DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 26 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Sistem Informasi Pasar Kerja; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG SISTEM INFORMASI PASAR KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1.Sistem Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat SIPK adalah informasi yang disusun secara mutakhir dan terus menerus mengenai struktur, karakteristik, persediaan dan kebutuhan tenaga kerja di dalam dan luar negeri, dan informasi mengenai kondisi antara yang memfasilitasi atau menghambat tercapainya keseimbangan pasar kerja.
2.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
3.Pemberi Kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4.Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tapi ingin pindah atau alih pekerjaan baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan pada Pemberi Kerja.
5.Inteligensi Pasar Kerja adalah hasil dari kemampuan analisis data dan statistik mengenai struktur, karakteristik, persediaan, dan kebutuhan Tenaga Kerja, serta kondisi antara yang memfasilitasi atau menghambat tercapainya keseimbangan Pasar Kerja.
6.Analisis Pasar Kerja adalah kegiatan memeriksa, menyelidiki, menginterpretasikan, menganalisis, dan memberikan rekomendasi mengenai struktur, karakteristik, persediaan, dan kebutuhan Tenaga Kerja baik di dalam dan luar negeri.
7.Pasar Kerja adalah tempat terselenggara segala aktivitas untuk mempertemukan permintaan dan penawaran Tenaga Kerja.
8.Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah suatu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan baik di pusat maupun daerah.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
10.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Tujuan SIPK, yaitu:

a.menyediakan data dan informasi ketersediaan sumber daya manusia/Tenaga Kerja kompeten, produktif, dan berdaya saing dalam rangka pemenuhan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
b.menjadi dasar penyusunan perencanaan Tenaga Kerja;
c.menyediakan data dan informasi untuk Analisis Pasar Kerja; dan
d.menyediakan data dan informasi untuk Inteligensi Pasar Kerja. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB II

JENIS INFORMASI DALAM SISTEM INFORMASI PASAR KERJA

Pasal 3

SIPK memuat informasi mengenai:

a.struktur Tenaga Kerja;
b.karakteristik Tenaga Kerja;
c.persediaan Tenaga Kerja; dan
d.kebutuhan Tenaga Kerja di dalam dan luar negeri.

Pasal 4

(1)Informasi mengenai struktur Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan informasi yang menggambarkan kondisi Tenaga Kerja terdiri atas:
1. a.angkatan kerja; dan
2. b.bukan angkatan kerja.
(2)Angkatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.penduduk yang bekerja; dan
2. b.menganggur.
(3)Bukan angkatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas:
1. a.penduduk yang masih sekolah;
2. b.mengurus rumah tangga; dan
3. c.bukan angkatan kerja lainnya.
(4)Informasi mengenai struktur Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.partisipasi di dunia kerja;
2. b.indikator angkatan kerja; dan
3. c.indikator bukan angkatan kerja.
(5)Untuk mendukung SIPK, selain informasi mengenai struktur Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dapat ditambahkan dengan informasi:
1. a.indikator pendidikan dan melek huruf;
2. b.indikator upah dan biaya Tenaga Kerja;
3. c.produktivitas Tenaga Kerja;
4. d.indikator kemiskinan, penduduk bekerja yang miskin, dan distribusi pendapatan; dan
5. e.indikator lain yang relevan.

Pasal 5

Informasi mengenai struktur Tenaga Kerja dijelaskan berdasarkan informasi mengenai karakteristik Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

a.jenis kelamin;
b.umur;
c.pendidikan;
d.keterampilan atau kompetensi kerja;
e.status perkawinan;
f.kondisi disabilitas; dan
g.wilayah tempat tinggal. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 6

Informasi mengenai persediaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling sedikit memuat:

a.jumlah Tenaga Kerja;
b.keterampilan atau kompetensi kerja;
c.alamat Tenaga Kerja;
d.waktu ketersediaan Tenaga Kerja;
e.jenis jabatan yang bisa diduduki; dan
f.kualifikasi pendidikan.

Pasal 7

Informasi mengenai kebutuhan Tenaga Kerja di dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d paling sedikit memuat:

a.jumlah Tenaga Kerja;
b.masa berlaku lowongan pekerjaan;
c.informasi jabatan; dan
d.informasi lain terkait jabatan yang diperlukan.

Pasal 8

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dapat berubah sesuai dengan kondisi Pasar Kerja.

Pasal 9

Selain informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7, SIPK dapat berisi informasi mengenai kondisi antara yang memfasilitasi atau menghambat tercapainya keseimbangan Pasar Kerja.

Pasal 10

(1)Informasi mengenai kondisi antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diperoleh berdasarkan hasil pemantauan dan analisis terhadap indikator, dinamika yang terjadi pada Pasar Kerja, dan kecenderungan ketenagakerjaan dalam jangka waktu tertentu.
(2)Pemantauan dan analisis terhadap indikator dan dinamika yang terjadi pada Pasar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jenis dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7.
(3)Kecenderungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kecenderungan:
1. a.Tenaga Kerja dalam mendapatkan pekerjaan; dan
2. b.Pemberi Kerja dalam mendapatkan Tenaga Kerja yang dibutuhkan.
(4)Kecenderungan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat:
1. a.upah;
2. b.waktu kerja dan waktu istirahat;
3. c.hak cuti;
4. d.kepastian untuk mempertahankan pekerjaan;
5. e.lokasi kerja dan/atau jadwal kerja yang fleksibel;
6. f.jaminan sosial; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
7. g.pengembangan karier;
8. h.tunjangan keluarga;
9. i.nilai perusahaan yang sejalan dengan nilai pribadi; dan/atau
10. j.pemahaman terhadap peraturan perundang- undangan bidang ketenagakerjaan.
(5)Kecenderungan Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat:
1. a.kemampuan teknis;
2. b.kemampuan nonteknis;
3. c.kualifikasi pendidikan;
4. d.pengalaman kerja; dan/atau
5. e.pemahaman terhadap peraturan perundang- undangan bidang ketenagakerjaan.

BAB III

DATA SISTEM INFORMASI PASAR KERJA

Pasal 11

(1)Data SIPK bersumber pada data yang diperoleh dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga penelitian, atau sumber lainnya yang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi.
(2)Data SIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.survei angkatan kerja nasional, survei Pemberi Kerja, dan/atau survei sektoral;
2. b.data administrasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
3. c.lowongan pekerjaan daring dan luring;
4. d.profil keterampilan atau kompetensi kerja dan kebutuhan keterampilan atau kompetensi kerja Pencari Kerja saat ini dan di masa datang;
5. e.kesenjangan antara keterampilan atau kompetensi kerja pekerja dengan kebutuhan keterampilan atau kompetensi kerja terhadap suatu pekerjaan;
6. f.analisis pendidikan terkait Pasar Kerja;
7. g.penelitian sektoral dan regional;
8. h.preferensi/diskriminasi;
9. i.data pelatihan kerja;
10. j.data pokok pendidikan;
11. k.penelusuran lulusan pelatihan kerja; dan/atau
12. l.data lainnya terkait SIPK sesuai dengan kondisi Pasar Kerja.
(3)Selain bersumber pada data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data SIPK dapat bersumber dari portal satu data ketenagakerjaan yang dikembangkan oleh Kementerian.
(4)Portal satu data ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
(5)Pemanfaatan portal satu data ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Sistem Informasi Pasar Kerja; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG SISTEM INFORMASI PASAR KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1.Sistem Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat SIPK adalah informasi yang disusun secara mutakhir dan terus menerus mengenai struktur, karakteristik, persediaan dan kebutuhan tenaga kerja di dalam dan luar negeri, dan informasi mengenai kondisi antara yang memfasilitasi atau menghambat tercapainya keseimbangan pasar kerja.
2.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
3.Pemberi Kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4.Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tapi ingin pindah atau alih pekerjaan baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan pada Pemberi Kerja.
5.Inteligensi Pasar Kerja adalah hasil dari kemampuan analisis data dan statistik mengenai struktur, karakteristik, persediaan, dan kebutuhan Tenaga Kerja, serta kondisi antara yang memfasilitasi atau menghambat tercapainya keseimbangan Pasar Kerja.
6.Analisis Pasar Kerja adalah kegiatan memeriksa, menyelidiki, menginterpretasikan, menganalisis, dan memberikan rekomendasi mengenai struktur, karakteristik, persediaan, dan kebutuhan Tenaga Kerja baik di dalam dan luar negeri.
7.Pasar Kerja adalah tempat terselenggara segala aktivitas untuk mempertemukan permintaan dan penawaran Tenaga Kerja.
8.Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah suatu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan baik di pusat maupun daerah.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
10.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Tujuan SIPK, yaitu:

a.menyediakan data dan informasi ketersediaan sumber daya manusia/Tenaga Kerja kompeten, produktif, dan berdaya saing dalam rangka pemenuhan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
b.menjadi dasar penyusunan perencanaan Tenaga Kerja;
c.menyediakan data dan informasi untuk Analisis Pasar Kerja; dan
d.menyediakan data dan informasi untuk Inteligensi Pasar Kerja. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB II

JENIS INFORMASI DALAM SISTEM INFORMASI PASAR KERJA

Pasal 3

SIPK memuat informasi mengenai:

a.struktur Tenaga Kerja;
b.karakteristik Tenaga Kerja;
c.persediaan Tenaga Kerja; dan
d.kebutuhan Tenaga Kerja di dalam dan luar negeri.

Pasal 4

(1)Informasi mengenai struktur Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan informasi yang menggambarkan kondisi Tenaga Kerja terdiri atas:
1. a.angkatan kerja; dan
2. b.bukan angkatan kerja.
(2)Angkatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.penduduk yang bekerja; dan
2. b.menganggur.
(3)Bukan angkatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas:
1. a.penduduk yang masih sekolah;
2. b.mengurus rumah tangga; dan
3. c.bukan angkatan kerja lainnya.
(4)Informasi mengenai struktur Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.partisipasi di dunia kerja;
2. b.indikator angkatan kerja; dan
3. c.indikator bukan angkatan kerja.
(5)Untuk mendukung SIPK, selain informasi mengenai struktur Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dapat ditambahkan dengan informasi:
1. a.indikator pendidikan dan melek huruf;
2. b.indikator upah dan biaya Tenaga Kerja;
3. c.produktivitas Tenaga Kerja;
4. d.indikator kemiskinan, penduduk bekerja yang miskin, dan distribusi pendapatan; dan
5. e.indikator lain yang relevan.

Pasal 5

Informasi mengenai struktur Tenaga Kerja dijelaskan berdasarkan informasi mengenai karakteristik Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

a.jenis kelamin;
b.umur;
c.pendidikan;
d.keterampilan atau kompetensi kerja;
e.status perkawinan;
f.kondisi disabilitas; dan
g.wilayah tempat tinggal. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 6

Informasi mengenai persediaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling sedikit memuat:

a.jumlah Tenaga Kerja;
b.keterampilan atau kompetensi kerja;
c.alamat Tenaga Kerja;
d.waktu ketersediaan Tenaga Kerja;
e.jenis jabatan yang bisa diduduki; dan
f.kualifikasi pendidikan.

Pasal 7

Informasi mengenai kebutuhan Tenaga Kerja di dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d paling sedikit memuat:

a.jumlah Tenaga Kerja;
b.masa berlaku lowongan pekerjaan;
c.informasi jabatan; dan
d.informasi lain terkait jabatan yang diperlukan.

Pasal 8

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dapat berubah sesuai dengan kondisi Pasar Kerja.

Pasal 9

Selain informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7, SIPK dapat berisi informasi mengenai kondisi antara yang memfasilitasi atau menghambat tercapainya keseimbangan Pasar Kerja.

Pasal 10

(1)Informasi mengenai kondisi antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diperoleh berdasarkan hasil pemantauan dan analisis terhadap indikator, dinamika yang terjadi pada Pasar Kerja, dan kecenderungan ketenagakerjaan dalam jangka waktu tertentu.
(2)Pemantauan dan analisis terhadap indikator dan dinamika yang terjadi pada Pasar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jenis dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7.
(3)Kecenderungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kecenderungan:
1. a.Tenaga Kerja dalam mendapatkan pekerjaan; dan
2. b.Pemberi Kerja dalam mendapatkan Tenaga Kerja yang dibutuhkan.
(4)Kecenderungan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat:
1. a.upah;
2. b.waktu kerja dan waktu istirahat;
3. c.hak cuti;
4. d.kepastian untuk mempertahankan pekerjaan;
5. e.lokasi kerja dan/atau jadwal kerja yang fleksibel;
6. f.jaminan sosial; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
7. g.pengembangan karier;
8. h.tunjangan keluarga;
9. i.nilai perusahaan yang sejalan dengan nilai pribadi; dan/atau
10. j.pemahaman terhadap peraturan perundang- undangan bidang ketenagakerjaan.
(5)Kecenderungan Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat:
1. a.kemampuan teknis;
2. b.kemampuan nonteknis;
3. c.kualifikasi pendidikan;
4. d.pengalaman kerja; dan/atau
5. e.pemahaman terhadap peraturan perundang- undangan bidang ketenagakerjaan.

BAB III

DATA SISTEM INFORMASI PASAR KERJA

Pasal 11

(1)Data SIPK bersumber pada data yang diperoleh dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga penelitian, atau sumber lainnya yang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi.
(2)Data SIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.survei angkatan kerja nasional, survei Pemberi Kerja, dan/atau survei sektoral;
2. b.data administrasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
3. c.lowongan pekerjaan daring dan luring;
4. d.profil keterampilan atau kompetensi kerja dan kebutuhan keterampilan atau kompetensi kerja Pencari Kerja saat ini dan di masa datang;
5. e.kesenjangan antara keterampilan atau kompetensi kerja pekerja dengan kebutuhan keterampilan atau kompetensi kerja terhadap suatu pekerjaan;
6. f.analisis pendidikan terkait Pasar Kerja;
7. g.penelitian sektoral dan regional;
8. h.preferensi/diskriminasi;
9. i.data pelatihan kerja;
10. j.data pokok pendidikan;
11. k.penelusuran lulusan pelatihan kerja; dan/atau
12. l.data lainnya terkait SIPK sesuai dengan kondisi Pasar Kerja.
(3)Selain bersumber pada data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data SIPK dapat bersumber dari portal satu data ketenagakerjaan yang dikembangkan oleh Kementerian.
(4)Portal satu data ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
(5)Pemanfaatan portal satu data ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN