DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai penerima bantuan pemerintah program pemagangan; penyelenggara pemagangan; tata cara penyelenggaraan program pemagangan; besaran dan tata cara pemberian bantuan pemerintah program pemagangan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya dukungan berupa pemberian bantuan pemerintah dalam program pemagangan bagi lulusan perguruan tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5.Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PEMAGANGAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2.Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Program Pemagangan adalah program pelatihan kerja yang dilaksanakan di industri di bawah pendampingan, bimbingan, dan/atau pengawasan mentor atau pekerja yang menguasai proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka meningkatkan keterampilan atau keahlian tertentu bagi lulusan perguruan tinggi.
3.Peserta Pemagangan adalah lulusan perguruan tinggi yang mengikuti Program Pemagangan.
4.Penyelenggara Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Penyelenggara Pemagangan adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program Pemagangan.
5.Mentor Pemagangan yang selanjutnya disebut Mentor adalah seseorang yang berperan sebagai pelatih, pendamping, pembimbing, dan/atau pengawas yang memiliki suatu keahlian untuk membantu Peserta Pemagangan dalam mencapai tujuan pemagangan.
6.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
7.Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SIAPkerja adalah ekosistem digital ketenagakerjaan yang merupakan transformasi dari sistem informasi ketenagakerjaan yang mengintegrasikan seluruh layanan bidang ketenagakerjaan secara nasional.
8.Bank Penyalur adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibuka rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana Bantuan Pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah.
9.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat pada Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
10.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara pada Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan.
11.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
13.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
14.Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Menteri untuk melaksanakan Program Pemagangan.

Pasal 2

(1)Bantuan Pemerintah Program Pemagangan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, pengalaman kerja, dan kesempatan kerja bagi lulusan Perguruan Tinggi.
(2)Lulusan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menerima Bantuan Pemerintah Program Pemagangan paling banyak 1 (satu) kali.
(3)Bantuan Pemerintah Program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan.

BAB II

PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PEMAGANGAN

Pasal 3

(1)Bantuan Pemerintah Program Pemagangan diberikan kepada Peserta Pemagangan.
(2)Peserta Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan;
2. b.lulus program pendidikan diploma atau sarjana paling lama 1 (satu) tahun pada saat mendaftar Program Pemagangan terhitung sejak tanggal ijazah; dan
3. c.berasal dari Perguruan Tinggi yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

(1)Calon Peserta Pemagangan harus melakukan pendaftaran Program Pemagangan melalui SIAPkerja.
(2)Calon Peserta Pemagangan yang telah melakukan pendaftaran dilakukan validasi oleh Tim Pelaksana.
(3)Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan data dari kementerian/lembaga terkait.
(4)Calon Peserta Pemagangan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan proses validasi dapat mengikuti proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemagangan.

BAB III

PENYELENGGARA PEMAGANGAN

Pasal 5

(1)Calon Penyelenggara Pemagangan harus terdaftar di SIAPkerja.
(2)Calon Penyelenggara Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengisi kelengkapan data usulan Program Pemagangan.
(3)Usulan Program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Tim Pelaksana.
(4)Hasil verifikasi usulan Program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
(5)Direktur Jenderal menetapkan Penyelenggara Pemagangan berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 6

(1)Penyelenggara Pemagangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) harus melakukan proses rekrutmen calon Peserta Pemagangan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan proses validasi.
(2)Proses rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui asesmen oleh Penyelenggara Pemagangan.
(3)Hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal disertai dengan berita acara rekrutmen.
(4)Direktur Jenderal menetapkan Peserta Pemagangan berdasarkan hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV

TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMAGANGAN

Pasal 7

(1)Program Pemagangan diselenggarakan berdasarkan perjanjian pemagangan.
(2)Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perjanjian antara Penyelenggara Pemagangan dan Peserta Pemagangan.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Program Pemagangan dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.Penyelenggara Pemagangan menyediakan Mentor bagi Peserta Pemagangan;
2. b.pelaksanaan Program Pemagangan mengikuti ketentuan hari kerja perusahaan yang diatur dalam perjanjian pemagangan;
3. c.Peserta Pemagangan didaftarkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan; dan
4. d.Penyelenggara Pemagangan melakukan evaluasi Peserta Pemagangan setiap bulan.
(2)Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pada kepesertaan bukan penerima upah.
(3)Iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan.

Pasal 9

(1)Penyelenggara Pemagangan memberikan sertifikat pemagangan kepada Peserta Pemagangan setelah selesai mengikuti Program Pemagangan.
(2)Dalam hal Peserta Pemagangan tidak menyelesaikan Program Pemagangan, Penyelenggara Pemagangan memberikan surat keterangan telah mengikuti Program Pemagangan.

Pasal 10

(1)Peserta Pemagangan menyampaikan laporan pelaksanaan Program Pemagangan melalui SIAPkerja setiap hari.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.kehadiran Peserta Pemagangan; dan
2. b.aktivitas harian pemagangan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…