DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7093);
4.Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 300);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PESERTA DAN PELAKSANAAN REKOMPOSISI IURAN DALAM PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 300) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 diubah serta ketentuan ayat (4) Pasal 2 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Peserta terdiri atas:
1. a.Pekerja/Buruh yang telah diikutsertakan oleh Pengusaha dalam program jaminan sosial; dan
2. b.Pekerja/Buruh yang baru didaftarkan oleh Pengusaha dalam program jaminan sosial.
(2)Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.belum mencapai usia 54 (lima puluh empat) tahun pada saat didaftarkan; dan
3. c.mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha;
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus memenuhi ketentuan:
1. a.Pekerja/Buruh yang bekerja pada usaha besar dan usaha menengah, diikutsertakan pada program JKK, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan JKM serta terdaftar dalam program jaminan kesehatan; dan
2. b.Pekerja/Buruh yang bekerja pada usaha mikro dan usaha kecil, diikutsertakan sekurang- kurangnya pada program JKK, jaminan hari tua, dan JKM serta terdaftar dalam program jaminan kesehatan.
(4)Dihapus.
(5)Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

2.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Iuran program JKP sebesar 0,36% (nol koma tiga enam persen) dari Upah sebulan wajib dibayarkan setiap bulan.
(2)Iuran sebesar 0,36% (nol koma tiga enam persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
1. a.iuran yang dibayarkan oleh pemerintah pusat sebesar 0,22% (nol koma dua dua persen) dari Upah sebulan; dan
2. b.sumber pendanaan JKP sebesar 0,14% (nol koma satu empat persen) dari Upah sebulan.
(3)Sumber pendanaan JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan rekomposisi dari iuran JKK sebesar 0,14% (nol koma satu empat persen) dari Upah sebulan, sehingga iuran JKK untuk setiap kelompok tingkat risiko menjadi:
1. a.tingkat risiko sangat rendah sebesar 0,10% (nol koma satu nol persen) dari Upah sebulan;
2. b.tingkat risiko rendah sebesar 0,40% (nol koma empat nol persen) dari Upah sebulan;
3. c.tingkat risiko sedang sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari Upah sebulan;
4. d.tingkat risiko tinggi sebesar 1,13% (satu koma satu tiga persen) dari Upah sebulan; dan
5. e.tingkat risiko sangat tinggi sebesar 1,60% (satu koma enam nol persen) dari Upah sebulan.
  1. 3.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Rekomposisi iuran bagi Pekerja/Buruh yang baru didaftarkan dalam program jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan sejak iuran pertama program JKK dibayar lunas oleh Pengusaha.
(2)Rekomposisi iuran dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 17 (tujuh belas) bulan berikutnya.

4.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Untuk pelaksanaan rekomposisi iuran sejak bulan Februari tahun 2025, Pengusaha wajib melaporkan data kepesertaan Peserta dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan secara daring atau luring paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
(2)Data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.jumlah dan rincian data Pekerja/Buruh; dan
2. b.Upah Pekerja/Buruh.
(3)BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi secara daring terhadap data kepesertaan Peserta dalam program JKK yang dilaporkan.

5.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)BPJS Ketenagakerjaan melakukan perhitungan iuran bulanan Peserta program JKK berdasarkan data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
(2)Setelah melakukan perhitungan iuran, BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan dan memberitahukan kode pembayaran iuran JKK kepada Pengusaha.
(3)Kode pembayaran iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan kode pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan lainnya.
(4)Pengusaha melakukan pembayaran iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai kode pembayaran iuran.
(5)Iuran yang telah dibayarkan oleh Pengusaha, ditempatkan dan dicatat oleh BPJS Ketenagakerjaan ke dalam akun masing-masing program jaminan sosial ketenagakerjaan termasuk akun JKP hasil rekomposisi.

6.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Perhitungan rekomposisi iuran JKK menggunakan Upah terakhir Pekerja/Buruh yang dilaporkan oleh Pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melebihi batas atas Upah.
(2)Batas atas Upah ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(3)Dalam hal Upah melebihi batas atas Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan rekomposisi iuran JKK sebesar batas atas Upah.
(4)Dalam hal Upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan melebihi batas atas Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka selisih antara perhitungan iuran JKK dengan perhitungan rekomposisi iuran menjadi aset dana jaminan sosial kecelakaan kerja.

7.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Dalam hal Pekerja/Buruh mempunyai hubungan kerja dengan lebih dari 1 (satu) Pengusaha dan telah memilih salah satu Perusahaan sebagai tempat pekerjaan yang didaftarkan dalam program JKP, rekomposisi iuran JKK dilakukan pada Perusahaan yang dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

8.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Rekomposisi iuran program JKK dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui sistem informasi BPJS Ketenagakerjaan.

9.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Dalam hal Pekerja/Buruh tidak memenuhi persyaratan sebagai Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, iuran JKK berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa dilakukan rekomposisi iuran. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 7 Februari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2025 MENTERI KETENAGAKERJAAN Œ YASSIERLI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…