DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 Januari 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan; Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58,Tambahan LembaranNegaraRepubhk

8.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
9.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2015Nomor19);
10.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan PeraturanPresidenSerta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (BeritaNegara RepublikIndonesia Tahun 2015Nomor 411):
11.Peraturan Menteri KetenagakerjaanNomor13 Tahun 2015tentang Organisasi dan TataKerjaKementerian Ketenagakerjaan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri KetenagakerjaanNomor12Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri KetenagakerjaanNomor13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Ketenagakerjaan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 870);
12.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 1753); MEMUTUSKAN: :peraturanMENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN. IndonesiaNomor 5679); PasalI Indonesia Tahun2016Nomor1753),diubahsebagai berikut;
1.DiantaraPasal9 danPasal10disisipkan 2(dua) pasalyakni Pasal9Adan Pasal93sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 9A

(1)Tahapan preventifedukatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1)huruf a meliputi tindakan Pembinaan terhadap Norma Ketenagakerjaanuntukmencegahterjadinya pelanggaranNormaKetenagakerjaan.
(2)Tahapan represif nonyustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1)huruf b meliputi upaya paksadiluarlembaga pengadilan terhadap NormaKetenagakerjaan yang tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Ketenagakerjaan.
(3)Tahapan represif yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1)huruf c meliputi upaya paksamelalui lembaga pengadilan terhadap NormaKetenagakerjaan yang tidak dipenuhi setelah dilakukan tindakan represif non yustisial.

Pasal 9B

(1}Pada pelanggaran Norma Ketenagakerjaan tertentu, tindakan represif yustisial dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui tahapan pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2)Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi. BeberapaketentuandalamPeraturanMenteri KetenagakerjaanNomor33Tahun 2016tentangTata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan(Berita NegaraRepublik a.kecelakaan kerjayangmengakibatkan korbanmeninggaldunia, cacat sebagian, ataucacattotal tetap; b.pelanggaranNormaKetenagakerjaanyang menyebabkan korban meninggaldunia; c.pelanggaran norma pekerjaanak yaitu mempekerjakananak tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d.pelanggaran norma penggunaanTenaga Kerja Asingberupa tidak adaizin; e.pelanggaranNormaKetenagakerjaan lainnya selain sebagaimana dimaksuddalamhuruf a sampai denganhuruf dsecaraberulang, atau f.melakukan perbuatan pelanggaran di bidang Ketenagakerjaan yang menjadiperhatian masyarakatluas.
(3)Selamatindakan represif yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat(1),Pengawas Ketenagakerjaan harusmemerintahkan Pengusaha/Pengurus untuk;
1. a.memastikan dipenuhinya hak pekerja, b.menghentikan pekerja anak dan/atau memindahkan pekerja anak pada pekerjaan yang layaksesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau c.mengeluarkan TenagaKerja Asingdari lokasi kerja dan membayardana kompensasi serta kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pengawas Ketenagakerjaan memberikan rekomendasi untuk dilakukan tindakan keimigrasian.
  1. 2.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 10

(1} Pengawas Ketenagakerjaan berwenang:

a.memasuki Perusahaan atau Tempat Kerja atau tempat-tempat yang diduga dilakukannya pekerjaan; dan
b.melakukan pemanggilan kepada Pengusaha atau pihak lain untuk mendapatkan keterangan yang diduga melakukan pelanggaran norma ketenagakerjaan,

(2)Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia.

3.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la) sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Dalam melakukan Pemeriksaan, apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak Pekerja/Buruh, Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan. (la) Kekurangan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kekurangan pembayaran upah minimum;
2. b.kekurangan pembayaran upah lembur; dan
3. c.perhitungan besarnya manfaat jaminan kecelakaan kerja jika terdapat perbedaan pendapat para pihak atau pekerja belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
(2)Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan daerah.
(3)Dalam hal para pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta penghitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(4)Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk merupakan putusan fmal dan wajib dilaksanakan.
(5)Perhitungan dan penetapan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Dari laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, jika terdapat temuan dugaan pelanggaran, Pengawas Ketenagakerjaan wajib membuat Nota Pemeriksaan.
(2)Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Nota Pemeriksaan I; dan
2. b.Nota Pemeriksaan II.
(3)Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan Pemeriksaan Nota dan diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan.
(4)Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.tanggal pemeriksaan;
2. b.temuan pemeriksaan;
3. c.ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur;
4. d.perintah untuk memperbaiki ketidakpatuhan;
5. e.jangka waktu pelaksanaan Nota Pemeriksaan;
6. f.tempat dan tanggal pembuatan Nota Pemeriksaan; dan
7. g.tanda tangan Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan Pemeriksaan dan diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan.
(5)Jangka waktu pelaksanaan Nota Pemeriksaan I diberikan batas waktu yang patut dan wajar paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Nota Pemeriksaan I diterima.
(6)Nota Pemeriksaan I dibuat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak Pemeriksaan selesai dilakukan.
(7)Nota Pemeriksaan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

5.Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

(1)Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) disampaikan kepada Pengusaha/Pengurus dan dilakukan pemantauan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
(2)Pemantauan Nota Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan Pengusaha/Pengurus telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Nota Pemeriksaan.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 38

(1)Pengujian norma kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), meliputi:
1. a.Pengujian pertama;
2. b.Pengujian berkala;
3. c.Pengujian khusus; dan/atau
4. d.Pengujian ulang.
(2)Pengujian norma kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis norma kerja dan/atau Pengawas Ketenagakerjaan sesuai jenjang jabatannya.
(3)Hasil Pengujian norma kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam pemenuhan hak Pekerja/Buruh.
(4)Pengujian norma kerja dilakukan melalui tahapan:
1. a.Pemeriksaan dokumen;
2. b.Pemeriksaan visual;
3. c.permintaan pertimbangan medis dan/atau rekomendasi dokter penasehat dalam hal khusus kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan penentuan cacat total tetap;
4. d.perhitungan dan analisa; dan
5. e.pembuatan laporan hasil pengujian.
(5)Berdasarkan hasil Pengujian, Pengawas Ketenagakerjaan dapat menerbitkan rekomendasi, penetapan dan/atau perintah pemenuhan hak- hak Pekerja/Buruh.

7.Ketentuan ayat (5) Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1)Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis wajib menuangkan hasil Pengujian norma K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dalam Surat Keterangan.
(2)Dalam hal hasil Pengujian norma K3 yang telah dituangkan dalam Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan tidak layak dan membahayakan K3, Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis sesuai penunjukannya melarang atau menghentikan proses pekerjaan yang terkait.
(3)Pelarangan atau penghentian proses pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis yang melakukan Pengujian dan Pengusaha atau Pengurus.
(4)Proses pekerjaan dapat dilakukan kembali atas rekomendasi Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis setelah persyaratan K3 dipenuhi.
(5)Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format 9a atau Format 9b dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Format 9c sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

8.Judul Bab VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
9.Di antara Pasal 55 dan Pasal 57 disisipkan l(satu) pasal yakni Pasal 56A sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 56A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER. 03/MEN/1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Menteri Tenaga Nomor Pasal II Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, berita acara pelarangan atau penghentian proses pekerjaan yang ditandatangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis yang melakukan Pengujian dan Pengusaha atau Pengurus sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya menyesuaikan dengan format yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2020 MENTERI KETENAGAKERJAAN ttd. IDA FAUZIYAH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 12 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA HUKUM, |?F^§6t)324 198903 1 001 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAFTAR LAMPIRAN

1.Format 1 : RENCANA KERJA UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
2.Format 2 : RENCANA KERJA PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI
3.Format 3 : BERITA ACARA PENGAMBILAN KETERANGAN
4.Format 4 : PENETAPAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI
5.Formats : PENETAPAN ULANG PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
6.Format 6 : NOTA PEMERIKSAAN I
7.Format 7 : NOTA PEMERIKSAAN 11
8.Format 8 : NOTA PEMERIKSAAN KHUSUS
9.Format 9a : SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN NORMA K3 YANG MEMENUHI PERSYARATAN
6.Format 6
7.Format 7
8.Format 8
9.Format 9a
10.Format 9b : SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN NORMA K3 YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
11.Format 9c : BERITA ACARA PELARANGAN ATAU PENGHENTIAN PROSES PEKERJAAN
12.Format 10 : AKTE PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
13.Format 11 ; LAPORAN KEGIATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
14.Format 12 LAPORAN UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
15.Format 13a; KEPUTUSAN TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIFTEGURAN TERTULIS PERTAMA
1.Format 1
2.Format 2
3.Format 3
4.Format 4 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 1 TAHUN 2020 PERATURAN MENTERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAFTAR LAMPIRAN RENCANA KERJA UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI RENCANA KERJA PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI BERITA ACARA PENGAMBILAN KETERANGAN PENETAPAN PROVINSI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
5.Formats : PENETAPAN ULANG PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
6.Format 6 ; NOTA PEMERIKSAAN I
7.Format 7 : NOTA PEMERIKSAAN II
8.Format 8 : NOTA PEMERIKSAAN KHUSUS
9.Format 9a : SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN NORMA K3 YANG MEMENUHI PERSYARATAN
10.Format gb ; SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN NORMA K3 YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
11.Format 9c : BERITA ACARA PELARANGAN ATAU PENGHENTIAN Format 6 Format 7 Format 8 Format 9a
12.Format 10
13.Format 11
14.Format 12 PROSES PEKERJAAN AKTE PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN LAPORAN KEGIATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN LAPORAN UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
15.Format 13a: KEPUTUSAN TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS PERTAMA
16.Format 13b: KEPUTUSAN TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS KEDUA
17.Format 13c : KEPUTUSAN TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
18.Format 13d: KEPUTUSAN TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PENCABUTAN PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SERTA LEGITIMASI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN W^^!:^.0Man, SH%7 9600324 198903 1 001 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA ?AL^V^RO HUKUM, MENTERI KETENAGAKERJAAN ttd. IDA FAUZIYAH Format 1 RENCANA KERJA UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI ... SISTEMATIKA GAMBARAN UMUM KONDISI KETENAGAKERJAAN A. Kondisi Geografis B. Jumlah Angkatan Kerja C. Jumlah Perusahaan D. Persebaran Perusahaan E. Jumlah Pekerja/Buruh F. Jumlah Obyek Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja G. Potensi Ekonomi Unggulan H. Serikat Pekerja/Serikat Buruh I. Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan PETA MASALAH KETENAGAKERJAAN A. Peta Masalah Norma Kerja B. Peta Masalah Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja RENCANA KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN A. Pembinaan Ketenagakerjaan B. Pemeriksaan Ketenagakerjaan C. Pengujian Ketenagakerjaan D. Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan PENUTUP Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan .. Nama Terang Petunjuk Pengisian: B. Jumlah Angkatan Kerja Data diambil dari Badan Pusat Statistik yang terprinci menurut skala besar, menengah, kecil/mikro dan terpilah menurut jenis kelamin. C. Jumlah Perusahaan Memuat jumlah perusahaan baik skala besar, menengah dan mikro/kecil. Data menggunakan data Badan Pusat Statistik dan dirinci sesuai skala besar, menengah dan kecil. Data juga hams diperinci menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. D. Persebaran Perusahaan Memuat persebaran perusahaan dimasing-masing daerah. E. Jumlah Pekerja Memuat jumlah jumlah baik skala besar, menengah dan mikro/kecil. Data menggunakan data Badan Pusat Statistik dan dirinci sesuai skala besar, menengah dan kecil. Data juga harus diperinci menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Jumlah Pekerja diperinci menurut jenis kelamin baik Tenaga Kerja Asing dan pekerja anak. F. Jumlah Obyek Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Memuat data obyek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, seperti jumlah lingkungan kerja, jumlah pesawat boiler, jumlah pesawat angkat-angkut, jumlah instalasi listrik, jumlah pesawat litf, jumlah konstruksi bangunan, jumlah sarana kesehatan kerja, jumlah instalasi penanggulangan kebakaran dan jumlah bejana bertekanan. G. Potensi Ekonomi Unggulan Memuat potensi ekonomi unggulan yang ada di daerah yang memberikan kontribusi signiflkan terhadap perekonomian daerah. H. Serikat Pekerja/Serikat Buruh Memuat jumlah, nama dan alamat serikat pekerja/serikat buruh yang ada di daerah tersebut. I. Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan Memuat jumlah pengawas ketenagakerjaan terpilah jenis kelamin dan spesialisasinya. PETA MASALAH KETENAGAKERJAAN A. Peta Masalah Norma Kerj a Memuat potensi masalah ketenagakerjaan atau potensi risiko masalah ketenagakerjaan bidang norma kerja. B. Peta Masalah Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Memuat potensi masalah ketenagakerjaan atau potensi risiko masalah ketenagakerjaan bidang norma keselamatan dan kesehatan kerja. RENCANA KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN A. Pembinaan Ketenagakerjaan Memuat rencana pembinaan dan prioritasnya berdasarkan pada peta permasalahan yang ada. B. Pemeriksaan Ketenagakerjaan Memuat rencana pemeriksaan dan prioritasnya berdasarkan pada peta permaslahan yang ada. C. Pengujian Ketenagakerjaan Memuat rencana pengujian obyek pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja serta prioritasnya berdasarkan pada peta permaslahan yang ada. PENUTUP Format 2 Nama/NIP Pangkat/Gol JENIS KEGIATAN*) KOP SURAT RENCANA KERJA PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI ; BULAN PELAKSANAAN NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN TANGGAL PELAKSANAAN KETERANGAN *^) Memuat Kegiatan Pembinaan, Pemeriksaan, Pengujian dan/atau Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan Mengetahui/Menyetujui: Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan, Nama Terang Pengawas Ketenagakerjaan, Nama Terang Format 3 BERITA ACARA PENGAMBILAN KETERANGAN Pada hari ini tanggal bertempat di pukul telah mengadakan pengambilan keterangan terhadap seseorang yang mengaku bernama : - - - Nama Terang_ — Untuk didengar keterangannya sehubungan dengan Pemeriksaan Ketenagakerjaan yang dilakukan terhadap PT Alamat Kepada yang bersangkutan setelah dijelaskan maksud dari pemeriksaan ini, selanjutnya diberikan pertanyaan dan jawaban sebagai berikut: Pertanyaan ; Jawaban :
1.Apakah Saudara dalam keadaan sehat balk jasmani maupun rohani ? —-1
2.Untuk diketahui sebelumnya, bahwa Saudara dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan ketenagakerjaan pada PT Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya kepada pemeriksa? -—2. -—3. -—4.
5.Apakah keterangan yang Saudara berikan sebagaimana tersebut diatas, semua telah benar dan masih adakah keterangan lain yang akan Saudara Sampaikan ? -—5
6.Apakah Saudara didalam berikan keterangan ini mendapatkan paksaan, tekanan ataupun pengaruh dari pemeriksa ataupun pihak lain ? — -—6 Untuk menguatkan semua keterangannya, yang bersangkutan membubuhkan tanda tangannya dibawah ini sebagai tanda persetujuannya. — Yang Memberikan Keterangan, ttd Nama Terang Demikian Berita Acara Pengambilan Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan yang selanjutnya ditutup dan ditanda tangani pada tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas. — Pengawas Ketenagakerjaan, Nama Terang Format 4 KOP DINAS PENETAPAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS PROVINSI Nomor: TENTANG PERHITUNGAN DAN PENETAPAN bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ketenagakerjaan yang dilakukan pada tanggal di dan sebagai upaya pemenuhan hak-hak pekerja/buruh perlu dilakukan perhitungan dan penetapan hak-hak pekerja/buruh oleh Pengawas Ketenagakerjaan;
1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951);
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERHITUNGAN DAN PENETAPAN HAK-HAK ATAS NAMAPEKERJA/BURUH BERUPA ... PEKERJA/BURUH PERUSAHAAN PT. PERIODE ... ALAMAT Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengujian ketenagakerjaan yang telah dilakukan pada tanggal ... bahwa PT ... alamat ... telah dilakukan perhitungan dan penetapan hak-hak pekerja/buruh atas nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Penetapan ini. Bahwa pengusaha PT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib melaksanakan penetapan dan perhitungan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Penetapan ini. Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan ini dapat memintakan perhitungan dan penetapan ulang kepada Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak batas akhir Pengusaha melaksanakan ketetapan ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA. KEEMPAT : Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di ... pada tanggal ... Mengetahui, Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan, Nama Terang Tembusan:
1.Dirjen Binwasnaker dan K3;
2.KepaJa Dinas Ketenagakerjaan;
3.FT Pengawas Ketenagakerjaan Yang Menetapkan, Nama Terang PENETAPAN ULANG PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN NOMOR: TENTANG PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ULANG Menimbang Mengingat bahwa berdasarkan Surat Permohonan Penetapan Ulang dari ... Nomor ... tanggal ... dan sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal ... di ... perlu dilakukan perhitungan dan penetapan ulang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan ulang oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dengan Surat Penetapan; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan; Memperhatikan : Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas ... Provinsi ... tentang Perhitungan dan Penetapan ... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ULANG HAK-HAK PEKERJA/BURUH BERUPA ... ATAS NAMA ... PEKERJA/BURUH PERUSAHAAN PT. ... ALAMAT ... PERIODE .... KESATU KEDUA KETIGA Berdasarkan pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan, Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan menguatkan/mengubah*) perhitungan dan penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi .... Berdasarkan pemeriksaan dan pengujian ketenagakerjaan yang telah dilakukan pada tanggal ... di perusahaan ... alamat ... telah dilakukan perhitungan dan penetapan ulang hak-hak pekerja/buruh atas nama ... sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Penetapan ini") Pengusaha PT. ... wajib melaksanakan penetapan dan perhitungan ulang pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Penetapan ini. KEEMPAT : Penetapan ulang ini bersifat fmal dan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KEL MA Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Mengetahui Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan, Nama Terang Tembusan;
1.Menteri Ketenagakerjaan;
2.Dirjen Binwasnaker dan K3;
3.Kepala Dinas Catatan: *1 Pilih yang sesuai ") Untuk klausul apabila mengubah Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... Pengawas Ketenagakerjaan Yang Menetapkan, Nama Terang Format 6 Nomor Sifat Lampiran Perihal Yth. KOP DINAS Rahasia Nota Pemeriksaan I Sdr Direktur Utama PT. Berdasarkan hasil pemeriksaan ketenagakerjaan yang telah dilakukan di perusahaan Saudara pada tanggal , berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor , dengan ini diminta agar saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1.Temuan Pemeriksaan

a.dasar hukum;
b.saran tindak;
c.jangka waktu pemenuhan.
1. 2.Dst Demikian Nota Pemeriksaan I ini dibuat sebagai peringatan dan kepada Saudara diwajibkan memenuhi dan melaporkan segala sesuatunya secara tertulis kepada kami dalam waktu (...) hari setelah menerima Nota Pemeriksaan ini. Mengetahui Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan, Nama Terang Tembusan:
2. 1.Menteri Ketenagakerjaan;
3. 2.Dirjen Binwasnaker dan K3;
4. 3.Kepala Dinas Pengawas Ketenagakerjaan Yang Memeriksa, Nama Terang Pada hari ini, tanggal, 1 (satu) lembar Nota Pemeriksaan I telah diterima oleh yang bersangkutan. Yang Menerima, Yang Menyerahkan, Nama Terang Nama Terang Format 7 KOP DINAS Rahasia Nomor Sifat Lampiran Perihal Nota Pemeriksaan II Yth. Sdr. Direktur Utama Menindaklanjuti Nota Pemeriksaan I No ... tanggal ... diminta kepada Saudara untuk melaksanakan isi Nota Pemeriksaan I tersebut dan melaporkan segala sesuatunya secara tertulis kepada kami dalam waktu (...) hari sejak diterimanya Nota Pemeriksaan II ini. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, Saudara tetap tidak melaksanakan Nota Pemeriksaan ini dan tidak melaporkan segala sesuatunya secara tertulis kepada kami, akan diproses hukum lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nota Pemeriksaan II ini dibuat sebagai peringatan terakhir atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bidang ke te nagakerjaan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Mengetahui Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan Nama Terang Tembusan: 1 Menteri Ketenagakeijaan;
5. 2.Dirjen Binwasnaker dan K3;
6. 3.Kepala Dinas ... . Pengawas Ketenagakerjaan Yang Memeriksa, Nama Terang Pada hari ini, tanggal, 1 (satu) lembar Nota Pemeriksaan II telah diterima oleh yang bersangkutan. Yang Menerima, Yang Menyerahkan, Nama Terang Nama Terang Format 8 KOP DINAS Biasa Nomor Sifat Lampiran Perihal Nota Pemeriksaan Khusus Sdr Direktur Utama Berdasarkan hasil pemeriksaan ketenagakerjaan yang telah dilakukan di perusahaan Saudara pada tanggal berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor dengan ini diminta agar saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Temuan Pemeriksaan (hanya memuat perjanjian kerja waktu tertentu dan/atau penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain)
7. 1.Fakta dilapangan (merinci : daftar nama, pekerjaan dan masa kerja pekerja)
8. 2.dasar hukum;
9. 3.saran tindak; (merinci : daftar nama, pekerjaan dan masa kerja pekerja dan menyampaikan konsekwensi sebagaimana yang tertuang dalam dasar hukum) Demikian Nota Pemeriksaan Khusus ini dibuat untuk dilaksanakan dan kepada Saudara diwajibkan memenuhi dan melaporkan segala sesuatunya secara tertulis kepada kami dengan bukti-bukti pelaksanaannya dalam waktu (...) hari setelah menerima Nota Pemeriksaan Khusus ini. Mengetahui Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan, Nama Terang Tembusan:
10. 1.Menteri Ketenagakerjaan;
11. 2.Dirjen Binwasnaker dan K3;
12. 3.Kepala Dinas ... . Pengawas Ketenagakerjaan Yang Memeriksa, Nama Terang Pada hari ini, tanggal, 1 (satu) lembar Nota Pemeriksaan Khusus telah diterima oleh yang bersangkutan. Yang Menenma, Yang Menyerahkan, Nama Terang Nama Terang Format 9a KOP SURAT SURAT KETERANGAN Nomor Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh ... pada tanggal ... terhadap ..., diterangkan bahwa: A. Data Umum Objek Pengujian
13. 1.Jenis objek K3 yang di uji;
14. 2.Nama Perusahaan/Nama Pemilik objek K3 yang di uji;
15. 3.Alamat perusahaan dan alamat objek K3 yang di uji. B. Data Teknis Objek Pengujian
16. 1.Jenis/merek;
17. 2.Nomor seri;
18. 3.Tahun pembuatan/pemasangan;
19. 4.Asal negara pembuat, MEMENUHI PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Mengetahui Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan, Nama Terang Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis sesuai penunjukannya, Nama Terang Format 9b KOP SURAT SURAT KETERANGAN Nomor Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh ... pada tanggal ... terhadap ..., diterangkan bahwa: A. Data Umum Objek Pengujian
20. 1.Jenis objek K3 yang di uji;
21. 2.Nama Perusahaan/Nama Pemilik objek K3 yang di uji;
22. 3.Alamat perusahaan dan alamat objek K3 yang di uji. B. Data Teknis Objek Pengujian
23. 1.Jenis/merek;
24. 2.Nomor seri;
25. 3.Tahun pembuatan/pemasangan;
26. 4.Asal negara pembuat. TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dilarang menggunakan/mengoperasikan objek K3 tersebut sebelum memenuhi persyaratan K3. Mengetahui Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan, Nama Terang Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis sesuai penunjukannya, Nama Terang Format 9c KOP INSTANSI BERITA ACARA PENGHENTIAN / PELARANGAN PROSES PEKERJAAN Nomor: Pada hari ini tanggal bulan tahun berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap objek K3 telah dilaksanakan penghentian/pelarangan proses pekerjaan atas: Nama Objek K3 Lokasi Penghentian/pelarangan proses pekerjaan disaksikan oleh: Nama: , alamat: pekerjaan: , selaku pemilik/pengurus atas nama pemilik perusahaan dari obyek K3 yang dihentikan/dilarang proses pekerjaannya. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dilarang menggunakan/mengoperasikan objek K3 tersebut sebelum dilakukan perbaikan/penyesuaian penggunaan/perhitungan kembali dan dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian ulang serta memenuhi persyaratan K3. Yang menyaksikan: Yang melakukan penyegelan: Pemilik/Pengurus Perusahaan Mengetahui, Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Format 10 AKTE PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Nama Perusahaan Alamat Perusahaan Nomor Telepon/Fax Alamat Website Alamat Email PROVINSI:
27. 1.Akte Pengawasan Ketenagakerjaan ini wajib disimpan dengan baik di Pemsahaan atau Tempat Kerja yang bersangkutan.
28. 2.Pada waktu diadakan pemeriksaan, Akte Pengawasan Ketenagakerjaan ini hams ditunjukkan kepada Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan pemeriksaan.
29. 3.Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan pemeriksaan wajib menuangkan hasil pemeriksaannya ke dalam Akte Pengawasan Ketenagakerjaan ini.
30. 4.Perintah yang dituliskan dalam Akte Pengawasan Ketenagakerjaan ini oleh Pengawas Ketenagakerjaan wajib dilaksanakan oleh Pengusaha atau Pengurus dalam waktu yang ditetapkan.
31. 5.Setiap perubahan yang terjadi di Perusahaan sehingga tidak sesuai lagi dengan keadaan yang tertulis daiam Akte ini harus dilaporkan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadi pembahan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi setempat.
32. 6.Pengawas Ketenagakerjaan dilarang membawa keluar Akte Pengawasan Ketenagakerjaan ini dari perusahaan tanpa ada alasan hukum yang dibenarkan. AKTE PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN NOMOR:
33. 1.Nama Perusahaan
34. 2.Induk/Cabang
35. 3.Alamat lengkap
36. 4.Nama dan alamat pemilik
37. 5.Nama dan alamat pengurus
38. 6.Jenis Usaha
39. 7.Tanggal mendirikan, membangun : kembali atau memindahkan
40. 8.Nomor Perusahaan Akte Pendirian :
41. 9.Cabang di seluruh Indonesia
42. 10.Data tenaga kerja W. N. I. Jumlah & Status Upah sl8 I <18 slS <18 Bulanan Borongan Harian lepas Status Hubungan Keija PKWT PKWTT W. N. A. JUMLAH PERALATAN DAN BAHAN
43. 11.Gaya gerak
44. 12.Jenis pesawat tenaga
45. 13.Jumlah pesawat tenaga
46. 14.Bahan baku dan bahan penolong yang dianggap berbahaya KEPALA DINAS PROVINSI Kepala Dinas TK/KVA Nama Terang CATATAN HASIL PEMERIKSAAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN Tanggal Jenis Pemeriksaan Hal-hal yang didapatkan Saran/Tindakan yang dilakukan Nama terang, NIP, & tanda tangan Pengawas Ketenagakeriaan. 4 Semua syarat-syarat dan petunjuk tersebut di dalam Akte Pengawasan ini wajib dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan terhitung mulai dari tanggal pemeriksaan, setelah dilaksanakan segera dilaporkan kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi setempat. Catalan Perubahan: Format 11 LAPORAN KEGIATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN Nama Bulan Jenis kegiatan No Nama Dan Nama Dan Tanggal Alamat Alamat Pelaksanaan Perusahaan Pimpinan Perusahaan Pembinaan Pemeriksaan Pengujian Pen5ddikan Uraian Tindak Ket hasil lanjut kegiatan Mengetahui Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan, Nama Tersing Pengawas Ketenagakerjaan, Nama Terang Format 12 Nama LAPORAN UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN UNIT KERJA PROVINSI BULAN Pemeriksaan Pengujian No Pengawas ^ . Pembinaan Penyidikan Ket Ketenaga Pertama Berkala Khusus Ulang Pertama Berkala Khusus Ulang kerjaan JUMLAH Mengetahui Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakeijaan ttd Nama Terang NIP Pengawas Ketenagakerjaan, ttd Nama Terang NIP Format 13a KOP DINAS KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN (PUSAT/DAERAH) NOMOR TENTANG SANKSI ADMINISTRATIFTEGURAN TERTULIS PERTAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PIMPINAN UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Menimbang (PUSAT/DAERAH), bahwa berdasarkan laporan dari ... tanggal ... tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr ... NIP ... tanggal ... telah dilakukan pemeriksaan; bahwa berdasarkan basil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sdr ... telah melakukan perbuatan berupa ... ; bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal....ayat (...) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan; bahwa untuk menegakkan disiplin Pengawas Ketenagakerjaan, perlu mengenakan sanksi administratif sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan (Pusat/Daerah) tentang Pengenaan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Pertama; KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951); Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor.... Tahun tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan {Berita Negara Republik Indonesia Nomor ); MEMUTUSKAN: Mengenakan sanksi administratif Teguran Tertulis Pertama kepada: Nama : Pangkat/Golongan : Jabatan : Unit Kerja : Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Sanksi administratif Teguran Tertulis Pertama berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan. Kepada yang bersangkutan agar segera memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukan. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, akan dikenakan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis Kedua. KELIMA Keputusan mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Tembusan: 1 Menteri Ketenagakeijaan;
47. 2.Dirjen Binwasnaker dan K3. Ditetapkan di pada tanggal Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan Nama Terang Format 13b KOP DINAS KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN (PUSAT/DAERAH) NOMOR TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS KEDUA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PIMPINAN UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Menimbang (PUSAT/DAERAH), bahwa berdasarkan laporan dari ... tanggal ... tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr ... NIP ... tanggal ... telah dilakukan pemeriksaan; bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sdr ... telah melakukan perbuatan berupa ... ; bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal....ayat (...) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan; bahwa terhadap Sdr ... telah dikenakan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis Pertama berdasarkan Keputusan Kepala Nomor ... Tanggal ..., namun sampai pada batas waktu yang ditentukan yang bersangkutan tetap tidak melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukannya; bahwa untuk menegakkan disiplin Pengawas Ketenagakerjaan, perlu mengenakan sanksi administratif yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan; KESATU KEDUA bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan (Fusat/Daerah) tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Teguran Tertulis Kedua; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951); Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor.... Tahun tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ); MEMUTUSKAN: Mengenakan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis Kedua kepada: Nama : Pangkat/Golongan Jabatan Unit Kerja : Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan dan kepada yang bersangkutan telah diberikan Teguran Tertulis Pertama namun tidak melakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Sanksi administratif Teguran Tertulis Kedua berlaku untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan. KETIGA KEEMPAT KELIMA Kepada yang bersangkutan agar segera memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukan. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di pada tanggal . Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan Nama Terang Tembusan: 1 Menteri Ketenagakerjaan;
48. 2.Dirjen Binwasnaker dan K3. Format 13c KOP DINAS KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN (PUSAT/DAERAH) NOMOR TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PIMPINAN UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Menimbang (PUSAT/DAERAH), bahwa berdasarkan laporan dari ... tanggal ... tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr ... NIP ... tanggal ... telah dilakukan pemeriksaan; bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sdr ... telah melakukan perbuatan berupa ... ; bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal....ayat (...) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan; bahwa dikarenakan perbuatan tersebut Sdr telah dikenakan sanksi administratif bempa Teguran Tertulis Pertama berdasarkan Keputusan nomor .... tanggal .... dan sanksi administratif Teguran Tertulis Kedua berdasarkan Keputusan nomor tanggal , namun sampai batas waktu ditetapkan yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan perbaikan; KESATU bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan (Pusat/Daerah) tentang Pengenaan Sanksi Administratif Penghentian Sementara Kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951); Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor.... Tahun tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ); MEMUTUSKAN: Mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan kepada: Nama : Pangkat/Golongan : Jabatan : Unit Kerja : Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal .... ayat (...) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan dan kepada yang bersangkutan telah dikenakan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis Pertama berdasarkan Keputusan Nomor ... tanggal ... dan sanksi administratif Teguran Tertulis Kedua berdasarkan Keputusan nomor ... tanggal ..., namun sampai batas waktu ditetapkan yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan perbaikan. KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA Sanksi administratif penghentian sementara kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan. Kepada yang bersangkutan agar segera memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukan. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, terhadap pelanggaran yang telah dilakukan akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan penunjukan dan penetapan serta legitimasi Pengawas Ketenagakerjaan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di pada tanggal Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan Nama Terang Tembusan:
49. 1.Menteri Ketenagakerjaan (sebagai laporan);
50. 2.Dirjen Binwasnaker dan K3. Format 13d KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF PENCABUTAN PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SERTA LEGITIMASI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dari ... tanggal ... tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr ... NIP ... tanggal ... telah dilakukan pemeriksaan;
b.bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sdr ... telah melakukan perbuatan berupa ... ;
c.bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat ( ) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
d.bahwa dikarenakan perbuatan tersebut Sdr telah dikenakan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis Pertama berdasarkan Keputusan nomor .... tanggal ...., sanksi administratif Teguran Tertulis Kedua berdasarkan Keputusan nomor tanggal , dan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan nomor .... tanggal , namun sampai batas waktu ditetapkan yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan perbaikan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pengenaan Sanksi KESATU Administratif Pencabutan Penunjukan dan Penetapan serta Legitimasi Pengawas Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951); Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor.... Tahun tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ); MEMUTUSKAN: Mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan penunjukan dan penetapan serta legitimasi Pengawas Ketenagakerjaan kepada: Nama Pangkat/Golongan : Jabatan : Unit Kerja : Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....ayat (....) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor....Tahun tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan dan kepada yang bersangkutan telah dikenakan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis Pertama berdasarkan Keputusan nomor ... tanggal ..., sanksi administratif Teguran Tertulis Kedua berdasarkan Keputusan Nomor ... tanggal ..., dan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Nomor ... tanggal ..., namun sampai batas waktu ditetapkan yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan perbaikan. KEDUA KETIGA Pencabutan penunjukan dan penetapan serta legitimasi Pengawas Ketenagakerjaan mengakibatkan Sdr ... tidak lagi memiliki kewenangan sebagai Pengawas Ketenagakerjaan. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di pada tanggal . MENTERI KETENAGAKERJAAN Nama Terang Tembusan:
1. 1.Gubemur Provinsi
2. 2.Kepala Dinas ... .

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

8.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
9.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2015Nomor19);
10.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan PeraturanPresidenSerta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (BeritaNegara RepublikIndonesia Tahun 2015Nomor 411):
11.Peraturan Menteri KetenagakerjaanNomor13 Tahun 2015tentang Organisasi dan TataKerjaKementerian Ketenagakerjaan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri KetenagakerjaanNomor12Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri KetenagakerjaanNomor13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Ketenagakerjaan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 870);
12.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 1753); MEMUTUSKAN: :peraturanMENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN. IndonesiaNomor 5679); PasalI Indonesia Tahun2016Nomor1753),diubahsebagai berikut;
1.DiantaraPasal9 danPasal10disisipkan 2(dua) pasalyakni Pasal9Adan Pasal93sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 9A

(1)Tahapan preventifedukatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1)huruf a meliputi tindakan Pembinaan terhadap Norma Ketenagakerjaanuntukmencegahterjadinya pelanggaranNormaKetenagakerjaan.
(2)Tahapan represif nonyustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1)huruf b meliputi upaya paksadiluarlembaga pengadilan terhadap NormaKetenagakerjaan yang tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Ketenagakerjaan.
(3)Tahapan represif yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1)huruf c meliputi upaya paksamelalui lembaga pengadilan terhadap NormaKetenagakerjaan yang tidak dipenuhi setelah dilakukan tindakan represif non yustisial.

Pasal 9B

(2)Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi. BeberapaketentuandalamPeraturanMenteri KetenagakerjaanNomor33Tahun 2016tentangTata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan(Berita NegaraRepublik a.kecelakaan kerjayangmengakibatkan korbanmeninggaldunia, cacat sebagian, ataucacattotal tetap; b.pelanggaranNormaKetenagakerjaanyang menyebabkan korban meninggaldunia; c.pelanggaran norma pekerjaanak yaitu mempekerjakananak tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d.pelanggaran norma penggunaanTenaga Kerja Asingberupa tidak adaizin; e.pelanggaranNormaKetenagakerjaan lainnya selain sebagaimana dimaksuddalamhuruf a sampai denganhuruf dsecaraberulang, atau f.melakukan perbuatan pelanggaran di bidang Ketenagakerjaan yang menjadiperhatian masyarakatluas.
(3)Selamatindakan represif yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat(1),Pengawas Ketenagakerjaan harusmemerintahkan Pengusaha/Pengurus untuk;
1. a.memastikan dipenuhinya hak pekerja, b.menghentikan pekerja anak dan/atau memindahkan pekerja anak pada pekerjaan yang layaksesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau c.mengeluarkan TenagaKerja Asingdari lokasi kerja dan membayardana kompensasi serta kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pengawas Ketenagakerjaan memberikan rekomendasi untuk dilakukan tindakan keimigrasian.
  1. 2.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 10

(1} Pengawas Ketenagakerjaan berwenang:

a.memasuki Perusahaan atau Tempat Kerja atau tempat-tempat yang diduga dilakukannya pekerjaan; dan
b.melakukan pemanggilan kepada Pengusaha atau pihak lain untuk mendapatkan keterangan yang diduga melakukan pelanggaran norma ketenagakerjaan,

(2)Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia.

3.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la) sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Dalam melakukan Pemeriksaan, apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak Pekerja/Buruh, Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan. (la) Kekurangan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kekurangan pembayaran upah minimum;
2. b.kekurangan pembayaran upah lembur; dan
3. c.perhitungan besarnya manfaat jaminan kecelakaan kerja jika terdapat perbedaan pendapat para pihak atau pekerja belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
(2)Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan daerah.
(3)Dalam hal para pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta penghitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(4)Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk merupakan putusan fmal dan wajib dilaksanakan.
(5)Perhitungan dan penetapan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Dari laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, jika terdapat temuan dugaan pelanggaran, Pengawas Ketenagakerjaan wajib membuat Nota Pemeriksaan.
(2)Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Nota Pemeriksaan I; dan
2. b.Nota Pemeriksaan II.
(3)Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan Pemeriksaan Nota dan diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan.
(4)Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.tanggal pemeriksaan;
2. b.temuan pemeriksaan;
3. c.ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur;
4. d.perintah untuk memperbaiki ketidakpatuhan;
5. e.jangka waktu pelaksanaan Nota Pemeriksaan;
6. f.tempat dan tanggal pembuatan Nota Pemeriksaan; dan
7. g.tanda tangan Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan Pemeriksaan dan diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan.
(5)Jangka waktu pelaksanaan Nota Pemeriksaan I diberikan batas waktu yang patut dan wajar paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Nota Pemeriksaan I diterima.
(6)Nota Pemeriksaan I dibuat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak Pemeriksaan selesai dilakukan.
(7)Nota Pemeriksaan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

5.Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

(1)Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) disampaikan kepada Pengusaha/Pengurus dan dilakukan pemantauan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
(2)Pemantauan Nota Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan Pengusaha/Pengurus telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Nota Pemeriksaan.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 38

(1)Pengujian norma kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), meliputi:
1. a.Pengujian pertama;
2. b.Pengujian berkala;
3. c.Pengujian khusus; dan/atau
4. d.Pengujian ulang.
(2)Pengujian norma kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis norma kerja dan/atau Pengawas Ketenagakerjaan sesuai jenjang jabatannya.
(3)Hasil Pengujian norma kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam pemenuhan hak Pekerja/Buruh.
(4)Pengujian norma kerja dilakukan melalui tahapan:
1. a.Pemeriksaan dokumen;
2. b.Pemeriksaan visual;
3. c.permintaan pertimbangan medis dan/atau rekomendasi dokter penasehat dalam hal khusus kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan penentuan cacat total tetap;
4. d.perhitungan dan analisa; dan
5. e.pembuatan laporan hasil pengujian.
(5)Berdasarkan hasil Pengujian, Pengawas Ketenagakerjaan dapat menerbitkan rekomendasi, penetapan dan/atau perintah pemenuhan hak- hak Pekerja/Buruh.

7.Ketentuan ayat (5) Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1)Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis wajib menuangkan hasil Pengujian norma K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dalam Surat Keterangan.
(2)Dalam hal hasil Pengujian norma K3 yang telah dituangkan dalam Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan tidak layak dan membahayakan K3, Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis sesuai penunjukannya melarang atau menghentikan proses pekerjaan yang terkait.
(3)Pelarangan atau penghentian proses pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis yang melakukan Pengujian dan Pengusaha atau Pengurus.
(4)Proses pekerjaan dapat dilakukan kembali atas rekomendasi Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis setelah persyaratan K3 dipenuhi.
(5)Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format 9a atau Format 9b dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Format 9c sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

8.Judul Bab VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
9.Di antara Pasal 55 dan Pasal 57 disisipkan l(satu) pasal yakni Pasal 56A sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 56A

1.Format 1 : RENCANA KERJA UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
2.Format 2 : RENCANA KERJA PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI
3.Format 3 : BERITA ACARA PENGAMBILAN KETERANGAN
4.Format 4 : PENETAPAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI
5.Formats : PENETAPAN ULANG PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
6.Format 6 : NOTA PEMERIKSAAN I
7.Format 7 : NOTA PEMERIKSAAN 11
8.Format 8 : NOTA PEMERIKSAAN KHUSUS
9.Format 9a : SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN NORMA K3 YANG MEMENUHI PERSYARATAN
6.Format 6
7.Format 7
8.Format 8
9.Format 9a
10.Format 9b : SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN NORMA K3 YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
11.Format 9c : BERITA ACARA PELARANGAN ATAU PENGHENTIAN PROSES PEKERJAAN
12.Format 10 : AKTE PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
13.Format 11 ; LAPORAN KEGIATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
14.Format 12 LAPORAN UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
15.Format 13a; KEPUTUSAN TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIFTEGURAN TERTULIS PERTAMA
1.Format 1
2.Format 2
3.Format 3
4.Format 4 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 1 TAHUN 2020 PERATURAN MENTERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAFTAR LAMPIRAN RENCANA KERJA UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI RENCANA KERJA PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI BERITA ACARA PENGAMBILAN KETERANGAN PENETAPAN PROVINSI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
5.Formats : PENETAPAN ULANG PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
6.Format 6 ; NOTA PEMERIKSAAN I
7.Format 7 : NOTA PEMERIKSAAN II
8.Format 8 : NOTA PEMERIKSAAN KHUSUS
9.Format 9a : SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN NORMA K3 YANG MEMENUHI PERSYARATAN
10.Format gb ; SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN NORMA K3 YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
11.Format 9c : BERITA ACARA PELARANGAN ATAU PENGHENTIAN Format 6 Format 7 Format 8 Format 9a
12.Format 10
13.Format 11
14.Format 12 PROSES PEKERJAAN AKTE PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN LAPORAN KEGIATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN LAPORAN UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
15.Format 13a: KEPUTUSAN TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS PERTAMA
16.Format 13b: KEPUTUSAN TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS KEDUA
17.Format 13c : KEPUTUSAN TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
18.Format 13d: KEPUTUSAN TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PENCABUTAN PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SERTA LEGITIMASI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN W^^!:^.0Man, SH%7 9600324 198903 1 001 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA ?AL^V^RO HUKUM, MENTERI KETENAGAKERJAAN ttd. IDA FAUZIYAH Format 1 RENCANA KERJA UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI ... SISTEMATIKA GAMBARAN UMUM KONDISI KETENAGAKERJAAN A. Kondisi Geografis B. Jumlah Angkatan Kerja C. Jumlah Perusahaan D. Persebaran Perusahaan E. Jumlah Pekerja/Buruh F. Jumlah Obyek Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja G. Potensi Ekonomi Unggulan H. Serikat Pekerja/Serikat Buruh I. Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan PETA MASALAH KETENAGAKERJAAN A. Peta Masalah Norma Kerja B. Peta Masalah Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja RENCANA KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN A. Pembinaan Ketenagakerjaan B. Pemeriksaan Ketenagakerjaan C. Pengujian Ketenagakerjaan D. Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan PENUTUP Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan .. Nama Terang Petunjuk Pengisian: B. Jumlah Angkatan Kerja Data diambil dari Badan Pusat Statistik yang terprinci menurut skala besar, menengah, kecil/mikro dan terpilah menurut jenis kelamin. C. Jumlah Perusahaan Memuat jumlah perusahaan baik skala besar, menengah dan mikro/kecil. Data menggunakan data Badan Pusat Statistik dan dirinci sesuai skala besar, menengah dan kecil. Data juga hams diperinci menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. D. Persebaran Perusahaan Memuat persebaran perusahaan dimasing-masing daerah. E. Jumlah Pekerja Memuat jumlah jumlah baik skala besar, menengah dan mikro/kecil. Data menggunakan data Badan Pusat Statistik dan dirinci sesuai skala besar, menengah dan kecil. Data juga harus diperinci menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Jumlah Pekerja diperinci menurut jenis kelamin baik Tenaga Kerja Asing dan pekerja anak. F. Jumlah Obyek Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Memuat data obyek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, seperti jumlah lingkungan kerja, jumlah pesawat boiler, jumlah pesawat angkat-angkut, jumlah instalasi listrik, jumlah pesawat litf, jumlah konstruksi bangunan, jumlah sarana kesehatan kerja, jumlah instalasi penanggulangan kebakaran dan jumlah bejana bertekanan. G. Potensi Ekonomi Unggulan Memuat potensi ekonomi unggulan yang ada di daerah yang memberikan kontribusi signiflkan terhadap perekonomian daerah. H. Serikat Pekerja/Serikat Buruh Memuat jumlah, nama dan alamat serikat pekerja/serikat buruh yang ada di daerah tersebut. I. Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan Memuat jumlah pengawas ketenagakerjaan terpilah jenis kelamin dan spesialisasinya. PETA MASALAH KETENAGAKERJAAN A. Peta Masalah Norma Kerj a Memuat potensi masalah ketenagakerjaan atau potensi risiko masalah ketenagakerjaan bidang norma kerja. B. Peta Masalah Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Memuat potensi masalah ketenagakerjaan atau potensi risiko masalah ketenagakerjaan bidang norma keselamatan dan kesehatan kerja. RENCANA KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN A. Pembinaan Ketenagakerjaan Memuat rencana pembinaan dan prioritasnya berdasarkan pada peta permasalahan yang ada. B. Pemeriksaan Ketenagakerjaan Memuat rencana pemeriksaan dan prioritasnya berdasarkan pada peta permaslahan yang ada. C. Pengujian Ketenagakerjaan Memuat rencana pengujian obyek pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja serta prioritasnya berdasarkan pada peta permaslahan yang ada. PENUTUP Format 2 Nama/NIP Pangkat/Gol JENIS KEGIATAN*) KOP SURAT RENCANA KERJA PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI ; BULAN PELAKSANAAN NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN TANGGAL PELAKSANAAN KETERANGAN *^) Memuat Kegiatan Pembinaan, Pemeriksaan, Pengujian dan/atau Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan Mengetahui/Menyetujui: Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan, Nama Terang Pengawas Ketenagakerjaan, Nama Terang Format 3 BERITA ACARA PENGAMBILAN KETERANGAN Pada hari ini tanggal bertempat di pukul telah mengadakan pengambilan keterangan terhadap seseorang yang mengaku bernama : - - - Nama Terang_ — Untuk didengar keterangannya sehubungan dengan Pemeriksaan Ketenagakerjaan yang dilakukan terhadap PT Alamat Kepada yang bersangkutan setelah dijelaskan maksud dari pemeriksaan ini, selanjutnya diberikan pertanyaan dan jawaban sebagai berikut: Pertanyaan ; Jawaban :
1.Apakah Saudara dalam keadaan sehat balk jasmani maupun rohani ? —-1
2.Untuk diketahui sebelumnya, bahwa Saudara dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan ketenagakerjaan pada PT Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya kepada pemeriksa? -—2. -—3. -—4.
5.Apakah keterangan yang Saudara berikan sebagaimana tersebut diatas, semua telah benar dan masih adakah keterangan lain yang akan Saudara Sampaikan ? -—5
6.Apakah Saudara didalam berikan keterangan ini mendapatkan paksaan, tekanan ataupun pengaruh dari pemeriksa ataupun pihak lain ? — -—6 Untuk menguatkan semua keterangannya, yang bersangkutan membubuhkan tanda tangannya dibawah ini sebagai tanda persetujuannya. — Yang Memberikan Keterangan, ttd Nama Terang Demikian Berita Acara Pengambilan Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan yang selanjutnya ditutup dan ditanda tangani pada tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas. — Pengawas Ketenagakerjaan, Nama Terang Format 4 KOP DINAS PENETAPAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS PROVINSI Nomor: TENTANG PERHITUNGAN DAN PENETAPAN bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ketenagakerjaan yang dilakukan pada tanggal di dan sebagai upaya pemenuhan hak-hak pekerja/buruh perlu dilakukan perhitungan dan penetapan hak-hak pekerja/buruh oleh Pengawas Ketenagakerjaan;
1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951);
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERHITUNGAN DAN PENETAPAN HAK-HAK ATAS NAMAPEKERJA/BURUH BERUPA ... PEKERJA/BURUH PERUSAHAAN PT. PERIODE ... ALAMAT Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengujian ketenagakerjaan yang telah dilakukan pada tanggal ... bahwa PT ... alamat ... telah dilakukan perhitungan dan penetapan hak-hak pekerja/buruh atas nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Penetapan ini. Bahwa pengusaha PT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib melaksanakan penetapan dan perhitungan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Penetapan ini. Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan ini dapat memintakan perhitungan dan penetapan ulang kepada Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak batas akhir Pengusaha melaksanakan ketetapan ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA. KEEMPAT : Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di ... pada tanggal ... Mengetahui, Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan, Nama Terang Tembusan:
1.Dirjen Binwasnaker dan K3;
2.KepaJa Dinas Ketenagakerjaan;
3.FT Pengawas Ketenagakerjaan Yang Menetapkan, Nama Terang PENETAPAN ULANG PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN NOMOR: TENTANG PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ULANG Menimbang Mengingat bahwa berdasarkan Surat Permohonan Penetapan Ulang dari ... Nomor ... tanggal ... dan sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal ... di ... perlu dilakukan perhitungan dan penetapan ulang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan ulang oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dengan Surat Penetapan; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan; Memperhatikan : Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas ... Provinsi ... tentang Perhitungan dan Penetapan ... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ULANG HAK-HAK PEKERJA/BURUH BERUPA ... ATAS NAMA ... PEKERJA/BURUH PERUSAHAAN PT. ... ALAMAT ... PERIODE .... KESATU KEDUA KETIGA Berdasarkan pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan, Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan menguatkan/mengubah*) perhitungan dan penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi .... Berdasarkan pemeriksaan dan pengujian ketenagakerjaan yang telah dilakukan pada tanggal ... di perusahaan ... alamat ... telah dilakukan perhitungan dan penetapan ulang hak-hak pekerja/buruh atas nama ... sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Penetapan ini") Pengusaha PT. ... wajib melaksanakan penetapan dan perhitungan ulang pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Penetapan ini. KEEMPAT : Penetapan ulang ini bersifat fmal dan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KEL MA Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Mengetahui Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan, Nama Terang Tembusan;
1.Menteri Ketenagakerjaan;
2.Dirjen Binwasnaker dan K3;
3.Kepala Dinas Catatan: *1 Pilih yang sesuai ") Untuk klausul apabila mengubah Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... Pengawas Ketenagakerjaan Yang Menetapkan, Nama Terang Format 6 Nomor Sifat Lampiran Perihal Yth. KOP DINAS Rahasia Nota Pemeriksaan I Sdr Direktur Utama PT. Berdasarkan hasil pemeriksaan ketenagakerjaan yang telah dilakukan di perusahaan Saudara pada tanggal , berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor , dengan ini diminta agar saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1.Temuan Pemeriksaan

a.dasar hukum;
b.saran tindak;
c.jangka waktu pemenuhan.
1. 2.Dst Demikian Nota Pemeriksaan I ini dibuat sebagai peringatan dan kepada Saudara diwajibkan memenuhi dan melaporkan segala sesuatunya secara tertulis kepada kami dalam waktu (...) hari setelah menerima Nota Pemeriksaan ini. Mengetahui Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan, Nama Terang Tembusan:
2. 1.Menteri Ketenagakerjaan;
3. 2.Dirjen Binwasnaker dan K3;
4. 3.Kepala Dinas Pengawas Ketenagakerjaan Yang Memeriksa, Nama Terang Pada hari ini, tanggal, 1 (satu) lembar Nota Pemeriksaan I telah diterima oleh yang bersangkutan. Yang Menerima, Yang Menyerahkan, Nama Terang Nama Terang Format 7 KOP DINAS Rahasia Nomor Sifat Lampiran Perihal Nota Pemeriksaan II Yth. Sdr. Direktur Utama Menindaklanjuti Nota Pemeriksaan I No ... tanggal ... diminta kepada Saudara untuk melaksanakan isi Nota Pemeriksaan I tersebut dan melaporkan segala sesuatunya secara tertulis kepada kami dalam waktu (...) hari sejak diterimanya Nota Pemeriksaan II ini. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, Saudara tetap tidak melaksanakan Nota Pemeriksaan ini dan tidak melaporkan segala sesuatunya secara tertulis kepada kami, akan diproses hukum lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nota Pemeriksaan II ini dibuat sebagai peringatan terakhir atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bidang ke te nagakerjaan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Mengetahui Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan Nama Terang Tembusan: 1 Menteri Ketenagakeijaan;
5. 2.Dirjen Binwasnaker dan K3;
6. 3.Kepala Dinas ... . Pengawas Ketenagakerjaan Yang Memeriksa, Nama Terang Pada hari ini, tanggal, 1 (satu) lembar Nota Pemeriksaan II telah diterima oleh yang bersangkutan. Yang Menerima, Yang Menyerahkan, Nama Terang Nama Terang Format 8 KOP DINAS Biasa Nomor Sifat Lampiran Perihal Nota Pemeriksaan Khusus Sdr Direktur Utama Berdasarkan hasil pemeriksaan ketenagakerjaan yang telah dilakukan di perusahaan Saudara pada tanggal berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor dengan ini diminta agar saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Temuan Pemeriksaan (hanya memuat perjanjian kerja waktu tertentu dan/atau penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain)
7. 1.Fakta dilapangan (merinci : daftar nama, pekerjaan dan masa kerja pekerja)
8. 2.dasar hukum;
9. 3.saran tindak; (merinci : daftar nama, pekerjaan dan masa kerja pekerja dan menyampaikan konsekwensi sebagaimana yang tertuang dalam dasar hukum) Demikian Nota Pemeriksaan Khusus ini dibuat untuk dilaksanakan dan kepada Saudara diwajibkan memenuhi dan melaporkan segala sesuatunya secara tertulis kepada kami dengan bukti-bukti pelaksanaannya dalam waktu (...) hari setelah menerima Nota Pemeriksaan Khusus ini. Mengetahui Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan, Nama Terang Tembusan:
10. 1.Menteri Ketenagakerjaan;
11. 2.Dirjen Binwasnaker dan K3;
12. 3.Kepala Dinas ... . Pengawas Ketenagakerjaan Yang Memeriksa, Nama Terang Pada hari ini, tanggal, 1 (satu) lembar Nota Pemeriksaan Khusus telah diterima oleh yang bersangkutan. Yang Menenma, Yang Menyerahkan, Nama Terang Nama Terang Format 9a KOP SURAT SURAT KETERANGAN Nomor Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh ... pada tanggal ... terhadap ..., diterangkan bahwa: A. Data Umum Objek Pengujian
13. 1.Jenis objek K3 yang di uji;
14. 2.Nama Perusahaan/Nama Pemilik objek K3 yang di uji;
15. 3.Alamat perusahaan dan alamat objek K3 yang di uji. B. Data Teknis Objek Pengujian
16. 1.Jenis/merek;
17. 2.Nomor seri;
18. 3.Tahun pembuatan/pemasangan;
19. 4.Asal negara pembuat, MEMENUHI PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Mengetahui Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan, Nama Terang Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis sesuai penunjukannya, Nama Terang Format 9b KOP SURAT SURAT KETERANGAN Nomor Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh ... pada tanggal ... terhadap ..., diterangkan bahwa: A. Data Umum Objek Pengujian
20. 1.Jenis objek K3 yang di uji;
21. 2.Nama Perusahaan/Nama Pemilik objek K3 yang di uji;
22. 3.Alamat perusahaan dan alamat objek K3 yang di uji. B. Data Teknis Objek Pengujian
23. 1.Jenis/merek;
24. 2.Nomor seri;
25. 3.Tahun pembuatan/pemasangan;
26. 4.Asal negara pembuat. TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dilarang menggunakan/mengoperasikan objek K3 tersebut sebelum memenuhi persyaratan K3. Mengetahui Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan, Nama Terang Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis sesuai penunjukannya, Nama Terang Format 9c KOP INSTANSI BERITA ACARA PENGHENTIAN / PELARANGAN PROSES PEKERJAAN Nomor: Pada hari ini tanggal bulan tahun berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap objek K3 telah dilaksanakan penghentian/pelarangan proses pekerjaan atas: Nama Objek K3 Lokasi Penghentian/pelarangan proses pekerjaan disaksikan oleh: Nama: , alamat: pekerjaan: , selaku pemilik/pengurus atas nama pemilik perusahaan dari obyek K3 yang dihentikan/dilarang proses pekerjaannya. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dilarang menggunakan/mengoperasikan objek K3 tersebut sebelum dilakukan perbaikan/penyesuaian penggunaan/perhitungan kembali dan dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian ulang serta memenuhi persyaratan K3. Yang menyaksikan: Yang melakukan penyegelan: Pemilik/Pengurus Perusahaan Mengetahui, Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Format 10 AKTE PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Nama Perusahaan Alamat Perusahaan Nomor Telepon/Fax Alamat Website Alamat Email PROVINSI:
27. 1.Akte Pengawasan Ketenagakerjaan ini wajib disimpan dengan baik di Pemsahaan atau Tempat Kerja yang bersangkutan.
28. 2.Pada waktu diadakan pemeriksaan, Akte Pengawasan Ketenagakerjaan ini hams ditunjukkan kepada Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan pemeriksaan.
29. 3.Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan pemeriksaan wajib menuangkan hasil pemeriksaannya ke dalam Akte Pengawasan Ketenagakerjaan ini.
30. 4.Perintah yang dituliskan dalam Akte Pengawasan Ketenagakerjaan ini oleh Pengawas Ketenagakerjaan wajib dilaksanakan oleh Pengusaha atau Pengurus dalam waktu yang ditetapkan.
31. 5.Setiap perubahan yang terjadi di Perusahaan sehingga tidak sesuai lagi dengan keadaan yang tertulis daiam Akte ini harus dilaporkan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadi pembahan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi setempat.
32. 6.Pengawas Ketenagakerjaan dilarang membawa keluar Akte Pengawasan Ketenagakerjaan ini dari perusahaan tanpa ada alasan hukum yang dibenarkan. AKTE PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN NOMOR:
33. 1.Nama Perusahaan
34. 2.Induk/Cabang
35. 3.Alamat lengkap
36. 4.Nama dan alamat pemilik
37. 5.Nama dan alamat pengurus
38. 6.Jenis Usaha
39. 7.Tanggal mendirikan, membangun : kembali atau memindahkan
40. 8.Nomor Perusahaan Akte Pendirian :
41. 9.Cabang di seluruh Indonesia
42. 10.Data tenaga kerja W. N. I. Jumlah & Status Upah sl8 I <18 slS <18 Bulanan Borongan Harian lepas Status Hubungan Keija PKWT PKWTT W. N. A. JUMLAH PERALATAN DAN BAHAN
43. 11.Gaya gerak
44. 12.Jenis pesawat tenaga
45. 13.Jumlah pesawat tenaga
46. 14.Bahan baku dan bahan penolong yang dianggap berbahaya KEPALA DINAS PROVINSI Kepala Dinas TK/KVA Nama Terang CATATAN HASIL PEMERIKSAAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN Tanggal Jenis Pemeriksaan Hal-hal yang didapatkan Saran/Tindakan yang dilakukan Nama terang, NIP, & tanda tangan Pengawas Ketenagakeriaan. 4 Semua syarat-syarat dan petunjuk tersebut di dalam Akte Pengawasan ini wajib dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan terhitung mulai dari tanggal pemeriksaan, setelah dilaksanakan segera dilaporkan kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi setempat. Catalan Perubahan: Format 11 LAPORAN KEGIATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN Nama Bulan Jenis kegiatan No Nama Dan Nama Dan Tanggal Alamat Alamat Pelaksanaan Perusahaan Pimpinan Perusahaan Pembinaan Pemeriksaan Pengujian Pen5ddikan Uraian Tindak Ket hasil lanjut kegiatan Mengetahui Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan, Nama Tersing Pengawas Ketenagakerjaan, Nama Terang Format 12 Nama LAPORAN UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN UNIT KERJA PROVINSI BULAN Pemeriksaan Pengujian No Pengawas ^ . Pembinaan Penyidikan Ket Ketenaga Pertama Berkala Khusus Ulang Pertama Berkala Khusus Ulang kerjaan JUMLAH Mengetahui Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakeijaan ttd Nama Terang NIP Pengawas Ketenagakerjaan, ttd Nama Terang NIP Format 13a KOP DINAS KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN (PUSAT/DAERAH) NOMOR TENTANG SANKSI ADMINISTRATIFTEGURAN TERTULIS PERTAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PIMPINAN UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Menimbang (PUSAT/DAERAH), bahwa berdasarkan laporan dari ... tanggal ... tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr ... NIP ... tanggal ... telah dilakukan pemeriksaan; bahwa berdasarkan basil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sdr ... telah melakukan perbuatan berupa ... ; bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal....ayat (...) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan; bahwa untuk menegakkan disiplin Pengawas Ketenagakerjaan, perlu mengenakan sanksi administratif sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan (Pusat/Daerah) tentang Pengenaan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Pertama; KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951); Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor.... Tahun tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan {Berita Negara Republik Indonesia Nomor ); MEMUTUSKAN: Mengenakan sanksi administratif Teguran Tertulis Pertama kepada: Nama : Pangkat/Golongan : Jabatan : Unit Kerja : Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Sanksi administratif Teguran Tertulis Pertama berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan. Kepada yang bersangkutan agar segera memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukan. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, akan dikenakan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis Kedua. KELIMA Keputusan mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Tembusan: 1 Menteri Ketenagakeijaan;
47. 2.Dirjen Binwasnaker dan K3. Ditetapkan di pada tanggal Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan Nama Terang Format 13b KOP DINAS KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN (PUSAT/DAERAH) NOMOR TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS KEDUA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PIMPINAN UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Menimbang (PUSAT/DAERAH), bahwa berdasarkan laporan dari ... tanggal ... tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr ... NIP ... tanggal ... telah dilakukan pemeriksaan; bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sdr ... telah melakukan perbuatan berupa ... ; bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal....ayat (...) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan; bahwa terhadap Sdr ... telah dikenakan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis Pertama berdasarkan Keputusan Kepala Nomor ... Tanggal ..., namun sampai pada batas waktu yang ditentukan yang bersangkutan tetap tidak melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukannya; bahwa untuk menegakkan disiplin Pengawas Ketenagakerjaan, perlu mengenakan sanksi administratif yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan; KESATU KEDUA bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan (Fusat/Daerah) tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Teguran Tertulis Kedua; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951); Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor.... Tahun tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ); MEMUTUSKAN: Mengenakan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis Kedua kepada: Nama : Pangkat/Golongan Jabatan Unit Kerja : Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan dan kepada yang bersangkutan telah diberikan Teguran Tertulis Pertama namun tidak melakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Sanksi administratif Teguran Tertulis Kedua berlaku untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan. KETIGA KEEMPAT KELIMA Kepada yang bersangkutan agar segera memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukan. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di pada tanggal . Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan Nama Terang Tembusan: 1 Menteri Ketenagakerjaan;
48. 2.Dirjen Binwasnaker dan K3. Format 13c KOP DINAS KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN (PUSAT/DAERAH) NOMOR TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PIMPINAN UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Menimbang (PUSAT/DAERAH), bahwa berdasarkan laporan dari ... tanggal ... tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr ... NIP ... tanggal ... telah dilakukan pemeriksaan; bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sdr ... telah melakukan perbuatan berupa ... ; bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal....ayat (...) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan; bahwa dikarenakan perbuatan tersebut Sdr telah dikenakan sanksi administratif bempa Teguran Tertulis Pertama berdasarkan Keputusan nomor .... tanggal .... dan sanksi administratif Teguran Tertulis Kedua berdasarkan Keputusan nomor tanggal , namun sampai batas waktu ditetapkan yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan perbaikan; KESATU bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan (Pusat/Daerah) tentang Pengenaan Sanksi Administratif Penghentian Sementara Kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951); Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor.... Tahun tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ); MEMUTUSKAN: Mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan kepada: Nama : Pangkat/Golongan : Jabatan : Unit Kerja : Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal .... ayat (...) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan dan kepada yang bersangkutan telah dikenakan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis Pertama berdasarkan Keputusan Nomor ... tanggal ... dan sanksi administratif Teguran Tertulis Kedua berdasarkan Keputusan nomor ... tanggal ..., namun sampai batas waktu ditetapkan yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan perbaikan. KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA Sanksi administratif penghentian sementara kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan. Kepada yang bersangkutan agar segera memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukan. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, terhadap pelanggaran yang telah dilakukan akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan penunjukan dan penetapan serta legitimasi Pengawas Ketenagakerjaan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di pada tanggal Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan Nama Terang Tembusan:
49. 1.Menteri Ketenagakerjaan (sebagai laporan);
50. 2.Dirjen Binwasnaker dan K3. Format 13d KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF PENCABUTAN PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SERTA LEGITIMASI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dari ... tanggal ... tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr ... NIP ... tanggal ... telah dilakukan pemeriksaan;
b.bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sdr ... telah melakukan perbuatan berupa ... ;
c.bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat ( ) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
d.bahwa dikarenakan perbuatan tersebut Sdr telah dikenakan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis Pertama berdasarkan Keputusan nomor .... tanggal ...., sanksi administratif Teguran Tertulis Kedua berdasarkan Keputusan nomor tanggal , dan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan nomor .... tanggal , namun sampai batas waktu ditetapkan yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan perbaikan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pengenaan Sanksi KESATU Administratif Pencabutan Penunjukan dan Penetapan serta Legitimasi Pengawas Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951); Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor.... Tahun tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ); MEMUTUSKAN: Mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan penunjukan dan penetapan serta legitimasi Pengawas Ketenagakerjaan kepada: Nama Pangkat/Golongan : Jabatan : Unit Kerja : Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....ayat (....) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor....Tahun tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan dan kepada yang bersangkutan telah dikenakan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis Pertama berdasarkan Keputusan nomor ... tanggal ..., sanksi administratif Teguran Tertulis Kedua berdasarkan Keputusan Nomor ... tanggal ..., dan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Nomor ... tanggal ..., namun sampai batas waktu ditetapkan yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan perbaikan. KEDUA KETIGA Pencabutan penunjukan dan penetapan serta legitimasi Pengawas Ketenagakerjaan mengakibatkan Sdr ... tidak lagi memiliki kewenangan sebagai Pengawas Ketenagakerjaan. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di pada tanggal . MENTERI KETENAGAKERJAAN Nama Terang Tembusan:
1. 1.Gubemur Provinsi
2. 2.Kepala Dinas ... .