DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.23/MEN/XII/2005 tentang Penggunaan dan Standar Pengadaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 09/MEN/IV/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.23/MEN/XII/2005 tentang Penggunaan dan Standar Pengadaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Kelola Kendaraan Dinas di Kementerian Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2023, No.282 Indonesia Nomor 6523);
3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 1242);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
6.Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA KELOLA KENDARAAN DINAS DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan BMN dalam perencanaan kebutuhan kementerian/lembaga.
3.Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam perencanaan kebutuhan kementerian/lembaga.
4.Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat RKBMN adalah dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 (satu) tahun.
5.Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKAKL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga dan sebagai penjabaran dari rencana kerja kementerian/lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
6.Pemeliharaan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua BMN agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
7.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola www.peraturan.go.id 2023, No.282 barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
10.Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan.
11.Pengguna Barang adalah Menteri Ketenagakerjaan.
12.Pembantu Pengguna Barang Eselon I selanjutnya disingkat PPB-EI adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan unit organisasi eselon I Kementerian.
13.Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
14.Penanggung Jawab Kendaraan Dinas adalah pegawai Kementerian Ketenagakerjaan yang diberi tugas oleh KPB untuk mengatur penggunaan kendaraan operasional dan fungsional.

BAB II

KENDARAAN DINAS

Pasal 2

Kendaraan dinas merupakan kendaraan yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian, meliputi:

a.kendaraan jabatan;
b.kendaraan operasional; dan
c.kendaraan fungsional.

Pasal 3

(1)Kendaraan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan kendaraan bermotor yang dipergunakan oleh pejabat pemerintah untuk kepentingan operasional satuan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
(2)Kendaraan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mendukung operasional kantor dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
(3)Kendaraan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

(1)Tata kelola kendaraan dinas dilakukan secara berjenjang dengan tanggung jawab dan wewenang masing-masing www.peraturan.go.id 2023, No.282 untuk memastikan kendaraan dinas dikelola secara tertib, efektif, dan efisien.
(2)Tata kelola kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.PB;
2. b.PPB-E1;
3. c.KPB; dan
4. d.Penanggung Jawab Kendaraan Dinas.

Pasal 5

(1)PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:
1. a.bertanggung jawab terhadap efektifitas dan efisiensi penggunaan kendaraan dinas pada tingkat Kementerian;
2. b.menetapkan kebijakan tata kelola kendaraan dinas pada tingkat Kementerian;
3. c.melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi tata kelola kendaraan dinas pada tingkat Kementerian; dan
4. d.mengatur distribusi kendaraan dinas berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada tingkat Kementerian.
(2)Pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

PPB-EI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

a.bertanggung jawab terhadap efektifitas dan efisiensi penggunaan kendaraan dinas pada tingkat unit kerja eselon I;
b.menetapkan kebijakan tata kelola kendaraan dinas pada tingkat unit kerja eselon I;
c.melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi tata kelola kendaraan dinas pada tingkat unit kerja eselon I; dan
d.mengatur distribusi kendaraan dinas berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada tingkat unit kerja eselon I.

Pasal 7

KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

a.bertanggung jawab terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan kendaraan dinas pada satuan kerja;
b.menetapkan kebijakan tata kelola dan penggunaan kendaraan dinas pada satuan kerja;
c.melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan tata kelola dan penggunaan kendaraan dinas pada satuan kerja; dan
d.mengatur distribusi kendaraan dinas berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada satuan kerja. www.peraturan.go.id 2023, No.282

Pasal 8

Penanggung jawab kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d mempunyai tanggung jawab dan wewenang terhadap penggunaan kendaraan operasional dan kendaraan fungsional.

BAB IV

STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN

Pasal 9

Standar Barang dan Standar Kebutuhan kendaraan dinas merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi PB, PPB-EI, dan KPB dalam menyusun rencana kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan.

Pasal 10

(1)Ketentuan Standar Barang dan Standar Kebutuhan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan Standar Barang dan Standar Kebutuhan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk atase ketenagakerjaan, staf teknis tenaga kerja dan kepala bidang tenaga kerja mengikuti ketentuan Standar Barang dan Standar Kebutuhan pada kedutaan besar Republik Indonesia, konsulat jenderal Republik Indonesia dan/atau kantor dagang dan ekonomi Indonesia negara setempat dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.23/MEN/XII/2005 tentang Penggunaan dan Standar Pengadaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 09/MEN/IV/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.23/MEN/XII/2005 tentang Penggunaan dan Standar Pengadaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2023, No.282 Indonesia Nomor 6523);
3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 1242);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
6.Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA KELOLA KENDARAAN DINAS DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan BMN dalam perencanaan kebutuhan kementerian/lembaga.
3.Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam perencanaan kebutuhan kementerian/lembaga.
4.Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat RKBMN adalah dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 (satu) tahun.
5.Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKAKL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga dan sebagai penjabaran dari rencana kerja kementerian/lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
6.Pemeliharaan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua BMN agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
7.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola www.peraturan.go.id 2023, No.282 barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
10.Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan.
11.Pengguna Barang adalah Menteri Ketenagakerjaan.
12.Pembantu Pengguna Barang Eselon I selanjutnya disingkat PPB-EI adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan unit organisasi eselon I Kementerian.
13.Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
14.Penanggung Jawab Kendaraan Dinas adalah pegawai Kementerian Ketenagakerjaan yang diberi tugas oleh KPB untuk mengatur penggunaan kendaraan operasional dan fungsional.

BAB II

KENDARAAN DINAS

Pasal 2

Kendaraan dinas merupakan kendaraan yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian, meliputi:

a.kendaraan jabatan;
b.kendaraan operasional; dan
c.kendaraan fungsional.

Pasal 3

(1)Kendaraan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan kendaraan bermotor yang dipergunakan oleh pejabat pemerintah untuk kepentingan operasional satuan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
(2)Kendaraan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mendukung operasional kantor dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
(3)Kendaraan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

(1)Tata kelola kendaraan dinas dilakukan secara berjenjang dengan tanggung jawab dan wewenang masing-masing www.peraturan.go.id 2023, No.282 untuk memastikan kendaraan dinas dikelola secara tertib, efektif, dan efisien.
(2)Tata kelola kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.PB;
2. b.PPB-E1;
3. c.KPB; dan
4. d.Penanggung Jawab Kendaraan Dinas.

Pasal 5

(1)PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:
1. a.bertanggung jawab terhadap efektifitas dan efisiensi penggunaan kendaraan dinas pada tingkat Kementerian;
2. b.menetapkan kebijakan tata kelola kendaraan dinas pada tingkat Kementerian;
3. c.melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi tata kelola kendaraan dinas pada tingkat Kementerian; dan
4. d.mengatur distribusi kendaraan dinas berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada tingkat Kementerian.
(2)Pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

PPB-EI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

a.bertanggung jawab terhadap efektifitas dan efisiensi penggunaan kendaraan dinas pada tingkat unit kerja eselon I;
b.menetapkan kebijakan tata kelola kendaraan dinas pada tingkat unit kerja eselon I;
c.melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi tata kelola kendaraan dinas pada tingkat unit kerja eselon I; dan
d.mengatur distribusi kendaraan dinas berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada tingkat unit kerja eselon I.

Pasal 7

KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

a.bertanggung jawab terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan kendaraan dinas pada satuan kerja;
b.menetapkan kebijakan tata kelola dan penggunaan kendaraan dinas pada satuan kerja;
c.melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan tata kelola dan penggunaan kendaraan dinas pada satuan kerja; dan
d.mengatur distribusi kendaraan dinas berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada satuan kerja. www.peraturan.go.id 2023, No.282

Pasal 8

Penanggung jawab kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d mempunyai tanggung jawab dan wewenang terhadap penggunaan kendaraan operasional dan kendaraan fungsional.

BAB IV

STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN

Pasal 9

Standar Barang dan Standar Kebutuhan kendaraan dinas merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi PB, PPB-EI, dan KPB dalam menyusun rencana kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan.

Pasal 10

(1)Ketentuan Standar Barang dan Standar Kebutuhan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan Standar Barang dan Standar Kebutuhan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk atase ketenagakerjaan, staf teknis tenaga kerja dan kepala bidang tenaga kerja mengikuti ketentuan Standar Barang dan Standar Kebutuhan pada kedutaan besar Republik Indonesia, konsulat jenderal Republik Indonesia dan/atau kantor dagang dan ekonomi Indonesia negara setempat dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.