DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 842);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PEKERJA/BURUH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 842) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh bertujuan untuk menjaga daya beli Pekerja/Buruh guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

2.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diberikan kepada Pekerja/Buruh.
(2)Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memenuhi persyaratan:
1. a.Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan;
2. b.peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan April 2025; dan
3. c.menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
(3)Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1)diprioritaskan bagi Pekerja/Buruh yang tidak sedang menerima program keluarga harapan pada tahun anggaran berjalan sebelum Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah disalurkan.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk 2 (dua) bulan yang dibayarkan sekaligus.
(2)Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
1. a.jumlah Pekerja/Buruh yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
2. b.ketersediaan pagu anggaran dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.
  1. 5.Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1)Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.
(2)Dalam hal terdapat keterkaitan dengan program/kegiatan yang bersifat lintas sektoral, Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2025.. MENTERI KETENAGAKERJAAN Œ YASSIERLI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д... DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR... Ж Penanggung Jawab Paraf Tanggal Pembuat Konsep (Sesditjen PHI dan Jamsos) Pengendali Aspek Teknis (Dirjen PHI dan Jamsos) Pengendali Aspek Hukum (Kepala Biro Hukum) Pengendali Administrasi (Sekretaris Jenderal) LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PEKERJA/BURUH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG MEMPUNYAI UPAH MINIMUM LEBIH BESAR DARI RP3.500.000,00 (TIGA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) DAN BESARAN UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2025 (Dalam Rupiah) UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah) 1 2 3 4 5 1 Aceh 1 Kabupaten Simeulue Tidak ditetapkan UMK, sehingga menggunakan UMP Aceh sebagai acuan sebesar Rp3.685.616,00 Rp3.700.000,00 2 Kabupaten Aceh Singkil 3 Kabupaten Aceh Selatan 4 Kabupaten Aceh Tenggara 5 Kabupaten Aceh Timur 6 Kabupaten Aceh Tengah 7 Kabupaten Aceh Barat 8 Kabupaten Aceh Besar 9 Kabupaten Pidie 10 Kabupaten Bireuen 11 Kabupaten Aceh Utara NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2025 (Dalam Rupiah) UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah) 1 2 3 4 5 12 Kabupaten Aceh Barat Daya 13 Kabupaten Gayo Lues 14 Kabupaten Nagan Raya 15 Kabupaten Aceh Jaya 16 Kabupaten Bener Meriah 17 Kabupaten Pidie Jaya 18 Kota Sabang 19 Kota Langsa 20 Kota Lhokseumawe 21 Kota Subulussalam 22 Kabupaten Aceh Tamiang Rp3.717.948,00 Rp3.800.000,00 23 Kota Banda Aceh Rp3.898.856,00 Rp3.900.000,00 2 Sumatera Utara 1 Kabupaten Karo Rp3.577.282,00 Rp3.600.000,00 2 Kabupaten Deli Serdang Rp3.732.906,00 Rp3.800.000,00 3 Kabupaten Batu Bara Rp3.676.000,00 Rp3.700.000,00 4 Kota Medan Rp4.014.072,00 Rp4.100.000,00 3 Riau 1 Kabupaten Indragiri Hilir Tidak ditetapkan UMK, sehingga menggunakan UMP Riau sebagai acuan sebesar Rp3.508.776,22 Rp3.600.000,00 2 Kabupaten Kepulauan Meranti 3 Kabupaten Kuantan Singingi Rp3.692.797,00 Rp3.700.000,00 4 Kabupaten Indragiri Hulu Rp3.703.206,00 Rp3.800.000,00 NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2025 (Dalam Rupiah) UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah) 1 2 3 4 5 5 Kabupaten Pelalawan Rp3.616.057,00 Rp3.700.000,00 6 Kabupaten Siak Rp3.691.216,00 Rp3.700.000,00 7 Kabupaten Kampar Rp3.634.594,00 Rp3.700.000,00 8 Kabupaten Rokan Hulu Rp3.579.381,00 Rp3.600.000,00 9 Kabupaten Bengkalis Rp3.933.620,00 Rp4.000.000,00 10 Kabupaten Rokan Hilir Rp3.548.818,00 Rp3.600.000,00 11 Kota Pekanbaru Rp3.675.938,00 Rp3.700.000,00 12 Kota Dumai Rp4.118.670,00 Rp4.200.000,00 4 Jambi 1 Kota Jambi Rp3.607.223,00 Rp3.700.000,00 5 Sumatera Selatan 1 Kabupaten Ogan Komering Ulu Tidak ditetapkan UMK, sehingga menggunakan UMP Sumatera Selatan sebagai acuan sebesar Rp3.681.571,00 Rp3.700.000,00 2 Kabupaten Ogan Komering Ilir 3 Kabupaten Lahat 4 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 5 Kabupaten Ogan Ilir 6 Kabupaten Empat Lawang 7 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 8 Kota Prabumulih 9 Kota Pagar Alam 10 Kota Lubuklinggau 11 Kabupaten Muara Enim Rp3.863.417,00 Rp3.900.000,00 NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2025 (Dalam Rupiah) UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah) 1 2 3 4 5 12 Kabupaten Musi Rawas Rp3.796.653,00 Rp3.800.000,00 13 Kabupaten Musi Banyuasin Rp3.778.348,00 Rp3.800.000,00 14 Kabupaten Banyuasin Rp3.715.028,00 Rp3.800.000,00 15 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Rp3.749.696,00 Rp3.800.000,00 16 Kabupaten Musi Rawas Utara Rp3.796.654,00 Rp3.800.000,00 17 Kota Palembang Rp3.916.635,00 Rp4.000.000,00 6 Kepulauan Bangka Belitung 1 Kabupaten Bangka Tidak ditetapkan UMK, sehingga menggunakan UMP Kepulauan Bangka Belitung sebagai acuan sebesar Rp3.876.600,00 Rp3.900.000,00 2 Kabupaten Belitung 3 Kabupaten Bangka Barat 4 Kabupaten Bangka Tengah 5 Kabupaten Bangka Selatan 6 Kabupaten Belitung Timur 7 Kota Pangkal Pinang 7 Kepulauan Riau 1 Kabupaten Lingga Tidak ditetapkan UMK, sehingga menggunakan UMP Kepulauan Riau sebagai acuan sebesar Rp3.623.654,00 Rp3.700.000,00 2 Kota Tanjung Pinang 3 Kabupaten Karimun Rp3.956.475,00 Rp4.000.000,00 4 Kabupaten Bintan Rp4.207.762,00 Rp4.300.000,00 5 Kabupaten Natuna Rp3.628.002,00 Rp3.700.000,00 NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2025 (Dalam Rupiah) UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah) 1 2 3 4 5 6 Kabupaten Kepulauan Anambas Rp4.084.919,00 Rp4.100.000,00 7 Kota Batam Rp4.989.600,00 Rp5.000.000,00 8 Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tidak ditetapkan UMK, sehingga menggunakan UMP Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai acuan sebesar Rp5.396.761,00 Rp5.400.000,00 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan 3 Kota Administrasi Jakarta Timur 4 Kota Administrasi Jakarta Pusat 5 Kota Administrasi Jakarta Barat 6 Kota Administrasi Jakarta Utara 9 Jawa Barat 1 Kabupaten Bogor Rp4.877.211,00 Rp4.900.000,00 2 Kabupaten Sukabumi Rp3.604.483,00 Rp3.700.000,00 3 Kabupaten Bandung Rp3.757.285,00 Rp3.800.000,00 4 Kabupaten Sumedang Rp3.732.088,00 Rp3.800.000,00 5 Kabupaten Subang Rp3.508.627,00 Rp3.600.000,00 6 Kabupaten Purwakarta Rp4.792.253,00 Rp4.800.000,00 7 Kabupaten Karawang Rp5.599.593,00 Rp5.600.000,00 8 Kabupaten Bekasi Rp5.558.515,00 Rp5.600.000,00 9 Kabupaten Bandung Barat Rp3.736,741,00 Rp3.800.000,00 NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2025 (Dalam Rupiah) UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah) 1 2 3 4 5 10 Kota Bogor Rp5.126.897,00 Rp5.200.000,00 11 Kota Bandung Rp4.482.914,00 Rp4.500.000,00 12 Kota Bekasi Rp5.690.753,00 Rp5.700.000,00 13 Kota Depok Rp5.195.722,00 Rp5.200.000,00 14 Kota Cimahi Rp3.863.692,00 Rp3.900.000,00 10 Jawa Timur 1 Kabupaten Malang Rp3.553.530,00 Rp3.600.000,00 2 Kabupaten Pasuruan Rp4.866.890,00 Rp4.900.000,00 3 Kabupaten Sidoarjo Rp4.870.511,00 Rp4.900.000,00 4 Kabupaten Mojokerto Rp4.856.026,00 Rp4.900.000,00 5 Kabupaten Gresik Rp4.874.133,00 Rp4.900.000,00 6 Kota Malang Rp3.507.693,00 Rp3.600.000,00 7 Kota Surabaya Rp4.961.753,00 Rp5.000.000,00 11 Banten 1 Kabupaten Tangerang Rp4.901.117,00 Rp5.000.000,00 2 Kabupaten Serang Rp4.857.353,00 Rp4.900.000,00 3 Kota Tangerang Rp5.069.708,00 Rp5.100.000,00 4 Kota Cilegon Rp5.128.084,00 Rp5.200.000,00 5 Kota Serang Rp4.418.261,00 Rp4.500.000,00 6 Kota Tangerang Selatan Rp4.974.391,00 Rp5.000.000,00 12 Bali 1 Kabupaten Badung Rp3.534.339,00 Rp3.600.000,00 13 Kalimantan Tengah 1 Kabupaten Kotawaringin Barat Rp3.700.659,00 Rp3.800.000,00 2 Kabupaten Kotawaringin Timur Rp3.559.113,00 Rp3.600.000,00 NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2025 (Dalam Rupiah) UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah) 1 2 3 4 5 3 Kabupaten Barito Selatan Rp3.829.098,00 Rp3.900.000,00 4 Kabupaten Barito Utara Rp3.900.362,00 Rp4.000.000,00 5 Kabupaten Sukamara Rp3.716.340,00 Rp3.800.000,00 6 Kabupaten Lamandau Rp3.781.317,00 Rp3.800.000,00 7 Kabupaten Seruyan Rp3.870.690,00 Rp3.900.000,00 8 Kabupaten Katingan Rp3.561.259,00 Rp3.600.000,00 9 Kabupaten Gunung Mas Rp3.544.506,00 Rp3.600.000,00 10 Kabupaten Murung Raya Rp3.793.932,00 Rp3.800.000,00 11 Kota Palangka Raya Rp3.525.154,00 Rp3.600.000,00 14 Kalimantan Selatan 1 Kabupaten Kota Baru Rp3.643.004,00 Rp3.700.000,00 2 Kabupaten Tabalong Rp3.592.197,00 Rp3.600.000,00 3 Kabupaten Tanah Bumbu Rp3.500.163,00 Rp3.600.000,00 4 Kota Banjarmasin Rp3.599.182,00 Rp3.600.000,00 15 Kalimantan Timur 1 Kabupaten Mahakam Ulu Tidak ditetapkan UMK, menggunakan UMK Induk Kabupaten Kutai Barat sebagai acuan sebesar Rp3.952.234,00 Rp4.000.000,00 2 Kabupaten Paser Rp3.591.566,00 Rp3.600.000,00 3 Kabupaten Kutai Barat Rp3.952.234,00 Rp4.000.000,00 4 Kabupaten Kutai Kartanegara Rp3.766.379,00 Rp3.800.000,00 5 Kabupaten Kutai Timur Rp3.743.820,00 Rp3.800.000,00 NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2025 (Dalam Rupiah) UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah) 1 2 3 4 5 6 Kabupaten Berau Rp4.081.396,00 Rp4.100.000,00 7 Kabupaten Penajam Paser Utara Rp3.957.346,00 Rp4.000.000,00 8 Kota Balikpapan Rp3.701.509,00 Rp3.800.000,00 9 Kota Samarinda Rp3.724.437,00 Rp3.800.000,00 10 Kota Bontang Rp3.780.013,00 Rp3.800.000,00 16 Kalimantan Utara 1 Kabupaten Malinau Rp3.841.561,00 Rp3.900.000,00 2 Kabupaten Bulungan Rp3.706.868,00 Rp3.800.000,00 3 Kabupaten Tana Tidung Rp3.702.905,00 Rp3.800.000,00 4 Kabupaten Nunukan Rp3.652.907,00 Rp3.700.000,00 5 Kota Tarakan Rp4.460.405,00 Rp4.500.000,00 17 Sulawesi Utara 1 Kabupaten Bolaang Mongondow Tidak ditetapkan UMK, sehingga menggunakan UMP Sulawesi Utara sebagai acuan sebesar Rp3.775.425,00 Rp3.800.000,00 2 Kabupaten Minahasa 3 Kabupaten Kepulauan Sangihe 4 Kabupaten Kepulauan Talaud 5 Kabupaten Minahasa Selatan 6 Kabupaten Minahasa Utara 7 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2025 (Dalam Rupiah) UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah) 1 2 3 4 5 8 Kabupaten Siau Tagulandang Biaro 9 Kabupaten Minahasa Tenggara 10 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 11 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 12 Kota Bitung 13 Kota Tomohon 14 Kota Kotamobagu 15 Kota Manado Rp3.824.264,00 Rp3.900.000,00 18 Sulawesi Tengah 1 Kabupaten Morowali Rp3.716.125,00 Rp3.800.000,00 2 Kabupaten Morowali Utara Rp3.925.456,00 Rp4.000.000,00 19 Sulawesi Selatan 1 Kabupaten Kepulauan Selayar Tidak ditetapkan UMK, sehingga menggunakan UMP Sulawesi Selatan sebagai acuan sebesar Rp3.657.527,37 Rp3.700.000,00 2 Kabupaten Bulukumba 3 Kabupaten Bantaeng 4 Kabupaten Jeneponto 5 Kabupaten Takalar 6 Kabupaten Gowa 7 Kabupaten Sinjai 8 Kabupaten Maros 9 Kabupaten Barru 10 Kabupaten Bone NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2025 (Dalam Rupiah) UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah) 1 2 3 4 5 11 Kabupaten Soppeng 12 Kabupaten Wajo 13 Kabupaten Sidenreng Rappang 14 Kabupaten Pinrang 15 Kabupaten Enrekang 16 Kabupaten Luwu 17 Kabupaten Tana Toraja 18 Kabupaten Luwu Utara 19 Kabupaten Toraja Utara 20 Kota Parepare 21 Kota Palopo 22 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Rp3.747.233,00 Rp3.800.000,00 23 Kabupaten Luwu Timur Rp3.761.112,00 Rp3.800.000,00 24 Kota Makassar Rp3.880.137,00 Rp3.900.000,00 20 Papua Barat 1 Kabupaten Fakfak Tidak ditetapkan UMK, sehingga menggunakan UMP Papua Barat sebagai acuan sebesar Rp3.615.000,00 Rp3.700.000,00 2 Kabupaten Kaimana 3 Kabupaten Teluk Wondama 4 Kabupaten Teluk Bintuni 5 Kabupaten Manokwari 6 Kabupaten Manokwari Selatan 7 Kabupaten Pegunungan Arfak NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2025 (Dalam Rupiah) UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah) 1 2 3 4 5 21 Papua 1 Kabupaten Jayapura Tidak ditetapkan UMK, sehingga menggunakan UMP Papua sebagai acuan sebesar Rp4.285.850,00 Rp4.300.000,00 2 Kabupaten Kepulauan Yapen 3 Kabupaten Biak Numfor 4 Kabupaten Sarmi 5 Kabupaten Keerom 6 Kabupaten Waropen 7 Kabupaten Supiori 8 Kabupaten Mamberamo Raya 9 Kota Jayapura 22 Papua Tengah 1 Kabupaten Nabire Tidak ditetapkan UMK, sehingga menggunakan UMP Papua Tengah sebagai acuan sebesar Rp4.285.850,00 Rp4.300.000,00 2 Kabupaten Paniai 3 Kabupaten Puncak Jaya 4 Kabupaten Puncak 5 Kabupaten Dogiyai 6 Kabupaten Intan Jaya 7 Kabupaten Deiyai 8 Kabupaten Mimika Rp5.005.678,00 Rp5.100.000,00 23 Papua Pegunungan 1 Kabupaten Jayawijaya Tidak ditetapkan UMK, sehingga menggunakan UMP Papua Pegunungan sebagai acuan sebesar Rp4.285.850,00 Rp4.300.000,00 2 Kabupaten Yahukimo 3 Kabupaten Pegunungan Bintang 4 Kabupaten Tolikara 5 Kabupaten Nduga 6 Kabupaten Lanny Jaya NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2025 (Dalam Rupiah) UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah) 1 2 3 4 5 7 Kabupaten Mamberamo Tengah 8 Kabupaten Yalimo 24 Papua Selatan 1 Kabupaten Merauke Tidak ditetapkan UMK, sehingga menggunakan UMP Papua Selatan sebagai acuan sebesar Rp4.285.850,00 Rp4.300.000,00 2 Kabupaten Asmat 3 Kabupaten Boven Digoel 4 Kabupaten Mappi 25 Papua Barat Daya 1 Kabupaten Sorong Selatan Tidak ditetapkan UMK, sehingga menggunakan UMP Papua Barat Daya sebagai acuan sebesar Rp3.614.000,00 Rp3.700.000,00 2 Kabupaten Sorong 3 Kabupaten Raja Ampat 4 Kabupaten Tambrauw 5 Kabupaten Maybrat 6 Kota Sorong MENTERI KETENAGAKERJAAN ttd. YASSIERLI Penanggung Jawab Paraf Tanggal Pembuat Konsep (Sesditjen PHI dan Jamsos) Pengendali Aspek Teknis (Dirjen PHI dan Jamsos) Pengendali Aspek Hukum (Kepala Biro Hukum) Pengendali Administrasi (Sekretaris Jenderal)

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…