DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Struktur dan Skala Upah; MENTERl KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURANMENTERl KETENAGAKERJAAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG STRUKTUR DAN SKALA UPAH MENTERIKETENAGAKERJAAN I SALINAN I Mengingat Menimbang

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Struktur Upah adalah susunan tingkat upab dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sarnpai dengan yang terendah.
2.Skala Upah adalah kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatan.
3.Struktur dan Skala Upah adalah susunan tingkat upah dad yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah yang memuat kisaran nilai nominal upah dan yang MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN TENTANG STRUKTURDAN SKALAUPAH.
3.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tabun 2015 ten tang Pengupaban [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 237, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
4.Peraturan Presiden Nomor 18 Tabun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 19);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tabun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pernerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kernenterian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Menetapkan terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golonganjabatan.
4.Golongan Jabatan adalah pengeJompokan jabatan berdasarkan niJaiatau bobot jabatan.
5.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusabaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang sccara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukurn yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 6.Perusahaan adalah:
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, rnilik persekutuan, atau milik badan hukurn, baik milik swasta maupun milik negara yang mernperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upab atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 7.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. ditetapkan berdasarkanyang besarannya kesepakatan.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 3

(I) Upah yang tercantum dalam Struktur dan Skala Upah merupakan upah pokok.

(2)Upah pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan Pasal 2
(1)Struktur dan Skala Upah wajib disusun oleh Pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.
(2)Golongan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) merupakan banyaknya Golongan Jabatan.
(3)Jabatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) merupakan sekelompok rugas dan pekerjaan dalam organisasi Perusahaan.
(4)Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Iamanya pengalaman melaksanakan pekerjaan tertentu yang dinyatakan dalam satuan tahun yang dipersyaratkan dalam suaru jabatan.
(5)Pendidikan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pengetahuan yang diperoleh dari jcnjang pendidikan formal sesuai dengan sistem pendidikan nasional yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan.
(6)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan kerja yang mcncakup aspek pcngctahuan, keterarnpilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dipersyaratkan dalam suarujabatan.

BAB II

PENYUSUNANDAN PEMBERLAKUAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH ·4·

Pasal 7

(1)Struktur dan Skala Upah berlaku bagi setiap Pekerja/Buruh yang mempuoyai hubungan kerja dengan Pengusaha di Pcrusahaan yang bersangkutan.
(2)Struktur dan Skala Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk penetapan upah berdasarkan satuan waktu.

Pasal 6

Dalam rnenyusun Struktur dan Skala Upah, Pengusaha dapat mengunakan contoh penyusunan Struktur dan Skala Upab tercanturn dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri III I atau menggunakan metode lain.

Pasal 5

Struktur dan Skala Upah ditetapkan oleh pimpinan Perusahaan dalarn bcntuk surat kcputusan.

Pasal 4

(1)Penyusunan Struktur dan Skala Upah dapat menggunakan tahapan:
1. a.analisa jabatan;
2. b.evaluasi jabatan; dan
3. c.penentuan Struktur dan Skala Upah.
(2)Analisa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf arncrupakan proses mcmperolch dan mengolah data jabatan menjadi informasi jabatan yang diruangkan dalam bentuk uraian jabatan.
(3)Evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses menilai, membandingkan, dan rnemeringkatjabatan.
(4)Penentuan Struktur dan Skala Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pengusaha berdasarkan kemampuan Perusahaan dan harus memperhatikan upah minimum yang berlaku. ·5· kepada pejabat yang berwenang pada kcmentcrian atau dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
(3)Setelah dokumen Stukrur dan Skala Upah diperlihatkan, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengembalikan dokumen Struktur dan Skala Upah kepada pihak Perusahaan pada saar itu juga. sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilampirkan diperlihatkan
(2)perusahaan; atau
1. b.pendaftaran, perpanjangan dan pembaruan perjanjian kerja bersama. Struktur dan Skala Upah yang peraturanpembaruandana. pengesahan Pasal 9
(1)Struktur dan Skala Upah yang ditetapkan harus dilampirkan oleh Perusahaan pada saat mengajukan permohonan:

Pasal 8

(1)Struktur dan Skala Upah wajib diberitahukan kepada seluruh Pekerja/Buruh oleh Pengusaha.
(2)Pemberitahuan Struktur dan Skala Upah kepada seluruh Pekcrja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan secara perorangan.
(3)Struktur dan Skala Upah yang diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya Struktur dan Skala Upah pada Golongan Jabatan sesuai dengan jabatan Pekerja/Buruh yang bersangkutan.

BAB III

PEMBERITAHUAN DAN PENINJAUAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH

Pasal 12

(1)Pengusaha yang tidak menyusun Struktur dan Skala Upah serta tidak memberitahukan kepada seluruh Pekerja/ Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dikenai sanksi administratif. BABV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan.

Pasal 10

(1)Struktur dan Skala Upah dapat ditinjau oleh Pengusaha.
(2)Hasil peninjauan Strukrur dan Skala Upah diberitahukan kepada Pekerja/Buruh yang Golongan Jabatannya mengalami perubahan. pada kementerian atau dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan sebagai bukti telah dilakukan penyusunan Struktur dan Skala Upah. surat pernyataan telah dan Skala Upah di Perusahaan melampirkan ditetapkannya Struktur Perusahaan.
(5)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)didokumentasikan oleh pejabat yang berwenang
(4)Selain melampirkan Struktur dan Skala Upah sebagairnana dimaksud pada ayat (1), pimpinan ·7·

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transrnigrasi Nomor KEP.49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2)Struktur dan Skala Upah yang relah disusun sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku.
(3)Pengusaha yang telah menyusun Struktur dan Skala Upah dan belum melaksanakan kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib melaksanakan pemberitahuan paling lambat tanggal 23 Oktober 2017. mulai101Menteri

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Struktur Upah adalah susunan tingkat upab dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sarnpai dengan yang terendah.
2.Skala Upah adalah kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatan.
3.Struktur dan Skala Upah adalah susunan tingkat upah dad yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah yang memuat kisaran nilai nominal upah dan yang MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN TENTANG STRUKTURDAN SKALAUPAH.
3.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tabun 2015 ten tang Pengupaban [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 237, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
4.Peraturan Presiden Nomor 18 Tabun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 19);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tabun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pernerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kernenterian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Menetapkan terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golonganjabatan.
4.Golongan Jabatan adalah pengeJompokan jabatan berdasarkan niJaiatau bobot jabatan.
5.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusabaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang sccara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukurn yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 6.Perusahaan adalah:
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, rnilik persekutuan, atau milik badan hukurn, baik milik swasta maupun milik negara yang mernperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upab atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 7.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. ditetapkan berdasarkanyang besarannya kesepakatan.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 3

(I) Upah yang tercantum dalam Struktur dan Skala Upah merupakan upah pokok.

(2)Upah pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan Pasal 2
(1)Struktur dan Skala Upah wajib disusun oleh Pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.
(2)Golongan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) merupakan banyaknya Golongan Jabatan.
(3)Jabatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) merupakan sekelompok rugas dan pekerjaan dalam organisasi Perusahaan.
(4)Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Iamanya pengalaman melaksanakan pekerjaan tertentu yang dinyatakan dalam satuan tahun yang dipersyaratkan dalam suaru jabatan.
(5)Pendidikan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pengetahuan yang diperoleh dari jcnjang pendidikan formal sesuai dengan sistem pendidikan nasional yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan.
(6)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan kerja yang mcncakup aspek pcngctahuan, keterarnpilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dipersyaratkan dalam suarujabatan.

BAB II

PENYUSUNANDAN PEMBERLAKUAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH ·4·

Pasal 7

(1)Struktur dan Skala Upah berlaku bagi setiap Pekerja/Buruh yang mempuoyai hubungan kerja dengan Pengusaha di Pcrusahaan yang bersangkutan.
(2)Struktur dan Skala Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk penetapan upah berdasarkan satuan waktu.

Pasal 6

Pasal 5

Struktur dan Skala Upah ditetapkan oleh pimpinan Perusahaan dalarn bcntuk surat kcputusan.

Pasal 4

(1)Penyusunan Struktur dan Skala Upah dapat menggunakan tahapan:
1. a.analisa jabatan;
2. b.evaluasi jabatan; dan
3. c.penentuan Struktur dan Skala Upah.
(2)Analisa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf arncrupakan proses mcmperolch dan mengolah data jabatan menjadi informasi jabatan yang diruangkan dalam bentuk uraian jabatan.
(3)Evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses menilai, membandingkan, dan rnemeringkatjabatan.
(4)Penentuan Struktur dan Skala Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pengusaha berdasarkan kemampuan Perusahaan dan harus memperhatikan upah minimum yang berlaku. ·5· kepada pejabat yang berwenang pada kcmentcrian atau dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
(3)Setelah dokumen Stukrur dan Skala Upah diperlihatkan, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengembalikan dokumen Struktur dan Skala Upah kepada pihak Perusahaan pada saar itu juga. sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilampirkan diperlihatkan
(2)perusahaan; atau
1. b.pendaftaran, perpanjangan dan pembaruan perjanjian kerja bersama. Struktur dan Skala Upah yang peraturanpembaruandana. pengesahan Pasal 9
(1)Struktur dan Skala Upah yang ditetapkan harus dilampirkan oleh Perusahaan pada saat mengajukan permohonan:

Pasal 8

(1)Struktur dan Skala Upah wajib diberitahukan kepada seluruh Pekerja/Buruh oleh Pengusaha.
(2)Pemberitahuan Struktur dan Skala Upah kepada seluruh Pekcrja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan secara perorangan.
(3)Struktur dan Skala Upah yang diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya Struktur dan Skala Upah pada Golongan Jabatan sesuai dengan jabatan Pekerja/Buruh yang bersangkutan.

BAB III

PEMBERITAHUAN DAN PENINJAUAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH

Pasal 12

(1)Pengusaha yang tidak menyusun Struktur dan Skala Upah serta tidak memberitahukan kepada seluruh Pekerja/ Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dikenai sanksi administratif. BABV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan.

Pasal 10

(1)Struktur dan Skala Upah dapat ditinjau oleh Pengusaha.
(2)Hasil peninjauan Strukrur dan Skala Upah diberitahukan kepada Pekerja/Buruh yang Golongan Jabatannya mengalami perubahan. pada kementerian atau dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan sebagai bukti telah dilakukan penyusunan Struktur dan Skala Upah. surat pernyataan telah dan Skala Upah di Perusahaan melampirkan ditetapkannya Struktur Perusahaan.
(5)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)didokumentasikan oleh pejabat yang berwenang
(4)Selain melampirkan Struktur dan Skala Upah sebagairnana dimaksud pada ayat (1), pimpinan ·7·

Pasal 14

(2)Struktur dan Skala Upah yang relah disusun sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku.
(3)Pengusaha yang telah menyusun Struktur dan Skala Upah dan belum melaksanakan kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib melaksanakan pemberitahuan paling lambat tanggal 23 Oktober 2017. mulai101Menteri