DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 April 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 531

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan; jarak 1x enter Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); MEMUTUSKAN: center dr 0 cm Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG URAIAN FUNGSI ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai uraian fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
c.Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
d.Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
e.Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
f.Inspektorat Jenderal;
g.Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
h.Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan; dan
i.Pusat Pasar Kerja.

BAB II

ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 3

Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi, pembinaan, penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana, program dan anggaran Kementerian;
b.koordinasi, pembinaan, pelaksanaan manajemen kinerja Kementerian;
c.koordinasi, pembinaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kementerian; dan
d.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 4

Pengelompokan uraian fungsi Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja terdiri atas:

a.kelompok substansi manajemen kinerja;
b.kelompok substansi perencanaan program dan anggaran I;
c.kelompok substansi perencanaan program dan anggaran II; dan
d.kelompok substansi evaluasi dan pelaporan.

Pasal 5

Kelompok substansi manajemen kinerja mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam koordinasi dan pembinaan, penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana jangka panjang dan rencana strategis serta penetapan indikator kinerja, penilaian kinerja program Kementerian, dan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 6

Kelompok substansi manajemen kinerja terdiri atas:

a.subkelompok substansi penyusunan rencana dan indikator kinerja;
b.subkelompok substansi penilaian kinerja program Kementerian; dan
c.subkelompok substansi sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 7

(1)Subkelompok substansi penyusunan rencana dan indikator kinerja mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam koordinasi dan pembinaan, penyusunan, penyerasian, pengintegrasian, rencana jangka panjang, rencana strategis, dan penetapan indikator kinerja Kementerian.
(2)Subkelompok substansi penilaian kinerja program kementerian mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam koordinasi dan pembinaan penilaian kinerja program Kementerian.
(3)Subkelompok substansi sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam koordinasi dan pembinaan pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Kementerian.

Pasal 8

Kelompok substansi perencanaan program dan anggaran I mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam koordinasi dan pembinaan, penyusunan, penyerasian, pengintegrasian program dan anggaran unit Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 9

Kelompok substansi perencanaan program dan anggaran I terdiri atas:

a.subkelompok substansi program dan anggaran I.A;
b.subkelompok substansi program dan anggaran I.B; dan
c.subkelompok substansi program dan anggaran I.C.

Pasal 10

(1)Subkelompok substansi program dan anggaran I.A mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam koordinasi dan pembinaan, penyusunan, penyerasian, pengintegrasian program dan anggaran unit Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
(2)Subkelompok substansi program dan anggaran I.B mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam koordinasi dan pembinaan, penyusunan, penyerasian, pengintegrasian program dan anggaran unit Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
(3)Subkelompok substansi program dan anggaran I.C mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam koordinasi dan pembinaan, penyusunan, penyerasian, pengintegrasian program dan anggaran unit Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 11

Kelompok substansi perencanaan program dan anggaran II mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam koordinasi dan pembinaan, penyusunan, penyerasian, pengintegrasian program dan anggaran unit Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta Sekretariat Jenderal dan lintas sektor.

Isi peraturan

Teks531PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); MEMUTUSKAN: center dr 0 cm Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG URAIAN FUNGSI ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai uraian fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
c.Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
d.Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
e.Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
f.Inspektorat Jenderal;
g.Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
h.Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan; dan
i.Pusat Pasar Kerja.

BAB II

ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 3

Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi, pembinaan, penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana, program dan anggaran Kementerian;
b.koordinasi, pembinaan, pelaksanaan manajemen kinerja Kementerian;
c.koordinasi, pembinaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kementerian; dan
d.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 4

Pengelompokan uraian fungsi Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja terdiri atas:

a.kelompok substansi manajemen kinerja;
b.kelompok substansi perencanaan program dan anggaran I;
c.kelompok substansi perencanaan program dan anggaran II; dan
d.kelompok substansi evaluasi dan pelaporan.

Pasal 5

Pasal 6

Kelompok substansi manajemen kinerja terdiri atas:

a.subkelompok substansi penyusunan rencana dan indikator kinerja;
b.subkelompok substansi penilaian kinerja program Kementerian; dan
c.subkelompok substansi sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 7

(1)Subkelompok substansi penyusunan rencana dan indikator kinerja mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam koordinasi dan pembinaan, penyusunan, penyerasian, pengintegrasian, rencana jangka panjang, rencana strategis, dan penetapan indikator kinerja Kementerian.
(2)Subkelompok substansi penilaian kinerja program kementerian mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam koordinasi dan pembinaan penilaian kinerja program Kementerian.
(3)Subkelompok substansi sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam koordinasi dan pembinaan pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Kementerian.

Pasal 8

Pasal 9

Kelompok substansi perencanaan program dan anggaran I terdiri atas:

a.subkelompok substansi program dan anggaran I.A;
b.subkelompok substansi program dan anggaran I.B; dan
c.subkelompok substansi program dan anggaran I.C.

Pasal 10

(1)Subkelompok substansi program dan anggaran I.A mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam koordinasi dan pembinaan, penyusunan, penyerasian, pengintegrasian program dan anggaran unit Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
(2)Subkelompok substansi program dan anggaran I.B mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam koordinasi dan pembinaan, penyusunan, penyerasian, pengintegrasian program dan anggaran unit Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
(3)Subkelompok substansi program dan anggaran I.C mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam koordinasi dan pembinaan, penyusunan, penyerasian, pengintegrasian program dan anggaran unit Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan Inspektorat Jenderal.