DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ten tang Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2019; MENTERIKETENAGAKERJAANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR 1 TAHUN2019 TENTANG PELAKSANAANDEKONSENTRASIKEMENTERIANKETENAGAKERJAAN TAHUNANGGARAN2019 MENTERIKETENAGAKERJAAN Pasa11 Dalam Peraturan Menteri ini yang dirnaksud dengan:

1.Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan/ atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. BABI KETENTUANUMUM KETENAGAKERJAANTAHUNANGGARAN2019. DEKONSENTRASI KEMENTERIANPELAKSANAAN MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 411);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 750); Menetapkan Pasa14 Program, kegiatan, dan Dana Dekonsentrasi tahun anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini. Pasa13 Pelaksanaan Dekonsentrasi tahun anggaran 2019 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 2

Menteri melimpahkan dan menugaskan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Dana Dekonsentrasi bidang ketenagakerjaan.

2.Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di provmsl.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 8

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang memperoleh Dana Dekonsentrasi wajib membuat:

a.surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan program dan kegiatan;
b.surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
c.surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara dan mengelola barang dan jasa yang dihibahkan dari hasil penyelenggaraan kegiatan Dekonsentrasi. pemerintahan daerah;
b.penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan Dekonsentrasi; dan
c.koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan keten tuan peraturan perundang- undangan. urusana. sinkronisasi dengan penyelenggaraan

Pasal 7

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dekonsentrasi melakukan: Pasa16 Pengelolaan daftar isian pelaksanaan anggaran Dana Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 5

Alokasi dana pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sesuai dengan unit kerja Eselon I per provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Peraturan Menteriini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Pasal 12

Kepala Dinas Provinsi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi kepada Menteri dengan tembusan Pimpinan Unit Eselon I terkait. Pasalll Kepala Dinas Provinsi wajib menyelenggarakan sistem akun tan si instansi yang berlaku pada Pemerintah Pusat dan melaksanakan fungsi terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan Dekonsentrasi merupakan barang milik negara dan harus ditatausahakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dekonsentrasi berpedoman pada norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri. IMAN, SH P. 19600324 198903 1 001 ••4~ SALINANSESUAIDENGANASLINYA BERITANEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN 2019 NOMOR 1 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTURJENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIANHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2019 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri iru dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

2.Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja (PPTK) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja yang efektif, cepat, dan akurat dengan anggaran sebesar Rp13.280.350.000,00 (tiga belas miliar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) meliputi kegiatan:
1.Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas (PKTKP),bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing y'ang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan wirausaha baru dengan anggaran sebesar Rp183.601.159.000,00 (seratus delapan puluh tiga miliar enam ratus satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) meliputi kegiatan:

a.dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas;
b.peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan;
c.pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri;
d.pengembangan dan peningkatan produktivitas;
e.pengembangan standardisasi kompetensi kerja dan program pelatihan kerja. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2018, yang telah ditetapkan menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Dekonsentrasi merupakan hasil penelaahan dan penetapan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. PROGRAMDANKEGIATANDANADEKONSENTRASI LAMPIRANI PERATURANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR1 TAHUN2019 TENTANG PELAKSANAANDEKONSENTRASIKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANTAHUNANGGARAN2019
1. 4.Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (PTK dan PSPK), bertujuan untuk menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (independent), tidak memihak (fair treatment), profesional dan seragam di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar Rp29.909.311.000,OO (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) melalui kegiatan:
a.peningkatan kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaan;
b.peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak;
c.peningkatan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja; dan
1. 3.Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan PJSTK), bertujuan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan hubungan industrial dengan anggaran sebesar Rp36.275.534.000,OO(tiga puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) meliputi kegiatan:
a.pengelolaan kelembagaan dan kerja sarna hubungan industrial;
b.peningkatan penerapan pengupahan;
c.peningkatan jaminan sosial tenaga kerja;
d.konsolidasi pelaksanaan peningkatan intensitas pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial;
e.pengelolaan persyaratan kerja, kesejahteraan, dan analisis diskriminasi; dan
f.dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
a.dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
b.peningkatan dan Pengembangan Pasar Kerja. NI~ 9600324 198903 1 001 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN
d.dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM BlNAPENTA & BlNWASNAKER BINALATTAS PHI & JSTK TOTAL NO. SATUAN KERJA PPK &K3 PKTKP PPTK PHI & PJSTK PTK & PSPK (RpOOO) (RpOOO) (RpOOO) (RpOOO) (RpOOO) DKI 1 DINAS NAKERTRANS PROVo 3.267.089 2.670.430 509.184 6.446.703 JAKARTA 2 DINAS NAKERTRANS PROVo JABAR 8.273.728 1.144.000 3.030.262 2.571.763 13.875.753 3 DINAS NAKERTRANSDUK PROVo JATENG 13.662.526 1.700.750 1.177.084 2.690.525 17.530.135 4 DlNAS NAKERTRANS PROVo O.l.Y. 9.326.870 477.890 1.462.634 551.826 11.341.330 5 OINAS NAKERTRANSDUK PROVo JAWATIMUR 13.685.148 1.292.690 2.236.430 1.831.997 17.753.575 ALOKASI ANGGARAN PER SATUAN KERJA DANA DEKONSENTRASI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2019 DlREKTORAT JENDERAL/PROGRAM BTNAPENTA & BINWASNAKER BINALATIAS PHI & JSTK TOTAL NO. SATUAN KERJA PPK &K3 PKTKP PPTK PHI & PJSTK PTK & PSPK (RpOOO) (RpOOO) (RpOOO) (RpOOO) (RpOOO) 6 DlNAS NAKERMOBDUK PROVo ACEH 3.548.059 196.110 501.126 947.047 4.996.232 7 DINAS NAKERTRANS PROVo SUMUT 6.659.470 703.590 800.660 1.298.909 8.759.039 8 DINAS NAKERTRANS PROVo SUMBAR 8.103.899 431.311,5 931.648 1.230.570 10.266.117 9 DINAS NAKERTRANSDUK PROVo RJ A U 5.883.955 351.140 1.147.670 728.723 7.760.348 10 DINAS SOSNAKERTRANS PROVo JAMBI 4.750.877 347.960 866.982 926.516 6.544.375 11 DINAS NAKERTRANS PROVo SUMSEL 7.135.807 424.810 886.810 855.149 8.877.766 12 DINAS NAKERTRANS PROVo LAMPUNG 6.418.362 269.920 699.684 995.658 8.113.704 13 DINAS NAKERTRANS PROVo KALBAR 4.061.073 346.990 854.260 551.826 5.467.159 14 DlNAS NAKERTRANS PROVo KALTENG 4.849.066 291.690 747.632 551.826 6.148.524 15 DINAS NAKERTRANS PROVo KALSEL 4.778.847 471.360 457.164 551.826 5.787.837 16 DINAS NAKERTRANS PROVo KALTIM 7.009.446 346.790 1.323.922 581.676 8.915.044 17 DINAS NAKERTRANS PROVo SULUT 4.118.245 125.740 716.196 551.826 5.386.267 18 DINAS NAKERTRANS PROVo SULTENG 5.058.858 361.054,5 465.076 685.122 6.209.056 19 DINAS NAKERTRANS PROVo SULSEL 8.417.777 499.610 1.458.708 1.408.731 11.285.216 20 D1NAS NAKERTRANS PROVo SULTERA 2.782.059 206.990 766.726 551.826 4.100.611 21 D1NAS NAKERTRANS PROVo MALUKU 2.195.219 217.258 899.634 761.070 3.855.923 22 DINAS NAKERTRANSDUK PROVo BALI 5.761.733 358.990 1.540.564 747.709 8.050.006 23 D1NAS NAKERTRANS PROVo NTB 8.573.461 429.270 1.266.454 843.833 10.683.748 24 DINAS NAKERTRANS PROVo NIT 4.133.293 351.563 539.394 551.826 5.224.513 DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM BlNAPENTA& BINWASNAKER BINALATTAS PHl & JSTK TOTAL NO. SATUAN KERJA PPK &K3 PKTKP PPTK PHI & PJSTK PTK & PSPK (RpOOO) (RpOOO) (RpOOO) (RpOOO) (RpOOO) 25 DrNAS NAKERDUK PROVo PAPUA 4.002.940 226.155 672.450 551.826 5.227.216 26 DINAS NAKERTRANS PROVo BENGKULU 7.322.786 119.970 864.864 551.826 8.739.476 MALUKU 27 DINAS NAKERTRANS PROVo 1.490.879 216.260 703.232 551.826 2.745.937 UTARA 28 DINAS NAKERTRANS PROVo BANTEN 3.648.828 197.810 2.684.650 1.219.652 7.553.130 29 DlNAS NAKERTRANS PROVo KEP. BABEL 4.393.063 114.848 885.538 798.087 6.076.688 30 DINAS NAKERTRANS PROVo GORONTALO 2.940.677 269.750 424.438 551.826 3.916.941 31 DINAS NAKERTRANS PROVo KEP. RIAU 2.035.773 195.410 1.093.752 551.826 3.681.351 PAPUA 32 DINAS DUKNAKERTRANS PROVo 2.148.585 209.790 823.964 551.826 3.524.375 BARAT SALINAN SESUAI DENGAN ASLINY A M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM BINAPENTA& BINW ASNAKER BINALATTAS PHI & JSTK TOTAL NO. SATUAN KERJA PPK &K3 PKTKP PPTK PHI & PJSTK PTK & PSPK (RpOOO) (RpOOO) (RpOOO) (RpOOO) (RpOOO) 33 DlNAS NAKERTRANS PROVo SULBAR 1.580.851 272.510 675.496 551.826 2.808.173 34 DINAS NAKERTRANS PROVo KALTARA 1.581.910 110.370 0 551.826 2.133.736 JUMLAH ANGGARAN Rp.183.601.159 Rp. 13.280.350 Rp. 36.275.534 Rp. 29.909.311 Rp. 263.066.354

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan/ atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. BABI KETENTUANUMUM KETENAGAKERJAANTAHUNANGGARAN2019. DEKONSENTRASI KEMENTERIANPELAKSANAAN MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 411);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 750); Menetapkan Pasa14 Program, kegiatan, dan Dana Dekonsentrasi tahun anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini. Pasa13 Pelaksanaan Dekonsentrasi tahun anggaran 2019 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 2

Menteri melimpahkan dan menugaskan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Dana Dekonsentrasi bidang ketenagakerjaan.

2.Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di provmsl.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 8

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang memperoleh Dana Dekonsentrasi wajib membuat:

a.surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan program dan kegiatan;
b.surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
c.surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara dan mengelola barang dan jasa yang dihibahkan dari hasil penyelenggaraan kegiatan Dekonsentrasi. pemerintahan daerah;
b.penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan Dekonsentrasi; dan
c.koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan keten tuan peraturan perundang- undangan. urusana. sinkronisasi dengan penyelenggaraan

Pasal 7

Pasal 5

Pasal 13

Peraturan Menteriini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Pasal 12

Pasal 10

Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan Dekonsentrasi merupakan barang milik negara dan harus ditatausahakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

2.Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja (PPTK) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja yang efektif, cepat, dan akurat dengan anggaran sebesar Rp13.280.350.000,00 (tiga belas miliar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) meliputi kegiatan:
1.Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas (PKTKP),bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing y'ang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan wirausaha baru dengan anggaran sebesar Rp183.601.159.000,00 (seratus delapan puluh tiga miliar enam ratus satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) meliputi kegiatan:

a.dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas;
b.peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan;
c.pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri;
d.pengembangan dan peningkatan produktivitas;
e.pengembangan standardisasi kompetensi kerja dan program pelatihan kerja. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2018, yang telah ditetapkan menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Dekonsentrasi merupakan hasil penelaahan dan penetapan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. PROGRAMDANKEGIATANDANADEKONSENTRASI LAMPIRANI PERATURANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR1 TAHUN2019 TENTANG PELAKSANAANDEKONSENTRASIKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANTAHUNANGGARAN2019
1. 4.Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (PTK dan PSPK), bertujuan untuk menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (independent), tidak memihak (fair treatment), profesional dan seragam di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar Rp29.909.311.000,OO (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) melalui kegiatan:
a.peningkatan kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaan;
b.peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak;
c.peningkatan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja; dan
1. 3.Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan PJSTK), bertujuan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan hubungan industrial dengan anggaran sebesar Rp36.275.534.000,OO(tiga puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) meliputi kegiatan:
a.pengelolaan kelembagaan dan kerja sarna hubungan industrial;
b.peningkatan penerapan pengupahan;
c.peningkatan jaminan sosial tenaga kerja;
d.konsolidasi pelaksanaan peningkatan intensitas pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial;
e.pengelolaan persyaratan kerja, kesejahteraan, dan analisis diskriminasi; dan
f.dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
a.dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
b.peningkatan dan Pengembangan Pasar Kerja. NI~ 9600324 198903 1 001 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN
d.dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM BlNAPENTA & BlNWASNAKER BINALATTAS PHI & JSTK TOTAL NO. SATUAN KERJA PPK &K3 PKTKP PPTK PHI & PJSTK PTK & PSPK (RpOOO) (RpOOO) (RpOOO) (RpOOO) (RpOOO) DKI 1 DINAS NAKERTRANS PROVo 3.267.089 2.670.430 509.184 6.446.703 JAKARTA 2 DINAS NAKERTRANS PROVo JABAR 8.273.728 1.144.000 3.030.262 2.571.763 13.875.753 3 DINAS NAKERTRANSDUK PROVo JATENG 13.662.526 1.700.750 1.177.084 2.690.525 17.530.135 4 DlNAS NAKERTRANS PROVo O.l.Y. 9.326.870 477.890 1.462.634 551.826 11.341.330 5 OINAS NAKERTRANSDUK PROVo JAWATIMUR 13.685.148 1.292.690 2.236.430 1.831.997 17.753.575 ALOKASI ANGGARAN PER SATUAN KERJA DANA DEKONSENTRASI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2019 DlREKTORAT JENDERAL/PROGRAM BTNAPENTA & BINWASNAKER BINALATIAS PHI & JSTK TOTAL NO. SATUAN KERJA PPK &K3 PKTKP PPTK PHI & PJSTK PTK & PSPK (RpOOO) (RpOOO) (RpOOO) (RpOOO) (RpOOO) 6 DlNAS NAKERMOBDUK PROVo ACEH 3.548.059 196.110 501.126 947.047 4.996.232 7 DINAS NAKERTRANS PROVo SUMUT 6.659.470 703.590 800.660 1.298.909 8.759.039 8 DINAS NAKERTRANS PROVo SUMBAR 8.103.899 431.311,5 931.648 1.230.570 10.266.117 9 DINAS NAKERTRANSDUK PROVo RJ A U 5.883.955 351.140 1.147.670 728.723 7.760.348 10 DINAS SOSNAKERTRANS PROVo JAMBI 4.750.877 347.960 866.982 926.516 6.544.375 11 DINAS NAKERTRANS PROVo SUMSEL 7.135.807 424.810 886.810 855.149 8.877.766 12 DINAS NAKERTRANS PROVo LAMPUNG 6.418.362 269.920 699.684 995.658 8.113.704 13 DINAS NAKERTRANS PROVo KALBAR 4.061.073 346.990 854.260 551.826 5.467.159 14 DlNAS NAKERTRANS PROVo KALTENG 4.849.066 291.690 747.632 551.826 6.148.524 15 DINAS NAKERTRANS PROVo KALSEL 4.778.847 471.360 457.164 551.826 5.787.837 16 DINAS NAKERTRANS PROVo KALTIM 7.009.446 346.790 1.323.922 581.676 8.915.044 17 DINAS NAKERTRANS PROVo SULUT 4.118.245 125.740 716.196 551.826 5.386.267 18 DINAS NAKERTRANS PROVo SULTENG 5.058.858 361.054,5 465.076 685.122 6.209.056 19 DINAS NAKERTRANS PROVo SULSEL 8.417.777 499.610 1.458.708 1.408.731 11.285.216 20 D1NAS NAKERTRANS PROVo SULTERA 2.782.059 206.990 766.726 551.826 4.100.611 21 D1NAS NAKERTRANS PROVo MALUKU 2.195.219 217.258 899.634 761.070 3.855.923 22 DINAS NAKERTRANSDUK PROVo BALI 5.761.733 358.990 1.540.564 747.709 8.050.006 23 D1NAS NAKERTRANS PROVo NTB 8.573.461 429.270 1.266.454 843.833 10.683.748 24 DINAS NAKERTRANS PROVo NIT 4.133.293 351.563 539.394 551.826 5.224.513 DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM BlNAPENTA& BINWASNAKER BINALATTAS PHl & JSTK TOTAL NO. SATUAN KERJA PPK &K3 PKTKP PPTK PHI & PJSTK PTK & PSPK (RpOOO) (RpOOO) (RpOOO) (RpOOO) (RpOOO) 25 DrNAS NAKERDUK PROVo PAPUA 4.002.940 226.155 672.450 551.826 5.227.216 26 DINAS NAKERTRANS PROVo BENGKULU 7.322.786 119.970 864.864 551.826 8.739.476 MALUKU 27 DINAS NAKERTRANS PROVo 1.490.879 216.260 703.232 551.826 2.745.937 UTARA 28 DINAS NAKERTRANS PROVo BANTEN 3.648.828 197.810 2.684.650 1.219.652 7.553.130 29 DlNAS NAKERTRANS PROVo KEP. BABEL 4.393.063 114.848 885.538 798.087 6.076.688 30 DINAS NAKERTRANS PROVo GORONTALO 2.940.677 269.750 424.438 551.826 3.916.941 31 DINAS NAKERTRANS PROVo KEP. RIAU 2.035.773 195.410 1.093.752 551.826 3.681.351 PAPUA 32 DINAS DUKNAKERTRANS PROVo 2.148.585 209.790 823.964 551.826 3.524.375 BARAT SALINAN SESUAI DENGAN ASLINY A M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM BINAPENTA& BINW ASNAKER BINALATTAS PHI & JSTK TOTAL NO. SATUAN KERJA PPK &K3 PKTKP PPTK PHI & PJSTK PTK & PSPK (RpOOO) (RpOOO) (RpOOO) (RpOOO) (RpOOO) 33 DlNAS NAKERTRANS PROVo SULBAR 1.580.851 272.510 675.496 551.826 2.808.173 34 DINAS NAKERTRANS PROVo KALTARA 1.581.910 110.370 0 551.826 2.133.736 JUMLAH ANGGARAN Rp.183.601.159 Rp. 13.280.350 Rp. 36.275.534 Rp. 29.909.311 Rp. 263.066.354