DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2026

Nomor: 5
Tahun: 2026
Ditetapkan: 14 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Identitas Polteknaker, Visi, Misi, Tujuan Polteknaker, Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, Sistem Pengelolaan, Dosen dan Tenaga Kependidikan, Mahasiswi dan Alumni, Sarana dan Prasarana Polteknaker, Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Serta Sistem Penjaminan Mutu Internal, Kerja Sama, Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan, Perubahan Statuta, Pelaporan, dan Pendanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai statuta Politeknik Ketenagakerjaan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa statuta Politeknik Ketenagakerjaan telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui surat Nomor 0011/DST/M.A3/OT.00.01/2026;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838); jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
4.Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1007);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Polteknaker adalah perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan ketenagakerjaan.
2.Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan di Polteknaker yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.
3.Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
4.Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Polteknaker.
5.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polteknaker.
7.Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di Polteknaker.
8.Program Studi yang selanjutnya disebut Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam Pendidikan Vokasi.
9.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar secara sah pada salah satu Prodi Polteknaker.
10.Direktur adalah Direktur Polteknaker. jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
11.Wakil Direktur adalah Dosen tetap yang diberikan tugas tambahan membantu tugas Direktur.
12.Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polteknaker secara berkelanjutan.
13.Lambang adalah simbol pada logo Polteknaker.
14.Pataka adalah bendera kehormatan Mahasiswa Polteknaker.
15.Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi mengenai capaian akademik atau kualifikasi dari alumni.
16.Kurikulum Polteknaker yang selanjutnya disebut dengan Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
18.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

(1)Polteknaker merupakan perguruan tinggi negeri di Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan.
(2)Pembinaan Polteknaker secara akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(3)Pembinaan Polteknaker secara operasional dilaksanakan oleh Menteri.
(4)Pembinaan Polteknaker secara administrasi dilaksanakan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan.
(5)Polteknaker didirikan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2628/6/KL/2017 tanggal 15 Agustus 2017 hal Persetujuan Usul Pendirian Politeknik Ketenagakerjaan di bawah Kementerian Ketenagakerjaan.
(6)Tanggal 15 Agustus merupakan hari jadi (dies natalis) Polteknaker. jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 3

(1)Polteknaker memiliki Lambang, bendera, Pataka, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater.
(2)Lambang, bendera, Pataka, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Tata cara penggunaan Lambang, bendera, Pataka, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater ditetapkan oleh Direktur setelah mendapatkan pertimbangan senat.

BAB III

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 4

Polteknaker memiliki visi menjadi politeknik unggul di bidang ketenagakerjaan yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing global.

Pasal 5

Polteknaker memiliki misi:

a.menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, inovatif, adaptif, dan inklusif di bidang ketenagakerjaan;
b.menghasilkan lulusan yang berakhlak, kompeten, dan berdaya saing global di bidang ketenagakerjaan;
c.mewujudkan tata kelola perguruan tinggi vokasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, dengan berbasis teknologi digital serta budaya kerja produktif; dan
d.membangun jejaring kemitraan yang luas dan strategis dengan dunia usaha, dunia industri, pemerintah, lembaga pendidikan, asosiasi, dan lembaga internasional.

Pasal 6

Polteknaker memiliki tujuan:

a.meningkatkan kualitas Pendidikan Vokasi yang adaptif dan inklusif terhadap dinamika ketenagakerjaan untuk kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
b.mengembangkan riset terapan dan pengabdian masyarakat yang kreatif, inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada tantangan ketenagakerjaan di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
c.menghasilkan lulusan yang berakhlak dan kompeten dalam menghadapi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja; jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
d.mewujudkan lulusan yang memiliki daya saing, berdampak dan bereputasi di tingkat nasional maupun internasional;
e.mewujudkan tata kelola perguruan tinggi vokasi yang efektif, transparan, dan terintegrasi berbasis teknologi digital;
f.meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia dan menumbuhkan budaya kerja produktif, kolaboratif, serta berorientasi hasil;
g.mengembangkan kemitraan strategis dengan dunia usaha, dunia industri, pemerintah, lembaga pendidikan, asosiasi, dan lembaga internasional untuk memperkuat relevansi pendidikan dan penempatan kerja; dan
h.memperluas jejaring internasional untuk mendukung pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas, dan peningkatan reputasi global Polteknaker.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 7

(1)Polteknaker menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi.
(2)Tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pendidikan Vokasi;
2. b.penelitian; dan
3. c.pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Polteknaker menggunakan bahasa Indonesia.
(2)Selain penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dapat menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar untuk pemenuhan keterampilan/program tertentu serta meningkatkan daya guna dan hasil proses pembelajaran.

Pasal 9

(1)Polteknaker menyelenggarakan Pendidikan Vokasi berdasarkan sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan.
(2)Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia. jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
(3)Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dalam program diploma dan sarjana terapan.
(4)Polteknaker dapat menyelenggarakan program magister terapan dan doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi pada Polteknaker menggunakan tahun akademik.
(2)Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap.
(3)Setiap semester terdiri atas 16 (enam belas) minggu, meliputi:
1. a.tatap muka perkuliahan;
2. b.pelaksanaan ujian tengah semester; dan
3. c.pelaksanaan ujian akhir semester.
(4)Polteknaker dapat menyelenggarakan semester antara diantara semester genap dan semester ganjil.

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…