DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai dokumen perencanaan strategis Kementerian Ketenagakerjaan untuk periode 5 (lima) tahun, yakni terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan 2029 yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2025-2029 serta Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5.Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 380);
6.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan strategis Kementerian Ketenagakerjaan untuk periode 5 (lima) tahun, yakni terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan 2029 yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2025-2029.

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 794), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2025 MENTERI KETENAGAKERJAAN Œ YASSIERLI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж Penanggung Jawab Paraf Tanggal Pembuat Konsep (Kepala Biro Perencanaan & MK) Penanggung Jawab Aspek Hukum (Kepala Biro Hukum) Pengendali Administrasi (Sekretaris Jenderal) LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2025-2029 Kondisi umum ketenagakerjaan nasional menunjukkan beberapa capaian positif, seperti tren penurunan tingkat pengangguran terbuka pascapandemi. Namun, tantangan besar masih dihadapi, terutama dalam menyerap tambahan angkatan kerja yang mencapai 3,67 juta orang per tahun, yang didominasi oleh generasi muda usia 15-29 tahun. Kesenjangan keterampilan (mismatch) menjadi hambatan utama, karena lulusan pendidikan formal dan vokasi belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan industri yang terus berkembang. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN. Di sisi lain, lanskap ekonomi global yang terus bergejolak dengan risiko perlambatan, disrupsi teknologi, serta transformasi hijau mengharuskan Kementerian Ketenagakerjaan untuk lebih adaptif dan inovatif. Sektor-sektor padat karya yang rentan terhadap fluktuasi pasar global menghadapi ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, yang dapat berdampak signifikan pada stabilitas sosial ekonomi nasional. Dalam konteks domestik, pekerja informal masih mendominasi struktur ketenagakerjaan. Pekerja informal sering kali menghadapi keterbatasan akses perlindungan jaminan sosial. Sementara itu, transformasi digital dan munculnya model kerja baru yang dihadirkan oleh gig economy mendatangkan tantangan baru bagi penegakan norma ketenagakerjaan dan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Tantangan ini menuntut penguatan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang relevan serta mampu menjangkau semua jenis pekerja, termasuk pekerja digital dan pekerja informal. Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah lemahnya penegakan hukum ketenagakerjaan, yang berdampak pada ketidakpastian bagi pekerja dan pemberi kerja. Di samping itu, sistem informasi pasar kerja yang ada saat ini, seperti Karir Hub, dinilai belum optimal menjangkau keseluruhan ekosistem ketenagakerjaan secara real-time dan terintegrasi, sehingga peluang kerja sering kali tidak terhubung dengan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia. Secara kelembagaan, Kementerian Ketenagakerjaan menghadapi tantangan dalam membangun hubungan industrial yang harmonis dan kolaboratif di tengah dinamika kebutuhan pekerja dan pemberi kerja. Kolaborasi lintas kementerian/lembaga, termasuk di dalam lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan sendiri, menjadi krusial untuk menjawab tantangan strategis lintas sektor mulai dari pendidikan vokasi, industrialisasi, ekonomi hijau, hingga adaptasi terhadap transformasi digital. Lebih jauh, analisis PESTLE (Politic, Economic, Social, Technological, Legal and Environmental) untuk 5 (lima) tahun ke depan menunjukkan bahwa sektor ketenagakerjaan akan semakin kompleks. Perubahan regulasi global dan domestik, pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh hilirisasi, tantangan geopolitik, serta tuntutan pembangunan berkelanjutan menjadi faktor yang harus diantisipasi sejak dini. Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan perlu memformulasikan kebijakan berbasis riset (research-based policy), didukung data yang terintegrasi dan real time, serta pendekatan Citizen- Centric yang fokus pada perjalanan ketenagakerjaan (employment journey) dari pemangku kepentingan utama (stakeholders) yakni para pekerja dan pemberi kerja.

1.Kondisi Umum Pada periode Renstra sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan telah mencapai kemajuan melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), program padat karya, penempatan tenaga kerja, serta perlindungan pekerja migran dan kelompok rentan. Namun, masyarakat masih mengharapkan peningkatan kualitas pelatihan kerja yang sesuai kebutuhan industri, akses kesempatan kerja yang inklusif, serta regulasi yang adaptif terhadap dinamika baru seperti digitalisasi dan ekonomi hijau. Aspirasi ini menegaskan perlunya Rencana Strategis Tahun 2025- 2029 untuk memperkuat capaian sebelumnya sekaligus menjawab kebutuhan publik secara lebih komprehensif. A. Kondisi Umum Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan Indonesia ditandai oleh meningkatnya angkatan kerja dan menurunnya pengangguran, namun masih didominasi sektor informal serta menghadapi tantangan mismatch keterampilan dan produktivitas rendah. Sementara itu, transformasi digital dan ekonomi hijau membuka peluang lapangan kerja baru yang menuntut strategi ketenagakerjaan yang inklusif dan adaptif. 1) Penduduk Usia Kerja dan Kesempatan Kerja Pada Agustus 2024 menurut Survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang sangat besar, mencapai 215,37 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 152,11 juta orang tergolong angkatan kerja, yang mencakup 144,64 juta orang bekerja dan 7,47 juta orang pengangguran. Dengan demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Indonesia berada di kisaran 70,63%, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sekitar 4,91% secara nasional. Angka TPT ini sedikit lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yaitu 5,32% pada Agustus 2023 (BPS, 2023). Sementara itu, terdapat 63,26 juta orang penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja. Kelompok bukan angkatan kerja ini mencakup individu yang tidak bekerja dan tidak mencari kerja, seperti mereka yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Secara rinci, dari 63,26 juta orang di luar angkatan kerja tersebut 15,77 juta orang masih menempuh pendidikan, sekitar 39,27 juta orang mengurus rumah tangga, dan 8,22 juta Penduduk Usia Kerja yang memiliki alasan lainnya sehingga tidak berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi (BPS, 2024). Besarnya jumlah penduduk yang sedang bersekolah mencerminkan potensi peningkatan kualitas SDM di masa depan, sedangkan banyaknya yang mengurus rumah tangga (terutama perempuan) menunjukkan masih terbatasnya keterlibatan perempuan dalam pasar kerja saat ini. Tabel 0.1 Jumlah Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, dan Bukan Angkatan Kerja Indonesia Agustus 2024 Penduduk Usia Kerja (>15 tahun): 215,37 Juta Angkatan Kerja: 152,11 Juta Bukan Angkatan Kerja: 63,26 Juta Bekerja: 144,64 Juta Pengangguran: 7,47 Juta Sekolah: 15,77 Juta Mengurus Rumah Tangga: 39,27 Juta Lainnya: 8,22 Juta Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 a) Distribusi Pekerja menurut Sektor Usaha Struktur ketenagakerjaan Indonesia ditinjau dari lapangan usaha menunjukkan dominasi sektor tersier (jasa), disusul sektor sekunder (industri) dan sektor primer (pertanian dan pertambangan). Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar yang mencakup 28,18% dari total pekerja. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor tenaga kerja terbesar kedua sekitar 18,89%, sementara sektor industri pengolahan berada di urutan ketiga sebesar 13,83% dari total pekerja. Sektor-sektor besar lain dalam perekonomian juga berkontribusi signifikan, seperti penyediaan akomodasi dan makan minum (7,79%), konstruksi (6,55%), transportasi dan pergudangan (4,29%), dan jasa pendidikan (4,95%) (BPS, 2024). Tabel 0.2 Tabel Pekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2024 Sektor Jumlah Pekerja % Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan A 40.757.151,00 28,18% Pertambangan dan Penggalian B 1.733.523,00 1,20% Industri Pengolahan C 20.010.758,00 13,83% Pengadaan Listrik dan Gas D 355.280,00 0,25% Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang E 556.713,00 0,38% Konstruksi F 9.470.763,00 6,55% Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor G 27.328.692,00 18,89% Transportasi dan Pergudangan H 6.199.637,00 4,29% Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum I 11.270.801,00 7,79% Sektor Jumlah Pekerja % Informasi dan Komunikasi J 1.026.529,00 0,71% Jasa Keuangan K 1.711.261,00 1,18% Real Estate L 559.307,00 0,39% Jasa Perusahaan M,N 2.445.403,00 1,69% Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib O 5.093.430,00 3,52% Jasa Pendidikan P 7.158.071,00 4,95% Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Q 2.374.984,00 1,64% Jasa Lainnya R,S,T,U 6.589.701,00 4,56% Jumlah 144.642.004,00 100,00% Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 Jika dikelompokkan secara makro, 49,6% tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor jasa (tersier), sekitar 29,4% di sektor pertanian dan pertambangan (primer), dan sekitar 21,0% di sektor industri (sekunder) (BPS, 2024). Komposisi ini mencerminkan transformasi ekonomi jangka panjang, dimana kontribusi sektor jasa terus meningkat seiring menurunnya proporsi tenaga kerja di sektor pertanian. Gambar 0.1 Grafik Proporsi Pekerja Pada Tiga Sektor (BPS, 2024) b) Pekerja Formal vs Informal (Nasional dan Daerah) Struktur ketenagakerjaan Indonesia juga dapat dilihat dari status pekerjaan formal versus informal. Pada Agustus 2024, dari 144,64 juta penduduk bekerja, 60,81 juta orang (sekitar 42,05%) bekerja di kegiatan formal, sedangkan 83,83 juta orang (sekitar 57,95%) bekerja di kegiatan informal (BPS, 2024). Proporsi pekerja formal ini mengalami peningkatan tipis (naik 1,16 poin persen) dibanding tahun sebelumnya, mengindikasikan perbaikan struktur pekerjaan ke arah formalitas. Sebaliknya, pekerja informal masih merupakan mayoritas (hampir 60%) mencakup kegiatan seperti berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, pekerja keluarga tak dibayar. Gambar 0.2 Grafik proporsi tenaga kerja formal dan informal, Agustus 2021-2024 Distribusi pekerja formal/informal bervariasi antarprovinsi. Daerah perkotaan maju cenderung memiliki porsi pekerja formal lebih tinggi, sedangkan daerah agraris terpencil didominasi pekerja informal. Sebagai ilustrasi, di DKI Jakarta 63,69% tenaga kerja formal (hanya 36,31% yang informal), mencerminkan struktur ekonomi urban dengan banyak pekerjaan bergaji/berupah dan formal. Sebaliknya, di Provinsi Papua Pegunungan 96% tenaga kerja merupakan pekerja informal, dan di provinsi seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, dan Papua Tengah, pekerja informal juga mendominasi lebih dari 70% (BPS, 2024). Pola ini sejalan dengan karakteristik ekonomi daerah, wilayah dengan basis agraris dan sektor tradisional cenderung memiliki proporsi pekerja informal lebih besar, sementara pusat-pusat ekonomi seperti kota Jakarta, kota industri, cenderung memiliki pekerja formal lebih banyak. Gambar 0.3 Grafik proporsi pekerja formal dan informal di daerah Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 Peningkatan proporsi pekerja formal menjadi fokus pemerintah, karena pekerjaan formal umumnya menawarkan produktivitas dan perlindungan lebih tinggi. Meskipun terjadi perbaikan kecil, tantangan ke depan adalah mendorong transisi pekerja informal ke formal melalui penciptaan lapangan kerja formal, pelatihan vokasi, kemudahan berusaha, dan perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja informal. c) Tingkat Pengangguran Terbuka: Nasional dan per Provinsi Secara nasional, TPT Indonesia pada Agustus 2024 sebesar 4,91% (BPS, 2024). Angka ini merupakan yang terendah sejak pandemi COVID-19, menurun dari 5,32% di Agustus 2023 (BPS, 2024) dan jauh di bawah puncak 7,07% pada Agustus 2020 (BPS, 2022). Penurunan TPT menunjukkan pemulihan ekonomi yang berhasil menyerap kembali tenaga kerja yang terdampak pandemi. Meskipun demikian, tingkat pengangguran masih berbeda signifikan di berbagai wilayah Indonesia. Gambar 0.4 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka 2014 - 2025 Beberapa provinsi mencatat TPT di atas rata-rata nasional, terutama daerah berpenduduk besar, atau daerah industri. Provinsi Jawa Barat, memiliki TPT tertinggi, mencapai 6,75%, diikuti Banten (6,68%), dan Papua Barat Daya (6,48%) (BPS, 2024). Tingginya TPT di Jawa Barat antara lain dipengaruhi oleh banyaknya angkatan kerja muda dan karakteristik wilayah urban serta ketatnya persaingan kerja di pusat-pusat manufaktur dan kota penyangga. Sementara itu, provinsi- provinsi dengan TPT terendah berada di wilayah dengan ekonomi agraris atau pariwisata dominan. Papua Pegunungan tercatat sebagai provinsi dengan TPT paling rendah (hanya 1,32%), disusul Bali (1,79%), Sulawesi Barat (2,68%), Nusa Tenggara Barat (2,73%), dan Papua Tengah sekitar 2,75% (BPS, 2024). Rendahnya TPT di daerah tersebut sebagian mencerminkan karakteristik ekonomi lokal dimana hampir semua penduduk usia kerja terserap dalam kegiatan ekonomi informal atau subsisten, sehingga sedikit yang tercatat menganggur secara terbuka. Gambar 0.5 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen), Agustus 2024 Perbedaan TPT antarprovinsi menunjukkan bahwa tantangan pengangguran bersifat lokal dan spesifik. Di provinsi maju perkotaan (seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat), persoalan pengangguran terkait mismatch keterampilan dan tingginya arus migrasi pencari kerja. Sementara di daerah pedesaan terpencil, TPT rendah kerap menutupi masalah lain seperti tingginya setengah pengangguran atau produktivitas rendah pada pekerja informal. Kebijakan pemerintah perlu peka terhadap kondisi ini misalnya, penciptaan job center dan pelatihan vokasi di kota-kota besar, serta program padat karya atau pengembangan ekonomi lokal di wilayah pedesaan. d) Pengangguran Usia Muda Permasalahan pengangguran paling menonjol tampak pada kelompok usia muda. Proporsi pemuda Indonesia (pemuda usia 15-29 tahun) yang menganggur tercatat sekitar 12,87% pada 2024 (BPS, 2024). Gambar 0.6 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kelompok Umur - Agustus 2024 (%) Tingginya pengangguran kaum muda disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan pengalaman kerja, ketidakcocokan keterampilan lulusan baru dengan kebutuhan industri, serta preferensi pekerjaan tertentu sehingga masa tunggu kerja lebih lama. Data BPS menunjukkan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menyumbang porsi terbesar pengangguran muda, mengindikasikan tantangan dalam penyerapan lulusan vokasi. Fenomena ini mengindikasikan perlunya perhatian khusus. Bonus demografi hanya akan bermanfaat jika angkatan muda terserap dalam pekerjaan produktif. Oleh karena itu, pemerintah menekankan program peningkatan keterampilan (upskilling/reskilling), kewirausahaan pemuda, serta informasi pasar kerja yang transparan untuk menekan pengangguran usia muda. e) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Salah satu indikator kualitas ketenagakerjaan adalah cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja. Hingga Desember 2024, kepesertaan tenaga kerja dalam BPJS Ketenagakerjaan masih relatif rendah dibanding total pekerja. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagkerjaan, jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sekitar 45,2 juta pekerja, atau sekitar 31,27% dari total pekerja nasional.1 1 Kemnaker, Rekapitulasi Jumlah Kepesertaan dan Klaim BPJS, Desember 2024 Rendahnya rasio perlindungan sosial ini menjadi perhatian serius pemerintah. Pekerja formal pun belum seluruhnya terdaftar (diperkirakan baru sekitar 48% pekerja formal yang tercakup BPJS Ketenagakerjaan, begitu juga pekerja informal). Upaya strategis 2025–2029 difokuskan untuk meningkatkan coverage jaminan sosial ketenagakerjaan, antara lain melalui perluasan kepesertaan terutama bagi pekerja informal dan pekerja rentan. Program seperti subsidi iuran bagi pekerja miskin, integrasi pendataan pekerja informal, dan penegakan kepatuhan perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya, diharapkan dapat mendongkrak rasio kepesertaan. Dengan meningkatnya cakupan jaminan sosial, pekerja akan lebih terlindungi dari risiko kecelakaan kerja, PHK, atau masa pensiun, sehingga kualitas kesejahteraan tenaga kerja nasional meningkat. 2) Pemberi Kerja dan Hubungan Industrial Berdasarkan data dari Online Single Submission (OSS) tercatat ada sekitar 12 juta perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Namun, menurut data Sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLKP) Online pada Desember 2024 hanya 2.931.388 perusahaan (24,3%) yang terdaftar dalam Sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLKP), menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan belum memenuhi kewajiban pelaporan ketenagakerjaan. Lebih memprihatinkan lagi, dari jumlah tersebut, hanya 48.726 perusahaan (0,4% dari total perusahaan di Indonesia) yang terdata telah menerapkan norma K3.2 Gambar 0.7 Grafik Jumlah Perusahaan Terdaftar WLKP Online dan Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma K3 di Indonesia berdasarkan Skala Perusahaan (Desember 2024) Data lain mengungkapkan bahwa hanya 45.571 perusahaan yang terdata telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)3 yaitu sebuah dokumen hukum bagi perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha. Angka ini mencerminkan rendahnya kesadaran hukum atau ketidakmampuan perusahaan, dalam memenuhi kewajiban administratif dan perlindungan pekerja. 2 Satu Data Kemnaker, Jumlah Perusahaan Menerapkan Norma K3 3 Satu Data Kemnaker, Jumlah Perusahaan yang Melaporkan Peraturan Perusahaan (PP) di WLKP Online Kondisi ini menggambarkan kesenjangan besar antara jumlah perusahaan aktif dan kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari tingginya biaya kepatuhan, kurangnya pengawasan pemerintah, hingga ketidaktahuan pelaku usaha. Selain itu, banyak perusahaan yang menganggap prosedur ketenagakerjaan sebagai beban, alih-alih bagian dari tanggung jawab sosial. Gambar 0.8 Jumlah Kepesertaan Perusahaan di BPJS Ketenagakerjaan – Desember 2024 (ribu) B. Capaian Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 Pada periode tahun 2020-2024, Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan tugasnya di bidang ketenagakerjaan, yang mencakup penguatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pembinaan hubungan industrial, jaminan sosial ketenagakerjaan, pengawasan ketenagakerjaan dan K3. Selain itu, Kementerian juga menjalankan fungsi dukungan administratif, koordinasi kegiatan Kementerian Ketenagakerjaa, koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Ketenagakerjaan, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan serta pelaksanaan advokasi hukum, serta penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa. Ruang lingkup ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020. Dalam rencana strategis periode ini, terdapat dua sasaran utama yaitu (1) Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel, serta (2) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Berikut merupakan tabel kinerja Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2020. Tabel.0.3 Target Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2020 No. Indikator Kinerja Satuan Target 2020 2021 2022 2023 2024 Sasaran Strategis 1: Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel 1 Persentase Produktivitas Tenaga Kerja % 5,92 6,94 8,30 8,62 8,87 Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 2 Indeks Reformasi Birokrasi Nilai 75,50 77,50 80,0 81,0 82,0 3 Opini BPK Opini WTP WTP WTP WTP WTP 4 Indeks SPBE Tingkat 3,0 3,12 3,52 4,0 4,2 Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020 Pada tahun 2021, terjadi perubahan pada sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan. Perubahan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021. Sasaran Strategis 1 “meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel” yang diukur melalui Indikator Kinerja “persentase produktivitas tenaga kerja” diubah menjadi Sasaran Strategis 1 “terwujudnya tenaga kerja yang kompeten tangguh, lincah, produktif dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” yang diukur dengan Indikator Kinerja “kontribusi terhadap produktivitas tenaga kerja nasional”. Tabel 0.4 Perubahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 NO. PERMENAKER NOMOR 12 TAHUN 2020 PERMENAKER NOMOR 10 TAHUN 2021 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1 Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel Persentase Produktivitas Tenaga Kerja Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten tangguh, lincah, produktif dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong Kontribusi terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Nasional 2 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Indeks Reformasi Birokrasi Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Indeks Reformasi Birokrasi Opini BPK Opini BPK Indeks SPBE Indeks SPBE Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2021 Sasaran Strategis 1 merupakan pelaksanaan agenda pembangunan nasional untuk memperkuat ketahanan ekonomi melalui pertumbuhan yang berkualitas, peningkatan SDM yang kompeten, serta penguatan infrastruktur guna mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Sasaran ini juga menjadi outcome dari pelaksanaan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan, seperti perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja, serta pengawasan dan K3. Sasaran Strategis 1 memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu “Kontribusi terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Nasional”, yang dimaknai sebagai kontribusi Kementerian Ketenagakerjaan melalui produktivitas tenaga kerja yang diintervensi terhadap produktivitas tenaga kerja nasional pada tahun ke-n. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2021, definisi operasional indikator ini adalah hasil intervensi Kementerian Ketenagakerjaan terhadap produktivitas tenaga kerja nasional, dihitung berdasarkan besar upah yang diterima oleh penduduk yang bekerja pada tahun ke-n. Pencapaian atas indikator ini merupakan gabungan outcome dari 4 (empat) Direktorat Jenderal yaitu Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, serta Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3. Sasaran Strategis 2 (dua) memiliki 3 (tiga) IKU yaitu:
1.Indeks Reformasi Birokrasi;
2.Opini Badan Pengawas Keuangan (BPK); dan
3.Tingkat Maturitas Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik. Aspek ini menekankan bahwa tata kelola pemerintahan di Kementerian Ketenagakerjaan harus menuju pada pemerintahan yang dinamis responsif dan cepat tanggap serta pelayanan internal yang berkualitas, akuntabel, dan responsif. Sasaran ini menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan pembaruan dan perubahan mendasar pada sistem pemerintahan, yang bertujuan meningkatkan kinerja pelayanan publik, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi. Indikator ini diukur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui dua komponen utama: (i) komponen pengungkit (manajemen perubahan, penataan organisasi, penataan tata laksana, manajemen SDM, akuntabilitas, dan pengawasan) serta (ii) komponen hasil (kinerja pemerintah dan persepsi publik atas kualitas layanan). Pencapaiannya menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Opini BPK adalah hasil audit laporan keuangan kementerian tahun n-1, mencakup kepatuhan, standar akuntansi pemerintah, dan kecukupan pengungkapan laporan. Pencapaiannya juga menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) didefinisikan sebagai tingkat maturitas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik bidang ketenagakerjaan tahun n-
1.Indikator ini dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 4 (empat) domain, 8 (delapan) aspek, dan 47 (empat puluh tujuh) indikator. Pencapaiannya menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Dengan perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2020, maka target kinerja Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020-2024 juga disesuaikan. Seiring dinamika waktu, beberapa target kinerja di atas disesuaikan melalui perjanjian kinerja kementerian yang disusun tiap tahun. Perjanjian ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2022. Perjanjian kinerja tahun 2022 dan 2023 menjadi komitmen untuk pencapaian kinerja terukur yang menjadi tolok ukur evaluasi, dasar penghargaan dan sanksi, serta monitoring dan supervisi perkembangan kinerja. Dengan adanya perjanjian ini, maka target kinerja Kementerian Ketenagakerjaan 2020-2024 mengalami beberapa perubahan, yang disajikan di tabel berikut. Tabel 0.5 Target Kinerja dan Perubahan Target Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 No. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Target Perubahan Target Perubahan Target Perubahan Target Perubahan Target Perubahan Sasaran Strategis 1: Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah, produktif, dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong 1 Kontribusi terhadap produktivitas tenaga kerja nasional % n/a n/a 3,03 3,03 5,55 2,88 7,19 3,36 9,85 9,85 Sasaran Strategis 2: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik 2 Indeks Reformasi Birokrasi Nilai 75,50 75,50 81,00 81,00 82,00 82,00 83,00 81,50 85,00 85,00 3 Opini BPK Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 4 Indeks SPBE Tingkat 3,29 3,29 3,39 3,39 3,52 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 Sumber: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021 dan Laporan Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2022 & 2023 Berdasarkan acuan target kinerja di atas, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan tugas dan fungsinya dan menunjukkan capaian kinerja sepanjang periode 2020 hingga 2024 sebagai berikut: Tabel 0.6 Capaian Target Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 No. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Satuan 2021 2022 2023 2024 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Sasaran Strategis 1: Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah, produktif, dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong 1 Kontribusi terhadap produktivitas tenaga kerja nasional % 3,03 2,38 2,28 2,70 3,36 3,72 9,85 4,01 Sasaran Strategis 2: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik 2 Indeks Reformasi Birokrasi Nilai 81,00 75,32 82,00 75,85 81,50 76,1 81,75 78,73 3 Opini BPK Opini WTP WTP WTP WDP WTP WTP WTP WTP 4 Indeks SPBE Tingkat 3,39 2,9 3,00 2,84 3,00 3,27 4,00 3,42 Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 Upaya pencapaian target kinerja Kementerian Ketenagakerjaan 2020-2024 ditempuh melalui pendekatan business not as usual, yang ditransformasi menjadi 9 (sembilan) Lompatan Kementerian Ketenagakerjaan sesuai Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 38 Tahun 2022. Dokumen ini menjadi panduan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan rencana strategis. Sembilan Lompatan ini dikembangkan melalui tiga pendekatan utama: reformasi, inovasi, dan kolaborasi, yang memastikan solusi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja, memperbaiki iklim ketenagakerjaan, dan merespons tantangan dinamis. Sembilan lompatan tersebut adalah:
1.Transformasi BLK menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) sebagai pusat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja nasional dan internasional.
2.Link and match ketenagakerjaan, yaitu integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja dalam satu proses terpadu, efektif, dan efisien.
3.Transformasi program perluasan kesempatan kerja untuk pemberdayaan tenaga kerja mandiri dan peningkatan penyerapan kerja.
4.Pengembangan talenta muda, mengoptimalkan generasi Z dan milenial menjadi SDM unggul dan kompetitif.
5.Perluasan pasar kerja luar negeri melalui ekspansi penempatan pekerja migran sektor formal.
6.Visi baru hubungan industrial yang produktif, adil, dan berkelanjutan, dengan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga kerja.
7.Reformasi pengawasan ketenagakerjaan untuk memperkuat kualitas, integritas, dan kredibilitas sistem pengawasan.
8.Pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan, yaitu Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja) sebagai induk layanan digital.
9.Reformasi birokrasi, mewujudkan birokrasi bersih, akuntabel, profesional, inovatif, dan responsif, demi pelayanan publik yang prima. Dalam kerangka 9 (Sembilan) Lompatan Kementerian Ketenagakerjaan, kerja nyata yang telah dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan selama periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:
1.Perbaikan Kondisi Ketenagakerjaan di Tengah Turbulensi Pandemi COVID-19 sempat menekan pasar tenaga kerja, namun indikator-indikator utama menunjukkan pemulihan. TPT yang semula 4,94% pada awal tahun 2020 naik menjadi 7,07% pada Agustus 2020, kemudian membaik menjadi 4,82% pada awal tahun 2024. TPAK sedikit naik menjadi 69,21% di awal 2020 dan mencapai 69,80% pada awal tahun
20244.Kementerian Ketenagakerjaan menanggapi kondisi ini dengan program padat karya, pelatihan bagi pekerja terdampak, dan promosi kesempatan kerja, baik di sektor formal maupun informal. Kesenjangan TPAK laki-laki dan perempuan turun dari 29,26% (tahun 2020) menjadi 28,61% (tahun 2024). Rata-rata jam kerja naik dari 42 jam (tahun 2020) menjadi 43 jam (tahun 2023), mencerminkan ketahanan dan komitmen kerja tenaga kerja Indonesia. Kesenjangan upah juga makin menyempit. Rata-rata upah bulanan pekerja laki-laki naik dari Rp3.267.500 (Februari 2020) menjadi Rp3.365.566 (Februari 2024)4. Sementara itu, upah pekerja perempuan naik dari Rp2.479.735 menjadi Rp2.597.958 pada kurun waktu yang sama4. Jumlah tenaga kerja yang bekerja naik dari 129,36 juta (Februari 2019) menjadi 142,18 juta (Februari 2024), menciptakan 12,82 juta lapangan kerja baru. Sementara itu, angka Not in Employment, Education, or Training (NEET) (15– 24 tahun) turun dari 24,28% (tahun 2020) menjadi 20,30% (tahun 2024)4. Hal ini menunjukkan efektivitas kebijakan pelatihan vokasi, digitalisasi, dan fokus kesejahteraan pekerja. Penyerapan tenaga kerja dari investasi terus meningkat didukung OSS, reformasi birokrasi, dan insentif fiskal, memperkuat daya saing wilayah dan membuka peluang kerja. Kementerian Ketenagakerjaan juga menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja terdampak pandemi, 4 Diolah dari Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional 2020 - 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020. Dari hasil analisis Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2021, BSU mendukung pertumbuhan ekonomi 0,20% dan pendapatan rumah tangga 1,79 kali.
2.Pencapaian atas Berbagai Upaya Reformasi Transformasi BLK menjadi BPVP dilakukan melalui konsep 6R (Reformasi Kelembagaan, Redesain Substansi Pelatihan, Reorientasi SDM, Revitalisasi Sarana dan Prasarana, Rebranding, Relationship). Hal ini bertujuan meningkatkan kepercayaan publik dan persepsi positif masyarakat, serta membedakan BPVP yang dikelola pusat dari yang dikelola daerah. Saat ini telah dibentuk 6 (enam) BBPVP dan 15 (lima belas) BPVP di 15 (lima belas) provinsi, disertai 13 (tiga belas) Workshop Satpel dan 11 (sebelas) calon BPVP baru untuk memperluas jangkauan pelatihan. Transformasi Kios 3in1 menjadi Kios SIAPkerja mendukung integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja sebagai pusat layanan terpadu. Saat ini terdapat 112 (seratus dua belas) KKNI dan 921 (sembilan ratus dua puluh satu) SKKNI yang mendukung standar kompetensi nasional. BPVP juga telah tersertifikasi ISO 9001:2015 (Quality Management System), menunjukkan penerapan standar internasional. Kementerian Ketenagakerjaan menjalankan strategi link and match di pasar kerja melalui revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK), pembentukan Pusat Pasar Kerja, dan kolaborasi dengan industri. Penempatan Pekerja Migran Indonesia mengalami peningkatan signifikan pascapandemi, mencapai 297 ribu pada tahun 20245. Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat kerja sama bilateral dengan 16 (enam belas) negara diantaranya Jepang, Jerman, Swiss, Korea Selatan, Austria, Azerbaijan, Malaysia, Arab Saudi, Turki, Albania, serta melahirkan 14 (empat belas) regulasi baru terkait penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam hal upah minimum, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan revisi kebijakan dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. Revisi ini memasukkan variabel baru seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi wilayah, dan koefisien alpha (mempertimbangkan penyerapan tenaga kerja, median upah, dan aspirasi pemangku kepentingan). Dalam hal kepatuhan lapor mengenai Struktur dan Skala Upah, sampai Juli 2024, sebanyak 67.109 perusahaan telah melaporkan Struktur dan Skala Upah di aplikasi WLKP.
3.Keberpihakan terhadap Perlindungan Kesejahteraan Pekerja Pemerintah meluncurkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bentuk keberpihakan terhadap kesejahteraan pekerja. Jumlah kepesertaan JKP terus tumbuh sekitar 8% per tahun, meski kesenjangan antara peserta program dan pekerja yang terkena PHK masih cukup tinggi. Proses klaim manfaat JKP relatif mudah, dengan rasio peserta dan klaim dalam rentang yang baik. Untuk meningkatkan layanan, 5 Satu Data Kemnaker (2025), Penempatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) Periode Januari-Desember 2024 Kementerian Ketenagakerjaan memperbaiki aspek-aspek implementasi seperti peningkatan jumlah konselor, kemudahan administrasi, variasi kebutuhan pelatihan, dan ketersediaan anggaran. JKP juga mendukung pekerja yang kehilangan pekerjaan atau terdampak PHK, memungkinkan akses ke pelatihan dan informasi pasar kerja. Program ini menjadi bagian dari long life learning system untuk meningkatkan keterampilan pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan juga mendorong kepesertaan program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP), yang pada 2024 mencapai 18,4 juta peserta JHT dan 14,9 juta peserta JP untuk pekerja penerima upah, serta 674 ribu peserta untuk kelompok bukan penerima upah.6 Dalam perlindungan pekerja perempuan, telah disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak, hasil kolaborasi lintas kementerian. Undang- undang tersebut mengatur izin cuti melahirkan, termasuk bagi suami. Selain itu, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 dikeluarkan sebagai pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan beretika bagi seluruh pekerja.
4.Tegaknya Kepatuhan Standar dan Norma Ketenagakerjaan Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan Norma 100. Sistem ini memanfaatkan teknologi digital untuk memantau dan memastikan kepatuhan perusahaan dan pekerja. Uji coba dimulai pada 6 (enam) perusahaan smelter pada tahun 2022 dan diterapkan penuh di tahun 2024. Hingga September 2024, 2.215 perusahaan menggunakan Norma 100, dengan 17% kategori hijau, 58% kuning, dan 25% merah. Kementerian Ketenagakerjaan juga menginisiasi zona bebas pekerja anak dengan pengawasan ketat. Data 2021-2023 menunjukkan penurunan pekerja anak berturut-turut: 2,63%, 2,44%, dan 2,39% (BPS, 2024). Untuk mempermudah pelaporan data ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan mengembangkan WLKP berbasis digital, terintegrasi OSS dan NIB. Hingga Triwulan II 2024, sebanyak 2.557.523 perusahaan telah terdaftar, didominasi perusahaan mikro (Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2024). Kementerian Ketenagakerjaan juga meluncurkan program Teman K3 pada Juni 2022. Aplikasi ini mendukung layanan K3 dari pendaftaran kelembagaan, audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), hingga pemeriksaan objek K3. Teman K3 melibatkan ahli K3, dokter, SDM internal, pemerintah, serta masyarakat untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.
5.Ekosistem Digital sebagai Backbone Layanan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan memandang pentingnya pembangunan fondasi digital untuk memperkuat layanan dan 6 Satu Data Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2024 kebijakan ketenagakerjaan. Melalui dua program Quick Win, yaitu rebranding SISNAKER menjadi SIAPkerja dan pengembangan SIAPkerja sebagai instrumen Satu Data Ketenagakerjaan, transformasi digital dilakukan secara substansial. Inisiatif ini menjadi kunci dalam menghadapi tantangan era digital dan memberikan layanan yang lebih efektif, efisien, dan berbasis data kepada masyarakat.
6.Birokrasi yang Tangguh dan Lincah Untuk menghadapi era digital dan mewujudkan birokrasi yang adaptif, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan agen perubahan milenial (tahun 2021) dan menerbitkan regulasi manajemen perubahan (tahun 2023), termasuk Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang IKU Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Budaya Kerja ASN. Hal ini terbukti pada peningkatan Indeks Reformasi Hukum dari 79,20 (tahun 2022) menjadi 97,96 (tahun 2023), mencerminkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Sebagai bagian dari efisiensi struktural, Direktorat Norma K3 dilebur, dan Pusat Pasar Kerja dibentuk untuk memperkuat layanan dan akses kerja. Kementerian Ketenagakerjaan juga menerbitkan regulasi terkait organisasi dan tata kerja, termasuk peluncuran aplikasi DIAJAK untuk analisis jabatan. Penajaman proses kerja diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis, disertai penyusunan SOP dan penguatan Indeks SPBE. Nilai SAKIP Kementerian Ketenagakerjaan meningkat dari 66,69 (tahun 2021) menjadi 68,43 (tahun 2024), menunjukkan manajemen kinerja yang semakin efektif. Capaian ini didukung oleh opini WTP dari BPK yang konsisten, menegaskan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Fungsi pengawasan internal diperkuat melalui SPIP, dengan indeks meningkat dari 3,00 (tahun 2021) ke 3,55 (tahun 2024), menunjukkan efektivitas pengendalian yang makin matang. Untuk mendukung daerah, Kementerian Ketenagakerjaan menyalurkan anggaran Dekon-TP sebesar Rp634,09 miliar (2020-2024), yang dialokasikan untuk berbagai program ketenagakerjaan di seluruh provinsi.
7.Pengendalian Tenaga Kerja Asing Kementerian Ketenagakerjaan mengatur penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) agar adil dan tidak merugikan pekerja Indonesia. Beberapa regulasi yang diterbitkan yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2022 (penatausahaan PNBP dari kompensasi penggunaan TKA), Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 (jabatan tertentu bagi TKA), Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 76 Tahun 2024 (pedoman hubungan industrial Pancasila), serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 (aturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021). Proses perizinan TKA dipermudah dimana calon pengguna TKA dapat mengajukan permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) secara daring, dan Hasil Penilaian Kelayakan (HPK) terbit dalam dua hari, serta perintah pembayaran Dana Kompensasi dalam satu hari. Kemudahan ini mendukung iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja, namun tetap memastikan adanya pengendalian penggunaan TKA serta komitmen transfer of knowledge bagi pekerja Indonesia sesuai amanat Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023.
8.Kolaborasi Lintas Sektor Kementerian Ketenagakerjaan memahami betapa pentingnya peran kerja sama dan kolaborasi dalam membangun masa depan ketenagakerjaan Indonesia. Selama ini telah terjalin kemitraan dan sinergitas dengan berbagai stakeholder, baik di dalam maupun luar negeri, yang bertujuan untuk memperkuat dan menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang efektif, efisien, inklusif, dan berkelanjutan. Di dalam negeri, kerja sama dengan mitra strategis merupakan fondasi utama dalam meningkatkan program sektor ketenagakerjaan guna mewujudkan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Sebagai gambaran, Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembangkan program pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan memastikan bahwa tenaga kerja di sektor kesehatan mendapatkan pelatihan dan pelindungan yang memadai. Bersama BPS, Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa data ketenagakerjaan yang akurat dan up-to-date tersedia untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam merumuskan kebijakan. Kerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berfokus pada pengembangan program ketenagakerjaan yang memperhatikan dinamika kependudukan dan kesejahteraan keluarga, termasuk pengelolaan pertumbuhan penduduk yang berdampak pada pasar kerja. Bersama dengan Ombudsman, Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama untuk memastikan bahwa pelayanan publik dalam sektor ketenagakerjaan dilakukan dengan adil dan transparan, termasuk dalam penanganan pengaduan pekerja terkait masalah ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berfokus pada penegakan hukum di sektor ketenagakerjaan, termasuk pelindungan terhadap pekerja dari tindak kriminal seperti eksploitasi dan perdagangan manusia. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga aktif menjalin kerja sama dengan berbagai asosiasi dan perusahaan untuk menciptakan program-program yang mendukung peningkatan keterampilan dan penempatan tenaga kerja. Melalui kolaborasi ini, Kementerian Ketenagakerjaan dapat mengidentifikasi kebutuhan industri secara lebih akurat dan mengembangkan solusi yang tepat sasaran. Selain kerja sama dalam negeri, di kancah internasional, kerja sama bilateral, regional, dan multilateral yang telah terjalin selama ini dapat menjadi pilar penting dalam memperkuat posisi tenaga kerja Indonesia di pasar global. Kerja sama bilateral dengan negara-negara sahabat, seperti Jepang dan Korea Selatan, telah membuka peluang bagi tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri dengan pelindungan yang lebih baik dan peluang peningkatan keterampilan. Kerja sama regional, seperti melalui ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), memungkinkan Kementerian Ketenagakerjaan untuk bekerja bersama negara-negara tetangga dalam menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih terintegrasi dan kompetitif. Sementara itu, di level multilateral, Kementerian Ketenagakerjaan aktif berpartisipasi dalam forum-forum internasional seperti ILO (International Labour Organization) dan G20 (Group of Twenty). Melalui kerja sama ini, Kementerian Ketenagakerjaan tidak hanya berusaha memperjuangkan kepentingan tenaga kerja Indonesia, tetapi juga berbagi pengalaman dan belajar dari negara-negara lain untuk terus memperbaiki kebijakan dan praktik ketenagakerjaan di Indonesia. Program Sembilan Lompatan telah memberikan dampak signifikan dalam reformasi ketenagakerjaan di Indonesia, meski masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kolaborasi stakeholder, dan penyempurnaan regulasi. Keberlanjutan transformasi memerlukan penguatan teknologi, pengawasan inklusif, dan pengembangan SDM. Berkaitan dengan upaya Kementerian Ketenagakerjaan untuk mencapai Kinerja yang berdampak kepada masyarakat, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyelenggarakan Job Fair setiap tahun. Sebagai upaya untuk peningkatan kualitas layanan, Kementerian Ketenagakerjaan berupaya mengumpulkan umpan balik dari masyarakat sebagai penerima manfaat. Proses penjaringan informasi terkait kinerja Kementerian Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Job Fair dilakukan secara langsung dengan melibatkan masyarakat. Penilaian kepuasan masyarakat dalam kegiatan Job Fair terdiri dari beberapa aspek seperti aspek manajemen, fasilitas sarana dan prasarana, registrasi dan kepesertaan, hingga acara. Secara keseluruhan nilai kepuasan masyarakat pada kegiatan Job Fair berada di nilai “Memuaskan”. Adapun hal yang perlu diperbaiki berdasarkan masukan dari penerima manfaat adalah keterbatasan konseling karir, fasilitas untuk disabilitas belum memadai, termasuk ruang laktasi, dan peningkatan sistem registrasi secara online. Selain penilaian kepuasan masyarakat pada kegiatan Job Fair, terdapat pula penilaian kepuasan layanan data dan layanan masyarakat pada Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA). Kedua layanan tersebut mendapatkan hasil “Baik”, yang menunjukkan bahwa konsumen menilai kinerja Kementerian Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan publik dengan baik. Khusus untuk PTSA unsur yang dinilai antara lain perilaku petugas, kompetensi petugas, hasil layanan, sarana dan prasarana, persyaratan pelayanan, penanganan pengaduan dan waktu pelayanan.
2.Potensi dan Permasalahan A. Potensi Indonesia memasuki periode 2025-2029 dengan modal demografis dan tren ketenagakerjaan yang menjanjikan. Jumlah angkatan kerja nasional mencapai sekitar 152 juta orang pada tahun 2024, dengan 144,64 juta penduduk bekerja dan TPAK yang terus meningkat (BPS, 2024). TPT menurun hingga 4,91% pada Agustus 2024 terendah dalam beberapa tahun terakhir (BPS, 2024). Kinerja positif ini mencerminkan pemulihan pascapandemi sekaligus menjadi landasan kuat untuk memanfaatkan berbagai potensi ketenagakerjaan nasional. Meskipun demikian, tantangan struktural masih ada, termasuk disparitas keterampilan, pekerja informal yang besar, serta disrupsi teknologi dan perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif untuk mengoptimalkan potensi utama ketenagakerjaan nasional antara lain (1) Bonus demografi, (2) Meningkatnya kualitas SDM, (3) Digitalisasi Ekonomi, dan (4) Agenda Ekonomi Prioritas Nasional. Setiap potensi ini menawarkan peluang bagi pertumbuhan kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan nasional. 1) Bonus Demografi Indonesia berada dalam masa bonus demografi yang dianggap sebagai peluang emas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada rentang tahun 2030–2040, proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) diproyeksikan melebihi 60% dari total penduduk7. Artinya, Indonesia akan memiliki jumlah tenaga kerja potensial yang sangat besar dibandingkan penduduk non-produktif. Potensi ini dapat menjadi pendorong percepatan pembangunan bila dikelola dengan baik, karena melimpahnya SDM usia produktif dapat meningkatkan kapasitas produksi nasional dan investasi SDM. Namun, bonus demografi juga memiliki dua sisi. Di satu sisi, merupakan potensi SDM yang tinggi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Di sisi lain, menjadi tantangan apabila kualitas SDM dan lapangan kerja tidak mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja. Oleh sebab itu, Pemerintah berkomitmen memastikan bonus demografi diikuti penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Upaya industrialisasi dan hilirisasi, misalnya, diarahkan untuk menyerap tenaga kerja muda dalam sektor-sektor produktif. Dengan langkah strategis semacam ini, era bonus demografi dapat diubah menjadi dividen demografi yang mendorong pertumbuhan inklusif, alih-alih menjadi beban jika pengangguran usia muda meningkat. Bonus demografi pada akhirnya menegaskan pentingnya investasi pada manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan keterampilan, agar lonjakan penduduk produktif benar-benar menjadi kekuatan penggerak pembangunan. 2) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas SDM merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. Saat ini struktur pendidikan tenaga kerja Indonesia mulai menunjukkan perbaikan, meskipun masih didominasi oleh pekerja 7 Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 berpendidikan rendah. Pada Agustus 2024, lebih dari sepertiga (35,80%) penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Dasar ke bawah. Sementara itu, proporsi tenaga kerja berpendidikan tinggi (Diploma dan Universitas) terus bertambah hingga mencapai 12,83% (BPS, 2024). Tren ini positif dibandingkan tahun sebelumnya, persentase pekerja lulusan SMA, SMK, dan perguruan tinggi meningkat (kenaikan terbesar pada lulusan SMA sebesar 0,65 persen poin). Peningkatan ini mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan menengah dan tinggi serta program vokasi. Gambar 0.9 Grafik Proporsi Tingkat Pendidikan Pekerja 2015-2024 Pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, seperti revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Regulasi strategis, misalnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi, memperkuat komitmen untuk menyelaraskan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan industri8. Selain itu, pengembangan BLK dan program sertifikasi kompetensi terus diperluas untuk memastikan pekerja memiliki keahlian sesuai standar. Dengan SDM yang lebih terampil dan terdidik, produktivitas tenaga kerja akan meningkat dan mendorong transisi menuju ekonomi bernilai tambah tinggi. Peningkatan kualitas SDM ini juga berperan penting dalam mengurangi mismatch keterampilan, menekan pengangguran terdidik, dan mempersiapkan tenaga kerja menghadapi tantangan era digital serta revolusi industri 4.0. 3) Digitalisasi Ekonomi Proses digitalisasi ekonomi memberikan peluang besar bagi penciptaan jenis-jenis pekerjaan baru dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Indonesia diakui sebagai salah satu ekonomi digital dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Penggunaan internet dan teknologi digital yang kian meluas telah mendorong munculnya ekonomi berbasis platform, e- 8 Rachmat Pambudy. “Why Indonesia’s Green Jobs and Vocational Training Drive Matter.” World Economic Forum, May 2025. commerce, financial technology, dan berbagai startup teknologi. Transformasi digital ini dapat meningkatkan efisiensi dan output di berbagai sektor. Sebuah studi World Economic Forum memperkirakan digitalisasi dapat mendorong peningkatan produktivitas nasional senilai 120 miliar dolar AS pada tahun
20259.Selain dampak terhadap produktivitas makro, digitalisasi juga membuka lapangan pekerjaan di sektor-sektor baru. Ekonomi gig dan pekerjaan lepas yang difasilitasi platform digital berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah penelitian mengenai gig worker di Indonesia mengestimasi sebanyak 430 ribu sampai 2,3 juta pekerja gig di Indonesia mengandalkan pekerjaan gig sebagai mata pencaharian utama, yang mencakup 0,3% hingga 1,7% dari total tenaga kerja di Tanah Air pada 201910. Angka ini menggambarkan besarnya skala tenaga kerja yang terserap melalui platform digital, mulai dari pengemudi layanan transportasi, kurir pengantaran, freelancer di bidang kreatif dan teknologi. Potensi ekonomi digital tidak hanya terbatas di perkotaan, melalui penetrasi internet yang semakin merata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di berbagai daerah kini bisa mengakses pasar lebih luas secara daring, sehingga menciptakan peluang usaha dan pekerjaan baru di komunitas lokal. Pemerintah melihat potensi ini dan terus mendorong agenda literasi digital serta pengembangan talenta digital. Program pelatihan keterampilan digital, inkubasi startup, hingga insentif bagi ekonomi kreatif digital menjadi fokus untuk memastikan tenaga kerja Indonesia mampu mengisi peluang pekerjaan masa depan. Tantangan yang menyertai, seperti kebutuhan keterampilan baru, ancaman otomatisasi terhadap pekerjaan tradisional, serta ketidakpastian status pekerja platform, direspons melalui peningkatan kompetensi dan penyesuaian regulasi. Dengan langkah-langkah tersebut, transformasi digital diharapkan dapat dioptimalkan sebagai mesin pencipta kesempatan kerja yang inklusif dan penggerak peningkatan produktivitas tenaga kerja di era ekonomi baru. 4) Agenda Ekonomi Prioritas Nasional Sebagai mandat utama dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan dokumen perencanaan jangka menengah lainnya, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, pemerintah menekankan pengembangan Agenda Ekonomi Prioritas Nasional yang menjadi motor penggerak transformasi struktural perekonomian Indonesia. Agenda ini tidak hanya bertujuan mempercepat pertumbuhan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru yang lebih inklusif, terutama bagi masyarakat miskin, rentan, dan kelompok perempuan, sehingga mendukung visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. 9 Kiki Rizki. “How Digitalization Is Transforming Indonesia’s MSMEs.” World Economic Forum, 17 May 2022 10 Permana, Muhammad Yorga, et al. “Measuring the Gig Economy in Indonesia: Typology, Characteristics, and Distribution.” SSRN Electronic Journal, 2023. Gambar 0.10 Grafik Skenario Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (RPJMN, 2024) Gambar 0.11 Skenario Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2029 (RPJMN, 2024) Potensi utama dalam Agenda Ekonomi Prioritas Nasional ini meliputi:

a.hilirisasi dan industrialisasi Hilirisasi dan industrialisasi menjadi tulang punggung transformasi ekonomi Indonesia. Melalui pengolahan komoditas unggulan domestik, nilai tambah produk meningkat dan kebutuhan tenaga kerja pun bertambah. Bappenas memperkirakan hilirisasi 15 (lima belas) komoditas utama dapat menambah nilai ekonomi hingga US$165 miliar (±Rp2,62 kuadriliun), sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja yang signifikan. Data BPS menunjukkan sektor industri pengolahan menyerap lebih dari 32 juta pekerja (22,5% dari total pekerja nasional), jauh lebih besar dibandingkan sektor hulu seperti pertambangan (1,7 juta pekerja). Dukungan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus baru menjadi katalisator industrialisasi ini.
b.ekonomi hijau Peralihan menuju ekonomi hijau (green economy) membawa potensi green jobs yang signifikan bagi Indonesia. Komitmen global dan nasional untuk pembangunan berkelanjutan dan penanggulangan perubahan iklim akan menciptakan peluang kerja di sektor-sektor ramah lingkungan. Misalnya, pengembangan energi terbarukan (seperti pembangkit listrik tenaga surya, angin, panas bumi, dan bioenergi) diproyeksikan menyerap banyak tenaga kerja melalui pembangunan infrastruktur energi bersih dan operasionalnya. Indonesia bertekad mengambil peran utama dalam rantai pasok teknologi hijau global termasuk menjadi produsen panel surya, baterai kendaraan listrik, serta mengolah mineral strategis (nikel, bauksit) untuk komponen teknologi hijau 11 . Langkah ini tidak hanya mendorong industri, tetapi juga membuka pekerjaan-pekerjaan hijau baru di bidang manufaktur teknologi bersih. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dijelaskan bahwa penerapan ekonomi hijau dalam transformasi ekonomi bertujuan memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang berkelanjutan. Pendekatan ini juga menjadi sumber pertumbuhan baru dengan memperluas lapangan kerja, mendorong investasi hijau, serta mengembangkan produk- produk ramah lingkungan. Arah kebijakan penerapan ekonomi hijau didasarkan pada Pembangunan Rendah Karbon, yang mencakup beberapa strategi utama yaitu (1) meningkatkan efisiensi energi dan mempercepat transisi menuju energi terbarukan, (2) memastikan transisi energi yang berkeadilan dengan mempersiapkan keterampilan baru dan peluang kerja, khususnya di daerah penghasil energi fosil, disertai pengembangan ekosistem dan insentif,

(3)memajukan teknologi penyimpanan energi seperti sistem baterai, mendorong transportasi ramah lingkungan, menerapkan prinsip ekonomi sirkular, mengelola hutan dan lahan pertanian secara lestari serta produk turunannya, memperkuat insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong produk hijau melalui pembiayaan hijau dan penetapan harga karbon serta mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau di semua sektor. Transisi energi diarahkan pada pemanfaatan energi bersih, efisien, dan terbarukan yaitu dengan mempercepat penggunaan energi terbarukan (bioenergi, panas bumi, 11 Viktor Tachev. “Indonesia Faces a Green Jobs Boom, but Policy Changes Integral.” Energy Tracker Asia, 29 Feb. 2024. hidro, surya, bayu, nuklir, dan hidrogen); mengurangi pembangkit listrik tenaga batu bara secara bertahap; meningkatkan infrastruktur dan teknologi; memperbaiki kualitas konsumsi energi; serta mencapai elektrifikasi penuh di pedesaan. Selain itu, transisi ini mencakup pengembangan jaringan kelistrikan termasuk island grid dan interkoneksi nasional, akselerasi penggunaan kendaraan berbahan bakar bersih, serta penerapan sistem penyimpanan energi skala besar di seluruh Indonesia untuk mendukung berbagai inisiatif tersebut. Pemerintah mulai memasukkan strategi green jobs dalam agenda pembangunan jangka menengah 2025-2029 sebagai bagian dari transformasi ekonomi 12 . Hal ini terlihat melalui penyusunan Peta Jalan Pengembangan Tenaga Kerja Hijau Indonesia yang menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesadaran dan promosi pekerjaan hijau. Melalui peta jalan tersebut, ditekankan adanya pengembangan keterampilan berbasis ekonomi hijau, insentif bagi industri yang menciptakan pekerjaan ramah lingkungan, serta regulasi yang mendukung transisi yang adil bagi pekerja di sektor konvensional. Dengan persiapan ini, ketika investasi di sektor hijau meningkat, misalnya pada proyek energi terbarukan skala besar atau program rehabilitasi lingkungan, tenaga kerja Indonesia siap mengisi kebutuhan tersebut. Green jobs menawarkan banyak keuntungan, selain menyerap tenaga kerja juga meningkatkan kualitas lingkungan dan menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Potensi jangka panjangnya sangat besar dan jika dikelola tepat, Indonesia dapat mengalami lompatan penciptaan kerja sekaligus mencapai target penurunan emisi dan pembangunan hijau.
1. c.Ekonomi Perawatan (Care Economy) Ekonomi perawatan (layanan pengasuhan dan sosial) atau Care economy merupakan potensi ketenagakerjaan yang semakin krusial di tengah perubahan demografi dan sosial. Permintaan terhadap layanan perawatan (care), seperti pengasuhan anak, perawatan lansia, kesehatan, dan layanan sosial lainnya, terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, perubahan struktur keluarga, serta meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Sektor care, sering kurang mendapat perhatian, padahal kontribusinya besar sebagai penopang produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Investasi yang lebih besar pada sektor ekonomi perawatan diproyeksikan menciptakan jutaan lapangan kerja baru, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ILO memperkirakan bahwa dengan berinvestasi pada layanan perawatan anak saja, Indonesia dapat menciptakan 4,3 juta lapangan kerja langsung pada tahun 2035, serta 1,7 juta lapangan kerja tidak langsung di sektor non-perawatan.13 12 Rachmat Pambudy. “Why Indonesia’s Green Jobs and Vocational Training Drive Matter.” World Economic Forum, May 2025. 13 World Bank. 2024. The Care Economy in Indonesia: A Pathway for Women’s Economic Participation and Social Well-being. Washington, DC: World Bank Potensi ini sangat besar dan berdampak ganda selain menyerap tenaga kerja, terutama perempuan, juga memungkinkan lebih banyak anggota keluarga (yang sebelumnya terbebani pekerjaan care tak berbayar) untuk berpartisipasi di pasar kerja formal. Pemerintah telah menyadari pentingnya sektor ini, terlihat dari peluncuran Peta Jalan Care Economy 2025-2045 yang bertujuan memperkuat ekosistem layanan perawatan dan memastikan dukungan kebijakan yang diperlukan. Melalui roadmap tersebut, diharapkan ada peningkatan investasi di fasilitas penitipan anak, panti lansia, layanan kesehatan masyarakat, serta pelatihan bagi pekerja di sektor care. Penguatan ekonomi perawatan juga sejalan dengan agenda pengarusutamaan gender mengingat saat ini sekitar dua per tiga pekerjaan care dilakukan oleh perempuan. Pengembangan sektor ini akan berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi perempuan dan pengurangan kesenjangan gender. Care economy juga akan berpengaruh pada Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Pekerjaan. Pada perempuan yang mendapatkan layanan childcare dengan waktu 8 (delapan) jam atau lebih tingkat partisipasinya mencapai 60%. 11 Gambar 0.12 Grafik TPAK rate menurut jumlah jam childcare support Dengan memberikan nilai ekonomi pada kerja-kerja perawatan dan meningkatkan kualitas pekerjaan di sektor ini (misalnya melalui standarisasi upah dan perlindungan kerja bagi pengasuh dan pekerja rumah tangga), care economy dapat menjadi sektor pertumbuhan lapangan kerja yang inklusif. Pada akhirnya, potensi care economy bukan hanya terletak pada jumlah pekerjaan yang tercipta, tetapi juga pada dampaknya bagi pembangunan manusia: memastikan generasi muda mendapat pengasuhan dan pendidikan yang baik, lansia terawat dengan bermartabat, serta pekerja care itu sendiri mendapatkan penghidupan layak. Semua ini akan membentuk fondasi sosial yang kokoh bagi peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tak hanya itu, pemerintah juga mengembangkan program prioritas nasional lain, seperti Makan Bergizi Gratis, pengembangan Lumbung Pangan, dan pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Semua inisiatif ini diharapkan mendorong penciptaan lapangan kerja di berbagai lini, mulai dari manufaktur padat karya hingga industri pengolahan berbasis sumber daya alam, yang mendukung peningkatan pendapatan rumah tangga pekerja dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Selain keempat potensi eksternal di atas, terdapat juga potensi internal yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan, antara lain SDM, sarana dan prasarana, teknologi informasi, kemitraan/kerja sama dengan stakeholder dalam dan luar negeri. Untuk mendukung fungsi utama Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan membina 5 (lima) jabatan fungsional yaitu Pengawas ketenagakerjaan, Instruktur, Mediator Hubungan Industrial, Pengantar kerja, dan Penguji K3. Jabatan fungsional bidang ketenagakerjaan tersebut tidak hanya diduduki oleh ASN Kementerian Ketenagakerjaan tetapi juga oleh ASN daerah. Selain itu, SDM Kementerian Ketenagakerjaan yang relatif muda diharapkan dapat lebih beradaptasi dan berinovasi dalam merespon beberapa tantangan strategis yang ada. Dengan demikian, pemanfaatan SDM yang tersedia secara efektif sesuai dengan perannya dapat berkontribusi dalam pencapaian pembangunan ketenagakerjaan. Berikut adalah beberapa JFT yang ada diampu oleh Kementerian Ketenagakerjaan: 1) Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan a) Deskripsi bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan, termasuk K3. b) Tugas Utama melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan 2) Jabatan Fungsional Instruktur a) Deskripsi melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja di BPVP. b) Tugas Utama melaksanakan pelatihan dan pengembangan Pelatihan Kerja. 3) Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial a) Deskripsi menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha. b) Tugas Utama melakukan Pembinaan Hubungan Industrial, pengembangan Hubungan Industrial, dan Mediasi penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 4) Jabatan Fungsional Pengantar Kerja a) Deskripsi memfasilitasi penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. b) Tugas Utama melaksanakan Antar Kerja (penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing) 5) Jabatan Fungsional Penguji K3 a) Deskripsi melakukan pengujian dan kompetensi K3 di tempat kerja. b) Tugas Utama melaksanakan Pengujian K3 dan Pengujian Kompetensi K3. Sehubungan dengan pentingnya peran SDM dalam organisasi, Kementerian Ketenagakerjaan terus mengembangkan peran JFT dan memberikan perhatian kepada SDM secara keseluruhan untuk meningkatkan kemampuan individu termasuk pengetahuan, keterampilan teknis, kepemimpinan, dan pengalaman yang mereka miliki yang merupakan potensi besar untuk dapat mendukung pertumbuhan dan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas program-program ketenagakerjaan. Investasi yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengembangkan kualitas SDM Aparatur Ketenagakerjaan agar dapat lebih meningkatkan kualitas kerja, mempercepat proses adaptasi terhadap perubahan, dan mendorong inovasi diwujudkan dengan membentuk Kementerian Ketenagakerjaan Corporate University (Kemnaker Corpu). Selain itu, untuk mendekatkan layanan ketenagakerjaan kepada Masyarakat, Kementerian Ketenagakerjaan saat ini sudah memiliki 29 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di beberapa provinsi, yaitu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Balai K3 dan Balai Perluasan Kesempatan Kerja. UPT tersebut bertugas melaksanakan kegiatan operasional teknis di lapangan, dan memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola, melaksanakan serta mengawasi program atau kegiatan tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. UPT yang dimiliki Kementerian Ketenagakerjaan tersebut tidak hanya memberikan layanan dengan menyediakan pelatihan keterampilan teknis, manajerial dan soft skill untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten, siap pakai dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, tetapi juga ada yang memiliki peran untuk mencetak tenaga kerja mandiri pemula/lanjutan sebagai upaya mendorong wirausaha dan pengembangan usaha guna menciptakan peluang kerja. Selain itu, UPT di bawah Kementerian Ketenagakerjaan juga ada yang bertugas memberikan layanan di bidang K3 berupa pemeriksaan/pengujian K3, peningkatan kapasitas sumber daya K3 dan pemberdayaan di bidang K3. Di tengah tantangan perubahan teknologi yang begitu cepat, Kementerian Ketenagakerjaan memahami pentingnya membangun fondasi sistem informasi digital yang kuat sehingga mampu mendukung layanan ketenagakerjaan secara menyeluruh. SIAPkerja hadir sebagai SuperApp dengan konsep Single Sign On (SSO) yang mengintegrasikan berbagai layanan ketenagakerjaan ke dalam satu platform digital. Pengguna cukup melakukan satu kali Login untuk mengakses berbagai layanan, seperti: pelatihan (Skillhub), sertifikasi kompetensi (Sertihub), pencarian kerja (Karirhub), hingga layanan kewirausahaan (Bizhub). SIAPkerja juga terintegrasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk Verifikasi dan Validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada saat pembuatan akun. Pendekatan ini memudahkan pengguna, meningkatkan kenyamanan, serta mempercepat akses terhadap berbagai layanan ketenagakerjaan. Pengembangan SIAPkerja tidak hanya untuk memperkuat pelayanan tetapi juga untuk pengambilan kebijakan. B. Permasalahan Indonesia telah mengalami perbaikan dalam indikator ketenagakerjaan pascapandemi COVID-19. TPT nasional yang sempat naik hingga 7,07% pada Agustus 2020 telah menurun menjadi sekitar 4,82% di awal 2024. TPAK juga kembali meningkat mendekati 70%. Meskipun capaian agregat ini menunjukkan pemulihan ekonomi, di baliknya masih terdapat berbagai permasalahan struktural ketenagakerjaan. Berikut ini dijabarkan sepuluh permasalahan utama ketenagakerjaan nasional beserta data pendukungnya. 1) Ketidaksesuaian Keterampilan Tenaga Kerja dengan Kebutuhan Industri (Skill Mismatch) Ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan dunia industri masih menjadi masalah mendasar. Banyak lulusan pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi sulit terserap sesuai bidangnya. TPT lulusan SMK, yang dirancang untuk siap kerja, justru konsisten tertinggi dibanding lulusan lain mencapai sekitar 9,01% pada Agustus 2024 (turun dari 9,31% pada 2023). Angka ini jauh di atas TPT nasional dan menunjukkan lulusan pendidikan vokasi kesulitan mendapat pekerjaan. Keadaan ini merupakan indikator salah satunya adanya mismatch antara keahlian lulusan dan kebutuhan industri. Hal ini tercermin pada tingginya pengangguran pemuda dan terdidik. Pada 2024, TPT pemuda (15 - 29 Tahun) mencapai 12,87%. Tingginya pengangguran pada kelompok lulusan SMA/SMK (sekitar 16% pada 2024) mempertegas bahwa kompetensi lulusan belum selaras dengan permintaan pasar kerja. Skill mismatch menurunkan produktivitas dan menyulitkan industri mendapatkan tenaga kerja terampil, sehingga perlu penataan kurikulum dan pelatihan vokasi yang lebih sinkron dengan kebutuhan industri. 2) Terbatasnya Penyerapan Tenaga Kerja dan Tingginya Pengangguran Pemuda Pertumbuhan ekonomi belum cukup menyerap lonjakan angkatan kerja, terutama pada kelompok muda. Setiap tahun sekitar 2 juta penduduk memasuki usia kerja, namun lapangan kerja formal yang tercipta masih terbatas. Akibatnya, pengangguran usia muda tetap tinggi. Meskipun TPT nasional telah turun ke 4,9% pada Agustus 2024, TPT pemuda (usia 15– 29 tahun) masih berada di 12,87%. Selain itu, fenomena NEET pada usia 15-24 tahun cukup mengkhawatirkan. Pada Agustus 2024 sekitar 17,32% tergolong NEET. Kondisi ini mencerminkan terbatasnya penyerapan tenaga kerja baru dan tantangan transisi sekolah ke dunia kerja. Rendahnya penyerapan diperparah oleh ketimpangan wilayah. Peluang kerja banyak tersentralisasi di kota besar, sementara di daerah lain pemuda kesulitan mendapatkan pekerjaan produktif. Permasalahan ini mendesak pemerintah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja inklusif bagi pemuda, melalui investasi dan program padat karya, serta peningkatan kewirausahaan anak muda. 3) Rendahnya Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dan Penyandang Disabilitas Tingkat partisipasi kerja kelompok perempuan dan penyandang disabilitas masih tertinggal dibanding kelompok lainnya. TPAK perempuan berada di kisaran 56%, jauh lebih rendah dari laki-laki yang sekitar 84,66%.14 Kesenjangan 28 poin persentase ini menunjukkan banyak perempuan usia kerja yang tidak atau belum terserap di pasar kerja, seringkali karena beban domestik dan akses kerja yang terbatas. Sementara itu, partisipasi tenaga kerja penyandang disabilitas bahkan lebih rendah lagi. Data Kementerian Ketenagakerjaan mengungkap TPAK penyandang disabilitas sekitar 20,28%, jauh di bawah TPAK nasional 70,63% pada Agustus 202415. Dari 4,96 juta penduduk usia kerja penyandang disabilitas, yang masuk angkatan kerja hanya sekitar 1juta orang. Akibatnya, lebih dari separuh penyandang disabilitas usia produktif tidak berpartisipasi dalam pasar kerja. Rendahnya partisipasi ini disebabkan keterbatasan akses pekerjaan yang ramah disabilitas, diskriminasi, kurangnya fasilitas pendukung, serta rendahnya tingkat pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas. Minimnya kesempatan kerja inklusif menyebabkan kelompok ini banyak terpinggirkan menjadi pekerja informal atau menganggur. Ke depan, diperlukan kebijakan afirmatif dan peningkatan aksesibilitas agar perempuan dan penyandang disabilitas dapat berdaya saing dan terserap di dunia kerja. 4) Dominannya Pekerjaan Informal dan Rendahnya Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial. Mayoritas tenaga kerja Indonesia merupakan pekerja informal dengan perlindungan terbatas. Menurut BPS dalam Sakrenas Per Agustus 2024, sekitar 57,95% pekerja (83,83 juta orang) bekerja di kegiatan informal, jauh lebih banyak dibanding pekerja formal (42,05% atau 60,81 juta orang). Proporsi pekerja informal yang mendominasi ini telah menurun sedikit (dari 59,11% pada 2023 menjadi 57,95% pada 2024), namun tetap menunjukkan lebih dari setengah angkatan kerja merupakan pekerja informal. Pekerja informal umumnya tidak memiliki hubungan kerja yang jelas, upah dan kondisi kerja tidak pasti, serta tidak terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan. Cakupan peserta jaminan sosial tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan) masih sangat rendah. Menurut data dari Satu Data Ketenagakerjaan hingga Desember 2024, jumlah pekerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan baru 45 juta orang, atau sekitar 31,27% dari total pekerja nasional. Artinya, masih sedikit pekerja yang terlindungi program jaminan sosial, dan dari jumlah itu hanya 22,64% yang merupakan Bukan Penerima Upah (Pekerja Informal). Dengan kata lain, sebagian besar dari pekerja Indonesia belum memiliki perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, pensiun, atau jaminan kehilangan pekerjaan. Rendahnya cakupan ini menyebabkan pekerja rentan jatuh miskin ketika mengalami kecelakaan kerja atau PHK. Dominasi pekerjaan informal dan 14 Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 15 Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 minimnya perlindungan sosial merupakan tantangan serius bagi pemerintah dalam mewujudkan pekerjaan layak (decent work) bagi seluruh pekerja. 5) Rendahnya Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja Produktivitas pekerja Indonesia relatif rendah sehingga daya saing tenaga kerja tertinggal dibanding negara lain. Menurut data ILO, output per pekerja Indonesia (diukur sebagai kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) per jam kerja, paritas daya beli) hanya sekitar US$ 15,7 per jam pada tahun 2025.16 Capaian ini menempatkan Indonesia di peringkat 5 di ASEAN (di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand) dan peringkat 111 di dunia. Rendahnya produktivitas ini antara lain disebabkan oleh mayoritas tenaga kerja berpendidikan menengah-bawah dan merupakan pekerja informal bernilai tambah rendah. Data BPS 2024 menunjukkan sekitar 53,42% tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah dan 33,76% SMP/SMU, hanya 12,83% yang berpendidikan universitas. Komposisi dan kurangnya high-skilled worker ini mempengaruhi tingkat keterampilan dan produktivitas rata- rata. Selain itu, pertumbuhan produktivitas Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga. Peningkatan produktivitas tahunan sekitar 3% belum cukup mengejar ketertinggalan. Akibatnya, biaya produksi per unit output masih relatif tinggi, dan produk/jasa Indonesia kurang kompetitif di pasar global. Bank Dunia mencatat perlunya peningkatan kualitas pembelajaran dan keterampilan agar tenaga kerja lebih kompeten dan adaptif.17 Tanpa perbaikan signifikan pada kualitas SDM melalui pelatihan, vokasi, dan inovasi teknologi, Indonesia berisiko terjebak dalam produktivitas rendah. Peningkatan daya saing tenaga kerja menjadi prasyarat untuk memacu investasi, industrialisasi, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 6) Terbatasnya Jangkauan Layanan Ketenagakerjaan Publik Pelayanan ketenagakerjaan yang disediakan pemerintah – seperti bursa kerja, pelatihan kerja, dan bimbingan karir belum menjangkau seluruh pencari kerja secara memadai. Jumlah dan kapasitas lembaga layanan publik seperti Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Disnaker daerah, dan Job Center masih terbatas. Dampaknya, banyak pencari kerja tidak memperoleh fasilitasi dari pemerintah dalam mendapatkan pekerjaan atau meningkatkan keterampilan. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa hingga 2024, ada sekitar 586.337 pencari kerja yang terdaftar di platform KarirHub (sistem informasi pasar kerja Kementerian Ketenagakerjaan). Angka ini sangat kecil jika dibandingkan dengan total pengangguran dan pencari kerja nasional yang mencapai jutaan orang. Selain itu, penempatan tenaga kerja melalui mekanisme resmi juga amat sedikit. Sepanjang 2024, jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan melalui sistem Bursa Kerja Khusus hanya 27.342 orang. Ini mengindikasikan keterbatasan efektivitas layanan 16 ILO Modelled Estimates and Projections (ILOEST) database, Nov. 2024 edition, ILOSTAT 17 World Bank, Indonesia’s Occupational Employment Outlook: Technical Report, 2020 penempatan kerja pemerintah. Demikian pula, peserta program pelatihan kerja pemerintah masih jauh dibawah kebutuhan. Pada tahun 2024, kemampuan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi di BPVP hanya sekitar 126.197 ribu orang, padahal angkatan kerja baru bertambah sekitar 2 juta per tahun. Terbatasnya jangkauan layanan ini membuat banyak pekerja dan pencari kerja beralih dengan mengikuti kursus privat, jaringan personal, dan sebagainya, yang mungkin tidak sesuai standar. Peningkatan kapasitas dan perluasan akses layanan ketenagakerjaan publik menjadi agenda mendesak agar peran pemerintah sebagai public employment service optimal, terutama bagi kelompok rentan yang membutuhkan bantuan peningkatan keterampilan dan penempatan kerja. 7) Lemahnya Penegakan Norma Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja Penegakan hukum ketenagakerjaan di Indonesia dinilai belum optimal akibat keterbatasan jumlah dan kapasitas pengawas serta sanksi yang kurang tegas. Hingga tahun 2024, Indonesia hanya memiliki sekitar 1.471 orang pengawas ketenagakerjaan untuk seluruh provinsi. Jumlah ini tidak sebanding dengan populasi perusahaan dan pekerja yang harus diawasi. Sebagai ilustrasi, sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 terdapat sekitar 3 juta perusahaan yang terdaftar di wajib lapor ketenagakerjaan. Apalagi jika dibandingkan dengan data perusahaan dalam OSS yang mencapai 12 juta perusahaan. Rasio yang timpang ini menyebabkan banyak perusahaan luput dari pemeriksaan rutin. Akibat lemahnya pengawasan, pelanggaran norma kerja cukup marak, misalnya pembayaran upah di bawah ketentuan, jam kerja berlebihan, penggunaan pekerja kontrak di luar aturan, hingga pelanggaran K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja). Perlindungan tenaga kerja pun masih kurang terjamin. Masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke dalam jaminan sosial tenaga kerja, meskipun hal tersebut merupakan kewajiban hukum. Demikian juga masih banyak perusahaan belum menunaikan kewajiban perlindungan, terutama bagi pekerja rentan. Kasus kecelakaan kerja dan perselisihan perburuhan yang tidak tertangani tuntas juga menjadi indikasi lemahnya law enforcement. Penguatan penegakan norma kerja diperlukan melalui penambahan pengawas ketenagakerjaan, peningkatan kompetensi dan integritas pengawas serta pengetatan sanksi bagi pelanggar aturan ketenagakerjaan. Hal ini krusial agar hak-hak pekerja terlindungi dan tercipta iklim kerja yang memenuhi standar kerja layak. 8) Sistem Informasi Pasar Kerja yang Belum Terpadu Indonesia belum memiliki sistem informasi pasar kerja terpadu yang menyinergikan berbagai sumber data ketenagakerjaan secara real-time. Saat ini informasi lowongan pekerjaan, data pencari kerja, hasil pelatihan, hingga informasi pasar kerja lainnya tersebar di berbagai platform dan instansi secara silo. Kementerian Ketenagakerjaan telah mengembangkan Sistem Informasi Ketenagakerjaan SIAPkerja berbasis online (KarirHub). Namun, platform ini belum terintegrasi penuh dengan sistem di daerah maupun platform swasta. Akibatnya, pencari kerja dan pemberi kerja tidak memiliki satu portal tunggal yang komprehensif. Indikator keterbatasan integrasi ini tampak dari rendahnya jumlah informasi pasar kerja yang tercatat resmi. Pada tahun 2024, lowongan pekerjaan yang terdaftar di sistem Karir Hub Kementerian Ketenagakerjaan hanya 152.514 lowongan, padahal peluang kerja riil di seluruh Indonesia jauh lebih banyak. Demikian pula, data pencari kerja sebesar 452.292 orang, sangat kecil dibanding estimasi total pencari kerja. Belum terpadunya sistem informasi mengakibatkan mismatch informasi perusahaan kesulitan mencari kandidat karena lowongan mereka tidak tersosialisasi luas, sebaliknya pencari kerja sulit menemukan peluang karena informasi tersebar di banyak kanal. Selain itu, ketiadaan big data pasar kerja terpadu menyulitkan pemerintah melakukan forecasting kebutuhan tenaga kerja spesifik. Untuk mengatasi hal ini, integrasi lintas platform (pusat-daerah-swasta) perlu dipercepat. Program Satu Data Ketenagakerjaan diharapkan menjadi solusi dengan menghubungkan database pencari kerja, lowongan, pelatihan, hingga outcome penempatan kerja secara nasional dan terpadu. 9) Data ketenagakerjaan yang belum memenuhi prinsip Satu Data Indonesia Standar Data, Metadata, Interoperabilitas, Kode Referensi. Upaya menuju Satu Data Ketenagakerjaan Nasional belum terwujud sepenuhnya. Data ketenagakerjaan masih tersebar di berbagai instansi dengan format dan standar berbeda, sehingga sulit diperoleh gambaran utuh dan konsisten. BPS, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, BKKBN, hingga kementerian/lembaga lain masing-masing mengumpulkan data terkait ketenagakerjaan sesuai tugasnya, namun belum terhubung dalam satu sistem integratif. Perbedaan data ini mencerminkan perspektif dan cakupan berbeda, dan tanpa integrasi, potensi data tidak termanfaatkan optimal untuk analisis. Selain itu, definisi dan variabel yang tidak seragam antara sumber (misalnya definisi pekerja informal, pengangguran terselubung, dll) menyulitkan sinkronisasi. Satu Data Ketenagakerjaan idealnya mengintegrasikan berbagai data (angkatan kerja, kesempatan kerja, pelatihan, produktivitas, perlindungan sosial, dll) menjadi acuan tunggal perencanaan. Pemerintah telah mencanakan inisiatif ini sesuai Peraturan Presiden Satu Data Indonesia, namun implementasinya masih tahap awal. Tantangannya mencakup interoperabilitas sistem antar instansi dan validitas data. Belum terintegrasinya data menyebabkan formulasi kebijakan terkadang berbasis data parsial. Misalnya, penetapan target tenaga kerja terampil atau perluasan Jaminan Sosial ketanagkerjaan akan lebih akurat jika didukung data terpadu dari BPS dan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan integrasi, indikator kinerja pembangunan ketenagakerjaan dapat dimonitor lebih baik. Oleh karena itu, percepatan integrasi satu data, yang mencakup standardisasi metadata dan infrastruktur data sharing, harus menjadi prioritas agar perencanaan ketenagakerjaan berbasis bukti dapat terwujud secara solid. 10) Tantangan Masa Depan: Revolusi Industri 4.0, green jobs, Gig Economy, dan Lemahnya NSPK Kedepan, pasar kerja Indonesia dihadapkan pada tantangan transformasi struktural. Revolusi Industri 4.0 dengan otomatisasi, kecerdasan buatan, dan ekonomi digital berpotensi menggeser jenis pekerjaan konvensional. Pekerjaan rutin berisiko tergantikan mesin, sementara muncul permintaan baru untuk keterampilan digital, analitis, dan teknologi tinggi. Tantangan bangsa Indonesia di era industri 4.0 adalah menyiapkan SDM unggul yang berdaya saing tinggi. Pemerintah menekankan pentingnya reformasi pendidikan dan vokasi agar tenaga kerja fleksibel mengikuti dinamika industri 4.0. Selanjutnya, transisi menuju ekonomi hijau (green economy) juga menjadi agenda strategis. Berbagai industri ramah lingkungan dan energi terbarukan berpotensi membuka pekerjaan hijau (green jobs) baru. Pada tahun 2023 ada sekitar 3 juta pekerja hijau di Indonesia. Kementerian PPN/Bappenas memperkirakan ekonomi hijau di Indonesia dapat menciptakan 15,3 juta pekerjaan tambahan pada tahun 2045, dan menargetkan setidaknya 1,8 juta pekerja terserap di sektor green economy pada tahun 2030. Namun, pemanfaatan peluang ini terkendala keterbatasan tenaga terampil di bidang hijau serta adaptasi teknologi. Gig economy atau ekonomi berbasis kerja lepas/kontrak jangka pendek turut mengubah lanskap ketenagakerjaan. Diperkirakan pekerja gig di Indonesia mencapai hingga 2,3 juta pekerja gig pada tahun 2019, dan jumlah ini terus meningkat seiring pertumbuhan platform digital transportasi, pemesanan makanan, layanan freelance, dan sebagainya. Sekitar 60% pekerja Indonesia (83 juta orang) kini merupakan pekerja informal, menandakan pergeseran pola kerja yang lebih fleksibel namun rentan. Sayangnya, regulasi dan perlindungan bagi pekerja gig masih minim. Sebagian besar belum memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan dan standar ketenagakerjaan formal. Hal ini berkaitan dengan aspek terakhir, yaitu masih lemahnya regulasi atau NSPK ketenagakerjaan untuk merespons perkembangan baru. Kerangka regulasi yang ada dinilai belum cukup adaptif mengatur pekerjaan era digital, pekerjaan ramah lingkungan, maupun skema kerja fleksibel. ILO menekankan perlunya reformasi kebijakan yang kuat agar Indonesia mampu memenuhi permintaan pekerjaan hijau dan melindungi pekerja di sektor baru. Tanpa penguatan NSPK, pekerja di sektor baru tersebut rentan tidak mendapatkan hak dan perlindungan memadai. Oleh karena itu, Pemerintah dihadapkan pada tugas berat merumuskan kebijakan inovatif mulai dari standar kompetensi digital, sertifikasi keterampilan hijau, regulasi platform digital, hingga perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja gig guna memastikan transformasi ketenagakerjaan kedepan tetap menjunjung decent work dan inklusivitas. C. Analisis SWOT Berdasarkan berbagai kondisi yang sekarang sedang berjalan serta potensi dan permasalahan yang teridentifikasi di masa mendatang, berikut ini disajikan hasil analisis SWOT pembangunan bidang ketenagakerjaan. Tabel 1.7. Tabel Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan Pembangunan Ketenagakerjaan INTERNAL KEKUATAN KELEMAHAN Data dan Sistem Informasi Ketenagakerjaan
  1. 1.Data WLKP sebagai salah satu sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
  2. 2.Keberadaan Sistem Informasi Pasar Kerja yang bisa meningkatkan Link and Match para pencari dan pemberi kerja.
  3. 3.Program LISTRAF, kerja sama Kementerian Ketenagakerjaan dengan Bank Dunia, yang memperkuat SIPK. Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3
  4. 4.Kesehatan mental sudah menjadi issue dalam K3.
  5. 5.Kementerian Ketenagakerjaan sudah merancang definisi operasional variabel/glosarium untuk menyamakan definisi terkait ketenagakerjaan. Jaminan Sosial dan Hubungan Industrial
  6. 6.Pengembangan program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini memiliki 5 (lima) program utama yang mencakup berbagai risiko bagi pekerja (JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP)
  7. 7.Mengenai jaminan sosial tenaga kerja asing, terdapat peraturan untuk TKA yang sudah 6 (enam) bulan bekerja harus didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
  8. 8.Adanya kebijakan pengupahan yang dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional serta memperhatikan dinamika perkembangan hubungan industrial (Peratura Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023)
  9. 9.Keberadaan mediator hubungan industrial untuk melakukan pembinaan, pengembangan sistem, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
  10. 10.keberadaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) dan Dewan Pengupahan Nasional yang memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri dalam perumusan kebijakan. Pelatihan dan Produktivitas
  11. 10.Sudah berjalannya pelatihan yang menggabungkan pelatihan antara kelas dengan dunia usaha dan dunia industri
  12. 11.Sudah adanya pedoman penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang telah mencakup Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) berdasarkan Critical Occupational List pada setiap BLK.
  13. 12.Ditjen Binalavotas selama 2020-2023 telah melakukan beberapa kebijakan Data dan Sistem Informasi Ketenagakerjaan
  14. 1.Data dukung dalam bidang ketenagakerjaan yang belum tersedia sesuai dengan kebutuhan.
  15. 2.Masih terdapat kendala dalam data WLKP karena data yang tersedia belum tentu valid. Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3
  16. 3.Belum tersedianya peraturan khusus mengenai jumlah inspektor K3 perindustrian.
  17. 4.Regulasi mengenai K3 adalah Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang saat ini masih bisa diimplementasikan, namun harus disesuaikan dengan kondisi saat ini dan masa depan.
  18. 5.Pengintegrasian teknologi dalam K3 masih pada tahap awal. Meskipun beberapa perusahaan besar sudah mulai mengimplementasikan, banyak yang masih tertinggal. Jaminan Sosial dan Hubungan Industrial
  19. 6.Masih terjadi ketidakstabilan hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja.
  20. 7.Terdapat mekanisme pengaduan, namun belum seluruh aduan ditangani dengan efektif dan tepat waktu. Pelatihan dan Produktivitas
  21. 8.Belum ada penyusunan dan penetapan SKKNI yang berbasis pada pekerjaan masa depan dan pekerjaan hijau.
  22. 9.Masih dilakukan peningkatan kompetensi berdasarkan ketersediaan anggaran.
  23. 10.Sulitnya untuk menelusuri tenaga kerja yang dilatih dan pekerjaannya
  24. 11.Belum adanya identifikasi kebutuhan jenis pelatihan yang mendetail.
  25. 12.Metode pengukuran produktivitas belum ada standar yang pasti. Tata Kelola Kementerian
  26. 13.Bisnis proses antar unit eselon 1 tidak terintegrasi secara penuh.
  27. 14.Belum adanya unit kerja yang menjadi hub seluruh layanan di Kementerian Ketenagakerjaan.
  28. 15.Sulitnya memindahkan SDM internal Kementerian Ketenagakerjaan ke unit kerja lainnya. Pekerja Disabilitas
  29. 16.Unit Layanan Disabilitas belum beroperasi semua.
  30. 17.Lemahnya pengawasan Kementerian dalam pelaksanaan aturan terkait disabilitas. untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan, seperti Memastikan proses Transformasi BLK berjalan sesuai target, menaruh prioritas, Memprioritaskan kelompok marginal dan rentan untuk menjadi peserta pelatihan BLK dan pemagangan, Menyiapkan instruktur dan tenaga pelatihan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan pasar kerja, dan lain lain. Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
  31. 13.Penciptaan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri, padat karya dan revitalisasi Balai Perluasan Kesempatan Kerja.
  32. 14.Melakukan pembinaan perusahaan- perusahaan dan mitra kerja yang melakukan penempatan tenaga kerja, yang bisa memperluas kesempatan kerja. Kerjasama Antar Lembaga atau Negara
  33. 15.Kementerian Ketenagakerjaan telah bekerja sama dengan beberapa K/L dan mitra pembangunan yang mencerminkan komitmen kementerian untuk memperkuat sektor ketenagakerjaan di Indonesia melalui sinergi yang efektif dan inklusif.
  34. 16.Bersama dengan menteri tenaga kerja yang tergabung dalam negara G20, Kementerian Ketenagakerjaan menyepakati 5 dokumen, yakni (1)Action Plan on Accelerating and Monitoring the G20 Principles for the Labour Market Integration of Persons with Disabilities;
(2)Action Plan on Accelerating and Monitoring the G20 Principles for the Labour Market Integration of Persons with Disabilities; (3) Policy Recommendation on Promoting Entrepreneurship and Support MSMEs as Job Creation Instruments; (4) G20 Policy Principles on Adapting Labour Protection for More Effective Protection and Increased Resilience for All Workers; (5) Update of the G20 Skills Strategy

17.Kerja sama dengan negara penempatan dalam membuka peluang kerja luar negeri Regulasi dan Kebijakan
18.Kementerian Ketenagakerjaan mengembangkan ALMPs dalam menjaga dan meningkatkan kondisi ketenagakerjaan. ALMPs merupakan rangkaian intervensi yang dirancang untuk meningkatkan prospek pekerjaan bagi mereka yang tidak bekerja atau yang berisiko kehilangan pekerjaan.
19.Telah dilaksanakannya penataan regulasi melalui penerbitan produk hukum yang bertujuan untuk memperkuat kerangka kebijakan, memastikan pelindungan tenaga kerja, serta menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. EKSTERNAL PELUANG TANTANGAN Data, Sistem Digitalisasi Informasi Ketenagakerjaan
1.Kecakapan digital, kemampuan adaptasi dengan AI dan robotika, serta keterampilan interpersonal akan menjadi sangat penting. Pendidikan dan pelatihan akan perlu diarahkan untuk menyiapkan tenaga kerja dengan keahlian yang dibutuhkan.
2.Keterampilan digital & teknologi informasi. Kemampuan untuk menggunakan dan mengelola alat digital serta teknologi informasi, termasuk pemrograman, analisis data, dan penguasaan perangkat lunak yang relevan dengan industri. Ini penting untuk mengoptimalkan proses kerja dan inovasi.
3.Sebanyak 23 juta pekerjaan dapat digantikan dengan otomatisasi, namun 27-46 juta pekerjaan baru dapat diciptakan pada periode yang sama. Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3
4.Integrasi K3 dalam kurikulum pendidikan. Jaminan Sosial dan Hubungan Industrial
5.Perlindungan upah, kesejahteraan, jam kerja, dan jaminan sosial untuk Gig worker yang jumlahnya semakin banyak di Indonesia.
6.Hubungan industrial tidak berdiri sendiri, ada aspek legal, ekonomi, budaya, sosial. Oleh karena itu, hubungan industrial sangat dinamis.
7.Untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan di dalam perusahaan, perusahaan dituntut untuk memiliki minimal Peraturan Perusahaan. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
8.Upaya memperluas cakupan jaminan sosial, terutama untuk pekerja informal dan pekerja lepas, yang diharapkan dapat lebih terintegrasi dalam sistem perlindungan sosial nasional. Pelatihan dan Produktivitas
9.Kerja sama antara perusahaan dan BLK untuk mengembangkan pelatihan yang tailor made. Green Jobs
10.Transisi menuju ekonomi hijau membutuhkan berbagai keterampilan baru sehingga diperkirakan akan membuka banyak kesempatan kerja. Data dan Sistem Digitalisasi Informasi Ketenagakerjaan
1.Perusahaan tidak patuh terhadap pengisian WLKP.
2.Masih sulit mendapatkan data yang sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya.
3.Perusahaan menganggap bahwa pengisian WLKP sangat rumit dan banyak. Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3
4.Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan mengenai K3 di kalangan pekerja dan pengusaha.
5.Banyak tempat kerja, terutama di sektor konstruksi dan manufaktur, belum dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang memadai.
6.Ketegangan dalam hubungan antara pekerja dan pengusaha, yang terkadang berujung pada aksi mogok kerja dan demonstrasi. Berakar pada ketidakpuasan terhadap upah, kondisi kerja, dan hak-hak pekerja.
7.Penerapan peraturan/regulasi/undang- undang masih sering diperdebatkan. Pekerja sering kali merasa bahwa hak mereka tidak sepenuhnya dilindungi, terutama dalam industri dengan risiko tinggi. Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan
9.Indonesia menghadapi stagnasi TPAK perempuan selama 10 tahun terakhir dan adanya ketimpangan upah.
10.Masih sedikit perusahaan yang menyediakan fasilitas kerja untuk perempuan. Kondisi Penduduk dan Ketenagakerjaan Indonesia
11.Angka Not in Education, Employment or Training (NEET) di Indonesia mengalami stagnasi.
12.Level produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara lain.
13.Kesenjangan keterampilan antara pencari kerja dan kebutuhan pasar kerja.
14.Indonesia memiliki tantangan untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja yang saat ini sebagian besar masih berkeahlian rendah dan berpendidikan SMP ke bawah. Hal ini merupakan salah satu faktor sebagian besar angkatan kerja masih bekerja pada sektor informal.
15.Adanya keengganan para perusahaan untuk melaporkan kebutuhan industrinya.
16.Meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia yang menyebabkan penuaan struktur umur penduduk Indonesia. Partisipasi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas
17.Masih banyak perusahaan yang belum mendukung penyandang disabilitas dari sisi fasilitas dan lingkungan kerja.
18.Rendahnya minat penyandang disabilitas untuk masuk ke dalam sektor formal. Perubahan Iklim
19.Bahaya kesehatan dan produktivitas akibat climate change. Suhu panas yang berlebih saat bekerja (di atas 35℃) dapat menciptakan resiko kesehatan ringan hingga serius, misalnya dehidrasi.
20.Migrasi tenaga kerja akibat climate change. Perubahan iklim dan degradasi lingkungan mendorong migrasi lingkungan dengan potensi untuk mengubah pola migrasi tenaga kerja. Kemudian migrasi akibat perubahan iklim dapat menjadi “bencana” yang berdampak pada penurunan kualitas dan daya tampung, namun dapat menjadi peluang apabila disertai dengan migrasi yang baik. Otomatisasi

u.Menangkap manfaat penuh dari skenario otomatisasi diperlukan upaya yang integrasi untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan pada masa transisi.
1. 1.Visi Kementerian Ketenagakerjaan Visi Kementerian Ketenagakerjaan adalah “Terwujudnya ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif, produktif, dan berkeadilan menuju Indonesia emas 2045”.
a.Penjelasan Visi Visi Kementerian Ketenagakerjaan 2025-2029 dirumuskan sebagai panduan strategis untuk menghadapi tantangan perubahan lingkungan strategis ketenagakerjaan. Dalam konteks RPJPN 2025- 2045 yang mewacanakan Indonesia Emas 2045 yang tercermin dalam pendapatan per kapita setara negara maju, SDM unggul, serta menurunnya ketimpangan.
b.Ekosistem Ketenagakerjaan Ekosistem ketenagakerjaan merujuk pada suatu tatanan yang menyinergikan kebijakan, pelaku pasar tenaga kerja, dan pemangku kepentingan lainnya dalam satu sistem yang koheren. Ekosistem ini melibatkan hubungan yang saling memperkuat antara regulasi, lembaga pelatihan, lembaga penempatan tenaga kerja, dunia usaha, pelindungan ketenagakerjaan, informasi pasar kerja dan unsur lainnya. Tujuan utamanya adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan tenaga kerja Indonesia tumbuh secara kompetitif, adaptif, dan berdaya saing dalam mendukung tujuan pembangunan jangka panjang nasional.
c.Adaptif Adaptif mengacu pada kemampuan sistem ketenagakerjaan dalam merespons perubahan sosial, politik, ekonomi, teknologi, dan lingkungan strategis lainnya secara efektif. Sistem yang adaptif ditandai oleh kebijakan yang dinamis, lembaga pelatihan yang responsif terhadap perubahan kebutuhan kompetensi, serta mekanisme pelindungan sosial yang fleksibel dan antisipatif. Adaptivitas ini menjadi prasyarat untuk menjaga kesinambungan pembangunan ketenagakerjaan dalam menghadapi dinamika global maupun nasional.
d.Inklusif Inklusivitas dalam ketenagakerjaan berarti keterlibatan seluruh lapisan masyarakat secara setara dalam proses pembangunan dan pemanfaatan hasil. Ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal, baik berdasarkan wilayah, gender, disabilitas, maupun latar belakang sosial ekonomi. Hal ini dicapai melalui penyediaan akses yang adil terhadap pelatihan kerja, kesempatan kerja, jaminan sosial, dan layanan pasar kerja lainnya. Inklusivitas juga memperkuat kohesi sosial dan memperluas basis partisipasi produktif masyarakat dalam perekonomian.
e.Produktif Produktif bermakna bahwa ekosistem ketenagakerjaan harus mampu meningkatkan produktivitas secara menyeluruh, baik pada produktivitas parsial seperti produktivitas tenaga kerja dan produktivitas modal, maupun dalam bentuk produktivitas total (Total Factor Productivity). Hal ini menuntut sistem pelatihan kerja yang berbasis kompetensi, penguatan manajemen SDM di tingkat perusahaan, serta iklim kerja yang kondusif bagi peningkatan efisiensi dan inovasi. Produktivitas yang tinggi tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat daya saing nasional dan memperluas kesempatan kerja yang berkualitas.
f.Berkeadilan Berkeadilan merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan yang menjamin kesetaraan hak dan perlindungan bagi seluruh pelaku pasar kerja. Keadilan ini mencakup pemenuhan hak normatif pekerja, penegakan hukum ketenagakerjaan yang imparsial, dan penyediaan perlindungan sosial yang berkelanjutan. Pendekatan berkeadilan juga mencakup upaya mengurangi disparitas antar wilayah dan antar kelompok sosial melalui pemerataan akses terhadap pekerjaan layak dan pelindungan tenaga kerja.
1. 2.Misi Kementerian Ketenagakerjaan RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional Pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, yang terdiri dari (i) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), (ii) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru, (iii) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, (iv) memperkuat Pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas, (v) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, (vi) membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, (vii) memperkuat reformasi politik, hukum. dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, (viii) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Upaya yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029 tercermin dari Visi Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut:
a.mengembangkan ekosistem pelatihan vokasi dan sertifikasi sesuai kebutuhan pasar kerja saat ini dan mendatang;
b.mengembangkan sistem informasi pasar kerja yang andal secara kolaboratif untuk perluasan dan pemerataan kesempatan kerja;
c.meningkatkan pelindungan sosial ketenagakerjaan yang inklusif, hubungan industrial yang harmonis dan penegakan norma ketenagakerjaan & K3 yang berkeadilan;
d.memperkuat tata Kelola birokrasi yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme; dan
e.membangun ekosistem pengembangan diri pegawai yang inklusif dan kondusif.
1. 3.Tujuan Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tujuan sebagai berikut:
a.meningkatnya kesempatan kerja yang inklusif dan adil serta memperkuat pelindungan, kesejahteraan dan produktivitas pekerja; dan
b.meningkatnya tata kelola Kementerian Ketenagakerjaan yang berkualitas dan bermanfaat. Tujuan di atas dilengkapi dengan indikator Kinerja Tujuan (IKT) berupa: Tabel II.1Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan Kementerian Ketenagakerjaan 2025-2029 Tujuan/Indikator Kinerja Tujuan Target Kinerja (Tahun) 2025 2026 2027 2028 2029 Tujuan-1: Meningkatnya kesempatan kerja yang inklusif dan adil serta memperkuat pelindungan, kesejahteraan dan produktivitas pekerja IKT-1: Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (Nilai) 70,14 73,66 76,82 80,11 83,58 Tujuan-2: Meningkatnya tata kelola Kementerian Ketenagakerjaan yang berkualitas dan bermanfaat IKT-1: Indeks Reformasi Birokrasi (nilai) 87,50 90,01 92,50 95,00 97,50
1. 4.Sasaran Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut:
a.Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan. Sasaran strategis ini diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK). Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Utama (IKSS/IKU) ini didukung oleh sejumlah Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut: 1) laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja; 2) persentase lulusan vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan; 3) jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan; 4) jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial; 5) persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan; 6) peningkatan jumlah kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan; 7) jumlah perusahaan yang menerapkan dan mematuhi norma ketenagakerjaan dan K3; 8) tingkat kepuasan stakeholder terhadap rencana tenaga kerja; 9) persentase lulusan politeknik ketenagakerjaan yang bekerja dan/atau magang; dan 10) jumlah penerima manfaat sistem informasi pasar kerja yang bekerja.
b.Meningkatnya tata kelola dan pelayanan publik Kementerian Ketenagakerjaan yang profesional dan berintegritas. Sasaran strategis ini diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. IKSS/IKU ini didukung oleh sejumlah Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut: 1) indeks SPBE/Indeks Pemerintahan Digital; 2) persentase kualitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal 3) persentase temuan hasil pemeriksaan menurun Kementerian Ketenagakerjaan; 4) tingkat tata kelola manajemen internal Inspektorat Jenderal; 5) Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) general dan tematik; 6) opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); 7) tindak lanjut temuan BPK; 8) Nilai Kinerja Anggaran (NKA); 9) nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 10) nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) hasil Penjaminan Kualitas (PK); dan 11) tingkat maturitas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Tabel II.2 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, serta Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2025-2029 Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis Target Kinerja (Tahun) 2025 2026 2027 2028 2029 SS-1: Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan IKSS-1: Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (Nilai) 70,14 73,66 76,82 80,11 83,58 SS-2: Meningkatnya tata kelola Kementerian Ketenagakerjaan yang profesional dan berintegritas IKSS-1: Indeks Reformasi Birokrasi (nilai) 87,50 90,01 92,50 95,00 97,50 Dalam upaya mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN dan RPJMN, setiap sasaran strategis yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan tidak terlepas dari berbagai potensi risiko. Risiko tersebut dapat muncul baik dari faktor internal maupun eksternal, yang berpengaruh terhadap efektivitas pencapaian sasaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi indikasi risiko agar potensi hambatan dapat diantisipasi sejak dini melalui langkah-langkah mitigasi yang tepat. Identifikasi risiko ini tidak hanya menggambarkan kemungkinan permasalahan yang dapat terjadi, tetapi juga memberikan arah bagi perlakuan risiko dan penanggung jawab yang relevan. Dengan demikian, keberadaan tabel indikasi risiko menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa implementasi program dan kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan berjalan sesuai dengan tujuan strategis, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja. Tabel II.3 Tabel Indikasi Risiko No. Sasaran Strategis Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan Risiko
1. 1.Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan Jumlah Penempatan oleh Kementerian Ketenagakerjaan • Rendahnya Pemanfaatan Fasilitasi layanan Penempatan Tenaga Kerja yang terdiri dari : ▪ Pengantar kerja ▪ Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan ▪ Lembaga penempatan (BKK, LPTKS, LPPPRT, Job Portal) • Masih rendahnya partisipasi K/L Pemerintah dan swasta dalam melakukan pelaporan data penempatan tenaga kerja Jumlah Penempatan oleh Kementerian Ketenagakerjaan ● Meningkatkan pemberdayaan Pengantar Kerja termasuk peningkatan kompetensi dan mendorong instansi penempatan untuk menyusun ABK (analisis beban kerja) petugas pelayanan penempatan. ● Kolaborasi dengan unit yang melaksanakan fungsi pengawasan ketenagakerjaan dan spsialisasi terkait wajib lapor lowongan pekerjaan (Perpres 57 tahun 2023 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024, Undang- Undang Nomor 8 tahun 2016) ● Peningkatan pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja; ● Meningkatkan Sinergi dengan dunia usaha dunia industri melalui MOU dan Forum Kerjasama ● Kolaborasi dengan unit yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan pelatihan vokasi dan produktivitas melalui BKK sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 ● Melaksanakan forum komunikasi rutin yang menghubungkan semua pihak baik Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK No. Sasaran Strategis Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan Risiko Pemerintah maupun Swasta ● Percepatan pendataan penempatan tenaga kerja yang bersumber dari pemerintah dan swasta Laju pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja ● Kebijakan Pemerintah pada sektor ekonomi dan Ketenagakerjaan (Investasi, Export, Import, Belanja Pemerintah, daya beli masyarakat, Upah Minimum Regional, Penerapan Kebijakan Super Tax Deduction, dan Kebijakan Fiskal) yang dapat mempengaruhi PDB Ketenagakerjaan Provinsi/Nasional ● Data ketenagakerjaan yang kurang akurat, valid dan terkini. Persentase lulusan vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam waktu kurang dari 6 bulan ● Pelatihan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Laju pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja ● Peningkatan Koordinasi dan kolaborasi antara Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) ● Melakukan sosialisasi pelaksanaan P2DS, baik internal maupun eksternal. ● Membentuk, mengembangkan dan mengkoordinasikan jejaring kelembagaan pelayanan peningkatan produktivitas dan daya saing. ● Melakukan peningkatan kapasitas lembaga pelayanan peningkatan produktivitas dan daya saing ● Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan P2DS Daerah. ● Penguatan sistem data SIAPkerja dan kolaborasi dengan BPS, serta peningkatan kapasitas analisis data. Persentase lulusan vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam waktu kurang dari 6 bulan ● Menyusun, melakukan reviu dan pemutakhiran SKK/SKKNI secara periodik dengan Direktorat Jenderal Binalavotas No. Sasaran Strategis Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan Risiko ● Angka penempatan lulusan pelatihan vokasi tidak memenuhi target melibatkan industri dan asosiasi profesi agar output sesuai dengan kebutuhan kompetensi di DUDIKA atau Program Nasional/Regional Pemerintah sesuai dengan kebutuhan (Training Need Analysis) di pasar kerja. ● Pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan DUDIKA dan standar mutu Lembaga Pelatihan Vokasi. ● Penguatan kemitraan dan kerjasama penempatan bersama dengan DUDIKA dan Forum/Asosiasi Industri (FKLPI dan TKDV). ● Menyusun, melakukan reviu dan pemutakhiran Skema Sertifikasi Kompetensi secara periodik agar output sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. ● Pemetaan kompetensi dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan untuk Instruktur dan Tenaga Pelatihan. ● Penguatan seleksi peserta pelatihan melalui peningkatan kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan. ● Penguatan akses penempatan lulusan pelatihan vokasi dengan Industri dengan peningkatan akses job matching baik secara konvensional maupun melalui No. Sasaran Strategis Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan Risiko platform digital (SIAPkerja). ● Penguatan tracer study bagi lulusan pelatihan vokasi yang dilakukan secara berkala oleh Penyelenggara Pelatihan Vokasi, dan diintegrasikan dengan sistem evaluasi dan pemantauan lulusan pelatihan vokasi. ● Kolaborasi dengan unit yang menyelenggarakan fungsi penempatan tenaga kerja terkait tracer study atau upaya penempatan ● Penambahan dan peningkatan kompetensi Pengantar Kerja. ● Peningkatan integrasi pelatihan soft skill dan coaching karir dalam kurikulum pelatihan vokasi. Indikator Pembinaan PP/PKB ● Perbedaan Kepentingan antara Pemberi Kerja dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh terkait pengaturan syarat kerja di PKB ● Kurangnya Pemahaman dan kemauan Daerah terhadap pelayanan online, sehingga belum bersedia beralih ke pelayanan online ● Keengganan dan ketidakpatuhan untuk menyusun Peraturan Perusahaan meskipun sudah ada kewajiban bagi perusahaan yang minimal Indikator Pembinaan PP/PKB ● Peningkatan pemahaman mengenai peraturan ketenagakerjaan ● Penguatan pembinaan terhadap manfaat PP/PKB serta kewajiban untuk menyusun PP/PKB ke perusahaan ● Pengembangan layanan pengesahan PP dan Pendaftaran PKB melalui layanan secara online/daring ● Mengeluarkan regulasi yang mewajibkan daerah mendaftarkan PP/PKB secara Online ● Penguatan pelatihan kepada reviewer PP/PKB pusat dan daerah Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos TK No. Sasaran Strategis Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan Risiko mempekerjakan 10 orang ● Ketidakpatuhan untuk melakukan pembaharuan PP/PKB setelah habis masa berlakunya Indikator kepesertaan jamsos ● Belum optimalnya sinergi dan kolaborasi antar lembaga terkait dalam perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja. ● Ketidakpatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerja/buruh dalam program jaminan sosial tenaga kerja ● Masih adanya perushaaan yang mendaftarkan sebagian pekerjanya (Perusahaan Daftar Sebagian/PDS) dalam program jaminan sosial tenaga kerja ● Banyak Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) yang belum mengetahui tentang program jaminan sosial tenaga kerja ● Rendahnya kerelaan untuk membayar (wilingness to pay) dan kemampuan untuk membayar (ability to pay) pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) pada program jaminan sosial tenaga kerja ● Melakukan pembinaan kepada daerah Indikator kepesertaan jamsos ● Membangun sinergi dan kolaborasi strategis dengan Kementerian/ Lembaga, BPJS Ketenagakerjaan, serta Pemerintah Daerah untuk memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, baik bagi Pekerja Penerima Upah (PU) maupun Bukan Penerima Upah (BPU). ● Mengintensifkan sosialisasi program jaminan sosial tenaga kerja melalui kolaborasi dengan pengawas ketenagakerjaan, mediator hubungan industrial, dan perusahaan. ● Melakukan kerja sama dengan asosiasi UMKM, dan wadah/kelompok untuk meningkatkan partisipasi anggotanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja ● Menyusun regulasi terkait skema penerima bantuan iuran Jaminan sosial tenaga kerja Indikator Perusahaan yang melakukan self- assessment Norma 100 Indikator Perusahaan yang melakukan self- assessment Norma 100 Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan No. Sasaran Strategis Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan Risiko ● Belum adanya payung hukum yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan self- assessment Norma 100 ● Rendahnya pemahaman Perusahaan terkait pelaksanaan self assessment Norma 100 ● Penguatan payung hukum terkait pelaksanaan self- assessment Norma 100 ● Mengintegrasikan Norma 100 dengan SIAP Kerja ● Kolaborasi dengan unit yang menyelanggarakan fungsi terkait hubungan industrial dan jaminan sosial dalam kewajiban pengisian Norma 100 ● Melakukan masifikasi sosialisasi penerapan self assessment Norma 100 ● Pendampingan pengawas ketenagakerjaan dalam pelaksanaan self- assessment Norma 100 Ketenagakerjaan dan K3 ● Kurangnya komitmen produsen data dalam menyediakan data ● Data tidak terintegrasi dengan data lainnya ● Data baru yang belum memenuhi standar di data ketenagakerjaan ● Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan produsen data dan unit teknis terkait ● Memperkuat pembinaan teknis pengelolaan data terhadap produsen data. Barenbang Ketenagakerjaan
2. 2.Meningkatnya tata kelola dan pelayanan publik Kementerian Ketenagakerjaa n yang profesional dan berintegritas ● Ketidaktepatan penyusunan rencana aksi atas rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ● Perubahan kebijakan evaluasi RB oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ● Melakukan reviu dan mengklasifikasi rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi penilaian indikator pada tingkat meso sebagai acuan dalam penyusunan rencana aksi tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi. ● Melakukan konsultasi dengan K/L Meso ● Memastikan setiap indikator dalam penilaian reformasi birokrasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen kinerja unit kerja terkait. Sekretariat Jenderal No. Sasaran Strategis Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan Risiko ● Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam rangka memastikan rencana aksi yang telah disusun dilaksanakan sesuai target yang direncanakan. ● Membentuk tim dalam rangka penyiapan kebijakan sebagai bentuk antisipasi perubahan kebijakan reformasi birokrasi secara nasional Identifikasi Risiko Sasaran Strategis Kementerian Ketenagakerjaan
3. 1.Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1: Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK). Identifikasi indikasi risiko terhadap pencapaian Sasaran Strategis 1:
a.rendahnya pemanfaatan fasilitasi layanan penempatan tenaga kerja yang terdiri dari: 1) pengantar kerja; 2) Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan; 3) lembaga penempatan (BKK, LPTKS, LPPPRT, Job Portal)
b.masih rendahnya partisipasi K/L Pemerintah dan swasta dalam melakukan pelaporan data penempatan tenaga kerja.
c.kebijakan Pemerintah pada sektor ekonomi dan ketenagakerjaan (investasi, export, import, belanja Pemerintah, daya beli masyarakat, upah minimum regional, penerapan kebijakan super tax deduction, dan kebijakan fiskal) yang dapat mempengaruhi PDB ketenagakerjaan provinsi/nasional.
d.data ketenagakerjaan yang kurang akurat, valid dan terkini.
e.pelatihan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
f.angka penempatan lulusan pelatihan vokasi tidak memenuhi target.
g.perbedaan kepentingan antara Pemberi Kerja dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh terkait pengaturan syarat kerja di PKB
h.kurangnya pemahaman dan kemauan daerah terhadap pelayanan online, sehingga belum bersedia beralih ke pelayanan online.
i.keengganan dan ketidakpatuhan untuk menyusun Peraturan Perusahaan meskipun sudah ada kewajiban bagi perusahaan yang minimal mempekerjakan 10 (sepuluh) orang.
j.ketidakpatuhan untuk melakukan pembaharuan PP/PKB setelah habis masa berlakunya.
k.belum optimalnya sinergi dan kolaborasi antar lembaga terkait dalam perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja.
l.ketidakpatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerja/buruh dalam program jaminan sosial tenaga kerja.
m.masih adanya perushaaan yang mendaftarkan sebagian pekerjanya (Perusahaan Daftar Sebagian/PDS) dalam program jaminan sosial tenaga kerja.
n.banyak pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) yang belum mengetahui tentang program jaminan sosial tenaga kerja.
o.rendahnya kerelaan untuk membayar (wilingness to pay) dan kemampuan untuk membayar (ability to pay) pekerja BPU pada program jaminan sosial tenaga kerja.
p.belum adanya payung hukum yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan self assessment Norma 100.
q.rendahnya pemahaman Perusahaan terkait pelaksanaan self assessment Norma 100.
r.kurangnya komitmen produsen data dalam menyediakan data
s.data tidak terintegrasi dengan data lainnya.
t.data baru yang belum memenuhi standar di data ketenagakerjaan.
1. 2.Sasaran Strategis 2: Meningkatnya tata kelola dan pelayanan publik Kementerian Ketenagakerjaan yang profesional dan berintegritas. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2: Indeks Reformasi Birokrasi. Identifikasi indikasi risiko terhadap pencapaian Sasaran Strategis 2:
a.ketidaktepatan penyusunan rencana aksi atas rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
b.perubahan kebijakan evaluasi Reformasi Birokrasi.
1. 1.Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 disebutkan bahwa Visi Indonesia Emas 2045 adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. “Bersatu” di sini dipahami bahwa walaupun memiliki keragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat, namun semua elemen tersebut akan dipersatukan oleh identitas nasional dan Pancasila sebagai dasar negara sehingga mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang lebih kokoh. “Berdaulat” dimengerti bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayahnya. “Maju” dipahami bahwa Indonesia mencapai ekonomi posisi nomor 5 (lima) terbesar di dunia yang berbasiskan pengetahuan dan inovasi, serta berakar pada budaya Nusantara. Sementara itu, “Berkelanjutan” dimengerti sebagai negara yang terus berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi berjalan seiring dengan pembangunan sosial, sumber daya alam yang berkelanjutan dan lingkungan hidup yang berkualitas, serta tata kelola yang baik. Gambar 0.1 Visi Indonesia Emas 2045 Sumber: Bappenas (diolah) RPJPN tahun 2025-2045 menetapkan visi Membangun Indonesia Emas
2. 2045.Visi Indonesia Emas 2045 dilandasi oleh Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya. Dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, di dalam RPJPN tahun 2025-2045 ditetapkan 5 (lima) visi (sasaran), 8 (delapan) misi agenda, 17 (tujuh belas) tujuan (arah), dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan. Adapun 5 (lima) visi (sasaran) yang dimaksud adalah (i) pendapatan per kapita yang setara dengan negara maju, (ii) kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan yang berkurang, (iii) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang meningkat, (iv) daya saing SDM yang meningkat, dan (v) intensitas emisi gas rumah kaca yang menurun menuju net zero emission. Gambar 0.2 Visi (Sasaran) Indonesia Emas 2045 Sumber: Bappenas (diolah) Sementara itu, 8 (delapan) misi agenda pembangunan yang ditetapkan untuk mewujudkan visi di atas terdiri dari (i) transformasi sosial, (ii) transformasi ekonomi, dan (iii) transformasi tata kelola, yang ditopang oleh 2 (dua) agenda landasan transformasi, yaitu (iv) supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta (v) ketahanan sosial budaya dan ekologi, yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda kerangka implementasi transformasi, yaitu (vi) pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, (vii) sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta (viii) kesinambungan pembangunan. 8 (delapan) agenda pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
a.mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
b.mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.
c.mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
d.memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
e.memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
f.pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
g.dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
h.kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan. Kedelapan misi agenda tersebut kemudian diimplementasikan melalui 17 (tujuh belas) tujuan arah pembangunan sebagaimana dituangkan di dalam tabel berikut ini. Tabel 0.1 Tujuh Belas Tujuan (Arah) Pembangunan TRANSFORMASI INDONESIA Transformasi Sosial Transformasi Ekonomi Transformasi Tata Kelola 1 – Kesehatan untuk semua 2 – Pendidikan berkualitas yang merata 3 – Perlindungan sosial yang adaptif 4 – Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi 5 – Penerapan ekonomi hijau 6 – Transformasi digital 7 – Integrasi ekonomi domestik dan digital 8 – Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi 9 – Regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif LANDASAN TRANSFORMASI Supremasi Hukum, Stabilitas, Dan Kepemimpinan Indonesia Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi 10 – Hukum berkeadilan, ketahanan nasional, dan demokrasi tangguh dan demokrasi substansial 11 – Stabilitas ekonomi makro 12 – Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan 13 – Beragama maslahat dan kebudayaan maju 14 – Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif 15 – Lingkungan hidup berkualitas 16 – Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan 17 – Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan Mewujudkan kesinambungan Pembangunan RPJPN 2025-2045 menjadi pedoman bagi perencanaan pembangunan jangka menengah yang dimanifestasikan ke dalam 4 (empat) fase pembangunan jangka menengah, yang setiap fasenya memiliki tema besar, yaitu: (i) tahun 2025-2029 (tahap 1) bertema Penguatan Fondasi Transformasi, (ii) tahun 2030-2034 (tahap 2) bertema Akselerasi Transformasi, (iii) tahun 2035-2039 (tahap 3) bertema Ekspansi Global, (iv) tahun 2040-2045 (tahap 4) bertema Perwujudan Indonesia Emas. Gambar 0.3 Fase Pembangunan Jangka Menengah Indonesia Emas 2045 Sumber: Bappenas (diolah) Untuk menghadapi dinamika isu pembangunan serta sebagai gerbang utama dalam mencapai cita-cita bangsa dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, ditetapkan 20 (dua puluh) upaya transformatif super prioritas (game changer) sebagai arah besar dan penggerak utama transformasi. Game changer berikut ini diharapkan berimplikasi secara signifikan terhadap pencapaian sasaran visi.
a.Transformasi Sosial 1) percepatan wajib belajar 13 (tiga belas) tahun yaitu 1 (satu) tahun prasekolah dan 12 (dua belas) tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); 2) peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas, termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan; 3) restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan; 4) investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama tuberkolosis dan kusta); dan 5) penuntasan kemiskinan dengan satu sistem regsosek dan perlindungan sosial adaptif dan terintegrasi.
b.Transformasi Ekonomi 1) peningkatan anggaran iptekin nasional menuju komersialisasi oleh industri; 2) industrialisasi, hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor; 3) percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau; 4) superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital; 5) integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi; dan 6) Pembangunan Ibu Kota Nusantara.
c.Transformasi Tata Kelola 1) pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi; dan 2) penguatan integritas partai politik.
d.Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia 1) transformasi sistem penuntutan menuju single prosecution system dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai Advocate General; 2) transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalu skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan value chain industri nasional; 3) reformasi perencanaan dan fiskal perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko, penerapan aturan fiskal adaptif, reformasi APBN, serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal; dan 4) reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
e.Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 1) penguatan karakter dan jati diri bangsa; 2) reformasi pengelolaan limbah sampah terintegrasi dari hulu ke hilir; 3) ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus. Merujuk kepada RPJMN 2025-2029, dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045, sebagaimana pada gambar berikut: Gambar 0.4 Fokus Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 Tahap I Selanjutnya, RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden. Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan menjadi Delapan Asta Cita di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Asta Cita juga sebagai Prioritas Pembangunan. Gambar 0.5 Asta Cita Sebagai Prioritas Pembangunan Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 juga dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur, yang menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan. Sejumlah sasaran tersebut memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan ketenagakerjaan, khususnya dalam mendukung pencapaian Prioritas Nasional 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Gambar 0.6 Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029 Untuk mencapai sasaran, setiap prioritas Nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta. Kementerian Ketenagakerjaan mendapat tugas untuk mendukung Prioritas Nasional Kedua, Keempat dan Keenam. Gambar 0.7 Keterkaitan RPJMN Tahun 2025–2029 dengan RPJPN Tahun 2025–2045 Sumber: RPJMN tahun 2025-2029
1. 2.Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Ketenagakerjaan Dalam RPJMN 2025-2029, Kementerian Ketenagakerjaan menjadi salah satu instansi yang menjadi pelaksana Prioritas Nasional 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, yaitu: Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Yakni meningkatkan tenaga kerja hijau, menguatkan peran asosiasi dan DUDIKA dalam perkembangan pekerjaan hijau, meningkatkan kompetensi tenaga kerja hijau, dan melalui penyusunan kebijakan yang spesifik guna mendukung pekerjaan hijau dalam rangka pengembangan ekosistem pekerjaan hijau. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Dengan pengembangan infrastruktur dan pengembangan industri akan meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja dan menurunkan TPT serta meningkatkan TPAK. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Dengan Pendidikan berkualitas yang merata dan target meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi, serta produktivitas ekonomi yang terlihat dalam TPAK perempuan dan menurunnya TPT. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Prioritas Nasional 5 (lima) menitikberatkan pada hilirisasi Sumber Daya Alam unggulan, industri padat karya terampil, industri padat teknologi inovasi, industri dasar, dan pengembangan kawasan. Kementerian berperan dalam mendukung penyiapan SDM yang kompeten dan sesuai kebutuhan industri, fasilitasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja, serta pengawasan dan perlindungan tenaga kerja. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Kementerian Ketenagakerjaan berperan Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan melalui peningkatan persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal dan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, yang menyasar terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi, yang melalui sistem pencegahan korupsi di sektor peningkatan hajat hidup orang banyak dan perlindungan sumber daya publik, salah satunya adalah perburuhan. Dalam kerangka nasional di atas, arah kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan dirumuskan sesuai fungsi sektoral kementerian (pengembangan kompetensi, penempatan tenaga kerja, bursa kerja, hubungan industrial, perlindungan sosial, dan lainnya). Arah kebijakan strategis Kementerian Ketenagakerjaan yang mengedepankan beberapa prinsip dan pendekatan kunci yang juga merupakan langkah-langkah strategis sebagai berikut:
a.Merumuskan Kebijakan Ketenagakerjaan Berbasis Riset dan Data (Research-based Policy): Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen merumuskan kebijakan yang didukung kajian dan data empiris. Kebijakan ketenagakerjaan harus mampu menjawab dinamika pasar kerja dan kebutuhan industri, sehingga riset seperti proyeksi ketenagakerjaan (RTKN) dan survei lapangan kerja menjadi landasan. Melalui analisis berbasis data, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan langkah-langkah strategis yang meliputi: penetapan program pelatihan, skema penciptaan lapangan kerja, hubungan industrial, dan pengawasan ketenagakerjaan yang relevan dengan arah pembangunan nasional.
b.Membangun Kolaborasi Lintas Sektor: Kolaborasi lintas sektor merupakan elemen kunci dalam mewujudkan kebijakan ketenagakerjaan yang terintegrasi, responsif, dan berdampak nyata. Kementerian Ketenagakerjaan memiliki strategi untuk memperkuat sinergi di empat ranah strategis: internal kelembagaan, antar kementerian/lembaga (K/L), kerja sama internasional, serta kemitraan dengan sektor swasta, dunia usaha serta mitra strategis lainnya (LKS Tripartit Nasional, Dewan Pengupahan Nasional, dll). Pertama, di tingkat internal kementerian, kolaborasi antarunit eselon I diarahkan pada kerja lintas fungsi yang intensif, solid, dan saling menopang. Beberapa agenda kerja membutuhkan pendekatan kolaboratif yang erat-bukan sekedar koordinatif, melainkan kerja terpadu berbasis misi (mission-based inter-unit collaboration). Misalnya, sinergi antara Ditjen Binalavotas dan Ditjen Binapenta dan PKK dalam memastikan kesinambungan antara pelatihan vokasi dan penempatan tenaga kerja, atau antara Ditjen PHI dan Jamsos TK dan Ditjen Binwasnaker dan K3 dalam memperkuat hubungan industrial yang kondusif sekaligus menjamin kepatuhan norma K3. Kolaborasi semacam ini mendorong pola kerja integratif dan responsif lintas unit, dengan pendekatan ‘kerja lapangan berdekatan dan simultan’ (operasionalisasi istilah close combat secara formal). Kedua, pada tataran lintas kementerian/lembaga, Kementerian Ketenagakerjaan menjalankan dua peran strategis: 1) sebagai penyedia layanan pengembangan keterampilan (skilling, upskilling, dan reskilling) untuk mendukung kebutuhan sektor-sektor prioritas nasional seperti industri manufaktur, pertanian, pariwisata, kesehatan, energi, hingga ekonomi digital. 2) sebagai penyambung utama (strategic broadcaster) dari peluang kerja yang tercipta melalui investasi dan inisiatif ekonomi di sektor lain. Kementerian Ketenagakerjaan berperan menghubungkan informasi pasar kerja dengan pencari kerja, sehingga penciptaan lapangan kerja oleh K/L dan pemerintah daerah benar-benar berdampak terhadap pengurangan pengangguran dan peningkatan kualitas kerja. Ketiga, dalam kerangka kerja sama internasional, Kementerian Ketenagakerjaan telah menjadi mitra aktif dan penyelenggara berbagai inisiatif bersama lembaga internasional seperti International Labour Organization (ILO), Asian Productivity Organization (APO), World Bank, Asian Development Bank (ADB), dan organisasi multilateral lainnya. Kolaborasi ini mencakup penyusunan standar kerja internasional, penguatan kapasitas kelembagaan, pilot project untuk produktivitas dan pelatihan vokasi, serta advokasi pekerjaan layak dan transisi hijau. Kerja sama internasional ini tidak hanya meningkatkan standar nasional, tetapi juga memperkuat posisi diplomasi ketenagakerjaan Indonesia dalam forum regional dan global. Keempat, Kementerian juga menjalin kemitraan erat dengan sektor swasta dan dunia usaha (DUDI). Kolaborasi ini berlangsung dalam bentuk pemagangan industri, penyusunan dan pembaruan.
c.Membangun Layanan Ketenagakerjaan Berbasis Citizen-Centric dan Empoyment Journey: Transformasi kebijakan ketenagakerjaan ke depan diarahkan untuk menempatkan warga negara sebagai pusat layanan (citizen-centric). Pendekatan ini berpijak pada pemahaman bahwa kebutuhan ketenagakerjaan seseorang berubah dan berkembang seiring dengan perjalanan kehidupan atau employment journey yang dialaminya. Oleh karena itu, kebijakan dan layanan publik di bidang ketenagakerjaan harus dirancang secara holistik, integratif, dan responsif terhadap dinamika tersebut. Dalam pendekatan ini, pemerintah tidak lagi hanya memosisikan diri sebagai regulator dan penyedia layanan formal, tetapi sebagai enabler yang mendampingi warga negara sepanjang employment journey ketenagakerjaan mereka, mulai dari tahap pengembangan keterampilan (pelatihan dan pendidikan vokasi), masuk ke dunia kerja, mobilitas pekerjaan, hingga fase transisi seperti kehilangan pekerjaan, pensiun, atau berganti sektor. Pendekatan ini berlaku tidak hanya bagi pekerja atau pencari kerja, tetapi juga bagi pemberi kerja. Setiap pelaku usaha menghadapi siklus dinamis yang memengaruhi kebutuhan tenaga kerja, mulai dari fase perintisan, ekspansi, transformasi digital, hingga restrukturisasi. Kebijakan ketenagakerjaan yang citizen-centric juga harus mampu menjawab kebutuhan pemberi kerja dalam memperoleh tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan sesuai dengan dinamika sektor usaha. Dengan memahami employment journey masing-masing pelaku dalam ekosistem ketenagakerjaan, pemerintah dapat merancang program yang lebih relevan, adaptif, dan berdampak luas. Pendekatan ini sejalan dengan semangat pelayanan publik modern yang menekankan keadilan, partisipasi, dan efisiensi. Gambar 0.8 Employment Journey Gambar III.8 menggambarkan secara terstruktur dua perspektif perjalanan ketenagakerjaan yang saling terkait, yaitu dari perspektif pekerja dan pemberi kerja. 1) perspektif pekerja, siklus dimulai dari tahap pendidikan awal (baik formal maupun vokasi), kemudian dilanjutkan ke fase transisi ke dunia kerja, masuk ke fase aktif bekerja, mengalami mobilitas atau perubahan status pekerjaan, hingga memasuki masa persiapan pensiun dan pascakerja. Setiap tahapan ini membutuhkan layanan yang spesifik, mulai dari pelatihan, informasi pasar kerja, jaminan sosial, hingga pendampingan pasca-kerja. 2) perspektif pemberi kerja, siklus bermula dari pembentukan usaha dan pendaftaran, dilanjutkan dengan rekrutmen dan penempatan tenaga kerja, kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan regulasi ketenagakerjaan dan K3, hingga akhirnya ke fase pengembangan SDM dan penguatan hubungan industrial. Ini menunjukkan bahwa pemberi kerja juga memiliki perjalanan organisasional yang membutuhkan dukungan layanan pemerintah pada setiap tahapnya. Kebijakan dan layanan ketenagakerjaan sudah seharusnya dirancang untuk menjembatani dua perspektif pekerja dan perspektif pemberi kerja secara simultan. Dengan mengidentifikasi employment journey kunci dari masing-masing perspektif, Kementerian Ketenagakerjaan dapat mengembangkan layanan yang lebih proaktif, prediktif, dan terintegrasi dalam mendukung ekosistem ketenagakerjaan yang tangguh dan adaptif.
d.Mewujudkan Transformasi Berbasis Digital: Transformasi berbasis digital merupakan salah satu strategi utama Kementerian Ketenagakerjaan dalam menyambut revolusi digital nasional. Sebagai bagian dari strategi ini, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan ketenagakerjaan. Strategi ini mencakup pengalihan proses perizinan pelatihan, pendaftaran bursa kerja, penyaluran jaminan sosial ketenagakerjaan, hubungan industrial, dan pengawasan ketenagakerjaan ke platform elektronik untuk mempercepat layanan dan mengurangi beban birokrasi. Transformasi digital ini memperkuat transparansi dan akurasi data ketenagakerjaan, mendukung integrasi dengan satu data nasional, dan memudahkan akses masyarakat ke layanan Kementerian Ketenagakerjaan. Pendekatan ini juga mempermudah kolaborasi antar-aplikasi nasional (seperti e-Monev, SIPD) sebagaimana dianjurkan RPJMN.
e.Menguatkan Kapasitas SDM Kementerian dan Layanan Inklusif: Kementerian Ketenagakerjaan memprioritaskan peningkatan kompetensi internal SDM Kementerian Ketenagakerjaan (pelatihan pegawai, peneliti kebijakan) agar dapat menerjemahkan kebijakan nasional ke program konkret. Selain itu, layanan ketenagakerjaan diupayakan inklusif, misalnya membuka akses bagi perempuan dan penyandang disabilitas untuk program pelatihan kejuruan, mempermudah sertifikasi kompetensi, serta memperluas jaringan BLK di daerah terpencil. Strategi ini mendukung target nasional peningkatan partisipasi perempuan dan inklusi penyandang disabilitas.
f.Mewujudkan Transformasi Pelatihan: Transformasi pelatihan vokasi menjadi prioritas strategis Kementerian Ketenagakerjaan dalam membangun tenaga kerja yang adaptif, kompeten, dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja nasional dan global. Transformasi ini tidak hanya menyentuh aspek teknis pelatihan, tetapi juga menyasar perubahan mendasar dalam peran Kementerian sebagai pengampu ekosistem pelatihan nasional. Kementerian Ketenagakerjaan tidak hanya bertindak sebagai penyedia pelatihan (provider), tetapi juga sebagai pembina (capacity builder) dan orchestrator ekosistem pelatihan nasional. Sebagai bagian dari strategi transformasi pelatihan, Kementerian Ketenagakerjaan berfokus pada penguatan pengembangan standar pelatihan, penyinergian pelaku pelatihan lintas sektor, pembangunan sistem monitoring mutu, serta penguatan kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), lembaga pelatihan swasta, dan pemerintah daerah. Transformasi pelatihan diarahkan pada pendekatan demand-driven training, yaitu pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja masa kini dan masa depan. Strategi ini dilaksanakan melalui integrasi hasil riset proyeksi ketenagakerjaan, pemetaan kebutuhan keterampilan sektoral dan spasial, serta pelibatan aktif pelaku industri dalam desain dan pelaksanaan pelatihan. Kurikulum pelatihan dikembangkan agar mampu mendukung prioritas nasional, seperti hilirisasi, industrialisasi, ekonomi hijau, ekonomi perawatan (care economy), dan digitalisasi ekonomi.
g.Menggalakkan Gerakan Peningkatan Produktivitas Nasional dan Daya Saing: Sebagai bagian dari agenda nasional menuju pertumbuhan ekonomi tinggi dan daya saing global, Kementerian Ketenagakerjaan akan menginisiasi Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas. Gerakan ini merupakan pendekatan kolaboratif lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan untuk mendorong produktivitas tenaga kerja, tempat kerja, dan kelembagaan pelatihan secara simultan. Kebijakan ini mencakup penguatan sistem pengukuran dan pemantauan produktivitas melalui indikator yang selaras dengan standar internasional seperti Labor Productivity Index dan Total Factor Productivity (TFP). Intervensi diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki output elasticity tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor manufaktur, pertanian modern, dan jasa berbasis digital. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga mendorong adopsi prinsip manajemen mutu, lean production, dan continuous improvement di tingkat perusahaan, khususnya UMKM. Kegiatan promosi produktivitas akan diintegrasikan dengan pelatihan manajemen produktivitas, penguatan fungsi Lembaga Produktivitas Nasional dan daerah, serta insentif bagi perusahaan yang berhasil meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya. Peningkatan produktivitas tidak hanya dilihat sebagai tujuan ekonomi, tetapi juga sebagai prasyarat terwujudnya pekerjaan layak, penghasilan yang memadai, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.
1. 3.Kerangka Regulasi Membuat kerangka regulasi sangat penting bagi keberhasilan rencana strategis Kementerian Ketenagakerjaan. Regulasi tersebut berfungsi sebagai landasan hukum yang jelas, memberikan arahan dan batasan yang diperlukan dalam implementasi berbagai program dan kebijakan. Tanpa kerangka regulasi yang solid, program strategis yang direncanakan akan sulit untuk berjalan dengan efektif karena adanya ketidakjelasan mengenai prosedur, standar, serta tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak terkait. Selain sebagai pedoman pelaksanaan, kerangka regulasi juga memainkan peran krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dengan regulasi yang baik, setiap tindakan, penggunaan anggaran, dan langkah operasional akan tercatat dengan jelas dan terukur, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan publik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Kerangka regulasi yang efektif juga mendukung koordinasi antarinstansi, baik di dalam Kementerian Ketenagakerjaan maupun lintas kementerian. Rencana strategis sering kali membutuhkan kolaborasi antara berbagai unit kerja dan lembaga sehingga regulasi yang jelas akan mempermudah alur koordinasi dan meminimalkan terjadinya tumpang tindih tugas atau miskomunikasi. Hal ini tentu dapat membantu menciptakan sinergi yang lebih baik dan meningkatkan efektivitas program yang dijalankan. Akhirnya, kerangka regulasi yang komprehensif memungkinkan rencana strategis Kementerian Ketenagakerjaan dapat dievaluasi secara berkala. Regulasi dapat mencakup mekanisme evaluasi dan pelaporan yang membantu pemangku kepentingan untuk meninjau hasil dan dampak dari kebijakan yang diterapkan. Dengan demikian, Kementerian Ketenagakerjaan secara proaktif mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan menyesuaikan strategi agar tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika global. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta hasil identifikasi isu-isu strategis dan penelusuran terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan yang sudah ada, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyusun kerangka regulasi untuk dapat melaksanakan Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan di dalam Lampiran 2. Meski secara khusus setiap usulan regulasi mungkin memiliki kerangka waktu yang berbeda, namun secara umum ada tahapan yang perlu dilalui agar regulasi-regulasi tersebut dapat terimplementasi. Berikut ini adalah target proses tahapan penyusunan regulasi. Gambar 0.9 Tahapan Pembentukan Regulasi Sumber: Bappenas (2024)
2. 4.Kerangka Kelembagaan Kerangka kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi, tata laksana antar unit organisasi dan pengelolaan di Kementerian Ketenagakerjaan yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis.
a.Agenda dan Sasaran Pembangunan Transformasi Tata Kelola Sejalan dengan agenda pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025- 2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 yang memulai tahap pertama dengan tema "Penguatan Pondasi Transformasi" reformasi tata kelola menjadi salah satu fokus utama. Reformasi ini mencakup ketepatan fungsi dan kolaborasi antar kelembagaan, peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), pembentukan regulasi yang lebih efektif, serta percepatan digitalisasi layanan publik. Prinsip- prinsip ini menjadi pijakan untuk menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam mendukung agenda reformasi tata kelola, Kementerian Ketenagakerjaan telah merumuskan sejumlah program strategis yang selaras dengan prioritas nasional. Pertama, untuk memastikan ketepatan fungsi dan kolaborasi kelembagaan, Kementerian Ketenagakerjaan akan memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta mitra sosial dan dunia usaha. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan program ketenagakerjaan, seperti peningkatan pelatihan vokasi dan pengembangan ekosistem kerja ramah lingkungan (green jobs), dapat berjalan secara terintegrasi dan efektif. Kedua, dalam upaya meningkatkan kualitas ASN, Kementerian Ketenagakerjaan akan melaksanakan pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan bagi tenaga fungsional, termasuk pengawas ketenagakerjaan dan mediator hubungan industrial. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN agar mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan di era digitalisasi dan globalisasi. Ketiga, terkait pembentukan regulasi yang efektif, Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen menyusun peraturan yang adaptif terhadap perubahan, termasuk kebijakan yang mendukung perlindungan tenaga kerja di era digital, fleksibilitas kerja, serta penyesuaian terhadap dinamika pasar tenaga kerja global. Keempat, digitalisasi layanan publik menjadi salah satu prioritas utama dalam reformasi ini. Kementerian Ketenagakerjaan akan mengembangkan berbagai platform digital, seperti sistem job matching yang memfasilitasi pencocokan kerja secara real-time antara pencari kerja dan pemberi kerja, serta dashboard informasi pasar kerja yang menyediakan data terkini untuk mendukung pengambilan keputusan. Selain itu, layanan perlindungan tenaga kerja, seperti pengaduan ketenagakerjaan dan akses jaminan sosial, juga akan didorong untuk berbasis daring, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat. Melalui implementasi program-program tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan dapat mendukung agenda reformasi tata kelola secara efektif, memperkuat pondasi pembangunan nasional, dan berkontribusi langsung dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, modern, dan berkelanjutan.
b.Arah Kebijakan Pembangunan Transformasi Tata Kelola Kebijakan transformasi tata kelola diarahkan untuk menyelesaikan persoalan di internal birokrasi agar terwujud efisiensi administrasi sehingga dapat mendukung upaya pencegahan korupsi, pertumbuhan ekonomi dan penguatan partisipasi Masyarakat. Selain itu, transformasi tata Kelola juga diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Oleh karena itu, arah kebijakan transformasi tata kelola melingkupi bidang manajemen perubahan, regulasi, kelembagaan, tata laksana, penataan SDM, penguatan akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik, dan kualitas pelayanan publik, sebagai berikut : 1) Dalam hal manajemen perubahan dilakukan: a) menyusun, menetapkan, dan menginternalisasikan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029 sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2024; b) membentuk tim pelaksana Reformasi Birokrasi yang handal; c) meningkatkan kolaborasi birokrasi; d) menginternalisasikan pola pikir dan budaya kinerja yang adaptif termasuk dinamika perubahan teknologi; dan e) mewujudkan budaya Birokrasi yang berintegritas dan melayani untuk membangun kepercayaan publik. 2) Dalam hal deregulasi kebijakan/peraturan perundang-undang dilakukan strategi: a) penguatan tata kelola regulasi melalui penyempurnaan proses bisnis pembentukan peraturan ketenagakerjaan di lingkup Kementerian Ketenagakerjaan melalui pemanfaatan teknologi informasi; b) peningkatan kapasitas SDM bidang regulasi; c) memetakan semua peraturan perundangan-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri); dan d) mengidentifikasi serta menganalisis peraturan perundangan-undangan yang menghambat tata kelola pemerintahan bidang. 3) Dalam hal penataan organisasi dilakukan strategi: a) penataan kelembagaan berfokus pada penataan proses bisnis dan kelembagaan untuk mewujudkan struktur dan proses bisnis yang efektif dan efisien; dan b) pembentukan jabatan fungsional bidang ketenagakerjaan baru sesuai dengan kebutuhan. 4) Dalam hal penataan tata laksana dilakukan melalui: a) pengembangan e-goverment dengan membangun aplikasi e-planning, mengembangkan aplikasi e-performance dan absensi digital; b) mengelola manajemen kearsipan modern dan handal dengan berbasis teknologi informasi; dan c) menyusun bisnis proses dan standar operasional prosedur. 5) Dalam hal penataan SDM aparatur dilakukan strategi: a) memberikan tunjangan kinerja berdasarkan komponen capaian kinerja dan kehadiran bulanan; b) penguatan tata kelola ASN melalui penerapan manajemen talenta dan karir ASN; c) melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai sebagai dasar penentuan kebutuhan pegawai; d) melaksanakan penerimaan pegawai secara transparan, objektif, akuntabel, dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN); e) mengembangkan kapasitas pegawai berbasis kompetensi; f) mengembangkan kapasitas pegawai berbasis e-learning; g) mengukur profesionalitas pegawai; h) menegakkan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai; dan i) mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang dapat diakses oleh seluruh pegawai. 6) Dalam hal penguatan akuntabilitas dilakukan strategi: a) menyusun/menyempurnakan pedoman akuntabilitas kinerja; b) meningkatkan keterlibatan pimpinan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala; c) meningkatkan kapasitas SDM aparatur yang menangani akuntabilitas kinerja; d) mengembangkan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran serta dapat diakses oleh pimpinan dan seluruh pegawai; dan e) memutakhirkan data kinerja secara berkala. 7) Dalam hal penguatan pengawasan dilakukan strategi: a) menetapkan dan menerapkan kebijakan manajemen risiko; b) melakukan penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi; c) meningkatkan dan mengembangkan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta Independensi APIP; d) melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan dan kinerja sesuai kaidah dan aturan yang berlaku; e) melakukan pengawasan pengelolaan barang dan jasa; dan f) pelatihan anti korupsi bagi SDM Pengadaan Barang dan Jasa. 8) Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan strategi: a) menguatkan kebijakan pelayanan publik; b) digitalisasi pelayanan publik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau; c) pengembangan talenta digital pelayanan publik melalui penyusunan kebijakan pemenuhan kebutuhan SDM pelayanan publik, rekrutmen talenta digital dan pemetaan profil ASN talenta digital; d) penguatan pengawasan pelayanan publik; e) mengelola pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas, dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam meningkatkan pelayanan; dan f) mengukur kepuasan masyarakat secara berkala.
c.Struktur Organisasi Tugas dan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan fungsi Kementerian, sekaligus memberikan kejelasan mandat bagi setiap unit kerja baik di tingkat Eselon I maupun Eselon II. Setiap unit kerja memiliki peran strategis dalam mendukung perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan di bidang ketenagakerjaan, serta memastikan koordinasi dan tata kelola kelembagaan berjalan efektif. Secara lebih rinci, struktur organisasi Kementerian Ketenagakerjaan beserta tugasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 0.2 Kelembagaan yang Diperlukan untuk Pencapaian Sasaran Kinerja Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025-2029 NO. UNIT KERJA ESELON I UNIT KERJA ESELON II
1. 1.Sekretariat Jenderal Tugas: Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan
a.Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja
b.Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
c.Biro Organisasi dan SDM Aparatur
d.Biro Hukum
e.Biro Umum
f.Biro Kerja Sama
g.Biro Hubungan Masyarakat
1. 2.Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tugas: Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas
a.Sekretariat Direktorat Jenderal
b.Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan
c.Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi
d.Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan
e.Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas
f.Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
1. 3.Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Tugas: Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
a.Sekretariat Direktorat Jenderal
b.Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja
c.Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus
d.Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja
e.Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
f.Direktorat Bina Pengantar Kerja
1. 4.Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tugas: Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja
a.Sekretariat Direktorat Jenderal
b.Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan
c.Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja
d.Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
e.Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
f.Direktorat Bina Mediator Hubungan Industrial
1. 5.Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tugas: Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja
a.Sekretariat Direktorat Jenderal
b.Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
c.Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
d.Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
e.Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja
f.Direktorat Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja
1. 6.Inspektorat Jenderal Tugas: Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan
a.Sekretariat Inspektorat Jenderal
b.Inspektorat I
c.Inspektorat II
d.Inspektorat III
e.Inspektorat IV
1. 7.Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Tugas: Menyelenggarakan dukungan perencanaan ketenagakerjaan nasional, pengelolaan teknologi informasi dan data ketenagakerjaan, serta pengembangan kebijakan di bidang ketenagakerjaan
a.Sekretariat Badan
b.Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan
c.Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan
d.Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan
1. 8.Staf Ahli Menteri Tugas: Memberi telaahan kepada Menteri mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya
a.Staf Ahli Bidang Ekonomi Ketenagakerjaan
b.Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional
c.Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga
d.Staf Ahli Bidang Sosial, Politik, dan Kebijakan Publik NO. UNIT KERJA ESELON I UNIT KERJA ESELON II
1. 9.Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Tugas: Menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan SDM ketenagakerjaan
2. 10.Pusat Pasar Kerja Tugas: Menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan pasar kerja Struktur Organisasi diatas merupakan kondisi kelembagaan saat ini. Memperhatikan perkembangan tugas fungsi yang diberikan kepada unit kerja dimungkinkan untuk kedepannya dilakukan penyesuaian perangkat unit kerja dari masing-masing unit eselon I. Terkait Indikator Kinerja Kegiatan SPBE yang saat ini menjadi tanggung jawab dari Barenbang Ketenagakerjaan dapat berpindah menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal dengan konsekuensi berpindahnya Pusat Data Informasi Ketenagakerjaan (Pusdatik) ke Sekretariat Jenderal. Demikian pula dengan pembentukan Kementerian Ketenagakerjaan Corporate University (Kemnaker Corpu) dalam rangka peningkatan kualitas birokrasi, profesionalisme ASN, dan SDM Ketenagakerjaan lainnya dalam memberikan layanan bidang ketenagakerjaan, dapat dimungkinkan untuk terjadinya pergeseran Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) yang didalamnya terdapat Politeknik Ketenagakerjaan dari Sekretariat Jenderal menjadi Unit kerja dibawah Badan Perencanaan dan Pengembangan SDM Ketenagakerjaan yang juga membawahi Unit Kerja yang bertanggung jawab melakukan pembinaan jabatan fungsional tertentu bidang ketenagakerjaan.
d.Mandat Organisasi Kementerian Ketenagakerjaan adalah organisasi eksekutif di bawah Presiden yang dibentuk untuk menjalankan tugas dan fungsi utama di bidang ketenagakerjaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan. Lebih spesifik lagi, mandat organisasi Kementerian Ketenagakerjaan mencakup beberapa aspek penting sebagai berikut: 1) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Salah satu mandat utama Kementerian Ketenagakerjaan adalah meningkatkan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja agar mampu bersaing dalam era global. Strategi peningkatan ini melibatkan program pelatihan vokasional, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri, serta penguatan sistem sertifikasi profesi yang sesuai standar nasional dan internasional. 2) Penciptaan dan Perluasan Kesempatan Kerja Untuk mengurangi angka pengangguran, Kementerian bertanggung jawab untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru melalui program yang mendukung pertumbuhan UMKM, serta pengembangan ekonomi kreatif dan digital. Mandat ini juga mencakup upaya peningkatan investasi dan kemitraan dengan sektor swasta guna mendorong penyerapan tenaga kerja. 3) Pengembangan Sistem dan Perlindungan Ketenagakerjaan Kementerian juga bertugas untuk menjamin perlindungan bagi pekerja di semua sektor melalui regulasi dan program perlindungan tenaga kerja. Hal ini mencakup perlindungan hak-hak tenaga kerja, seperti upah layak, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, serta bentuk perlindungan tenaga kerja lainnya. 4) Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Berbasis Data dan Teknologi Dengan perkembangan teknologi digital, mandat kementerian mencakup penyusunan regulasi yang adaptif terhadap teknologi serta penyempurnaan sistem ketenagakerjaan berbasis digital. Ini termasuk pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan untuk memudahkan pengelolaan data tenaga kerja, pemantauan kinerja, dan koordinasi antar instansi. Di samping itu, secara lebih khusus, mandat ini tertuang di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:
a.Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan; dan
b.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi: 1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas, peningkatan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, serta pengawasan ketenagakerjaan dan K3; 2) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; 3) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; 4) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian; 5) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; 6) perencanaan ketenagakerjaan nasional, pengelolaan teknologi informasi dan data ketenagakerjaan, serta pengembangan kebijakan di bidang ketenagakerjaan; 7) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Dalam rangka mendukung usaha pencapaian output dan outcome program dan kegiatan kementerian, kolaborasi antar direktorat jenderal menjadi sangat penting. Kolaborasi akan memunculkan kekuatan bersama dalam mewujudkan target program dan kegiatan yang telah disusun. Salah satu wujud kolaborasi yang perlu diperhatikan dan ditekankan adalah kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kolaborasi kedua direktorat tersebut sangat vital dalam rangka mewujudkan kondisi kerja atau lingkungan kerja yang kondusif bagi pekerja. Kondisi lingkungan kerja yang kondusif pada akhirnya menghasilkan produktivitas pekerja. Serta kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Kolaborasi antar dua direktorat ini penting untuk memastikan agar peserta program pelatihan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas bisa berlanjut ke penempatan kerja dari peserta pelatihan yang sesuai dengan keahliannya. Kolaborasi ini sangat penting dalam rangka menjadikan agar output kegiatan bisa memberikan outcome yang lebih besar. Diharapkan Kementerian Ketenagakerjaan dapat menjadi organisasi yang ideal dan dapat menyelesaikan fenomena terkini dalam dunia ketenagakerjaan yang dituangkan dalam struktur organisasi yang lebih fleksibel dan adaptif. Beberapa contoh fenomena terkini ketenagakerjaan tersebut adalah adanya digitalisasi. Kemajuan teknologi telah memberikan perubahan cara bekerja, pola hubungan kerja, hilangnya pekerjaan, dan munculnya pekerjaan baru (changing nature of work). Di sisi lain, masih banyak persoalan yang harus diselesaikan diantaranya masih rendahnya tingkat keterampilan tenaga kerja dan investasi dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM serta masih lemahnya peran kelembagaan ketenagakerjaan, peraturan ketenagakerjaan, dan sistem pengawasan ketenagakerjaan.
1. 1.Target Kinerja Target kinerja Kementerian Ketenagakerjaan disusun sebagai arahan yang jelas untuk mencapai tujuan jangka menengah (lima tahun). Target kinerja merupakan turunan dari Tujuan dan Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian yang diukur melalui indikator-indikator. Tujuan, Sasaran, dan Indikator yang ingin dicapai kementerian adalah sebagai berikut:
a.Tujuan 1: Meningkatnya kesempatan kerja yang inklusif dan adil serta memperkuat pelindungan, kesejahteraan dan produktivitas pekerja. Tujuan 1 memiliki satu Sasaran Strategis yaitu “Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan”. Sasaran Strategis ini diukur dengan satu indikator sasaran strategis yaitu Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK). IPK merujuk pada 4 (empat) tujuan utama pembangunan ketenagakerjaan yang termaktub dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni pendayagunaan tenaga kerja secara optimal, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya. Berdasarkan 4 (empat) tujuan utama pembangunan ketenagakerjaan tersebut, disusunlah dimensi yang merepresentasikan masing-masing tujuan tersebut di atas, sehingga tersusunlah 4 (empat) dimensi IPK. Dimensi ini kemudian diurai menjadi indikator yang menggambarkan aktivitas utama pembangunan ketenagakerjaan. Indikator yang digunakan dalam menyusun IPK adalah: 1) EPR (Employment to Population Ratio); 2) persentase lulusan vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan; 3) jumlah penempatan oleh Kementerian Ketenagakerjaan; 4) jumlah perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan dan/atau Perjanjian Kerja Bersama (PP/PKB); 5) persentase tenaga kerja aktif dalam jaminan sosial tenaga kerja; 6) perusahaan yang melakukan self-assessment Norma 100; dan 7) laju PDB per Tenaga kerja. Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dihitung dari penjumlahan tiap indikator 𝐼𝑃𝐾 = 𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3 + 𝐼4 + 𝐼5 + 𝐼6 + 𝐼7 Keterangan: 𝐼1 = 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑜 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑎𝑡𝑒 (EPR) 𝐼2 = Persentase lulusan vokasi yang bekerja / berwirausaha kurang dari 6bulan 𝐼3 = Jumlah penempatan oleh Kementerian Ketenagakerjaan 𝐼4 = Jumlah perusahaan yang memiliki PP/PKB 𝐼5 = Persentase tenaga kerja aktif dalam jaminan sosial tenaga kerja 𝐼6 = Perusahaan yang melakukan 𝑠𝑒𝑙𝑓 − 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠𝑠𝑚𝑒𝑛𝑡 Norma 100 𝐼7 = Laju PDB per Tenaga kerja Berikut merupakan target kinerja IKSS yang pertama IPK IKSS Satuan Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Nilai 70,10 70,14 73,66 76,82 80,11 83,58
b.Tujuan 2: Meningkatnya tata kelola Kementerian Ketenagakerjaan yang berkualitas dan bermanfaat. Tujuan 2 memiliki satu Sasaran Strategis yaitu “Meningkatnya tata kelola dan pelayanan publik Kementerian Ketenagakerjaan yang profesional dan berintegritas”. Sasaran strategis ini diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu “Indeks Reformasi Birokrasi”. Sasaran Strategis ini diukur dengan satu indikator sasaran strategis yaitu Indeks Reformasi Birokrasi yang merupakan gambaran tingkat kemajuan kementerian mewujudkan birokrasi yang berkualitas. Indeks Reformasi Birokrasi diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Rumus penghitungan Indeks Reformasi Birokrasi didasarkan pada pembobotan komponen dan sub-komponen yang nilai dan penjelasannya diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berikut merupakan target kinerja IKSS kedua (Indeks Reformasi Birokrasi). IKSS Satuan Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 Indeks Reformasi Birokrasi Nilai 84,57 87,50 90,01 92,50 95,00 97,50 Target tersebut dirancang berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan prioritas pemerintah untuk memastikan bahwa setiap langkah Kementerian Ketenagakerjaan dapat mendukung pembangunan nasional, terutama di bidang ketenagakerjaan, yang efektif. Oleh karena itu, target-target ini diterjemahkan menjadi sejumlah program dan kegiatan yang spesifik, yang memungkinkan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjalankan misinya melalui langkah-langkah yang terukur dan dapat dievaluasi. Berbagai program yang diinisiasi Kementerian Ketenagakerjaan mencerminkan bidang-bidang utama yang menjadi fokus dari rencana strategis. Setiap program diuraikan dalam bentuk kegiatan yang mendetail, termasuk alokasi anggaran, indikator kinerja, dan jadwal pelaksanaan yang memungkinkan pencapaian target yang lebih besar. Melalui kegiatan-kegiatan ini, Kementerian Ketenagakerjaan dapat lebih efektif dalam menggerakkan sumber daya, berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, dan memastikan setiap langkah operasional mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan. Selain itu, penerjemahan target kinerja ke dalam program dan kegiatan memungkinkan adanya sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih jelas dan terstruktur. Setiap kegiatan dapat diukur pencapaiannya terhadap target yang telah ditetapkan, sehingga Kementerian Ketenagakerjaan dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan secara cepat. Dengan pendekatan ini, Kementerian Ketenagakerjaan dapat mempertahankan fokus pada target strategisnya, memberikan hasil yang lebih maksimal, dan memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan memberikan dampak yang nyata dan terukur bagi masyarakat. Secara rinci, berikut ini adalah program dan kegiatan yang diagendakan dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan tahun 2025-2029. Tabel IV.1 Program, Sasaran Program dan Kegiatan Kementerian Ketenagakerjaan NO. PROGRAM SASARAN PROGRAM KEGIATAN UNIT PELAKSANA PERUBAHAN
1. 1.Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi SP: Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja Pengembangan standar kompetensi dan program pelatihan vokasi Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan pelatihan vokasi dan produktivitas Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan Menjadi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu mendukung Program Pembinaan Ketenagakerjaan di Badan Perencanaan dan Pengembangan SDM Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Badan Nasional Sertifikasi Profesi
2. 2.Program Pembinaan Ketenagakerjaan SP 1: Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Penempatan Tenaga Kerja Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Perluasan Kesempatan Kerja Direktorat Perluasan Kesempatan Kerja Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Peningkatan Pengendalian Penggunaan TKA Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja Direktorat Bina Pengantar Kerja Menjadi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu mendukung Program Pembinaan Ketenagakerjaan di Badan Perencanaan dan Pengembangan SDM Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja Khusus Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Khusus Peningkatan Pelayanan Pasar Kerja Pusat Pasar Kerja SP 2: Meningkatnya pemenuhan hak pekerja/buruh Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial NO. PROGRAM SASARAN PROGRAM KEGIATAN UNIT PELAKSANA PERUBAHAN Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja dan Penerapan Pengupahan Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan Peningkatan Kompetensi Mediator Hubungan Industrial Direktorat Bina Mediator Hubungan Industrial Menjadi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu mendukung Program Pembinaan Ketenagakerjaan di Badan Perencanaan dan Pengembangan SDM SP 3: Meningkatnya Kepesertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Penyediaan Fasilitas Kesehatan Pekerja Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja SP 4: Meningkatnya perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan Peningkatan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Peningkatan Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Peningkatan Kompetensi Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3 Direktorat Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menjadi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu mendukung Program Pembinaan Ketenagakerjaan di Badan Perencanaan dan Pengembangan SDM SP 5: Meningkatnya Kualitas Data, Kebijakan, Rencana Tenaga Kerja, dan Penguatan Teknologi Informasi Pengembangan Perencanaan Tenaga Kerja Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan Menjadi Unit Eselon II yang mendukung program Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan NO. PROGRAM SASARAN PROGRAM KEGIATAN UNIT PELAKSANA PERUBAHAN
3. 3.Program Dukungan Manajemen Meningkatnya pengawasan intern Inspektorat Jenderal dalam mendukung tata Kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Kementerian Ketenagakerjaan Pengawasan Inspektorat I Inspektorat I Pengawasan Inspektorat II Inspektorat II Pengawasan Inspektorat III Inspektorat III Pengawasan Inspektorat IV Inspektorat IV Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Inspektorat Jenderal Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Ketenagakerjaan Ses. Itjen Terwujudnya penatakelolaan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang baik, berintegritas, bersih dan bebas KKN Peningkatan Perencanaan Program dan Anggaran Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja Pembentukan, Pembaruan, dan Penyelesaian Masalah Hukum Biro Hukum Peningkatan Pengelolaan Organisasi, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Biro Organisasi dan Sumber Daya Peningkatan dan Pengelolaan Hubungan Masyarakat Biro Hubungan Masyarakat Peningkatan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Biro Keuangan Peningkatan Pengelolaan Urusan Tata Usaha dan Pelayanan Umum Biro Umum Peningkatan Pengelolaan Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri Biro Kerja Sama Peningkatan Kualitas SDM Ketenagakerjaan Pusat Pengembangan SDM Ketenagakerjaan Menjadi Unit Kerja yang mendukung Program Pembinaan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan dan Pengembangan SDM Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Dukungan Manajemen dan Manajemen Teknislainnya Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ses Ditjen Binalavotas NO. PROGRAM SASARAN PROGRAM KEGIATAN UNIT PELAKSANA PERUBAHAN Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dukungan Manajemen dan Manajemen Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Ses Ditjen Binapenta dan PKK Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dukungan Manajemen dan Manajemen Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ses Ditjen PHI dan Jamsos Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dukungan Manajemen dan Manajemen Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ses Ditjen Binwasnaker dan K3 Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Dukungan Manajemen dan Manajemen Teknis Lainnya Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Ses Barenbang Mengikuti perkembangan perubahan kerangka kelembagaan maka akan diikuti pula dengan pergeseran beberapa kegiatan yang mendukung setiap program, di antaranya kegiatan pengelolaan data dan teknologi informasi ketenagakerjaan yang sebelumnya mendukung Program Pembinaan Ketenagakerjaan menjadi mendukung Program Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal, serta kegiatan Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu dan kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Ketenagakerjaan akan mendukung Program Pembinaan Ketenagakerjaan yang kelak akan berada pada Badan Perencanaan dan Pengembangan SDM.
4. 2.Kerangka Pendanaan Berbagai program dan kegiatan pembangunan bidang ketenagakerjaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri dari:
a.Rupiah Murni;
b.Penerimaan Negara Bukan Pajak;
c.Peningkatan Pelayanan dengan Badan Layanan Umum; dan
d.Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. Selama periode tahun 2025-2029, untuk dapat menjalankan program dan kegiatan yang ditentukan di dalam rencana strategis, Kementerian Ketenagakerjaan memerlukan anggaran sebesar Rp4.603.357.000.000 (empat triliun enam ratus tiga miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) (tahun 2025), Rp7.769.838.000.000 (tujuh triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta rupiah) (tahun 2026), Rp9.055.142.000.000 (sembilan triliun lima puluh lima miliar seratus empat puluh dua juta rupiah) (tahun 2027), Rp9.362.308.000.000 (sembilan triliun tiga ratus enam puluh dua miliar tiga ratus delapan juta rupiah) (tahun 2028), dan Rp10.482.189.000.000 (sepuluh triliun empat ratus delapan puluh dua miliar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) (tahun 2029). Agar implementasi dapat berjalan dengan baik, perlu disusun kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025- 2029 sebagai berikut:
1. 1.Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan Kementerian Ketenagakerjaan selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan tahunan, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Ketenagakerjaan sebagai dokumen anggaran tahunan.
2. 2.Pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis diarahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
3. 3.Target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis akan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan pemantauan, evaluasi, pengukuran dan pelaporan kinerja Kementerian Ketenagakerjaan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Kementerian Ketenagakerjaan.
4. 4.Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan dilakukan secara obyektif dan periodik, serta terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan. Pada akhir periode Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan (tahun 2029) dilaksanakan evaluasi akhir Rencana Strategis Tahun 2025-2029, sekaligus sebagai masukan dalam penyiapan Rencana Strategis periode selanjutnya.
5. 5.Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Strategis dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah hingga Menteri, dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal.
6. 6.Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Inspektorat Kementerian Ketenagakerjaan. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2025-2029 harus didukung dengan komitmen dan kerja keras dari seluruh jajaran di Kementerian Ketenagakerjaan, serta dukungan dari seluruh stakeholder di bidang ketenagakerjaan, baik pada Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, unsur akademisi, masyarakat, dan dunia usaha. Dengan komitmen dan kerja sama yang dibangun, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap agenda pembangunan nasional. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Ketenagakerjaan Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 4.603.357 7.769.838 9.055.142 9.362.308 10.482.189 SS-1: Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan - IKSS: Indeks pembangunan ketenagakerjaan (nilai) Nilai 70,10 70,14 73,66 76,82 80,11 83,58 SS-2: Meningkatnya tata kelola Kementerian Ketenagakerjaan yang profesional dan berintegritas - IKSS: Indeks Reformasi Birokrasi (nilai) Nilai 84,57 87,50 90,01 92,50 95,00 97,50 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI : DITJEN BINALAVOTAS 1.796.847 4.421.930 5.039.625 5.327.368 5.960.645 Ditjen Binalavotas SP : Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja RPJMN - IKP 1: Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja Persen 0 3,30 3,45 3,60 3,75 3,90 RPJMN - IKP 2: Persentase Lulusan Pelatihan Vokasi Setahun Terakhir yang Bekerja atau Berwirausaha Persen 41 44 45 46 47 48 Kegiatan 1 : Pengembangan Standar Kompetensi dan Program Pelatihan Vokasi Binalavotas 58.777 20.515 31.020 43.200 50.561 Dit.Bina Stankom SK 1 : Tersedianya standar kompetensi kerja dan program pelatihan vokasi - IKK: Jumlah Standar Kompetensi Kerja yang ditetapkan NSPK 131 80 80 80 80 80 2.009 2.069 2.131 2.195 2.261 - IKK : Jumlah Program Pelatihan Vokasi yang ditetapkan NSPK 170 65 20 38 63 75 34.100 6.246 15.689 28.805 35.100 RPJMN - IKK: Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Pekerjaan Hijau/Green Jobs yang Ditetapkan Dokumen 0 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 Output - Standar Kompetensi Kerja (SKK) NSPK 131 80 80 80 80 80 2.009 2.069 2.131 2.195 2.261 - Program dan Modul Pelatihan Vokasi NSPK 170 65 10 28 53 65 34.100 5.246 14.689 27.805 34.100 - Program dan Modul Pelatihan Vokasi untuk Pekerjaan Hijau (Green Jobs) NSPK 0 0 10 10 10 10 0 1.000 1.000 1.000 1.000 - Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Pekerjaan Hijau (Green Jobs) NSPK 0 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 SK 2 : Terlaksananya Prestasi talenta muda pada ajang kompetisi keterampilan nasional dan internasional - IKK: Persentase prestasi talenta muda yang memperoleh medali pada ajang kompetisi keterampilan nasional dan internasional Persen 0 70 30 70 30 70 Output: Kompetisi Keahlian/Keterampilan tingkat Nasional dan Internasional Orang 0 26 30 14 33 15 Kegiatan 2 : Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalavotas 371.972 2.806.518 2.815.368 2.815.368 2.815.700 Dit. Bina Lemlatvok SK : Menguatnya Lembaga Pelatihan Vokasi - IKK: Jumlah Lembaga pelatihan vokasi yang berkerja sama dengan DUDIKA Lembaga 4 15 20 20 20 20 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 - IKK: Jumlah Lembaga Pelatihan Vokasi yang terakreditasi Lembaga 905 479 782 1077 1077 1082 - IKK: Jumlah Lembaga Pelatihan Vokasi yang dibangun atau dikembangkan Lembaga 451 89 207 207 255 255 Output - Forum Kemitraan dengan Perusahaan/Industri/Institusi Forum 4 15 20 20 20 20 6.665 13.000 13.000 13.000 13.000 - Lembaga Pelatihan Vokasi yang terakreditasi Lembaga 905 478 710 975 975 980 13.644 21.300 29.250 29.250 29.400 - Lembaga Pelatihan Vokasi untuk mendukung Pekerjaan Hijau (Green Jobs) Lembaga 0 0 70 100 100 100 - 2.100 3.000 3.000 3.000 - Lembaga pelatihan vokasi berstandar internasional Lembaga 0 1 2 2 2 2 118 118 118 118 300 - Pengembangan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi Unit 23 13 7 7 5 5 12.498 120.000 120.000 120.000 120.000 - Pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas Lembaga 370 75 100 100 100 100 67.747 100.000 100.000 100.000 100.000 - Pengembangan sarana Lembaga Pelatihan Vokasi Unit 58 1 100 100 150 150 271.300 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 Kegiatan 3 : Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas 640.758 743.497 1.255.978 1.441.919 1.964.998 Dit. Bina Lavogan SK : Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan vokasi dan pemagangan yang berkualitas - IKK 1: Jumlah tenaga kerja yang dikembangkan kompetensinya Orang 127008 92.471 108.205 176.782 202.972 279.189 RPJMN - IKK 2: Jumlah Tenaga Kerja yang Dikembangkan Kompetensi Hijaunya Orang 0 300.000 500.000 700.000 900.000 1.100.000 - - - - - - IKK 3: Jumlah lulusan pelatihan vokasi di lembaga pelatihan kerja swasta, BLKK, dan Kementerian/Lembaga Orang 0 607.529 591.795 423.218 297.028 120.811 - IKK 4: Tingkat Kepuasan Pengguna atas Lulusan Pelatihan Vokasi Nilai 0 0 3,2 3,3 3,4 3,5 - IKK 5: Jumlah peserta pemagangan dalam dan luar negeri Orang 62159 18.400 23.550 28.708 33.873 36.647 RPJMN - IKK 6: Jumlah Kerja Sama yang Melibatkan Asosiasi dan DUDIKA dalam Pengembangan Pekerjaan Hijau/Green Jobs Kerja sama 0 1 1 1 1 1 Output - Pelatihan Vokasi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Orang 0 2144 2500 4824 5548 6380 12.585 14.675 28.317 32.568 37.449 - Pelatihan Vokasi Bidang Infrastruktur Orang 0 1440 2160 3240 3726 4285 9.630 14.446 21.668 24.919 28.656 - Pelatihan Vokasi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Orang 0 4032 6048 9072 10433 11998 27.120 40.681 61.021 70.174 80.700 - Pelatihan Vokasi Bidang Industri dan Jasa Orang 41552 31329 19600 56000 64000 97252 268.145 167.756 479.304 547.775 832.380 - Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan Orang 0 1560 976 4500 8100 14448 5.234 3.274 15.098 27.162 48.473 - Pelatihan Vokasi yang Mendukung Pekerjaan Hijau (Green Jobs) Orang 0 2064 8800 6192 6200 7018 7.946 33.880 23.839 23.870 27.018 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 - Bantuan Program Pelatihan Vokasi Orang 37865 22704 32000 35000 40000 67559 94.222 132.780 145.230 165.980 280.348 - Pelatihan Vokasi di Provinsi Jawa Barat Orang 6495 3152 4728 7092 8156 9379 19.231 28.847 43.270 49.761 57.225 - Pelatihan Vokasi di Provinsi Jawa Tengah Orang 7488 5760 8640 12960 14904 17140 35.319 52.979 79.468 91.389 105.097 - Pelatihan Vokasi di Provinsi D.I Yogyakarta Orang 544 448 672 1008 1159 1333 2.991 4.487 6.730 7.739 8.900 - Pelatihan Vokasi di Provinsi Jawa Timur Orang 6096 3584 5376 8064 9274 10665 22.725 34.087 51.130 58.800 67.620 - Pelatihan Vokasi di Provinsi Aceh Orang 1520 704 1056 1584 1822 2095 4.338 6.507 9.760 11.224 12.908 - Pelatihan Vokasi di Provinsi Sumatera Utara Orang 1600 784 1176 1764 2029 2333 4.638 6.957 10.435 12.000 13.800 - Pelatihan Vokasi di Provinsi Sumatera Barat Orang 2336 1584 2376 3564 4099 4713 9.754 14.631 21.946 25.238 29.023 - Pelatihan Vokasi di Provinsi Riau Orang 400 416 624 936 1076 1238 2.656 3.985 5.977 6.873 7.904 - Pelatihan Vokasi di Provinsi Jambi Orang 688 624 936 1404 1615 1857 3.779 5.669 8.504 9.779 11.246 - Pelatihan Vokasi di Provinsi Sumatera Selatan Orang 2112 1280 1800 2500 3000 3809 7.442 10.465 14.535 17.439 22.144 - Pelatihan Vokasi di Provinsi Lampung Orang 624 608 800 1200 1500 1809 3.378 4.445 6.667 8.334 10.055 - Pelatihan Vokasi di Provinsi Kalimantan Barat Orang 1008 736 1000 1500 1800 2190 4.277 5.811 8.717 10.460 12.726 - Pelatihan Vokasi di Provinsi Kalimantan Tengah Orang 1312 800 1200 1800 2070 2381 5.156 7.734 11.601 13.341 15.342 - Pelatihan Vokasi di Provinsi Kalimantan Selatan Orang 1408 704 1056 1584 1822 2095 4.711 7.066 10.599 12.189 14.017 - Pelatihan Vokasi di Provinsi Kalimantan Timur Orang 528 304 456 684 787 905 2.158 3.237 4.856 5.584 6.422 - Pelatihan Vokasi di Provinsi Sulawesi Utara Orang 480 448 672 1008 1159 1333 3.613 5.419 8.128 9.347 10.750 - Pelatihan Vokasi di Provinsi Sulawesi Tengah Orang 816 624 936 1404 1615 1857 3.945 5.918 8.876 10.208 11.739 - Pelatihan Vokasi di Provinsi Sulawesi Selatan Orang 1936 1456 2184 3276 3767 4333 9.881 14.822 22.233 25.568 29.403 - Pelatihan Vokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara Orang 912 816 1224 1836 2111 2428 6.516 9.774 14.660 16.859 19.388 - Pelatihan Vokasi di Provinsi Maluku Orang 208 112 168 252 290 333 835 1.252 1.878 2.160 2.483 - Pelatihan Vokasi di Provinsi Bali Orang 1568 1056 1584 2376 2732 3142 6.674 10.011 15.017 17.270 19.860 - Pelatihan Vokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Orang 2160 1712 2568 3852 4430 5094 11.729 17.593 26.389 30.348 34.900 - Pelatihan Vokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Orang 560 352 528 792 911 1047 2.359 3.539 5.309 6.105 7.021 - Pelatihan Vokasi di Provinsi Papua Orang 288 208 312 468 538 619 1.208 1.812 2.718 3.126 3.595 - Pelatihan Vokasi di Provinsi Bengkulu Orang 1168 608 912 1368 1573 1809 3.526 5.289 7.933 9.123 10.491 - Pelatihan Vokasi di Provinsi Banten Orang 416 208 312 468 538 619 1.174 1.761 2.642 3.038 3.494 - Pelatihan Vokasi di Provinsi Bangka Belitung Orang 696 128 192 288 331 381 863 1.295 1.943 2.234 2.569 - Pelatihan Vokasi di Provinsi Gorontalo Orang 624 272 408 612 704 809 1.850 2.775 4.162 4.787 5.505 - Pelatihan Vokasi di Provinsi Kepulauan Riau Orang 416 224 336 504 580 667 1.537 2.306 3.459 3.978 4.574 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 - Pelatihan Vokasi di Provinsi Sulawesi Barat Orang 0 0 0 0 0 0 - - - - - - Pelatihan Vokasi di Provinsi Kalimantan Utara Orang 496 192 288 432 497 571 1.391 2.087 3.131 3.600 4.141 - Pelatihan Vokasi di Provinsi Maluku Utara Orang 112 64 96 144 166 190 496 744 1.116 1.283 1.476 - Pelatihan Vokasi di Provinsi Papua Barat Orang 272 192 288 432 497 571 1.355 2.033 3.050 3.507 4.033 - Pelatihan Vokasi di Provinsi DKI Jakarta Orang 64 80 120 180 207 238 459 688 1.032 1.187 1.365 - Pelatihan Vokasi di Provinsi Papua Selatan Orang 240 96 144 216 248 286 466 700 1.049 1.207 1.388 - Pelatihan Vokasi di Provinsi Papua Barat Daya Orang 0 32 48 72 83 95 193 289 434 499 574 - Peserta Pelatihan Kerjasama Pihak Ketiga (PFLK) Orang 0 454 681 1022 1175 1351 2.244 3.366 5.049 5.807 6.678 - Peserta yang magang di perusahaan/Industri di Dalam Negeri Orang 44717 15400 20400 25400 30400 33000 2.018 3.673 4.408 4.628 4.767 - Peserta yang magang di perusahaan di Luar Negeri Orang 17442 3000 3150 3308 3473 3647 11.742 12.330 12.946 13.594 14.273 - Pembinaan Pemagangan dan Pelatihan Vokasi di institusi pemangku kepentingan Kegiatan 154 88 120 120 120 120 4.471 21.600 21.600 21.600 21.600 - Pembinaan Forum Kemitraan dengan Perusahaan/Industri/Institusi Kegiatan 0 21 23 24 25 35 2.562 2.806 2.928 3.042 4.262 - Pembinaan Forum Kemitraan dengan Perusahaan/Industri/Institusi Asosiasi/Dudika untuk pengembangan pekerjaan hijau (Green Jobs) Kegiatan 0 1 1 1 1 1 216 216 216 216 216 - Survei Kepuasan Pengguna Lulusan Pelatihan Vokasi Dokumen 0 0 1 1 1 1 0 5000 5000 5000 5000 Kegiatan 4 : Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Binalavotas 32.724 44.840 52.547 60.488 68.004 Dit. Bina Produktivitas SK : Meningkatnya partisipasi Perusahaan/Lembaga dalam peningkatan produktivitas - IKK 1: Jumlah Perusahaan/ lembaga yang Berpartisipasi dalam Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (GNP2DS) Perusahaan/Lemba ga 501 495 630 765 900 - IKK 2:Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya di Bidang Produktivitas. Orang 1.796 875 1.310 1.770 2.546 Output - Pengukuran Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja NSPK 0 3 6 6 6 6 6.001 11.340 11.907 12.502 13.127 - Lembaga/Perusahaan yang menerapkan Alat, Teknik, dan Metode Peningkatan Produktivitas Lembaga 0 200 300 400 500 600 9.346 10.152 13.536 16.920 20.304 - Lembaga/Perusahaan yang menerapkan Alat, Teknik, dan Metode Peningkatan Produktivitas berbasis Green Productivity Lembaga 0 0 70 80 90 100 - 6.615 6.946 7.293 7.658 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 - Perusahaan/Lembaga yang mengikuti Bimbingan dan konsultansi peningkatan Produktivitas Lembaga 561 301 125 150 175 200 6.005 12.233 12.844 13.486 11.650 - Pelatihan Peningkatan Produktivitas Orang 6843 1796 525 960 1420 2196 11.372 3.324 6.079 8.990 13.904 - Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas Pendukung Pekerjaan Hijau (Green Jobs) Orang 0 0 350 350 350 350 0 1.176 1.235 1.297 1.361 Kegiatan 5 : Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kepelatihan Binalavotas 56.676 60.773 68.322 78.987 91.221 Dit. Bina Intala SK : Meningkatnya Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kepelatihan - IKK : Jumlah Instruktur yang dikembangkan dan ditingkatkan kompetensinya Orang 970 3.340 4.012 4.764 5.934 7.009 - IKK : Persentase Instruktur yang Berkinerja Tinggi Persen 0 18 19 20 21 22 - IKK : Jumlah tenaga pelatihan yang dikembangkan dan ditingkatkan kompetensinya Orang 1570 160 160 160 160 352 Output - Jabatan Fungsional Instruktur Berkompetensi Dasar Orang 100 205 212 224 234 249 25.967,000 26.854,000 28.374,000 29.641,000 31.541,000 - Instruktur Swasta Berkompetensi Dasar Orang 370 175 100 100 100 100 5.250 3.150 3.150 3.150 3.150 - Instruktur Yang Berkinerja Tinggi Orang 500 500 100 250 450 608 652 130 326 586 793 - Instruktur Berkompetensi Tinggi Orang 6420 2960 3700 4440 5600 6660 23.331 29.163 34.996 44.134 52.489 - Tenaga pelatihan berkompetensi tinggi Orang 1570 160 160 160 160 352 1.476 1.476 1.476 1.476 3.248 Kegiatan 6 : Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalavotas 77.669 93.828 113.231 133.147 164.652 Set. BNSP SK : Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Kerja IKK 1: Jumlah lulusan pelatihan yang mendapatkan sertifikat kompetensi Orang 0 50.403 57.457 67.580 82.708 110.165 IKK 2: Jumlah Tenaga kerja yang tersertifikasi kompetensi kerja Orang 0 25.719 35.000 45.000 50.000 55.000 Output - Lulusan pelatihan vokasi yang mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kerja Orang 77908 48.063 55.000 65.000 80.000 107.321 45.659 52.250 61.750 76.000 101.954 - Lulusan pelatihan vokasi yang mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kerja Pekerjaan Hijau (Green jobs) Orang 0 1500 1575 1654 1736 1823 966 1.014 1.065 1.118 1.174 - SDM Bidang Sertifikasi yang dilatih Orang 1505 840 882 926 972 1021 5.194 5.453 5.726 6.012 6.313 - Pembinaan LSP Lembaga 100 50 53 55 58 61 1.234 1.295 1.360 1.428 1.500 - Skema Sertifikasi Kompetensi Kerja NSPK 150 68 71 75 79 83 698 733 769 808 848 - Skema Sertifikasi Kompetensi Kerja Pekerjaan Hijau (Green jobs) NSPK 0 0 6 8 9 10 - 533 711 799 888 - Tenaga kerja yang mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kerja Orang 55140 25719 35000 45000 50000 55000 23.918 32.550 41.850 46.982 51.975 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN : DITJEN BINALAVOTAS Setditjen Binalavotas SP : Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas - IKP: Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Binalavotas Nilai 90 90 90,5 91 91,5 92 - IKP: Nilai Evaluasi SAKIP Ditjen Binalavotas Nilai 85 85 85,5 86 86,5 87 - IKP: Tindak Lanjut Temuan Pengawasan dan Pemeriksaan Ditjen Binalavotas Persen 75 75 76 77 78 79 - IKP: Tingkat Maturitas Layanan Publik Instansi Pemerintah Ditjen Binalavotas/Tingkat Keterpaduan dan Kepuasan Layanan Digital Ketenagakerjaan Ditjen Binalavotas Nilai 4 3,95 2,68 2,68 2,88 2,88 - IKP: Persentase Penurunan Temuan Hasil Pemeriksaan Ditjen Binalavotas Persen 0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,2 Kegiatan 7 : Dukungan Manajemen dan Manajemen Teknis lainnya Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 558.271 651.959 703.159 754.259 805.509 Setditjen Binalavotas SK : Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal - IKK: Nilai Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Nilai 90 90 90,5 91 91,5 92 - IKK: Nilai Implementasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah Nilai 85 85 85,5 86 86,5 87 - IKK: Nilai Maturitas SPIP Hasil Penjaminan Kualitas Nilai 3,8 3,90 3,96 3,99 4,02 4,05 - IKK: Tindak Lanjut Temuan Itjen Persen 75 75 77,5 80 82,5 85 - IKK: Tingkat Maturitas Layanan Publik Instansi Pemerintah/Tingkat Keterpaduan dan Kepuasan Layanan Digital Ketenagakerjaan Nilai 4 3,95 2,68 2,68 2,88 2,88 Output - Layanan Hukum Layanan 1 1 1 1 1 1 6.288 6.288 6.288 6.288 6.288 - Layanan Umum Layanan 1 1 1 1 1 1 13.504 12.750 13.250 13.550 14.000 - Layanan Data dan Informasi Layanan 23 23 23 23 23 23 7.059 5.842 5.842 5.842 5.842 - Layanan Perkantoran Layanan 23 23 23 23 23 23 487.462 580.000 630.000 680.000 730.000 - Layanan Prasarana Internal Unit 1 1 1 1 1 1 13.499 14.000 14.500 15.000 15.500 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Dokumen 5 5 5 5 5 5 3.917 2.760 2.760 2.760 2.760 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 23 23 23 23 23 23 9.360 12.673 12.673 12.673 12.673 - Layanan Manajemen Keuangan Dokumen 21 22 22 22 22 22 8.255 8.646 8.646 8.646 8.646 - Layanan Reformasi Kinerja Layanan 21 21 21 21 21 21 8.927 9.000 9.200 9.500 9.800 PROGRAM PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN (1/4) : DITJEN BINAPENTA & PKK 441.846,47 8 605.682,72 1 663.320,27 3 711.401,57 0 761.910,02 6 Binapenta dan PKK SP: Meningkatnya Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja - IKP: Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan dan diberdayakan Orang 1.010.100 1.164.170 1.273.546 1.384.928 1.498.317 Kegiatan 1 : Penempatan Tenaga Kerja SK : Meningkatnya Tenaga Kerja yang ditempatkan - IKK: Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Orang 238.690 940.000 1.090.000 1.198.000 1.308.000 1.420.000 8.104,080 17.818,461 27.372,833 31.750,287 36.698,089 Dit. Bina PTK Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RPJMN - PP - Koordinat or - IKK: Proporsi tenaga kerja hijau Persen 2,64 2,70 - 2,73 2,76 - 2,83 2,83 - 2,93 2,89 - 3,03 2,96 - 3,14 - RPJMN - KP - Pengampu - IKK: Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah Tinggi Persen 62,18 62,97 63,60 64,23 64,88 65,53 Output: - Rancangan NSPK Penempatan Tenaga Kerja NSPK 1 1 1 1 1 1 304,080 3.204,916 4.000,000 4.500,000 5.000,000 Output: - Fasilitasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Orang 0 940.000 1.090.000 1.198.000 1.308.000 1.420.000 - 3.338,867 5.000,000 5.500,000 6.000,000 Output: - Dokumen Analisis Jabatan Dokumen 0 1 1 1 1 1 - 596,140 3.200,000 3.300,000 3.400,000 Output: - Dokumen Kamus Jabatan (Job Title) Baru Dokumen 0 1 1 1 1 1 - 310,760 2.000,000 2.500,000 3.000,000 Output: PN - Fasilitasi dan Pembinaan Pencari Kerja untuk Mendapatkan Penyuluhan Bimbingan Jabatan Orang 0 27.000 28.000 29.000 30.000 31.000 2.000,000 2.177,778 2.368,333 2.290,313 2.564,104 Output: PN - Fasilitasi dan Pembinaan Tenaga Kerja di Pekerjaan Hijau Orang 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 2.000,000 4.200,000 6.615,000 9.261,000 12.115,063 Output: PN - Dokumen Kamus Jabatan Seri Greenjobs Dokumen 0 2 2 2 2 2 1.800,000 1.890,000 1.984,500 2.083,724 2.187,910 Output: PN - Dokumen Analisis Pasar Kerja Dokumen 0 2 2 2 2 2 2.000,000 2.100,000 2.205,000 2.315,250 2.431,012 Kegiatan 2 : Perluasan Kesempatan Kerja 275.869,41 5 330.131,83 8 351.560,74 5 370.977,81 5 391.246,48 3 Dit. Bina PKK SK : Meningkatnya Tenaga Kerja yang diberdayakan - IKK: Jumlah Tenaga kerja yang tercipta melalui TKM dan Kemitraan DUDI Orang 3.006 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 - IKK: Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui TKM, Padat Karya dan Layanan Kewirausahaan Orang 84.500 53.250 56.070 56.196 56.328 56.467 Output: - Fasilitasi dan Pemberdayaan Tenaga Pendamping TKMP Orang 1.725 500 500 500 500 500 5.080,140 7.869,110 8.000,000 8.500,000 9.000,000 Output: - Fasilitasi Tenaga Kerja yang mengikuti kegiatan Padat Karya Orang 37.500 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 979,272 6.118,007 8.000,000 8.500,000 9.000,000 Output: - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula Orang 44.000 40.000 42.520 42.646 42.778 42.917 2.004,032 7.330,470 9.000,000 9.500,000 10.000,000 Output: - Fasilitasi dan Pembinaan Kewirausahaan Orang 0 2.250 2.550 2.550 2.550 2.550 1.896,075 3.864,075 5.000,000 6.000,000 7.000,000 Output: Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 - Fasilitasi dan Pembinaan Talenta Muda Orang 255 60 60 60 60 60 28,800 1.987,250 3.000,000 3.500,000 4.000,000 Output: - Fasilitasi dan Pemberdayaan Tenaga Pendamping TKML Orang 203 100 100 100 100 100 - 3.317,190 4.000,000 4.500,000 5.000,000 Output: - Fasilitasi dan Pemberdayaan Tenaga Kerja hasil TKM dan DUDI Orang 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 53,836 1.201,764 1.500,000 2.000,000 2.500,000 Output: - Bantuan Padat Karya yang Diberikan kepada Lembaga Lembaga 992 180 180 180 180 180 18.000,000 18.000,000 18.000,000 18.000,000 18.000,000 Output: - Bantuan Padat Karya Tematik Kemiskinan Ekstrem yang Diberikan kepada Lembaga Lembaga 250 20 20 20 20 20 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 Output: - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Lanjutan Orang 3.076 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 8.327,260 15.838,972 16.630,920 17.462,466 18.335,590 Output: - Bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula Orang 33.166 37.600 40.000 40.000 40.000 40.000 188.000,00 0 210.000,00 0 220.500,00 0 231.525,00 0 243.101,25 0 Output: - Bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula Tematik (Kemiskinan Ekstrem) Orang 9.887 2.400 2.520 2.646 2.778 2.917 12.000,000 13.230,000 14.586,075 16.079,411 17.728,159 Output: - Bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Lanjutan Orang 3.076 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 37.500,000 39.375,000 41.343,750 43.410,938 45.581,484 Kegiatan 3 : Peningkatan Pengendalian Penggunaan TKA 3.275,360 9.804,189 15.000,000 17.100,000 19.200,000 Dit. PPTKA SK : Meningkatnya Pengendalian Penggunaan TKA - IKK: Jumlah Penempatan Tenaga Kerja sebagai akibat Penggunaan TKA Orang 10.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 - IKK: Persentase dinas yang aktif dalam pengendalian TKA Persentase 38 40 43 46 49 52 Output: - Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja sebagai akibat Perpanjangan Izin Penggunaan TKA Orang 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 422,400 3.406,747 7.000,000 8.000,000 9.000,000 Output : - Fasilitasi Layanan Pengesahan RPTKA Orang 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 2.852,960 6.052,762 7.000,000 8.000,000 9.000,000 Output : - Layanan Pengawasan pengendalian dan Perizinan TKA yang dilaksanakan oleh Dinas Prov/Kab/Kota Bidang Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah 552 221 237 254 270 287 - 344,680 1.000,000 1.100,000 1.200,000 Kegiatan 4 : Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja 1.294,730 9.109,805 12.000,000 15.000,000 18.000,000 Dit. Bina PK SK : Meningkatnya Kompetensi Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja - IKK: Persentase Pengantar Kerja Yang Ditingkatkan Kompetensinya Persen 50 25 30 35 40 45 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 - IKK: Persentase Petugas Antar Kerja Yang Ditingkatkan Kompetensinya Persen 50 25 30 35 40 45 - IKK: Persentase Pengantar Kerja Yang Berkinerja Tinggi Persen 60 65 70 75 80 - IKK: Persentase Petugas Antar Kerja Yang Berkinerja Tinggi Persen 60 65 70 75 80 Output: - Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Pencapain Kinerja Tinggi untuk Petugas Antar Kerja Orang 755 302 374 449 529 612 582,480 1.071,195 2.000,000 3.000,000 4.000,000 Output: - Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Pencapain Kinerja Tinggi untuk Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Orang 1.711 704 846 1.018 1.197 1.386 712,250 8.038,610 10.000,000 12.000,000 14.000,000 Kegiatan 5 : Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja Khusus 66.127,963 81.818,428 95.386,695 109.573,46 8 124.765,45 4 Dit. Bina PTKK SK : Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Khusus RPJMN - PN - Koordinat or - IKK: Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja diSektor Formal Persen 9,07 10,00 10,40 10,85 11,40 12,00 RPJMN - PP - Koordinat or - IKK: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Persen 56,42 56,30 - 58,80 56,40 - 59,31 56,50 - 59,84 56,60 - 60,36 56,70 - 60,89 - IKK: Jumlah tenaga kerja khusus (Lansia dan Muda Rentan) yang ditempatkan dan diberdayakan Orang 250 200 300 400 500 600 - IKK: Jumlah Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas yang diberdayakan Orang 253 200 250 300 350 400 Output: - Koordinasi terkait Pembinaan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dan Khusus Kegiatan 0 1 2 2 2 2 - 4.241,760 5.000,000 6.000,000 7.000,000 Output: - Fasilitasi Pemberdayaan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Orang 0 200 250 300 350 400 1.773,422 2.852,302 2.500,000 3.000,000 3.500,000 Output: - Fasilitasi dan Pembinaan Perusahaan yang Menempatkan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Badan Usaha 0 70 80 90 100 110 585,055 585,055 2.500,000 3.000,000 3.500,000 Output: - Fasilitasi dan Pembinaan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Orang 949 850 900 950 1.000 1.050 56.769,486 63.114,311 69.951,695 77.315,031 85.239,822 Output: - Fasilitasi dan Pembinaan Penempatan dan/atau Pemberdayaan Tenaga Kerja Wanita Rentan Orang 0 100 150 200 250 300 2.500,000 3.937,500 5.512,500 7.235,156 9.116,297 Output: - Fasilitasi dan Pembinaan Penempatan dan/atau Orang 0 100 150 200 250 300 2.500,000 3.937,500 5.512,500 7.235,156 9.116,297 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pemberdayaan Tenaga Kerja Lanjut Usia Produktif Output: - Fasilitasi dan Pembinaan Penempatan dan/atau Pemberdayaan Tenaga Kerja Muda Rentan Orang 0 100 150 200 250 300 2.000,000 3.150,000 4.410,000 5.788,125 7.293,038 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN : DITJEN BINAPENTA DAN PKK Setditjen Binapenta dan PKK SP : Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja - IKP: Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Binapenta dan PKK Nilai 90,0 90,5 91,0 91,5 92,0 - IKP: Nilai Evaluasi SAKIP Ditjen Binapenta dan PKK Nilai 83 83,5 84 84,5 85 - IKP: Tindak Lanjut Temuan Pengawasan dan Pemeriksaan Ditjen Binapenta dan PKK Persen 85 86 87 88 88 - IKP: Tingkat Maturitas Layanan Publik Instansi Pemerintah Ditjen Binapenta dan PKK/ Tingkat Keterpaduan dan Kepuasan Layanan Digital Ketenagakerjaan Ditjen Binapenta dan PKK Nilai 3,95 4,15 4,35 4,57 4,80 - IKP: Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Menurun Ditjen Binapenta dan PKK Persen 0,80 0,70 0,60 0,50 0,20 Kegiatan 6 : Dukungan Manajemen dan Manajemen Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 87.174,930 157.000,00 0 162.000,00 0 167.000,00 0 172.000,00 0 Setditjen Binapenta dan PKK SK : Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal - IKK: Nilai Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Nilai 90,0 90,5 91,0 91,5 92,0 - IKK: Nilai Implementasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah Nilai 83 83,5 84 84,5 85 - IKK: Nilai Maturitas SPIP Hasil Penjaminan Kualitas Nilai 3,9 3,93 3,96 3,99 4,02 - IKK : Tindak Lanjut Temuan Itjen Persen 85 86 87 88 88 - IKK: Tingkat Maturitas Layanan Publik Instansi Pemerintah/Tingkat Keterpaduan dan Kepuasan Layanan Digital Ketenagakerjaan Nilai 3,95 2,68 2,68 2,88 2,88 Output: - Layanan BMN Layanan 1 1 1 1 1 7,467 1.000,000 1.500,000 2.000,000 2.500,000 Output: - Layanan Hukum Layanan 1 1 1 1 1 425,000 4.000,000 4.500,000 5.000,000 5.500,000 Output: - Layanan Umum Layanan 2 2 2 2 2 312,123 1.500,000 2.000,000 2.500,000 3.000,000 Output: - Layanan Data dan Informasi Layanan 2 2 2 2 2 - 3.000,000 3.500,000 4.000,000 4.500,000 Output: Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 - Layanan Layanan Perkantoran Layanan 4 4 4 4 4 85.101,862 120.000,00 0 120.000,00 0 120.000,00 0 120.000,00 0 Output: - Layanan Sarana Internal Unit 30 30 30 30 30 - 4.000,000 4.500,000 5.000,000 5.500,000 Output: - Layanan Prasarana Internal m2 1.288 1.288 1.288 1.288 1.288 - 3.000,000 3.500,000 4.000,000 4.500,000 Output: - Layanan Manajemen SDM Internal Layanan 2 2 2 2 2 - 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 Output: - Layanan Dukungan Manajemen Teknis Lainnya Layanan 2 2 2 2 2 38,706 4.500,000 5.000,000 5.500,000 6.000,000 Output: - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 1 12 12 12 12 435,872 5.000,000 5.500,000 6.000,000 6.500,000 Output: - Layanan Manajemen Keuangan Dokumen 1 12 12 12 12 428,900 5.000,000 5.500,000 6.000,000 6.500,000 Output: - Layanan Reformasi Kinerja Layanan 1 1 1 1 1 425,000 4.000,000 4.500,000 5.000,000 5.500,000 PROGRAM PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN (2/4) : DITJEN PHI DAN JAMSOS 1.458.835 1.626.513 1.818.387 2.034.578 2.281.152 Ditjen PHI dan Jamsos SP: Meningkatnya pemenuhan hak pekerja/buruh RPJMN - IKP: Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial Orang 11.797.24 7 13.289.510 15.389.510 17.589.510 19.889.510 22.289.510 113.387 137.142 168.707 206.322 253.715 - IKP: Persentase Perselisihan hubungan Industrial yang diselesaikan Persen 30 35 40 45 50 Kegiatan 1 : Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial 36.653 44.186 53.330 64.411 77.889 Dit. KPPHI SK: Meningkatnya kualitas kelembagaan hubungan industrial dan efektivitas pencegahan perselisihan hubungan industrial - IKK: Persentase Peningkatan pembentukan LKS Bipartit di perusahaan Persen 30,02 20 23 25 28 30 - IKK: Persentase Perusahaan yang mendapatkan kategori baik pada pemetaan kerawanan HI Persen 20 23 25 28 30 - IKK: Jumlah Rekomendasi tripartit yang dihasilkan Rekomendasi Kebijakan 12 12 12 12 12 Output : - Output: Pembinaan Tenaga Kerja Terampil Berdialog dalam Membangun Kerja Sama di Perusahaan Orang 1.700 2.210 2.873 3.735 4.855 4.500 5.850 7.605 9.887 12.852 - Output: Pembinaan Pelaku Hubungan Industrial dalam teknik bernegosiasi Orang 700 800 900 1.000 1.100 2.500 3.143 3.889 4.754 5.752 - Output: Pembinaan Hubungan Industrial yang Baru terhadap Kebijakan Hukum Ketenagakerjaan Orang 500 550 600 650 700 1.000 1.210 1.452 1.730 2.050 - Output: Fasilitasi dan Pembinaan Dialog Sosial Inovatif Orang 1.335 1.400 1.500 1.600 1.700 3.502 4.040 4.762 5.587 6.530 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 dan Produktif antar Pengusaha dan Pekerja - Output: Pembinaan Revitalisasi Hubungan Industrial Pancasila Orang 2.300 2.400 2.500 2.600 2.700 6.131 7.037 8.063 9.224 10.537 - Output: Pemetaan Kerawanan Hubungan Industrial Badan Usaha 1.225 1.593 2.070 2.691 3.499 6.059 7.877 10.240 13.312 17.305 - Output: Fasilitasi dan Pembinaan Pengurangan Konflik Laten Hubungan Industrial Orang 500 550 600 650 700 1.272 1.540 1.848 2.202 2.608 - Output: Pendampingan dalam rangka mitigasi potensi perselisihan Hubungan Industrial Orang 480 550 600 650 700 1.209 1.524 1.829 2.179 2.582 - Output: Perayaan Peringatan Hari Buruh Internasional Kegiatan 2 2 2 2 2 1.116 1.227 1.350 1.485 1.634 - Output: Pendampingan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Kelompok Masyarakat 50 50 50 50 50 1.172 1.289 1.418 1.560 1.716 - Output: Pembinaan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Orang 700 800 900 1.000 1.100 2.784 3.500 4.331 5.293 6.405 - Output: Fasilitasi dan Pembinaan LKS Tripartit Nasional Lembaga 1 1 1 1 1 5.408 5.949 6.543 7.198 7.918 Kegiatan 2 : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 24.831 29.732 35.692 42.982 51.941 Dit. PPHI SK: Meningkatnya efektivitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial - IKK: Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ditangani melalui mediasi hubungan industrial Persen 85 87 90 92 95 - IKK: Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ditangani melalui konsiliasi hubungan industrial dan arbitrase hubungan industrial Persen 85 87 90 92 95 Output: - Output: Penguatan Keahlian Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial Orang 1.200 1.560 2.028 2.636 3.427 8.388 10.904 14.176 18.428 23.957 - Output: Pembinaan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Orang 3.050 3.250 3.450 3.650 3.850 12.113 14.057 16.268 18.781 21.634 - Output: Layanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Perkara 100 100 100 100 100 2.124 2.336 2.570 2.827 3.109 - Output: Layanan Pembinaan Rekrutmen, Pelatihan dan Seleksi Calon Konsiliator HI, Calon Arbiter HI dan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan HI Orang 299 300 300 300 300 2.206 2.435 2.678 2.946 3.241 Kegiatan 3 : Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja dan Penerapan Pengupahan 43.526 52.061 63.613 76.500 93.237 Dit. HKP SK: Meningkatnya kualitas syarat kerja dan penerapan pengupahan - IKK: Persentase perusahaan yang menerapkan Struktur dan Skala Upah Persen 47,24 49 50 51 52 53 - IKK: Persentase Perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Persen 54,44 56 58 60 62 64 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 mengesahkan Peraturan Perusahaan (PP) Output: - Output: Pembinaan Penyusunan Struktur dan Skala Upah bagi Perusahaan Badan Usaha 1.560 2.028 2.636 3.427 4.456 6.500 8.450 10.985 14.281 18.565 - Output: Rekomendasi Kebijakan Bidang Hubungan Kerja dan Pengupahan Rekomendasi Kebijakan 2 2 2 2 2 7.389 9.606 12.487 16.233 21.104 - Output: Konferensi dan Event Bidang Hubungan Kerja dan Pengupahan Kegiatan 10 10 10 10 10 7.298 8.028 9.447 9.714 10.685 - Output: Pembinaan Perlindungan Pekerja/Buruh melalui Penerapan Pengupahan Badan Usaha 1.110 1.200 1.300 1.400 1.500 5.620 6.683 7.964 9.435 11.119 - Output: Pembinaan Perlindungan Pekerja/Buruh melalui Pembuatan Peraturan Perusahaan Badan Usaha 1.200 1.560 2.028 2.636 3.427 3.360 4.368 5.678 7.382 9.596 - Output: Pembinaan Perlindungan Pekerja/Buruh melalui Pengaturan Perjanjian Kerja Bersama Badan Usaha 530 550 600 650 700 2.490 2.843 3.411 4.065 4.815 - Output: Fasilitasi dan pembinaan Masyarakat Bidang Hubungan Kerja dan Pengupahan Orang 3.760 3.800 3.900 4.000 4.100 10.869 12.083 13.641 15.390 17.353 Kegiatan 4 : Peningkatan Kompetensi Mediator Hubungan Industrial 33.208 40.895 51.764 65.411 82.589 Dit. BHMI SK: Meningkatnya kualitas Mediator Hubungan Industrial - IKK: Persentase Mediator HI yang ditingkatkan kompetensinya Persen 50,8 55 60 65 70 75 - IKK: Persentase Mediator HI yang Berkinerja Tinggi Persen 75,4 76 77 78 79 80 Output: - Output: Pelatihan dalam Peningkatan Kapasitas Mediator Hubungan Industrial Orang 2.090 2.200 2.300 2.400 2.500 19.497 25.346 32.950 42.834 55.685 - Output: Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Mediator Hubungan Industrial Orang 970 1.000 1.100 1.200 1.300 13.711 15.549 18.814 22.577 26.904 SP: Meningkatnya Kepesertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Penyediaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja - IKP: Peningkatan jumlah pekerja yang terlindungi program jaminan sosial tenaga kerja Orang 3.493.939 4.206.296 4.335.041 4.465.426 4.790.768 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 - IKP: Peningkatan Jumlah Pekerja Yang Mendapatkan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Orang 250.000 260.000 270.000 280.000 290.000 Kegiatan 5 : Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja 1.222.778 1.347.126 1.484.598 1.636.476 1.804.377 Dit. Jamsos SK: Meningkatnya Pekerja Yang Terlindungi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Perusahaan yang Telah Menyediakan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja RPJMN - IKK: Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional Persen 14,01 17,63 21,30 25,04 29,02 2.400 3.120 4.056 5.273 6.855 RPJMN - IKK: Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional Persen 54,18 56,10 58,05 60,03 62,14 1.216.245 1.339.197 1.474.772 1.624.327 1.789.376 - IKK: Jumlah Perusahaan Yang Menyediakan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Perusahaan 65.826 68.426 71.126 73.926 76.826 Output : - Output: Fasilitasi dan Pembinaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Orang 1.040 1.100 1.200 1.300 1.400 4.133 4.809 5.770 6.876 8.146 - Output: Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Rekomendasi Kebijakan 4 4 4 4 4 915 1.190 1.546 2.010 2.614 - Output: Pembinaan Kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah dalam Pemahaman Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Lembaga 600 780 1.014 1.318 1.714 2.400 3.120 4.056 5.273 6.855 - Output: Sosialisasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi Pelaku Hubungan Industrial Orang 1.000 1.300 1.690 2.197 2.856 4.000 5.200 6.760 8.788 11.424 - Output: Pembinaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pelaku Hubungan Industrial Orang 3.050 3.150 3.250 3.350 3.450 9.530 10.827 12.288 13.933 15.783 - Output: Bantuan luran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi Pekerja/Buruh Orang 140.702.21 8 154.772.44 0 170.249.68 4 187.274.65 2 206.002.11 8 1.201.800 1.321.980 1.454.178 1.599.596 1.759.555 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN : DITJEN PHI DAN JAMSOS Setditjen PHI dam Jamsos SP : Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja - IKP: Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PHI dan Jamsos Nilai 90,0 90,5 91,0 91,5 92,0 - IKP: Nilai Evaluasi SAKIP Ditjen PHI dan Jamsos Nilai 83,00 83,50 84,00 84,50 85,00 - IKP: Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Menurun Ditjen PHI dan Jamsos Persen 0,8 0,7 0,6 0,5 0,2 - IKP: Tindak Lanjut Temuan Pengawasan dan Pemeriksaan Ditjen PHI dan Jamsos Persen 65 70 75 80 85 - IKP: Tingkat Maturitas Layanan Publik Instansi Pemerintah Ditjen PHI dan Jamsos/ Tingkat Keterpaduan dan Kepuasan Layanan Digital Ketenagakerjaan Ditjen PHI dan Jamsos Nilai 3,95 4,15 4,35 4,57 4,80 Kegiatan 6 : Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 97.839 112.513 129.390 148.798 171.119 SK : Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal - IKK: Nilai Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Nilai 90,0 90,5 91,0 91,5 92,0 - IKK: Nilai Implementasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah Nilai 83,00 83,50 84,00 84,50 85,00 - IKK: Nilai Maturitas SPIP Hasil Penjaminan Kualitas Nilai 3,85 3,87 3,90 3,95 4,00 - IKK: Tindak Lanjut Temuan Itjen Persen 70 75 80 85 90 - IKK: Tingkat Maturitas Layanan Publik Instansi Pemerintah/ Tingkat Keterpaduan dan Kepuasan Layanan Digital Ketenagakerjaan Nilai 3,95 4,15 4,35 4,57 4,80 Output - Output: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan 1 1 1 1 1 18.204 20.934 24.075 27.686 31.839 - Output: Layanan Hukum Layanan 1 1 1 1 1 3.451 3.968 4.564 5.248 6.036 - Output: Layanan Umum Layanan 1 1 1 1 1 3.775 4.341 4.992 5.741 6.602 - Output: Layanan Data dan Informasi Layanan 1 1 1 1 1 3.074 3.535 4.065 4.675 5.376 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 - Output: Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 46.572 53.557 61.591 70.830 81.454 - Output: Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 12 12 12 12 12 2.870 3.301 3.796 4.365 5.020 - Output: Layanan Manajemen Keuangan Dokumen 12 12 12 12 12 6.331 7.281 8.373 9.629 11.073 - Output: Layanan Manajemen SDM Layanan 1 1 1 1 1 6.349 7.301 8.396 9.655 11.104 - Output: Layanan Sarana Internal Unit 55 55 55 55 55 4.508 5.184 5.961 6.855 7.884 - Output: Layanan Prasarana Internal Unit 1 1 1 1 1 2.705 3.111 3.577 4.114 4.731 PROGRAM PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN (3/4) DITJEN BINWASNAKER DAN K3 283.217 333.409 410.886 508.179 630.972 Binwasnaker dan K3 SP : Meningkatnya perusahaan yang menerapkan dan mematuhi norma ketenagakerjaan RPJMN - IKP: Jumlah perusahaan yang menerapkan dan mematuhi Norma Ketenagakerjaan Perusahaan 560.773 447.352 536.822 805.234 1.248.112 1.996.979 Kegiatan 1: Peningkatan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan 15.433 18.902 23.216 28.607 35.376 Dit. Bina Siswasnaker SK : Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan - IKK: Jumlah perusahaan yang melaporkan keadaan ketenagakerjaan pada WLKP Online Badan Usaha 731.192 448.090 515.000 592.250 681.088 783.251 - IKK: Jumlah Kader Norma Ketenagakerjaan yang ditingkatkan Kompetensinya Orang 307 500 500 500 500 500 - IKK: Nilai indeks efektivitas tata cara pengawasan ketenagakerjaan Nilai 68,16 71 72 73 74 75 - IKK: Nilai Indeks Kinerja Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan Nilai 64,39 66 67 68 69 70 Output: Layanan pelaporan keadaan ketenagakerjaan pada WLKP Online bagi Perusahaan Badan Usaha 448.090 627.300 878.200 1.229.500 1.721.300 1.907 2.670 3.738 5.233 7.327 Output: Layanan Pembinaan Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan Lembaga 34 34 34 34 34 10.972 13.167 17.966 21.559 25.871 Output: Layanan Peningkatan Kompetensi Kader Norma Ketenagakerjaan Orang 500 500 500 500 500 1.050 1.260 1.512 1.815 2.178 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Output: Rekomendasi Kebijakan terhadap RUU tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Rekomendasi Kebijakan 1 1 1.504 1.805 - - - Kegiatan 2 : Peningkatan Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 61.920 75.441 91.980 112.407 137.728 Dit. Bina Kelembagaan K3 SK : Meningkatnya kualitas kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja - IKK: Nilai rata-rata indeks kinerja kelembagaan keselamatan dan kesehatan kerja Nilai 83 66 67 68 69 70 - IKK: Jumlah Lembaga K3 yang terakreditasi Lembaga 1.020 1.040 1.060 1.080 1.100 1.110 - IKK: Jumlah Perusahaan yang tersertifikasi SMK3 Badan Usaha 2.026 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 - IKK: Jumlah Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditingkatkan kompetensinya Orang 14.606 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 - IKK: Persentase Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berkinerja tinggi Persen 55,1 50 52 54 56 58 - Output: Layanan pembentukan lembaga K3 Lembaga 1020 1.040 1.060 1.080 1.100 1.110 2.000 2.400 2.880 3.456 4.147 - Output: Pembinaan Kelembagaan K3 Badan Usaha 100 110 120 130 140 5.759 6.911 8.293 9.952 11.942 - Output: Fasilitasi Sertifikasi SMK3 bagi Perusahaan Badan Usaha 1.600 2.240 3.100 4.400 6.100 5.177 7.248 10.148 14.207 19.889 - Output: Layanan Peningkatan Kompetensi Ahli K3 Orang 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 2.382 2.858 3.430 4.116 4.939 - Output: Layanan Pembinaan Ahli K3 Orang 3.000 3.120 3.240 3.360 3.480 1.588 1.905 2.286 2.744 3.293 - Output: Layanan Revitalisasi UPTP Balai K3 Lembaga 5 5 5 5 5 45.013 54.119 64.943 77.932 93.518 Kegiatan 3: Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan 15.487 21.681 30.354 42.496 59.494 Dit. Bina Pemeriksa Norma K3 SK : Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan di Perusahaan - IKK: Persentase Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti Persen 100 100 100 100 100 100 - IKK: Persentase Pengaduan Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan yang Persen 100 100 100 100 100 100 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Ditindaklanjuti pada Tahun “n” RPJMN - IKK: Angka pekerja anak usia 5-17 tahun Persen 1,72 1,67 1,65 1,63 1,62 1,61 - Output: Layanan pembinaan, pemeriksaan, dan/atau penegakan hukum ketenagakerjaan bagi Perusahaan Badan Usaha 96.000 134.400 188.000 263.400 368.000 13.549 18.968 26.556 37.178 52.049 - Output: Layanan pembinaan/pemeriksa an norma kerja anak di perusahaan Badan Usaha 500 700 980 1.370 1.900 1.938 2.713 3.798 5.318 7.445 Kegiatan 4: Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja 39.770 50.920 65.579 84.962 110.725 Dit. Bina Pengujian K3 SK : Meningkatnya Perusahaan dan Obyek yang dilakukan pengujian K3 - IKK: Jumlah obyek K3 yang mendapatkan layanan pengujian K3 Objek 80000 90.000 94.500 99.000 103.500 108.000 - IKK: Jumlah tenaga kerja yang di tingkatkan kapasitas dan atau dievaluasi kompetensinya dibidang K3 Orang 6000 7.500 8.000 8.500 9.000 9.500 - IKK: Jumlah norma, standar, pedoman dan kriteria di Bidang K3 yang di rumuskan NSPK 13 10 12 14 16 18 - IKK: Jumlah perusahaan yang ditingkatkan pelaksanaan program penanggulangan tuberkulosis di tempat kerja Badan Usaha 240 1.500 1.650 1.800 2.000 2.200 - Output: Layanan Pengujian K3 pada Perusahaan Badan Usaha 5.000 7.000 9.800 13.720 19.200 15.064 21.090 29.526 41.336 57.871 - Output: Layanan Fasilitasi dan Perluasan Jangkauan Pengujian K3 Lembaga 6 6 6 6 6 18.140 21.768 26.122 31.347 37.616 - Output: Layanan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Bidang K3 Orang 7.500 8.000 8.500 9.000 9.500 1.850 2.220 2.664 3.197 3.837 - Output: Perumusan Norma, standar, pedoman dan kriteria di bidang K3 NSPK 10 12 14 16 18 3.797 4.556 5.467 6.561 7.873 - Output: Layanan Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja Badan Usaha 1.500 2.100 2.900 4.100 5.760 918 1.286 1.800 2.520 3.528 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kegiatan 5: Peningkatan Kompetensi Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3 12.646 15.176 18.212 21.853 26.223 Dit. Bina Pengawas Ketenagakerja an dan Penguji K3 SK : Meningkatnya Kompetensi SDM Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja - IKK: Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan yang ditingkatkan kompetensinya Orang 1120 720 820 920 1020 1120 - IKK: Jumlah Penguji K3 yang ditingkatkan kompetensinya Orang 97 110 130 150 160 180 - IKK: Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan yang Berkinerja Tinggi Orang 878 600 700 800 900 1000 - IKK: Jumlah Penguji K3 yang berkinerja tinggi Orang 81 110 120 130 140 150 - Output: Peningkatan Kompetensi bagi Pengawas Ketenagakerjaan Orang 720 820 920 1.020 1.120 4.021 4.825 5.790 6.947 8.337 - Output: Peningkatan Kompetensi bagi Penguji K3 Orang 110 130 150 160 180 2.680 3.216 3.860 4.632 5.558 - Output: Fasilitasi dan Pembinaan Pengawas Ketenagakerjaan berkinerja tinggi Orang 600 700 800 900 1.000 3.567 4.281 5.137 6.164 7.397 - Output: Fasilitasi dan Pembinaan Penguji K3 berkinerja tinggi Orang 110 120 130 140 150 2.378 2.854 3.425 4.110 4.931 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN : DITJEN BINWASNAKER DAN K3 Setditjen Binwasnaker dan K3 Kegiatan 6 : Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 137.961 151.288 181.545 217.854 261.425 SP : Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja - IKP: Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Binwasnaker dan K3 Nilai 99,25 90,0 90,5 91,0 91,5 92,0 - IKP: Nilai Evaluasi SAKIP Ditjen Binwasnaker dan K3 Nilai 87,11 87 87,20 87,40 87,60 87,80 - IKP: Tindak Lanjut Temuan Pengawasan dan Pemeriksaan Ditjen Binwasnaker dan K3 Persen 76,47 85 85 85 85 85 - IKP : Tingkat Maturitas Layanan Publik Instansi Pemerintah Ditjen Binwasnaker dan K3/Tingkat Keterpaduan dan Kepuasan Layanan Digital Ketenagakerjaan Nilai 5 3,95 2,68 2,68 2,88 2,88 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Ditjen Binwasnaker dan K3 - IKP: Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Menurun Ditjen Binwasnaker dan K3 Persen 1,1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,2 SK : Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal - IKK: Nilai Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Nilai 99,25 90,0 90,5 91,0 91,5 92,0 - IKK: Nilai Implementasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah Nilai 87,11 87 87,20 87,40 87,60 87,80 - IKK: Nilai Maturitas SPIP Hasil Penjaminan Kualitas Nilai 3,879 3,80 3,80 3,90 4,00 4,00 - IKK: Tindak Lanjut Temuan Itjen Persen 76,47 85 85 85 85 85 - IKK: Tingkat Maturitas Layanan Publik Instansi Pemerintah/Tingkat Keterpaduan dan Kepuasan Layanan Digital Ketenagakerjaan Nilai 5 3,95 2,68 2,68 2,88 2,88 Output: Layanan BMN Dokumen 3 3 3 3 3 2.431 2.917 3.501 4.201 5.041 Output: Layanan Hukum Dokumen 1 1 1 1 1 4.076 4.891 5.869 7.043 8.451 Output: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Dokumen 1 1 1 1 1 3.324 3.989 4.786 5.744 6.893 Output: Layanan Umum Layanan 1 1 1 1 1 1.616 1.939 2.327 2.792 3.351 Output: Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 113.893 124.474 149.369 179.243 215.091 Output: Layanan Sarana Internal Unit 100 100 100 100 100 3.600 3.000 3.600 4.320 5.184 Output: Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 12 12 12 12 12 4.101 4.921 5.905 7.086 8.503 Output: Layanan Manajemen Keuangan Dokumen 2 2 2 2 2 4.195 5.034 6.041 7.249 8.699 Output: Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Dokumen 1 1 1 1 1 726 123 148 177 213 PROGRAM PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN (4/4) : BARENBANG 215.229 243.401 253.909 214.740 226.469 Barenbang Ketenagakerja an SP : Meningkatnya Kualitas Data, Kebijakan, Rencana Tenaga Kerja, dan Penguatan Teknologi Informasi - IKP: Tingkat kepuasan stakeholder terhadap rencana tenaga kerja dan rekomendasi kebijakan Persen 70 75 80 85 90 - IKP: Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan data dan sistem informasi ketenagakerjaan Persen 70 75 80 85 90 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kegiatan 1: Pengembangan Perencanaan Tenaga Kerja 12.201 9.661 10.145 10.652 11.184 Pusat Perencanaan Ketenagakerja an SK : Meningkatnya Pemanfaatan Rencana Tenaga Kerja 12.811 RPJMN - IKK:Jumlah Kebijakan yang spesifik mendukung pekerjaan hijau/green job Kebijakan 1 1 1 1 1 - IKK: Persentase rencana tenaga kerja yang dijadikan acuan atas penentuan kebijakan Persen 60 65 70 75 80 Output: Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Rekomendasi Kebijakan 2 1 1 1 1 6.334 6.651 6.983 7.332 7.699 Output: Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja di Daerah Provinsi 20 34 34 34 38 2.868 3.011 3.161 3.320 3.486 Output: Informasi Intelegensi Pasar Kerja Dokumen 1 0 0 0 0 3.000 - - - - Kegiatan 2 : Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan 116.619 143.012 148.519 104.060 110.257 Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerja an SK : Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan secara digital - IKK 1: Jumlah aplikasi lintas K/L/D yang terintegrasi ke SiapKerja Aplikasi 4 5 5 5 5 5 - IKK 2: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Indeks Pemerintahan Digital Nilai 3,42 3,50 1,80 1,80 2,00 2,00 - IKK 3: Persentase data yang memenuhi prinsip Satu Data Indonesia Persen 75% 80% 85% 90% 95% Output: Sistem informasi Pasar Kerja (SIPK) Sistem Informasi 1 1 1 0 0 66.012 52.229 50.276 - - Output: Sistem informasi ketenagakerjaan Sistem Informasi 1 1 1 1 1 43.498 83.318 90.406 95.830 101.616 Output: Data dan Informasi bidang ketenagakerjaan Data 1 1 1 1 1 7.109 7.465 7.838 8.230 8.641 Kegiatan 3: Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan 9.201 9.661 10.115 10.652 11.184 Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerja an SK : Meningkatnya pemanfaatan dokumen analisis kebijakan oleh unit teknis di Kementerian Ketenagakerjaan - IKK: Persentase pemanfaatan dokumen analisis kebijakan oleh unit teknis di Kementerian Ketenagakerjaan Persen 60 65 70 75 80 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Output: Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan Rekomendasi Kebijakan 5 6 7 8 9 9.201 9.661 10.115 10.652 11.184 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN : BARENBANG Ses. Badan SP : Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan - IKP: Nilai Kinerja Anggaran Barenbang Ketenagakerjaan Nilai 96.96 90,0 90,5 91,0 91,5 92,0 - IKP: Nilai Evaluasi SAKIP Barenbang Ketenagakerjaan Nilai 87.01 87 88 88 89 90 - IKP: Tindak Lanjut Temuan Pengawasan dan Pemeriksaan Barenbang Ketenagakerjaan Persen 3,85 70 75 79 83 85 IKP: Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Menurun Barenbang Ketenagakerjaan Persen 0,80% 0,70% 0,60% 0,50% 0,20% Kegiatan 4 : Dukungan Manajemen Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan 77.207 81.066 85.131 89.377 93.844 Ses. Badan SK : Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal - IKK: Nilai Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Nilai 96.96 90,0 90,5 91,0 91,5 92,0 - IKK: Nilai Implementasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah Nilai 87.01 87 88 88 89 90 - IKK: Nilai Maturitas SPIP Hasil Penjaminan Kualitas Nilai 3,901 3,50 3,60 3,70 3,8 3,90 - IKK: Tindak Lanjut Temuan Itjen Persen 100 75 80 84 88 90 Output: Layanan BMN Layanan 1 1 1 1 1 899 943 991 1.040 1.092 Output: Layanan Hukum Layanan 1 1 1 1 1 744 781 820 861 904 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan 1 1 1 1 1 4.250 4.463 4.696 4.920 5.166 Layanan Umum Layanan 1 1 1 1 1 1.333 1.400 1.470 1.543 1.620 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 61.451 64.524 67.750 71.137 74.694 Layanan Sarana Internal Unit 73 78 83 88 93 2.000 2.100 2.205 2.315 2.431 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 1 1 1 1 1 3.228 3.389 3.558 3.736 3.923 Layanan Manajemen Keuangan Dokumen 1 1 1 1 1 2.123 2.229 2.340 2.458 2.580 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Layanan 1 1 1 1 1 1.180 1.238 1.301 1.366 1.433 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (1/2) : INSPEKTORAT JENDERAL 55.000 64.723 75.710 88.564 103.600 Inspektorat Jenderal SP : Meningkatnya pengawasan intern Inspektorat Jenderal dalam mendukung tata Kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Kementerian Ketenagakerjaan - IKP 1: Persentase Kualitas Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal Persen 83 84 85 86 88 IKP 2: Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Menurun Kementerian Ketenagakerjaan Persen 1,10 0,80 0,70 0,60 0,50 0,20 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kegiatan 1 Pengawasan Inspektorat I SK : Meningkatnya layanan pengawasan intern Inspektorat I melalui pengendalian internal dan pengawasan berbasis risiko 4.893 5.725 6.699 7.837 9.170 Inspektorat I - IKK: Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Inspektorat I Persen 83 84 85 86 88 - IKK: Tingkat pelaksanaan pengendalian Inspektorat I Persen 88 88 89 89 89 Output : Layanan Audit Internal Dokumen 59 69 81 94 111 4.422 5.749 6.711 7.803 8.743 Kegiatan 2 Pengawasan Inspektorat II 4.776 5.587 6.537 7.649 8.949 Inspektorat II SK : Meningkatnya layanan pengawasan intern Inspektorat II melalui pengendalian internal dan pengawasan berbasis risiko - IKK: Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Inspektorat II Persen 83 84 85 86 88 - IKK: Tingkat pelaksanaan pengendalian Inspektorat II Persen 93 94 94 94 94 Output : Layanan Audit Internal Dokumen 64 75 88 103 120 4.211 5.475 6.396 7.440 8.326 Kegiatan 3 Pengawasan Inspektorat III 4.794 5.609 6.562 7.678 8.983 Inspektorat III SK : Meningkatnya layanan pengawasan intern Inspektorat III melalui pengendalian internal dan pengawasan berbasis risiko - IKK: Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Inspektorat III Persen 83 84 85 86 88 - IKK: Tingkat pelaksanaan pengendalian Inspektorat III Persen 87 87 87 88 88 Output : Layanan Audit Internal Dokumen 67 78 92 107 126 4.222 5.489 5.973 6.484 8.348 Kegiatan 4 Pengawasan Inspektorat IV 4.996 5.845 6.839 8.002 9.362 Inspektorat IV SK : Meningkatnya layanan pengawasan intern Inspektorat IV melalui pengendalian internal dan pengawasan berbasis risiko - IKK: Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Inspektorat IV Persen 83 84 85 86 88 - IKK: Tingkat pelaksanaan pengendalian Inspektorat IV Persen 94 95 95 95 95 Output : Layanan Audit Internal Dokumen 56 66 77 90 105 4.443 5.776 6.681 7.813 8.784 SP : Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Inspektorat Jenderal - IKP 3: Tingkat Tata Kelola Manajemen Internal Inspektorat Jenderal Persen 77 79 81 83 84 Kegiatan 5 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Ketenagakerjaan 35.541 41.956 49.073 57.399 67.137 Sekretariat Inspektorat Jenderal SK : Terlaksananya Peningkatan Tata Kelola Manajemen Internal Kementerian Ketenagakerjaan - IKK: Tingkat Tindak Lanjut Hasil Pengawasan & Pemeriksaan Persen 83 84 85 86 86 - IKK: Tingkat Kualitas Tata Kelola Manajemen Persen 79 80 82 83 83 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 - IKK: Tingkat Maturitas Layanan Publik Instansi Pemerintah Persen 40 50 60 70 80 Output: Layanan Umum Layanan 3 3 3 4 4 5.088 5.953 6.965 8.149 9.534 Output: Layanan Perkantoran Layanan 2 2 2 2 2 27.464 32.133 37.595 43.987 51.464 Output: Layanan Sarana Internal Unit 20 20 23 26 29 200 234 274 320 375 Output: Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 16 19 22 26 30 2.404 2.813 3.291 3.850 4.505 Output: Layanan Manajemen Keuangan Dokumen 2 2 2 2 2 385 450 527 617 721 Output: Layanan Manajemen SDM Layanan 0 2 2 3 3 373 421 476 537 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (2/2) : SEKRETARIAT JENDERAL 352.383 474.180 793.304 477.477 517.441 Sekretariat Jenderal SP: Terwujudnya penatakelolaan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang baik, berintegritas, bersih dan bebas KKN - IKP: Indeks Reformasi Birokrasi General dan Tematik Indeks 87,50 90,01 92,50 95,00 97,50 - IKP: Opini BPK Opini WTP WTP WTP WTP WTP - IKP : Tingkat maturitas Layanan Administrasi Pemerintah Sekretariat Jenderal/Tingkat Keterpaduan dan Kepuasan Layanan Digital Ketenagakerjaan Sekretariat Jenderal Nilai 3,95 2,68 2,68 2,88 2,88 - IKP: Nilai Kinerja Anggaran Nilai 90,0 90,5 91,0 91,5 92,0 - IKP: Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Menurun Sekretariat Jenderal Persen 0,80 0,70 0,60 0,50 0,20 Kegiatan 1 : Peningkatan Perencanaan Program dan Anggaran 29.645 66.116 81.728 5.663 5.946 Biro Perencanaan dan MK SK: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perencanaan untuk Mendukung Kinerja dan Akuntabilitas Kementerian - IKK: Nilai AKIP Pusat Nilai 70.3 70.5 71 71.5 72 - IKK: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Pusat Nilai 95 96 97 98 99 - IKK: Maturitas SPIP Pusat Nilai 3,55 3,6 3,7 3,8 3,9 4 Output: Layanan reformasi kinerja Dokumen 7 7 7 7 7 1.416 1.412 1.483 1.557 1.635 Output: Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 5 5 5 5 5 1.201 1.100 1.155 1.213 1.273 Output: Layanan Perencanaan dan Penganggaran Dokumen 3 3 3 3 3 2.519 2.624 2.755 2.893 3.038 Output: Koordinasi Manajemen Proyek LISTRAF Kegiatan 1 1 1 1 1 20.059 60.980 76.335 - - Output: Koordinasi Perencanaan Bidang Ketenagakerjaan Kegiatan 1 1 1 1 1 4.450 - - - - Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kegiatan 2 : Pembentukan, Pembaruan, dan Penyelesaian Masalah Hukum 6.379 13.230 14.324 13.665 13.984 Biro Hukum SK: Meningatnya Kualitas Penataan Perundang-undangan dan Penyelesaian Masalah Hukum Ketenagakerjaan - IKK: Indeks Reformasi Hukum Indeks 99 99 99 100 100 100 Output: Rancangan Undang-Undang Bidang Ketenagakerjaan RUU 0 1 1 0 0 - 945 945 - - Output: Rancangan Peraturan Pemerintah Bidang Ketenagakerjaan RPP 0 2 2 2 2 - 520 1.040 1.040 1.040 Output: Rancangan Peraturan Presiden Bidang Ketenagakerjaan RaPerpres 0 2 2 2 2 - 440 440 440 440 Output: Peraturan Menteri Bidang Ketenagakerjaan PerMen 20 20 20 20 20 - 2.000 2.000 2.000 2.000 Output: Peraturan Lainnya Bidang Ketenagakerjaan Peraturan 25 25 25 25 25 - 2.500 2.500 2.500 2.500 Output: Layanan Penanganan Perkara Hukum Bidang Ketenagakerjaan Perkara 25 25 25 25 25 3.000 3.150 3.325 3.475 3.650 Output : Layanan Hukum Laporan 25 25 25 25 25 3.379 3.675 4.074 4.210 4.354 Kegiatan 3 : Peningkatan Pengelolaan Organisasi, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian 12.787 14.066 15.473 17.020 18.722 Biro OSDMA SK: Meningkatnya Pengelolaan Organisasi, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian - IKK: Penataan Organisasi/ Kelembagaan Indeks 84,151 84,30 84,50 84,70 84,90 85,00 - IKK: Indeks Penerapan Sistem Merit Indeks 0,81 0,83 0,85 0,87 0,89 0,91 - IKK: Indeks BerAKHLAK Indeks 73,7 75,00 76,00 77,00 78,00 79,00 - IKK: Indeks Profesionalitas ASN Indeks 71,13 75,10 77,50 78,90 80,50 85,10 - IKK: Indeks Implementasi NSPK Indeks 91,1 91,30 91,50 91,80 92,00 92,30 - IKK: Indeks Pelayanan Publik Indeks 4 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 Output: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Dokumen 2 2 2 2 2 1.483 1.631 1.795 1.974 2.172 Output: Layanan Manajemen SDM Layanan 3 3 3 3 3 8.298 9.128 10.041 11.045 12.149 Output: Layanan Reformasi Kinerja Dokumen 3 3 3 3 3 3.006 3.307 3.637 4.001 4.401 KEGIATAN 4: Peningkatan dan Pengelolaan Hubungan Masyarakat 16.506,00 50.000 50.000 50.000 50.000 Biro Humas Meningkatnya kemudahan akses keterbukaan dan pelayanan informasi publik - IKK; Nilai Keterbukaan Publik pada Badan Publik Nilai 96,38 96,50 96,62 96,74 96,86 96,98 - IKK: Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Nilai 78,27 78,50 78,73 78,96 79,19 79,42 - IKK: Tindak Lanjut Opini dan Presepsi Publik terhadap kinerja Kementerian Persen 70% 75% 80% 85% 90% Output: Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Dokumen 64 72 72 72 72 Kegiatan 5: Peningkatan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan SK: Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset kementerian 181.631,47 200.670,10 220.737,11 242.810,83 267.091,91 Biro Keuangan - IKK: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Nilai 93,13 93,5 94,0 94,5 95,0 95,5 - IKK: Indeks Pengelolaan Aset Nilai 3,15 3,20 3,25 3,30 3,35 3,40 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 - IKK: Tindak Lanjut atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Persen 69,32% 70,55% 71,78% 73,02% 74,25% 75,48% - IKK: Tingkat Maturitas SPIP hasil Penjaminan Kualitas Sekretariat Jenderal Nilai 3,92 3,93 3,94 3,95 3,96 3,97 Output: Layanan BMN Layanan 4 4 4 4 4 1.024 1.332 1.465 1.611 1.772 Output: Layanan Manajemen Keuangan Laporan 42 42 42 42 42 4.934 5.921 6.513 7.164 7.881 Output: Layanan Manajemen SDM Orang 390 400 420 450 475 1.772 2.127 2.339 2.573 2.831 Output: Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 173.901 191.291 210.420 231.462 254.608 Kegiatan 6 : Peningkatan Pengelolaan Urusan Tata Usaha dan Pelayanan Umum 14.863 18.532 18.532 18.532 18.532 Biro Umum SK: Meningkatnya kualitas pelayanan internal - IKK: Nilai Survey Pelayanan Internal Nilai 85 86 87 88 89 - IKK: Indeks Tata Kelola Pengadaan Nilai 73 74 75 76 77 - IKK: Nilai Pengawasan Kearsipan Nilai 80,00 83,00 86,00 89,00 92,00 Output: Layanan Protokoler Layanan 1 1 1 1 1 - 2.100 2.100 2.100 2.100 Output: Layanan Umum Layanan 4 4 4 4 4 8.393 8.393 8.393 8.393 8.393 Output: Layanan Sarana Internal Unit 21 21 25 25 30 5.530 5.530 5.530 5.530 5.530 Output: Layanan Prasarana Internal Unit 8 8 8 8 8 940 940 940 940 940 Output: Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Dokumen 1 1 1 1 1 - 1.569 1.569 1.569 1.569 Kegiatan 7 : Peningkatan Pengelolaan Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri 5.237 14.092 14.518 14.126 14.415 Biro Kerja Sama SK: Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri Bidang Ketenagakerjaan - IKK: Persentase Kerja Sama Luar Negeri yang ditindaklanjuti Persen 42 46 51 56 61 - IKK: Persentase Kerja Sama Dalam Negeri yang ditindaklanjuti Persen 83 87 92 96 100 Output: Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri Bidang Ketenagakerjaan Kesepakatan 12 14 17 19 22 5.237 14.092 14.518 14.126 14.415 Kegiatan 8 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur 32.745 36.726 38.936 42.285 45.879 PPSDM SK : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Ketenagakerjaan - IKK: Persentase ASN Kementerian Ketenagakerjaan yang mengikuti pengembangan kompetensi Persen 93 92 94 96 98 100 - IKK: Persentase ASN Fungsional Ketenagakerjaan yang mengikuti pengembangan kompetensi Persen 92 92 94 96 98 100 - IKK: Jumlah SDM Ketenagakerjaan yang mengikuti pengembangan kompetensi Orang 90 100 150 200 250 300 Output: Layanan BMN Dokumen 2 3 4 5 6 20 30 40 50 60 Output: Layanan Umum Layanan 1 1 1 1 1 550 650 750 850 1.000 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Output: Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 22.084 23.188 24.347 26.051 27.875 Output: Layanan Sarana Internal Unit 4 35 40 45 50 630 701 770 856 1.000 Output: Layanan Manajemen SDM Layanan 1 1 1 1 1 433 921 957 1.021 1.102 Output: Layanan Pendidikan dan Pelatihan Orang 1.158 1.231 1.304 1.377 1.450 9.000 11.208 12.044 13.429 14.814 Output: Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 2 2 2 2 2 28 28 28 28 28 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI (2/2) : SEKRETARIAT JENDERAL Sekretariat Jenderal SP : Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja - IKP: Persentase lulusan polteknaker yang bekerja dan/atau magang Persen 75 75 75 75 75 Kegiatan 8 : Pelayanan Politeknik Ketenagakerjaan 5.910,242 7.107,394 13.411,632 16.614,337 20.736,813 Politeknik Ketenagakerja an SK 1 : Tersedianya Pelayanan Pendidikan Vokasi Bidang Ketenagakerjaan IKK: Persentase lulusan Polteknaker yang memiliki sertifikat kompetensi Persen 80 84 88 92 96 IKK: Persentase perjanjian kerja sama bidang tridarma perguruan tinggi yang diimplementasikan Persen 55 58 61 64 67 - - Output: Pendidikan Tinggi Politeknik Ketenagakerjaan Orang 420 722 840 930 990 2.977,907 1.762,372 3.283,1420 3.447,300 3.619,665 Output: Koordinasi Peningkatan Kapasitas SDM Politeknik Ketenagakerjaan Kegiatan 7 8 9 10 11 302 294 383 498 647 Output: Koordinasi Aktivitas Kemahasiswaan Politeknik Ketenagakerjaan Kegiatan 23 25 27 29 31 923 1.312 1.705,189 2.216,746 2.881,770 Output: Kerja sama lembaga pendidikan dan industri Kesepakatan 10 12 14 16 18 32,040 237,722 489,000 635,700 826,410 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (2/2) : SEKRETARIAT JENDERAL Kegiatan 8 : Dukungan Manajemen Politeknik Ketenagakerjaan SK 1: Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Politeknik Ketenagakerjaan IKK: Jumlah Layanan dukungan manajemen Politeknik Ketenagakerjaan Layanan 1 1 1 1 1 Output: Layanan Manajemen SDM Layanan 1 1 1 1 1 - 294,490 382,837 497,688 646,995 Output: Layanan BMN Layanan 1 1 1 1 1 - 21,640 28,132 36,572 47,543 Output: Layanan Umum Layanan 1 1 1 1 1 238,240 361,845 470,399 611,518 794,973 Output: Layanan Sarana Internal Unit 1 1 1 1 1 1.436,670 2.844,791 3.698,228 4.807,697 6.250,006 Output: Layanan Prasarana Internal Unit 1 1 1 1 1 - - 3.000 3.900 5.070 Output: Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 29.137,297 31.374,044 40.786,257 53.022,134 68.928,775 PROGRAM PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN (5/5) : SEKRETARIAT JENDERAL Pusat Pasar Kerja SP: Meningkatnya Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja - IKP: Jumlah Penerima Manfaat Sistem Orang 4.000 45000 51750 59513 74391 100427 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Informasi Pasar Kerja yang bekerja Kegiatan 9 : Peningkatan Pelayanan Pasar Kerja 46.678,520 53.639,899 325.644,38 6 56.759,877 62.134,472 SK: Meningkatnya Pelayanan Pasar Kerja - IKK 1: Jumlah lowongan kerja yang tersedia dalam sistem informasi pasar kerja Lowongan 100.000 1050000 1100000 1160000 1230000 1300000 IKK 2: Jumlah lamaran kerja di dalam Sistem Informasi Pasar Kerja Dokumen 2.000.000 3000000 3250000 3550000 3900000 4400000 IKK 3: Jumlah Unit layanan pasar kerja yang berfungsi Lembaga 21 21 21 64 86 86 - IKK 4: Jumlah dokumen informasi pasar kerja yang disusun Dokumen 40 40 40 40 40 40 Output: Layanan Pasar Kerja kepada pemberi kerja Badan Usaha 12.000 18.000 24.000 30.000 36.000 42.000 9.813,090 10.303,745 10.818,932 11.359,878 11.927,872 Output: Layanan Pasar Kerja kepada pencari kerja Orang 490.000 610.000 740.000 880.000 1.020.000 1.150.000 8.540 10.360 12.320 14.280 16.100 Output: Tata Kelola Layanan Ketenagakerjaan Publik melalui model kelembagaan Siap Kerja Service Unit Lembaga 21 21 21 64 86 86 6.679 8.974 276.100 2.000 2.000 Output: Data dan Informasi Pasar Kerja Dokumen 39 39 39 39 39 39 4.032 4.597 5.171 5.803 6.502 Output: Informasi Pasar Kerja Pekerjaan Hijau Dokumen 1 1 1 1 1 1 288,910 363,362 306,505 315,700 325,171 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (2/2) : SEKRETARIAT JENDERAL Kegiatan 9 : Peningkatan Pelayanan Pasar Kerja SK: Meningkatnya Dukungan Manajemen Pusat Pasar Kerja - IKK: Jumlah bulan penyelenggaraan layanan dukungan manajemen Pusat Pasar Kerja yang dilakukan Bulan 12 12 12 12 12 17.326 19.042 20.928 23.001 25.279 Output: Layanan Umum Layanan 1 1 1 1 1 1 527 580 638 701 772 Output: Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 1 13.698 15.067 16.574 18.231 20.055 Output: Layanan Sarana Internal Paket 1 1 1 1 1 1 250 275 303 333 366 Output: Layanan Prasarana Internal Paket 1 1 1 1 1 1 450 495 545 599 659 Output: Layanan Manajemen SDM Layanan 1 1 1 1 1 1 1.052 1.157 1.273 1.400 1.540 Output: Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 4 4 4 4 4 4 989 1.088 1.197 1.316 1.448 Output: Layanan Manajemen Keuangan Laporan 3 24 24 24 24 24 360 380 400 420 440 Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian Ketenagakerjaan Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 02.20 - Pekerjaan Hijau/Green Jobs 02.20.01.01 - Proporsi Tenaga Kerja Hijau (%) 2,70 - 2,73 2,76 – 2,83 2,83 – 2,93 2,89 – 3,03 2,96 – 3,14 165 6686,140 11799,500 14644,725 17702,974 165 6686,140 11799,500 14644,725 17702,974 02.20.01 - Pengembangan Ekosistem Pekerjaan Hijau/Green Jobs 02.20.01.02.01 - Jumlah Kerja Sama yang Melibatkan Asosiasi dan DUDIKA dalam Pengembangan Pekerjaan Hijau/Green Jobs (Kerja Sama) 1 1 1 1 1 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 02.20.01 - Pengembangan Ekosistem Pekerjaan Hijau/Green Jobs 02.20.01.01.01 - Jumlah Kebijakan yang Spesifik Mendukung Pekerjaan Hijau/Green Jobs (Kebijakan) 1 1 1 1 1 6.333.844 6.650.530 6.983.056 7.322.209 7.698.820 6.333.844 6.650.530 6.983.056 7.322.209 7.698.820 02.20.02 - Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Hijau 2.20.02.01.01 - Jumlah Tenaga Kerja yang Dikembangkan Kompetensi Hijaunya (orang) 300.000 500.000 700.000 900.000 1.100.000 10.841 53.680 58.560 63.440 68.320 10.841 53.680 58.560 63.440 68.320 02.20.02 - Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Hijau 02.20.02.01.02 - Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Pekerjaan Hijau/Green Jobs yang Ditetapkan (Dokumen) 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 04.07 - Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja 04.07.01.02 - Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%) 3 3 4 4 4 28.821 65.036 71.164 77.429 81.327 28.821 65.036 71.164 77.429 81.327 04.07.03 - Penguatan Pelatihan Vokasi 04.07.03.01.01 - Persentase Lulusan Pelatihan Vokasi Setahun Terakhir yang Bekerja atau Berwirausaha (%) 44 45 46 47 48 1.082.539,802 5.423.470 5.473.415 5.512.213 5.559.534 1.082.540 5.423.470 5.473.415 5.512.213 5.559.534 04.07.04 - Penguatan Produktivitas Berbasis Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif 04.07.04.01.03 - Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial (orang) 13289510 15389510 17589510 19889510 22289510 113.387 137.142 168.707 206.322 253.715 113.387 137.142 168.707 206.322 253.715 Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 06 - Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan 06.01.04 - Penyandang Disabilitas yang bekerja di Sektor Formal (orang) 10 10,4 10,85 11,4 12 1031,615 67941,126 77451,695 86315,031 95739,822 1031,615 67941,126 77451,695 86315,031 95739,822 04.07.04 - Penguatan Produktivitas Berbasis Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif 04.07.04.01.01 - Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) 62,97 63,6 64,23 64,88 65,53 228,549 2100 2205 2315,250 2413,013 228,549 2100 2205 2315,250 2413,013 06.02.02 - Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 06.02.02.01.01 - Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional (%) 14,01 17,63 21,3 25,04 29,02 2.400 3.120 4.056 5.273 6.855 2.400 3.120 4.056 5.273 6.855 06.02.02 - Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 06.02.02.01.02 - Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional (%) 54,18 56,1 58,05 60,03 62,14 1.216.245 1.339.197 1.474.772 1.624.327 1.789.376 1.216.245 1.339.197 1.474.772 1.624.327 1.789.376 04.07.04 - Penguatan Produktivitas Berbasis Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif 04.07.04.01.04 - Jumlah Perusahaan yang Menerapkan dan Mematuhi Norma Ketenagakerjaan (Perusahaan) 447352 536822 805234 1248112 1996979 283.217 333.409 410.886 508.179 630.972 283.217 333.409 410.886 508.179 630.972 04.17.02 - Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan Anak dan Perlakuan Salah Lainnya 04.17.02.01.02 - Angka pekerja anak usia 5-17 tahun (%) 1,67 1,65 1,63 1,62 1,61 1.938 2.713 3.798 5.318 7.445 1.938 2.713 3.798 5.318 7.445 04.19 - Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan 04.19.01.04 - TPAK Perempuan 56,30 - 58,80 56,40 - 59,31 56,50 - 59,84 56,60 - 60,36 56,70 - 60,89 317 3.937 5.512 7.235 9.116 317 3.937 5.512 7.235 9.116 Matriks Kerangka Regulasi No. Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian
7. 1.Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri - Tindak lanjut arahan Kantor Staf Presiden untuk melakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. - Usulan mengubah Definisi Operasional tentag Pemagangan Dalam Negeri. Ditjen. Binalavotas Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan 2025
8. 2.Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dan Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia - Simplifikasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. - Sistem kompetensi kerja nasional yang mengatur substansi SKKNI, SKK Khusus, dan SKK Internasional dapat dilakukan simpilifikasi termasuk pengaturan mekanisme cara penetapan - perlunya keterlibatan KADIN sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. - Belum adanya peraturan perundang- undangan yang mengatur terkait penyusunan peta okupasi sebagai salah satu elemen dalam Ditjen. Binalavotas Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan 2025 No. Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian penyusunan standar pada masing- masing sektor.
9. 3.Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi - Perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. - Penyesuaian dengan regulasi dan kondisi/kebutuhan pasar kerja. Ditjen. Binalavotas Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan 2025
10. 4.Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggara Pemagangan di Luar Negeri - Perlu disesuaikandengan perkembangan/kebutuhan masyarakat dan untuk mempermudah bagi penguna penyelenggaraan pemagangan di luar negeri. - Penyesuaian dengan kondisi terkini dan penyesuaian dengan PP 5 2021. Ditjen. Binalavotas Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan 2025
11. 5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan selaku Ketua Dewan Pengarah LPN tentang Tata Kerja Lembaga Produktivitas Nasional dan Jejaring Kelembagaan Produktivitas Nasional - Pelaksanaan amanat Peraturan PresidenNomor 1 Tahun 2023 tentang Lembaga Produktivitas Nasional. - Pembagian tugas dan funsi Lembaga Produktivitas Nasional dan Jejaring Kelembagaan Produktivitas Nasional yang secara efektif, efisien dan berkualitas, baik di tingkat nasional, sektoral maupun daerah. Ditjen. Binalavotas Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas 2025
12. 6.Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/IX/2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas - Sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan peningkatan produktivitas nasional serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ditjen. Binalavotas Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas 2025 No. Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian - Penyelarasan peranan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalampeningkatan produktivitas untuk mewujudkan produktivitas nasional.
13. 7.Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kerjasama Penggunaan BLK oleh Swasta perlu penyesuaian terkait optimalisasi pendayagunaan BLK dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Ditjen. Binalavotas Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi 2026
14. 8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pelatihan Jabatan Fungsional Instruktur Pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Instruktur Ditjen. Binalavotas Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan 2026
15. 9.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Instruktur Pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Instruktur Ditjen. Binalavotas Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan 2027
16. 10.Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar BLK Penyempurnaan atas standar BLK yang menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan pelatihan dan kebutuhan industri. Ditjen. Binalavotas Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi 2027
17. 11.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pengaturan Instruktur Swasta Pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Instruktur Ditjen. Binalavotas Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan 2028 No. Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian
18. 12.Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional kepada Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara yang Memperkerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Dalam rangka mendukung peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas perlu adanya stimulus berupa penghargaan yang diberikan tidak hanya kepada BUMN dan Perusahaan saja, namun juga kepada BUMD, BKK, dan orang perseorangan yang juga mendukung penciptaan kesempatan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas. Setditjen Binapenta dan PKK Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus 2025
19. 13.Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dalam rangka mendukung upaya perbaikan tata kelola penggunaan TKA sebagaimana diarahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dengan penguatan ketentuan dalam pengesahan RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara, RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan, RPTKA non DKPTKA, RPTKA Kawasan Ekonomi Khusus, RPTKA dalam pembangunan ibu kota negara, RPTKA dalam kerja sama internasional, serta penguatan ketentuan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja pendamping TKA. Setditjen Binapenta dan PKK Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing 2025
20. 14.Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Penyusunan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia Dalam rangka menindaklanjuti tugas Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 salah satunya penyusunan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia, maka diperlukan regulasi sebagai Setditjen Binapenta dan PKK Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja 2025 No. Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian pedoman dalam melakukan penyusunan KBJI sebagai pembaruan terhadap KBJI yang berlaku saat ini dan dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi jabatan yang ada di lapangan.
21. 15.Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Khusus Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 perlu adanya regulasi sebagai pedoman pelaksanaan program yang ditujukan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas, tenaga kerja lanjut usia, tenaga kerja muda rentan, dan tenaga kerja wanita rentan. Setditjen Binapenta dan PKK Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus 2026
22. 16.Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perusahaan Jasa Pengurusan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dalam rangka mendukung upaya perbaikan tata kelola penggunaan TKA sebagaimana diarahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan serta menghilangkan potensi terjadinya praktik percaloan oleh pihak ketiga dalam pengurusan perizinan penggunaan TKA. Setditjen Binapenta dan PKK Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing 2026
23. 17.Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja Dalam rangka melaksanakan amanat PP Nomor 33 Tahun 2013 terkait pengaturan lebih lenjut mengenai koordinasi perluasan kesempatan kerja, tata cara dan bentuk pelaporan perluasan kesempatan kerja, serta menggabungkan dasar-dasar pelaksanaan program yang selama ini Setditjen Binapenta dan PKK Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja 2027 No. Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian diatur melalui petunjuk teknis agar diatur dalam regulasi setingkat Peraturan Menteri.
24. 18.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Industri Padat Karya Tertentu Tahun 2025 Tindak lanjut paket insentif kebijakan di bidang perekonomian. Ditjen PHI dan Jamsos TK Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 2025
25. 19.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Industri Padat Karya Tertentu Tahun 2025 Tindak lanjut paket insentif kebijakan di bidang perekonomian. Ditjen PHI dan Jamsos TK Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 2025
26. 20.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Tindak lanjut paket insentif kebijakan di bidang perekonomian. Ditjen PHI dan Jamsos TK Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 2025 21 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Tindak lanjut Putusan MK 168/PUU- XXI/2023 Ditjen PHI dan Jamsos TK Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan 2025
27. 22.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Penyesuaian pengaturan terhadap kepesertaan, pemberian manfaat pada dugaan kecelakaan kerja dan dugaan penyakit akibat kerja, serta pelaporan dalam penyelenggaraan program Ditjen PHI dan Jamsos TK Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 2025 No. Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian
28. 23.Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan Tindak lanjut paket insentif kebijakan di bidang perekonomian. Ditjen PHI dan Jamsos TK Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 2025
29. 24.Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Tindak lanjut paket insentif kebijakan di bidang perekonomian. Ditjen PHI dan Jamsos TK Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 2025 25 Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jenis dan Bidang Pekerjaan Alih Daya Tindak lanjut Putusan MK 168/PUU- XXI/2023 Ditjen PHI dan Jamsos TK Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan 2025
30. 26.Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Kep. 232/Men/2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah Terkait kebutuhan mengenai pelaksanaan Mogok Kerja. Ditjen PHI dan Jamsos TK Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial 2025
31. 27.Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Penyesuaian dengan kondisi perkembangan human capital saat ini. Ditjen PHI dan Jamsos TK Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan 2025 No. Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
32. 28.Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Perlindungan Pekerja Platform Pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi Pelindungan bagi pengemudi angkutan barang dan orang pada perusahaan berbasis aplikasi. Ditjen PHI dan Jamsos TK Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan 2025
33. 29.Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Struktur dan Skala Upah Penyesuaian dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Ditjen PHI dan Jamsos TK Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan 2025
34. 30.Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi Penguatan legitimasi Menteri dalam pengangkatan jabatan fungsional mediator hubungan industrial dan penyesuaian tata kerja mediasi berbasis elektronik serta dalam rangka tindak lanjut putusan MK tentang Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Ditjen PHI dan Jamsos TK • Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial • Direktorat Bina Mediator Hubungan Industrial 2025
35. 31.Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Kep.16/Men/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Karena banyaknya duplikasi pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ada di kabupaten/kota. Ditjen PHI dan Jamsos TK Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial 2025 No. Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian
36. 32.Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan oleh Pemerintah Penyesuaian terhadap relaksasi Jaminan Kecelakaan Kerja. Ditjen PHI dan Jamsos TK • Sekretariat Direktorat Jenderal Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial • Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 2025
37. 33.Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Adanya kebijakan bidang ekonomi untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga perlu adanya penyesuaian Permen 10 tahun 2022 terhadap perkembangan hukum mengenai pedoman pemberian bantuan berupa subsidi gaji/upah. Ditjen PHI dan Jamsos TK • Sekretariat Direktorat Jenderal Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial • Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 2025
38. 34.Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang PKWT, Alih Daya, WKWI, dan PHK Tindak lanjut Putusan MK 168/PUU- XXI/2023 Ditjen PHI dan Jamsos TK • Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan • Direktorat Penyelesaian Perselisihan 2026 No. Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian Hubungan Industrial
39. 35.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit Adanya kebutuhan untuk pergantian anggota LKS Tripnas Ditjen PHI dan Jamsos TK Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial 2026
40. 36.Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Perbaikan tata kelola pemilihan dan penetapan anggota dewan pengawas dan anggota direksi. Ditjen PHI dan Jamsos TK Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 2026
41. 37.Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Dasar Perhitungan untuk Menentukan Perkalian Besaran Simpanan Tabungan Perumahan Rakyat bagi Pekerja di Luar Penyelenggara Negara Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat Ditjen PHI dan Jamsos TK Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 2026
42. 38.Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan Substansi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tindak lanjut Putusan MK 168/PUU- XXI/2023 Ditjen PHI dan Jamsos TK • Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan • Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan 2026 No. Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial • Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial • Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
43. 39.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Menyesuaikan rekomposisi Jaminan Kematian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Ditjen PHI dan Jamsos TK Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 2026
44. 40.Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik lndonesia Nomor Per.02/Men/I/2005 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengujian, Pemberian Dan Pencabutan Sanksi Bagi Arbiter Hubungan lndustrial Adanya perubahan tata cara rekrutmen, seleksi, dan tata kerja arbiterase secara manual maupun berbasis elektronik Ditjen PHI dan Jamsos TK Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2026 No. Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian
45. 41.Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik lndonesia Nomor: Per.10/Men/V/2005 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Konsiliator Serta Tata Kerja Konsiliasi Adanya perubahan tata cara rekrutmen, seleksi, dan tata kerja konsiliator secara manual maupun berbasis elektronik Ditjen PHI dan Jamsos TK Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2026
46. 42.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pengemudi dan Kurir Online Peningkatan pelindungan bagi pengemudi dan kurir online Ditjen PHI dan Jamsos TK Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 2027
47. 43.Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Turunan dari Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Ditjen PHI dan Jamsos TK Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 2027
48. 44.Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.06/MEN/IV/2005 mengatur tentang Pedoman Verifikasi Perlu penyesuaian validasi data keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Ditjen PHI dan Jamsos TK Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial 2027 No. Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
49. 45.Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep- 201/Men/2001 Tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial • Penyesuaian terhadap keterwakilan organisasi pengusaha dengan adanya KADIN selain APINDO • Perlunya perhitungan proporsional yang duduk dalam keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial Ditjen PHI dan Jamsos TK Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial 2027
50. 46.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Peningkatan cakupan program jaminan pensiun bagi pekerja pada skala usaha kecil dan mikro, dan pekerja bukan penerima upah Ditjen PHI dan Jamsos TK Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 2027
51. 47.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Peningkatan cakupan program jaminan hari tua kepada pekerja bukan penerima upah Ditjen PHI dan Jamsos TK Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 2027
52. 48.Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial Ditjen PHI dan Jamsos TK Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 2028
53. 49.Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun Turunan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Ditjen PHI dan Jamsos TK Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas 2028 No. Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun Kesejahteraan Pekerja
54. 50.Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua Turunan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Ditjen PHI dan Jamsos TK Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 2028
55. 51.Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua Turunan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Ditjen PHI dan Jamsos TK Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 2028
56. 52.Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Kader Norma Ketenagakerjaan Mengingat telah ditetapkannya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2022 tentang SKKNI bidang kader Norma Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 146 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SKKNI KNK, maka pelaksanaan pembentukan KNK harus berbasis Kompetensi. Ditjen. Binwasnaker dan K3 Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan 2026 No. Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian
57. 53.Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Tata Cara Layanan K3 dalam pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bahwa instansi pembina memiliki tugas untuk Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional, dan Jabatan Fungsional Penguji K3 merupakan salah satu Jabatan Fungsional di bawah Kementerian Ketenagakerjaan yang belum memiliki peraturan terkait pelaksanaan layanan K3, sehingga belum optimal dalam melaksanakan layanan K3. Ditjen. Binwasnaker dan K3 Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan 2026
58. 54.Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai regulasi eksisting merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 178 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun beberapa hal sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan yang sudah ditarik ke Pemerintah Daerah Provinsi tidak lagi berada di Kabupaten/Kota Ditjen. Binwasnaker dan K3 Setditjen. Binwasnaker dan K3 2028
59. 55.Rancangan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perlindungan K3 merupakan hak semua orang, baik Pekerja/Buruh yang dipekerjakan dalam suatu organisasi maupun bagi setiap orang yang berada dalam tempat kerja. Berbagai Isu terkait Ditjen. Binwasnaker dan K3 Setditjen. Binwasnaker dan K3 2029 No. Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian K3 yang belum tercakup dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang merupakan regulasi eksisting pada saat ini.
60. 56.Penyempurnaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro Perubahan nomenklatur Penambahan, penyempurnaan dan penguatan substansi pengaturan yang relevan dengan perkembangan zaman Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan 2025
61. 57.Penyempurnaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.17/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Mikro Perubahan nomenklatur Penambahan, penyempurnaan dan penguatan substansi pengaturan yang relevan dengan perkembangan zaman Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan 2026
62. 58.Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang SPBE/Pemerintahan Digital Regulasi eksisting berupa Keputusan Menteri Ketenagakerjaan, sehingga harus ditingkatkan menjadi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang merupakan bagian penilaian dalam indeks Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan 2026 MENTERI KETENAGAKERJAAN ttd. YASSIERLI Penanggung Jawab Paraf Tanggal Pembuat Konsep (Kepala Biro Perencanaan & MK) Penanggung Jawab Aspek Hukum (Kepala Biro Hukum) Pengendali Administrasi (Sekretaris Jenderal)

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…