DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2026

Nomor: 8
Tahun: 2026
Ditetapkan: 4 Mei 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai kriteria dan syarat penerima penghargaan; tim penghargaan; bentuk penghargaan; monitoring dan evaluasi; pendanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional kepada Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
5.Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penghargaan adalah bentuk apresiasi atas jasa dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
2.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
3.Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat TKPD adalah Penyandang Disabilitas yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4.Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
5.Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
6.Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
8.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:

a.seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau
b.terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara
1. 9.Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
2. 10.Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan provinsi.
3. 11.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
4. 12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
5. 13.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Pemberian Penghargaan bertujuan untuk memotivasi orang perseorangan, badan hukum, dan penyedia fasilitas publik dalam mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak TKPD dan/atau hak akses layanan ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas.

BAB II

KRITERIA DAN SYARAT PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 3

(1)Menteri memberikan Penghargaan kepada penerima Penghargaan yang melakukan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak TKPD.
(2)Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.orang perseorangan;
2. b.badan hukum; dan
3. c.penyedia fasilitas publik.

Pasal 4

(1)Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak TKPD.
(2)Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memenuhi kriteria: jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
1. a.memberikan inspirasi dalam menggalang dukungan yang luas untuk membangun masyarakat inklusif bagi TKPD;
2. b.melakukan advokasi dalam pemenuhan hak TKPD;
3. c.memberikan fasilitasi atau dukungan dalam implementasi Pemenuhan hak pekerjaan bagi TKPD;
4. d.menemukan inovasi dan teknologi yang memberikan kemudahan Pemenuhan hak pekerjaan bagi TKPD; dan/atau
5. e.memperjuangkan kesetaraan bagi TKPD.
(3)Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memenuhi syarat:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
3. c.memiliki integritas dalam upaya Pemenuhan hak TKPD; dan
4. d.telah melakukan upaya Pemenuhan hak TKPD paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus atau paling singkat 4 (empat) tahun secara terputus-putus.

Pasal 5

(1)Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.perusahaan;
2. b.BUMN; dan
3. c.BUMD.
(2)Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
1. a.menjamin proses pelatihan kerja, rekrutmen, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi;
2. b.memberikan upah yang layak tanpa diskriminasi;
3. c.memberikan jaminan sosial bagi TKPD;
4. d.menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi TKPD; dan
5. e.memberikan pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi TKPD.
(3)Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
1. a.berbadan hukum Indonesia;
2. b.memiliki perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
3. c.mempekerjakan TKPD dengan ketentuan:
  1. 1.paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah pegawai atau pekerja bagi perusahaan; atau
  2. 2.paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah pegawai atau pekerja bagi BUMN dan BUMD. jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 6

(1)Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf a, meliputi:
1. a.perusahaan besar;
2. b.perusahaan menengah; dan
3. c.perusahaan kecil.
(2)Perusahaan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki jumlah pegawai atau pekerja 100 (seratus) orang atau lebih.
(3)Perusahaan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki jumlah pegawai atau pekerja 20 (dua puluh) orang sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) orang.
(4)Perusahaan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki jumlah pegawai atau pekerja kurang dari 20 (dua puluh) orang.

Pasal 7

(1)Penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta.
(2)Penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
1. a.menyediakan fasilitas publik yang bersifat inklusif, mudah diakses, dan bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas;
2. b.menyediakan alat bantu pelatihan kerja bagi peserta Penyandang Disabilitas; dan
3. c.memiliki sumber daya manusia dengan pengetahuan, keterampilan, etika, dan kepekaan dalam melayani Penyandang Disabilitas.
(3)Penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
1. a.memiliki tanda daftar atau perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.memberikan pelatihan kerja bagi Penyandang Disabilitas.

BAB III

TIM PENGHARGAAN

Pasal 8

(1)Dalam pemberian Penghargaan dibentuk tim Penghargaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(2)Tim Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
1. a.Kementerian;
2. b.kementerian/lembaga terkait;
3. c.organisasi Penyandang Disabilitas;
4. d.akademisi; dan/atau
5. e.pemangku kepentingan terkait. jdih.kemnaker.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
(3)Tim Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melakukan sosialisasi pelaksanaan pemberian Penghargaan;
2. b.melakukan seleksi terhadap calon penerima Penghargaan; dan
3. c.mengusulkan calon penerima Penghargaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 9

Pemberian Penghargaan dilakukan melalui proses:

a.seleksi;
b.penilaian; dan
c.penetapan.

Pasal 10

(1)Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh tim Penghargaan berdasarkan prinsip:
1. a.objektif, seleksi dilakukan berdasarkan kondisi nyata hasil verifikasi lapangan;
2. b.transparan dan akuntabel, seleksi dilakukan melalui proses terbuka dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif;
3. c.reliabel, seleksi dapat dipercaya baik dari proses maupun hasilnya; dan
4. d.terukur, seleksi dilakukan berdasarkan pembobotan dari tiap indikator penilaian.
(2)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.penelaahan; dan
3. c.verifikasi dan validasi.
(3)Dalam pelaksanaan seleksi, tim Penghargaan dapat berkoordinasi dengan Dinas Provinsi.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2021