DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2026

Nomor: 4
Tahun: 2026
Ditetapkan: 30 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Indikator Kinerja di Kementerian Ketenagakerjaan yang terdiri atas a. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS); b. Indikator Kinerja Program (IKP); dan c. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025- 2029, perlu mengatur indikator kinerja Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2025-2029;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Indikator Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6.Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
7.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);
9.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 818); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan menggambarkan pencapaian dari tujuan maupun sasaran.
2.Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang selanjutnya disingkat IKSS adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis.
3.Indikator Kinerja Program yang selanjutnya disingkat IKP adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran program sesuai tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga.
4.Indikator Kinerja Kegiatan yang selanjutnya disingkat IKK adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan sesuai tugas dan fungsi unit kerja Kementerian/Lembaga.
5.Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari satu atau beberapa program.
6.Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.
7.Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan.
8.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
9.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Indikator Kinerja di Kementerian terdiri atas:

a.IKSS;
b.IKP; dan
c.IKK.

Pasal 3

(1)IKSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Kementerian.
(2)IKSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.Sasaran Strategis;
2. b.Indikator Kinerja;
3. c.satuan;
4. d.definisi operasional;
5. e.cara perhitungan; dan
6. f.penanggung jawab.

Pasal 4

(1)IKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya.
(2)IKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.Sasaran Program;
2. b.Indikator Kinerja;
3. c.satuan;
4. d.definisi operasional;
5. e.cara perhitungan; dan
6. f.penanggung jawab.

Pasal 5

(1)IKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.Sasaran Kegiatan;
2. b.Indikator Kinerja;
3. c.satuan;
4. d.definisi operasional;
5. e.cara perhitungan; dan
6. f.penanggung jawab.

Pasal 6

IKSS, IKP, dan IKK Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Dalam rangka penyusunan laporan kinerja setiap Indikator Kinerja diukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 8

(1)Laporan kinerja dan evaluasi pencapaian IKSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh unit kerja yang membidangi perencanaan dan manajemen kinerja dan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(2)Laporan kinerja dan evaluasi pencapaian IKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat Badan, unit kerja yang membidangi perencanaan dan manajemen kinerja, dan disampaikan kepada Menteri.
(3)Laporan kinerja dan evaluasi pencapaian IKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun oleh bagian yang menangani laporan kinerja dan disampaikan kepada pejabat pimpinan tinggi madya.
(4)Laporan kinerja dan evaluasi pencapaian IKSS, IKP, dan IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri ini, dilakukan pengendalian melalui sistem pengendalian intern pemerintah.
(2)Sistem pengendalian intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 795); dan
b.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 841), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…