lain; dan
3. c.membangun lingkungan kerja yang kondusif.
(5)Panduan perilaku loyal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e terdiri atas:
1. a.memegang teguh ideologi Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
2. b.menjaga nama baik sesama Pegawai ASN, pimpinan, Kementerian, dan negara; dan
3. c.menjaga rahasia jabatan dan negara.
(6)Panduan perilaku adaptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f terdiri atas:
1. a.cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
2. b.terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
3. c.bertindak proaktif. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
(7)Panduan perilaku kolaboratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g terdiri atas:
1. a.memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
2. b.terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
3. c.menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Pasal 5

Setiap unit kerja di Kementerian harus menginternalisasikan dan mengimplementasikan nilai dasar BerAKHLAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara utuh tidak menambah atau mengurangi definisi dan panduan perilaku dengan dilengkapi contoh perilaku yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi ASN.

Pasal 6

(1)Implementasi nilai dasar BerAKHLAK dilakukan melalui penguatan agen perubahan pada tingkat Kementerian dan tingkat unit kerja/satuan kerja jabatan pimpinan tinggi madya.
(2)Agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

KODE ETIK

Pasal 7

Kode Etik bertujuan untuk:

a.mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.meningkatkan disiplin, baik dalam pelaksanaan tugas, kehidupan sehari-hari, dan berorganisasi;
c.menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Pegawai ASN; dan
d.meningkatkan etos kerja, kualitas kerja, dan perilaku yang profesional.

Pasal 8

(1)Pegawai ASN di Kementerian dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik.
(2)Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.etika dalam bernegara;
2. b.etika dalam berorganisasi;
3. c.etika dalam bermasyarakat;
4. d.etika terhadap diri sendiri;
5. e.etika sesama Pegawai ASN; dan
6. f.etika dalam menggunakan media sosial. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 9

(1)Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. b.mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
3. c.menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. d.menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
5. e.akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
6. f.tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan program pemerintah;
7. g.menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan
8. h.tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
(2)Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.menjaga informasi yang bersifat rahasia;
3. c.melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh atasan;
4. d.membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi;
5. e.menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
6. f.memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
7. g.patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
8. h.mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
9. i.berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
(3)Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.mewujudkan pola hidup sederhana;
2. b.memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, serta tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
3. c.memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil, dan tidak diskriminatif;
4. d.tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
5. e.berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
(4)Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
2. b.bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
3. c.menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
4. d.berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
5. e.memiliki daya juang yang tinggi;
6. f.memelihara kesehatan rohani dan jasmani;
7. g.menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
8. h.berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.
(5)Etika terhadap sesama Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e meliputi:
1. a.saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
2. b.memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai ASN;
3. c.saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antarinstansi;
4. d.menghargai perbedaan pendapat;
5. e.menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai ASN; dan
6. f.menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai ASN.
(6)Etika dalam menggunakan media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, meliputi:
1. a.menggunakan media sosial dengan bijaksana, diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. b.memastikan informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya dan dapat dipastikan kebenarannya;
3. c.tidak membuat dan menyebarkan berita atau informasi:
  1. 1.palsu; atau
  2. 2.yang mengandung unsur provokasi radikalisme, terorisme, dan pornografi.
4. d.tidak membuat berita, informasi, atau komentar:
  1. 1.yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu;
  2. 2.yang dapat merusak nama baik seseorang;
  3. 3.yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman atau terancam kepada individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu; atau
  4. 4.yang dilarang hukum dan peraturan- perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 10

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) memuat panduan perilaku untuk:

a.melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
b.melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
c.melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
d.melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
f.menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
g.menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
h.menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas;
i.memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
j.tidak menyalahgunakan:
1. 1.informasi internal negara; atau
2. 2.status, kekuasaan, dan/atau jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain.
k.memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
l.melaksanakan disiplin Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 37 Tahun 2015 tentang Budaya Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan reformasi birokrasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG BUDAYA KERJA DAN KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
3.Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
4.Kode Etik ASN yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
5.Majelis Kehormatan Kode Etik ASN yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga nonstruktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai ASN.
6.Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik yang selanjutnya disebut Tim Pemeriksa adalah tim yang melaksanakan pemanggilan, pemeriksaan, dan penelitian terhadap pelanggaran Kode Etik tingkat sedang dan berat.
7.Terlapor adalah Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran.
8.Pelapor adalah seorang karena yang karena hak dan/atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang atas telah atau sedang terjadi pelanggaran Kode Etik.
9.Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis dari Pelapor kepada pejabat yang berwenang atas telah atau sedang terjadi pelanggaran Kode Etik.
10.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
11.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Budaya Kerja dan Kode Etik wajib diterapkan oleh Pegawai ASN di Kementerian.

BAB II

BUDAYA KERJA

Pasal 3

(1)Budaya Kerja ASN di Kementerian dilaksanakan melalui nilai dasar BerAKHLAK dengan employer branding “Bangga Melayani Bangsa”.
(2)Nilai dasar BerAKHLAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui panduan perilaku sebagai berikut:
1. a.berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
2. b.akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan;
3. c.kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
4. d.harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
5. e.loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
6. f.adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan; dan
7. g.kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.
(3)Nilai dasar BerAKHLAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penguatan Budaya Kerja dan mendukung pencapaian kinerja Pegawai ASN di Kementerian.

Pasal 4

(1)Panduan perilaku berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. b.ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
3. c.melakukan perbaikan tiada henti.
(2)Panduan perilaku akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
2. b.menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
3. c.tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
(3)Panduan perilaku kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas:
1. a.meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
2. b.membantu orang lain belajar; dan
3. c.melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
(4)Panduan perilaku harmonis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas:
1. a.menghargai setiap orang;
2. b.suka menolong orang lain; dan
3. c.membangun lingkungan kerja yang kondusif.
(5)Panduan perilaku loyal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e terdiri atas:
1. a.memegang teguh ideologi Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
2. b.menjaga nama baik sesama Pegawai ASN, pimpinan, Kementerian, dan negara; dan
3. c.menjaga rahasia jabatan dan negara.
(6)Panduan perilaku adaptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f terdiri atas:
1. a.cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
2. b.terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
3. c.bertindak proaktif. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
(7)Panduan perilaku kolaboratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g terdiri atas:
1. a.memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
2. b.terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
3. c.menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Implementasi nilai dasar BerAKHLAK dilakukan melalui penguatan agen perubahan pada tingkat Kementerian dan tingkat unit kerja/satuan kerja jabatan pimpinan tinggi madya.
(2)Agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

KODE ETIK

Pasal 7

Kode Etik bertujuan untuk:

a.mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.meningkatkan disiplin, baik dalam pelaksanaan tugas, kehidupan sehari-hari, dan berorganisasi;
c.menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Pegawai ASN; dan
d.meningkatkan etos kerja, kualitas kerja, dan perilaku yang profesional.

Pasal 8

(1)Pegawai ASN di Kementerian dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik.
(2)Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.etika dalam bernegara;
2. b.etika dalam berorganisasi;
3. c.etika dalam bermasyarakat;
4. d.etika terhadap diri sendiri;
5. e.etika sesama Pegawai ASN; dan
6. f.etika dalam menggunakan media sosial. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 9

(1)Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. b.mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
3. c.menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. d.menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
5. e.akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
6. f.tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan program pemerintah;
7. g.menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan
8. h.tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
(2)Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.menjaga informasi yang bersifat rahasia;
3. c.melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh atasan;
4. d.membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi;
5. e.menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
6. f.memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
7. g.patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
8. h.mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
9. i.berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
(3)Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.mewujudkan pola hidup sederhana;
2. b.memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, serta tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
3. c.memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil, dan tidak diskriminatif;
4. d.tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
5. e.berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
(4)Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
2. b.bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
3. c.menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
4. d.berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
5. e.memiliki daya juang yang tinggi;
6. f.memelihara kesehatan rohani dan jasmani;
7. g.menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
8. h.berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.
(5)Etika terhadap sesama Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e meliputi:
1. a.saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
2. b.memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai ASN;
3. c.saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antarinstansi;
4. d.menghargai perbedaan pendapat;
5. e.menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai ASN; dan
6. f.menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai ASN.
(6)Etika dalam menggunakan media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, meliputi:
1. a.menggunakan media sosial dengan bijaksana, diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. b.memastikan informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya dan dapat dipastikan kebenarannya;
3. c.tidak membuat dan menyebarkan berita atau informasi:
  1. 1.palsu; atau
  2. 2.yang mengandung unsur provokasi radikalisme, terorisme, dan pornografi.
4. d.tidak membuat berita, informasi, atau komentar:
  1. 1.yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu;
  2. 2.yang dapat merusak nama baik seseorang;
  3. 3.yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman atau terancam kepada individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu; atau
  4. 4.yang dilarang hukum dan peraturan- perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 10

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) memuat panduan perilaku untuk:

a.melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
b.melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
c.melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
d.melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
f.menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
g.menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
h.menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas;
i.memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
j.tidak menyalahgunakan:
1. 1.informasi internal negara; atau
2. 2.status, kekuasaan, dan/atau jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain.
k.memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
l.melaksanakan disiplin Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.