DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai penyelenggaraan pelatihan vokasi; yang meliputi: a. Pelatihan Kerja; dan b. kursus keterampilan yang diselenggarakan oleh a. LPK; dan b. LKP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pelatihan kerja perlu disesuaikan dengan kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
6.Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 10);
8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN VOKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelatihan Vokasi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan untuk bekerja dan/atau berwirausaha.
2.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
3.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
4.Standar Kompetensi Kerja adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan dan meliputi standar Kompetensi Kerja nasional Indonesia, standar Kompetensi Kerja internasional, dan/atau standar Kompetensi Kerja khusus.
5.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang Pelatihan Kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan Kompetensi Kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
7.Pelatihan Berbasis Kompetensi Kerja yang selanjutnya disebut PBK adalah Pelatihan Kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
8.Program PBK adalah suatu rumusan tertulis yang memuat secara sistematis tentang pemaketan unit kompetensi sesuai dengan area kompetensi jabatan pada area pekerjaan sebagai acuan dalam penyelenggaraan PBK.
9.Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah dan badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
10.Lembaga Kursus dan Pelatihan selanjutnya disebut LKP adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
11.Instruktur adalah seseorang yang memiliki kompetensi teknis dan metodologi dan diberikan tugas serta wewenang untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan Vokasi.
12.Tenaga Pelatihan adalah seseorang yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta memiliki kompetensi untuk menyelenggarakan, mengelola, dan mengembangkan pelatihan di lembaga yang membidangi Pelatihan Vokasi.
13.Peserta Pelatihan Vokasi yang selanjutnya disebut Peserta Pelatihan adalah seseorang yang memenuhi persyaratan Program PBK dan sedang mengikuti Pelatihan Vokasi.
14.Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SIAPkerja adalah ekosistem digital ketenagakerjaan yang merupakan transformasi dari sistem informasi ketenagakerjaan yang mengintegrasikan seluruh layanan bidang ketenagakerjaan secara nasional.
15.Penelusuran adalah pencarian data dan informasi terhadap lulusan Peserta Pelatihan dengan menggunakan instrumen tertentu.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
17.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

(1)Pelatihan Vokasi bertujuan untuk:
1. a.pembekalan Kompetensi Kerja;
2. b.alih Kompetensi Kerja; dan
3. c.peningkatan Kompetensi Kerja.
(2)Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan berwirausaha berdasarkan Standar Kompetensi Kerja.

Pasal 3

(1)Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.Pelatihan Kerja; dan
2. b.kursus keterampilan.
(2)Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
1. a.LPK; dan
2. b.LKP.

Pasal 4

(1)Penyelenggara Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus teregistrasi pada SIAPkerja untuk mendapatkan Vocational Identification Number.
(2)Penyelenggara Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapatkan Vocational Identification Number harus terverifikasi untuk dapat menyelenggarakan Pelatihan Vokasi melalui SIAPkerja.

Pasal 5

(1)Prinsip dasar penyelenggaraan Pelatihan Vokasi meliputi:
1. a.berorientasi pada kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan kewirausahaan;
2. b.tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan masyarakat;
3. c.berbasis pada Kompetensi Kerja;
4. d.pembelajaran sepanjang hayat; dan
5. e.diselenggarakan secara inklusif.
(2)Prinsip dasar penyelenggaraan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui PBK.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan PBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
1. a.dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan Pelatihan Vokasi;
2. b.menggunakan Program PBK yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja; dan
3. c.berpusat pada Peserta Pelatihan dan bersifat individual.
(2)Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan PBK dapat membuka peluang bagi Peserta Pelatihan untuk memulai dan mengakhiri pelatihan pada waktu dan tingkat yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing.
(3)Penyelenggaraan PBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengatasi kesenjangan antara Kompetensi Kerja yang dimiliki Peserta Pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja atau jabatan kerja yang akan diduduki atau mampu berwirausaha.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELATIHAN VOKASI

Pasal 7

(1)Persiapan penyelenggaraan Pelatihan Vokasi merupakan kegiatan menyiapkan dan merencanakan kegiatan pelatihan.
(2)Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.identifikasi kebutuhan pelatihan;
2. b.penyiapan sumber daya pelatihan;
3. c.penyiapan administrasi pelatihan; dan
4. d.rekrutmen Peserta Pelatihan.

Pasal 8

(1)Identifikasi kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi dan analisis Kompetensi Kerja yang dibutuhkan pasar kerja.
(2)Identifikasi kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemilihan atau penyusunan Program PBK.
(3)Program PBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus teregistrasi pada SIAPkerja.

Pasal 9

Penyiapan sumber daya pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri atas penyiapan:

a.Program PBK;
b.sumber daya manusia pelatihan;
c.prasarana dan sarana pelatihan; dan
d.pendanaan pelatihan.

Pasal 10

(1)Program PBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a disusun secara:
1. a.berjenjang; atau
2. b.tidak berjenjang.
(2)Program PBK yang disusun secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada okupasi/jabatan atau non-okupasi/bukan jabatan pada jenjang KKNI.
(3)Program PBK yang disusun secara tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada:
1. a.klaster kompetensi; atau
2. b.unit kompetensi.
(4)Program PBK yang mengacu pada klaster kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam hal okupasi/jabatan atau non- okupasi/bukan jabatan yang belum diatur dalam KKNI.
(5)Program PBK yang mengacu pada unit kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk mendapat capaian 1 (satu) unit kompetensi.
(6)Program PBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan skema sertifikasi Kompetensi Kerja.
(7)Dalam hal Program PBK belum tersedia pada SIAPkerja, pemilihan atau penyusunan Program PBK dapat disusun berdasarkan hasil analisis dan antisipasi kebutuhan pelatihan.
(8)Program PBK yang merupakan hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregistrasi pada SIAPkerja.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…