DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Menimbang MENTERI KETENAGAKERJAANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KESELAMATANDAN KESEHATANKERJA DAN ANGKAKREDITNYA MENTERIKETENAGAKERJAAN PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 10 TAHUN 2015 I SALlNAN I

11.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 2
8.Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 3 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DAN ANGKA KREDITNYA. MEMUTUSKAN:
20.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1799);
19.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
18.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
17.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); Menetapkan diman, SH 00324 198903 1 001 ~~~tl.ln sesuai dengan aslinya :,.;.--....,;,,;;,:~~ala. Hukum, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 520 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNAH. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2015 MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan pedoman bagi:

1.Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
2.Tim penilai;
3.Pejabat yang mengusulkan angka kredit; dan
4.Pejabat fungsional penguji keselamatan dan kesehatan kerja, pada Kementerian Ketenagakerjaan, instansi pusat selain Kementerian Ketenagakerjaan, dan instansi daerah provinsi dan kabupaterr/Icota dalam pelaksanaan, pengusulan, dan penilaian jabatan fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pasal 1

4 B. Maksud dan Tujuan

1.Maksud penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ini adalah untuk mewujudkan keseragaman persepsr/pemahaman dalam pelaksanaan, pengusulan, dan penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya maka diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan untuk dijadikan pedoman. Dalam rangka pengembangan tenaga penguji di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di atas, Kementerian Ketenagakerjaan mengajukan tenaga penguji di bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang sudah ada untuk menjadi pejabat fungsional penguji keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan meningkatnya kebutuhan akan kompetensi di segala bidang, termasuk di bidang pengujian keselamatan dan kesehatan kerja maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberlakukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya. 5 A. Latar Belakang Keberadaan tenaga penguji di bidang keselamatan dan kesehatan kerja telah ada sejak era sebelum tahun 2000. Pada masa itu terdapat 12 (dua belas) jabatan teknis sebagai penguji di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yaitu:
1.Penguji Hiperkes Faktor Kimia;
2.Penguji Hiperkes Faktor Fisika;
3.Penguji Hiperkes Faktor Biologi;
4.Penguji Toksikologi Industri;
5.Penguji Kesehatan Kerja;
6.Penguji Gizi Kerja;
7.Penguji Psikologi Kerja;
8.Penguji Hiperkes Faktor Faal Kerja dan Ergonomi;
9.Penguji Air dan Air Limbah Industri;
10.Penguji Mekanik;
11.Penguji Listrik; dan
12.Penguji Alat Pelindung Diri.
10.Kejadian berbahaya lainnya adalah suatu kejadian yang faktoral, yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kecuali kebakaran, peledakan dan bahaya pembuangan limbah.
9.Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan harta benda. 6 C. Pengertian Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:
1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4.Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
5.Pengujian adalah serangkaian kegiatan penilaian suatu obyek secara teknis atau medis yang mempunyai risiko bahaya dengan cara memberi beban uji atau dengan teknik pengujian lainnya sesuai dengan ketentuan teknis atau medis yang telah ditentukan.
6.Penguji K3 adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3.
7.Kompetensi K3 adalah pengembangan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan sikap Zperilaku K3 dalam pelaksanaan profesi di bidang K3.
8.Kal:ibrasi adalah kegiatan penyesuaian unjuk kerja alat terhadap standard.
2.Tujuan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ini adalah untuk digunakan sebagai pedoman bagi:

a.Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
b.Tim penilai;
c.Pejabat yang mengusulkan angka kredit; dan
d.Pejabat fungsional penguji keselamatan dan kesehatan kerja, pada Kementerian Ketenagakerjaan, instansi pusat selain Kementerian Ketenagakerjaan, dan instansi daerah provinsi dan kabupaten Zkota dalam pelaksanaan, pengusulan, dan penilaian jabatan fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
1. 24.Instansi daerah provinsi dan kabupaterr/kota adalah instansi yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten Zkota. 7
2. 22.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
3. 23.Instansi Pusat selain Kementerian adalah kementerianj lernbaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau lapangan usaha tertentu. urusan20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
4. 21.Direktur Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bina Pengawasan Ketenakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
5. 11.Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk hidup.
6. 12.Manajemen Risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh perusahaan, tenaga kerja, maupun lingkungan sekitar.
7. 13.Lingkungan kerja atau tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber- sumber bahaya.
8. 14.Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional penguji K3 dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
9. 15.Pejabat yang menetapkan angka kredit adalah pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan angka kredit bagi jabatan fungsional Penguji K3.
10. 16.Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji K3 adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja pejabat fungsional Penguji K3.
11. 17.Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi yang disusun oleh penguji K3, baik perorangan atau kelompok di bidang K3.
12. 18.Penghargaan adalah tanda jasa, tanda kehormatan atau bentuk penghargaan lain yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, negara asing, atau organisasi ilmiah nasional/ regional/ internasional yang diakui oleh masyarakat ilmiah.
13. 19.Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Penguji K3 adalah Menteri cq. Direktur Jenderal untuk pusat, Gubernur untuk daerah provinsi, dan Bupati/Walikota untuk daerah kabupaterr/kota. 8 C. Jenjang Jabatan dan Pangkat Jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang, dan angka kredit jabatan fungsional Penguji K3 dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, sebagai berikut: Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penguji K3 adalah Kementerian. Unit pelaksana teknis jabatan fungsional Penguji K3 berada pada Direktorat Bina K3 yang mempunyai tugas melaksanakan analisis, perekayasaan, penyusunan standar, penyebarluasan informasi dan kerja sarna di bidang pengkajian dan bimbingan teknis pelayanan K3 serta pengembangan sumberdaya manusia dan kompetensi K3. B. Instansi Pembina
14. 1.Penguji K3 berkewajiban meningkatkan keahlian dan menjunjung tinggi profesi sebagai seorang yang terpelajar dengan menjaga kebenaran dan kejujuran, baik kepada diri sendiri maupun kepada umum sehingga tidak menutupi kelemahan dan/ atau kekurangannya.
15. 2.Penguji K3 wajib bekerja secara terencana, sistematis mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan bekerja dengan jujur, tekun, teliti, berdisiplin, bersemangat untuk menghasilkan karya yang berkualitas tinggi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
16. 3.Penguji K3 wajib menjunjung tinggi hak, pendapat, atau temuan orang lain sehingga selalu menjauhi perbuatan tercela, antara lain mengambil gagasan orang lain dan senantiasa beritikad tidak akan melakukan tindakan plagiat dalam rangka menghormati dan melindungi hak cipta orang lain.
17. 4.Penguji K3 wajib bersifat terbuka terhadap tanggapan, pendapat, dan kritik yang diberikan oleh Penguji K3 lain dan/ atau masyarakat atas hasil yang dicapainya.
18. 5.Penguji K3 wajib berusaha untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman terbaiknya kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
19. 6.Penguji K3 harus mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan serta selalu memikirkan dampak penerapan hasil karyanya terhadap umat manusia dan lingkungan hidup.
20. 7.Penguji K3 wajib menjaga dan memanfaatkan semua sumberdaya secara berdayaguna dan berhasil guna.
21. 8.Penguji K3 wajib menjaga nama baik profesi keahlian, lembaga tempat kerjanya serta menghindari sikap arogansi intelektual.
22. 9.Penguji K3 wajib menaati kode etik fungsional Penguji K3 ini sebagai etika profesinya. A. Kode Etik 9
23. 2.Unsur Penunjang
a.Pengajar/pelatih/penyuluh/pembimbing di bidang K3 pada unit organisasi pemerin tah.
b.Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi/pelatihan di bidang K3.
c.Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Penguji K3.
d.Keanggotaan dalam organisasi profesi penguji K3.
e.Perolehan penghargaarr/tanda jasa.
f.Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.
c.Pengembangan Profesi 1) Pembuatan karya tulisj karya ilmiah di bidang K3. 2) Penerjemahan buku dan bahan lainnya di bidang K3. 3) Pembuatan buku pedoman Zpetunjuk pelaksanaarr/petunjuk teknis di bidang K3.
b.Pengujian K3 dan Kompetensi K3 1) Perencanaan kegiatan. 2) Pengujian higiene industri. 3) Pengujian kesehatan tenaga kerja. 4) Pengujian ergonomi. 5) Pengujian keselamatan kerja. 6) Pengujian kompetensi K3. 7) Pengendalian K3. 8) Pelaksanaan pekerjaan berisiko tinggi. 9) Pembuatan laporan akhir kegiatan pelayanan K3. 10) Pengkajian K3. D. Penilaian Angka Kredit Penilaian angka kredit jabatan fungsional Penguji K3 dibedakan menjadi 2 (dua) un sur, yaitu unsur utama dan unsur penunjang.
1. 1.Unsur Utama
a.Pendidikan 1) Pendidikan sekolah. 2) Pendidikan dan pelatihan prajabatan. 3) Pendidikan dan pelatihan fungsional bidang K3. '" GDlofigan 1\ -~ ~ No. .Jabatan, Rqg~at ng ,' ,@_rua,ng. ktedit I '" 1 Penguji K3 Pertama Penata Muda Ill/a 100 Penata Muda Tingkat I IIIJb 150 2 Penguji K3 Muda Penata 111/ c 200 Penata Tingkat I IIIJd 300 3 Penguji K3 Madya Pembina IV/a 400 Pembina Tingkat I IV/b 550 Pembina Utama Muda IV/c 700 Butir Kegiatan Satuan Ang~ Pelaksana "- Hasil Kredit
1. 1.Lama diklat lebih dari Sertifikat 15 Semua 960JP jenjang
2. 2.Lama diklat 641-960 JP Sertifikat 9 Semua jenjang
3. 3.Lama diklat 481-640 JP Sertifikat 6 Semua jenjang 3) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang K3 Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan Pelatihan (STIPP) atau sertifikat. 2) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan Yang dimaksud dengan diklat prajabatan adalah diklat yang diperuntukan untuk prajabatan golongan III. Satuan hasil berupa sertifikat dan memperoleh angka kredit 2 (dua) untuk semua jenjang, Keterangan: a) Ijazah yang diakui adalah ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta dan telah memperoleh pengesahan atau minimal akreditasi B dari instansi yang berwenang. Ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi luar negeri harus memperoleh pengesahan kesetaraan dari instansi berwenang di Indonesia. b) Ijazah yang lebih tinggi tetapi tidak sesuai dengan bidang kepakaran penguji K3 hanya dinilai sebagai unsur penunjang, kecuali tema disertasi/resis yang ditulisnya berkaitan dengan bidang kepakarannya. c) Pendidikan tidak bergelar dinilai sebagai pelatihan, penataran, atau kursus ilmiah dan kerja sarna penguji K3 dianggap sebagai pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jumlah jam pelajaran yang dipersyaratkan. d) Jika seorang kandidat penguji K3 atau penguji K3 memiliki dua ijazah pada strata yang sarna, penilai hanya akan menilai satu ijazah saja. e) Gelar Dr. Honoris Causa tidak dapat dinilai sebagai kriteria pendidikan tetapi sebagai penghargaan ilmiah. Pengusulan penilaian angka kredit dengan menggunakan ijazah harus melampirkan fotocopy ijazah dan transkip nilai yang disahkan pejabat/Icepala unit kerja tertinggi di instansi tersebut. .... 13titir Kegiatan Satuan Ang}<a Pelaksarra Hasil Kl1edit
4. 1.Doktor (S3) Jjazah 200 Semua
5. 2.Magister (S2) Ijazah 150
6. 3.Sarjana (Sl)1 Diploma Ijazah 100 jenjang IV Penjelasan unsur-unsur penilaian angka kredit :
7. 1.Unsur Utama
a.Pendidikan 1) Pendidikan sekolah Pendidikan Sekolah dan perolehan Gelar I Ijazah 10 11 3) Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja a) melakukan koordinasi pengujian; b) melaksanakan pengujian, dan perawatan Zkalibrasi peralatan kesehatan tenaga kerja. Satuan hasil berupa notulen, checklist, hasil anarnnesa, hasil pengujian, data, hasil analisis, hasil perhitungan dan lernbar kerja. 2) Pengujian Higiene Industri a) melakukan koordinasi pengujian; b) melaksanakan pengujian; c) evaluasi faktor bahaya dan perawatan Zkalibrasi peralatan higiene industri. Satuan Hasil berupa notulen, cheklist, hasil kegiatan, hasil survey, Surat Keputusan/SK, laporan, data, hasil analisa, hasil perhitungan, hasil evaluasi, bahan presentasi, dan lembar kerja
b.Pengujian K3 dan Kompetensi K3 1) Perencanaan kegiatan a) penyusunan program kerja; b) mempresentasikan program kerja; c) memeriksa dan menyetujui program kerja; d) melaksanakan kaji ulang permintaan; e) membuat, rnerneriksa, rnenyetujui dan mempresentasikan proposal perencanaan kegiatan K3; f) membuat draft kontrak kerja sarna; g) melaksanakan bimbingan teknis; h) menyusun skerna sertifikasi uji kompetensi K3; i) menyusun dan mempresentasikan perangkat uji kompetensi K3. Satuan hasil berupa program kerja, hasil kaji ulang, proposal, draft kontrak kerja sarna, laporan bimbingan, dokurnen dan bahan presen tasi. Keterangan a) Pendidikan dan pelatihan (diklat) yang dimaksud adalah diklat teknis yang berkaitan dengan kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3, yang sesuai dengan bidang keahlian Zkepakaran. b) Diklat yang diselenggarakan kurang dari 30 JP dinilai sebagai unsur penunjang c) Diklat kepemimpinan seperti diklat kepemimpinan tingkat I, II, III, dan IV tidak dinilai. Pengusul melampirkan sertifikat atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dan mata diklat./ujar yang disahkan oleh pejabatj'kepala unit kerja tertinggi di instansinya. Butir Kegiatan .. Satti:a.n' Ang~a Pelaksana Hasll Kredit
1. 4.Lama diklat 161-480 JP Sertifikat 3 Semua jenjang
2. 5.Lama diklat 81-160 JP Sertifikat 2 Semua jenjang
3. 6.Lama diklat 30-80 JP Sertifikat 1 Semua jenjang 12 8) Pe1aksanaan Pekerjaan Berisiko Tinggi a) me1akukan supervisi; dan b) pengujian di tempat kerja berisiko tinggi. Satuan hasil berupa hasil supervisi dan hasil pengujian. 7) Pengenda1ian K3 a) me1akukan observasi/identifikasi permasa1ahan di tempat kerja; b) me1aksanakan pengukuran; c) me1akukan ana1isis masa1ah; d) menyusun rancangan pengenda1ian K3; e) membuat, me1akukan uji coba dan mempresentasikan produk; f) me1aksanakan pengujian; g) me1akukan eva1uasi; h) me1aksanakan modifikasi produk; i) me1aksanakan perawatan produk; j) membuat simu1asi pengujian kompetensi K3; k) menyusun metode dan sistim pengelolaan database peni1aian kompetensi K3; 1) mengeva1uasipenye1enggaraanpe1atihan di bidang K3; m) me1akukan monitoring pemegang sertifikat kompetensi K3. Satuan hasil berupa Surat Perintah, hasil ana1isis, hasil rancangan, 1aporan, bahan presentasi, hasil uji, hasil eva1uasi, 1embar kerja, prosedur kerja, hasil rancangan, hasil uji coba, metode peni1aian, dan hasil monitoring. kompetensi. Satuan hasil berupa 1aporan, draft sertifikat, dan 1embarkerja. pengujian 6) Pengujian Kompetensi K3 a) me1akukan uji coba perangkat uji; b) me1aksanakan uji; c) me1akukan kaji u1ang; d) me1aksanakan pe1atihan; e) merancang/ memeriksa/ menyetujui sertifikat; f) me1akukan perawatan Zkalibrasi pera1atan 5) Pengujian Kese1amatanKerja a) me1akukan koordinasi pengujian; b) me1aksanakan pengujian, mengo1ahdata hasil pengujian; c) me1akukan analisis; d) me1akukan eva1uasi dan mempresentasikan faktor bahaya serta perawatan Zkalibrasi pera1atan kese1amatan kerja. Satuan hasil berupa notu1en, cheklist, data, hasil pengo1ahan, hasil analisis, hasil eva1uasi, bahan presentasi, dan 1embar kerja. 4) Pengujian Ergonomi a) me1akukan koordinasi pengujian; b) me1aksanakan pengujian, dan perawatan Zkalibrasi pera1atan ergonomi. Satuan hasil berupa notu1en, cheklist, data, dan 1embarkerja. e) membuat karya tulis, karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang K3 yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah. Satuan hasil berupa naskah. d) membuat karya tulisj'karya ilmiah populer di bidang K3 yang disebarluaskan melalui media massa. Satuan hasil berupa buku. c) membuat karya tulis, karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang K3 yang tidak dipu blikasikan dalam ben tuk:

(1)Buku Satuan hasil: buku.
(2)Makalah Satuan hasil: makalah. b) membuat karya tulis, karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang K3 yang dipu blikasikan dalam ben tuk:
(1)Buku Satuan hasil: buku
(2)Makalah Satuan hasil: makalah
1. c.Pengembangan Profesi 1) Pembuatan karya tulisy karya ilmiah di bidang K3 a) membuat karya tulisj'karya ilmiah hasil penelitian, pengujian, survei di bidang K3 yang dipublikasikan dalam bentuk:
(1)Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. Satuan hasil: buku.
(2)Majalah ilmiah yang diakui oleh LIP!. Satuan hasil: naskah. 10) Pengkajian K3 a) membuat dan mempresentasikan project statement; b) membuat, mempresentasikan uji coba kuesioner pengkajian; c) mengumpulkan data sekunder; d) mengumpulkan dan memverifikasi data primer; e) mengolah data; f) melakukan analisis dan interpretasi dataj uji statistik; g) menyusun, mempresentasikan, memeriksa, menyetujui laporan akhir pengkajian K3; h) pembuatan database pelayanan K3. Satuan hasil berupa proposal, kuesioner, data, hasil pengolahan, hasil analisis, laporan, bahan presentasi, data sistem informasi. 9) Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan Pelayanan K3 a) membuat laporan akhir; b) mempresentasikan, memeriksa dan menyetujui laporan kegiatan pelayanan K3; dan c) membuat rangkuman laporan kegiatan pelayanan K3. Satuan hasil berupa laporan dan bahan presentasi. 13 14

2.Unsur Penunjang

a.Pengajar/pelatih/penyuluh/pembimbing di bidang K3 pada unit organisasi pemerin tah 1) mengajar atau melatih di bidang K3. Satuan hasil: .Jarrr/Pelajaran (JPL). 2) memberi Bimbingan pada mahasiswa magang Satuan hasil: .Jarrr/Pelajaran (JPL). 3) Memberi Bimbingan pada peserta study banding Satuan hasil: .Jarrr/Pelajaran (JPL). 4) Memberikan bimbingan pada level dibawahnya Satuan hasil: JPL
b.Peran serta dalam seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan di bidang K3 1) Mengikuti seminar, lokakarya, konferensi, dan pelatihan sebagai: a) Pemrasaran Satuan hasil: Sertifikat / Surat Tugas / Surat Keterangan b) Narasumber, Moderator, dan Pembahas Satuan hasil: Sertifikat/Surat Tugas/Burat Keterangan c) Peserta Satuan hasil: Sertifikat/ Surat Tugas / Surat Keterangan 2) Mengikuti delegasi ilmiah sebagai a) Ketua Satuan hasil: Sertifikat/ Surat Tugas / Surat Keterangan b) Anggota Satuan hasil: Sertifikat / Surat Tugas / Surat Keterangan 3) Pembuatan buku pedoman Zpetunjuk pelaksanaan Zpetunjuk teknis di bidang K3 a) membuat buku pedoman di bidang K3. Satuan hasil: pedoman. b) membuat petunjuk pelaksanaan pengelolaan kegiatan di bidang K3. Satuan hasil: juklak. c) membuat petunjuk teknis pengelolaan kegiatan di bidang K3. Satuan hasil: juklak. c) membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan. Satuan hasil: naskah. 2) Penerjemahan buku dan bahan lainnya di bidang K3 a) menerjemahkan Zmenyadur buku dan bahan lain di bidang K3 yang dipublikasikan dalam bentuk:

(1)Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. Satuan hasil: buku.
(2)Majalah ilmiah yang diakui oleh LIP!. Satuan hasil: naskah. b) menerjemahkan Zmenyadur buku dan bahan lain di bidang K3 yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:
(1)Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. Satuan hasil: buku.
(2)Majalah ilmiah yang diakui oleh LIP!. Satuan hasil: naskah. 15
1. e.Perolehan gelar kesarjanaan lainnya Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas. 1) Sarjana (SI)/Diploma IV Satuan hasil: Gelar/Ijazah 2) Diploma III Satuan hasil: Gelar /Ijazah 3) Diploma II Satuan hasil: Gelar /Ijazah
2. d.Penghargaan Memperoleh penghargaan berupa tanda jasa Satya Lancana Karya Satya: 1) 30 (tiga puluh) Satuan hasil: tanda jasa 2) 20 (dua puluh) Satuan hasil: tanda jasa 3) 10 (sepuluh puluh) Satuan hasil: tandajasa
3. c.Keikutsertaan dalam organisasi profesi fungsional penguji K3 tingkat nasional/ internasional sebagai: 1) Pengurus aktif Satuan Hasil: Surat Tugas. 2) Anggota Aktif Satuan Hasil: Surat Tugas. 3) Keanggotaan secara aktif dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Penguji K3 sebagai: a) Ketua/Wakil Ketua Satuan Hasil: Surat Tugas. b) Anggota Satuan Hasil: Surat Tugas.
  1. 2.Jumlah angka kredit kurnulatif paling rendah sebagaimana dirnaksud pada angka 1, yai tu:
4. a.paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan
5. b.paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang C. Kornposisi Persen tase Angka Kredit
  1. 1.Jumlah angka kredit kurnulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan Zpangkat fungsional Penguji K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional Penguji K3 dan angka kreditnya. 16 Contoh: Seorang Penguji K3 mengajukan DUPAKdengan Masa Penilaian 1 Januari 2013 sd. 30 Juni 2014. Apabila dalam DUPAK tersebut diusulkan butir kegiatan yang dilaksanakan pada bulan April 2012. Butir kegiatan dari kegiatan tersebut tidak dapat dinilai. Pengisian DUPAK dilakukan pada akhir bulan Desember untuk periode kenaikan pangkat bulan April tahun berikutnya dan pada akhir bulan Juni untuk periode kenaikan pangkat bulan Oktober tahun yang sarna. Bukti pelaksanaan kegiatan yang diperoleh di luar mas a penilaian yang karena satu dan lain hal tidak diajukan pada rnasa penilaian sebelurnnya, rnaka kegiatan terse but tidak dapat dinilaikan. B. Perhitungan Angka Kredit Untuk memperlancar pengusulan angka kredit, setiap tahun para fungsional Penguji K3 harus mengusulkan dan mengisi Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).Pengusulan DUPAK dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun walaupun jumlah angka kredit yang diusulkan belum rnemenuhi jumlah yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jenjang. Sehubungan hal terse but maka akan dikeluarkan Penetapan Angka Kredit (PAK)Sernentara. A. Angka Kredit Angka kredit diperlukan bagi:
  2. 1.PNS yang pertama kali akan diangkat menjadi Ahli Pertama dalam jabatan fungsional Penguji K3; dan
  3. 2.Pejabat fungsional Penguji K3 Ahli Pertama sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya yang akan naik jabatan Zpangkat. Angka kredit diperoleh berdasarkan hasil penilaian atas prestasi dari pelaksanaan setiap butir rincian kegiatan fungsional Penguji K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional Penguji K3 dan angka kreditnya. Setiap Penguji K3 perlu memahami dengan benar setiap kegiatannya agar dapat mencapai pre stasi dan memperoleh angka kredit.
  4. 10.Penguj i K3 Ahli Pertama Pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya. pada tahun kedua wajib mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3. 17
  5. 9.Penguji K3 yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
  6. 8.Penguji K3 Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/ c angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit dari un sur pengembangan profesi.
  7. 7.Penguji K3 Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/ a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit dari un sur pengembangan profesi.
  8. 6.Penguji K3 Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang IIljd yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Penguji K3 Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IVj a angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 8 (delapan) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
  9. 5.Penguji K3 Muda, pangkat Penata, golongan ruang IIIjc yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang IIIjd angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 6 (enam) angka kredit dari un sur pengembangan profesi.
  10. 4.Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang IIIjb yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Penguji K3 Muda, pangkat Penata, golongan ruang IlIjc angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
  11. 3.Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang IIlja yang akan naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang IIljb angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 2 (dua) angka kredit dari unsur pengembangan profesi. NO J~njan~ Jabatan Gel."Ruang: 'Mg~aKtedit ,
  12. 1.Penguji K3 Ahli Pertama IIlja 100 IIIjb 150
  13. 2.Penguji K3 Ahli Muda Ill/c 200 IIIjd 300
  14. 3.Penguji K3 Ahli Madya IVja 400 IV/b 550 IVjc 700
6. c.Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh pejabat fungsional Penguji K3 adalah sebagai berikut: 18 E. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Pejabat fungsional Penguji K3 membuat DUPAKyang berisi hasil penilaian sendiri atas prestasi kerjanya.
  1. 1.Pengisian Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)
7. a.Langkah-langkah Pengisian DUPAKoleh Penguji K3: 1) mengumpulkan bukti fisik dan Zatau dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan; 2) memilah bukti terse but berdasarkan unsur dan sub unsur kegiatan; 3) mengisi formulir surat pernyataan melakukan kegiatan Pengujian K3 dan Kompetensi K3 dilengkapi dengan bukti; 4) mengisi formulir Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dilengkapi dengan bukti; 5) mengisi formulir surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dilengkapi dengan bukti; 6) mengisi formulir surat pernyataan melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan; 7) menilai sendiri dengan mengisi angka kredit berdasarkan butir-butir kegiatan Penguji K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional Penguji K3 dan angka kreditnya; 8) semua surat pernyataan beserta buktinya disusun berurutan sesuai dengan masa penilaian; 9) hasil penilaian semua butir kegiatan dihimpun dalam 1 (satu) DUPAK; D. Masa Penilaian Angka Kredit
  1. 1.Sarjana (SI)/Diploma IV yang pertama kali diangkat menjadi fungsional Penguji K3 baru dapat diangkat dalam jabatan Penguji K3 setelah yang bersangkutan menjadi PNS. Masa penilaian angka kredit yang bersangkutan dihitung sejak diangkat sebagai calon PNS.
  2. 2.Untuk kenaikan jabatan Zpangkat Penguji K3, masa penilaian angka kredit didasarkan pada masa penilaian angka kredit yang terakhir.
  3. 12.Penguji K3 yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang K3 diberikan angka kredi t dengan keten tuan sebagai beriku t:
8. a.apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
9. b.apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
10. c.apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
11. d.jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.
  1. 11.Penguji K3 Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/ c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi. 19
  2. 2.Pengajuan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)
12. a.Usul Penetapan Angka Kredit Penguji K3 diajukan oleh: 1) Pejabat Eselon I: Direktur Jenderal untuk angka kredit bagi Penguji K3 Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IVIb dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IVI c di Kementerian dan instansi selain Kementerian. 2) Pejabat Eselon II, meliputi: a) Pejabat Eselon II yang membawahi bidang K3 di Kementerian. Dalam hal ini adalah Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja; b) Pejabat Eselon II yang membawahi bidang K3 di instansi pusat selain Kementerian; c) Pejabat Eselon II yang membawahi bidang K3 di instansi daerah provinsi dan kabupaterr/kota. 3) Pejabat Eselon III, meliputi: a) Pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Eselon II yang membidangi K3 Kementerian untuk angka kredit bagi Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji K3 Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IVI a di Kementerian. b) Pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Eselon II yang membawahi bidang K3 instansi pusat selain Kementerian kepada Pejabat Eselon II yang membidangi K3 di instansi pusat selain Kementerian untuk angka kredit bagi Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji K3 Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IVI a di instansi pusat selain Kementerian.
13. c.Lampiran Pendukung DUPAK,yaitu: 1) surat pernyataan melakukan kegiatan penguji K3; 2) surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi; 3) surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang; 4) dokumen lainnya. Hak untuk menilai dan mengesahkan DUPAK adalah pada ketua dan anggota Tim Penilai.
14. b.Langkah-langkah Pengisian DUPAKoleh oleh Tim Penilai: 1) mengisi nomor sesuai kode penomoran DUPAK instansi yang bersangku tan; 2) mengajukan penilaian yang telah diisi sesuai dengan masal periode waktu yang diajukan; 3) mengisi kolom keterangan data fungsional Penguji K3 perorangan yang dinilai. Tim Penilai mengisi kolom penilaian sesuai dengan hasil penilaian dan bukti. 10) DUPAK, surat pernyataan, dan bukti fisik disahkan oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Eselon III. Semua berkas terse but dilampirkan pada DUPAK sebagai bukti untuk diajukan ke Tim Penilai.
15. b.Penilaian dan Penetapan Angka Kredit 1) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Penguji K3 dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. 2) Pre stasi kerja Penguji K3 mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya. 3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Penguji K3 dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut: a) untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan b) untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangku tan. 4) Penetapan angka kredit Penguji K3 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. 5) Penetapan angka kredit asli disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada: a) Penguji K3 yang bersangkutan; b) Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; c) Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah; dan d) Pejabat lain yang dianggap perlu. c) Pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Eselon II yang membawahi bidang K3 di instansi daerah provinsi kepada Pejabat Eselon II yang membawahi bidang K3 provinsi untuk angka kredit bagi Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji K3 Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/ a di instansi daerah provmsi. d) Pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Eselon II yang membawahi bidang K3 di instansi daerah kabupaten Zkota kepada Pejabat Eselon II yang membawahi bidang K3 kabupaten Zkota untuk angka kredit bagi Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang Ill/a sampai dengan Penguji K3 Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV[e: di instansi daerah kabupaten/kota. 20
  1. 2.Tim Penilai Unit Kerja (TPUK) TPUK adalah tim penilai yang berkedudukan di Direktorat Bina K3. Tim ini dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Bina K3 untuk mengusulkan dan menyusun PAK bagi pejabat fungsional Penguji K3 Ahli Pertama golongan III/a sampai dengan pejabat fungsional Penguji K3 Ahli Madya golongan IVI a di Direktorat Bina K3 dan UPTP K3, serta di instansi pusat selain Kementerian yang belum memiliki tim penilai. Sebagai tim penilai di instansi pembina, TPUK berkewajiban memberikan bantuan teknis kepada tim penilai pejabat fungsional Penguji K3 di instansi pusat selain Kementerian. 21 Direktur Bina K3 bertindak se bagai pelaksana teknis dari Direktur Jenderal. Anggota TP serendah-rendahnya adalah pejabat fungsional Penguji K3 Madya golongan IVIb atau pejabat struktural dan non PNS yang kompeten di bidang pengujian K3. TP terdiri dari:
16. a.Direktorat Bina K3; dan
17. b.Biro Organisasi dan Kepegawaian, Sekretaris Jenderal, Kementerian, yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
  1. 1.Tim Penilai Pusat (TP) TP berkedudukan di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3. Tim ini dikhususkan untuk memberi penilaian terhadap prestasi kerja pejabat fungsional Penguji K3 tingkat tertinggi, yaitu Penguji K3 Ahli Madya IVIb dan IV[c, Lingkup layanan penilaian Tim Penilai Pusat adalah pejabat fungsional Penguji K3 di seluruh Indonesia. Berdasarkan tempat kedudukan dan tugas, Tim Penilai Penguji K3 seeara umum dibagi menjadi 5 (lima) yaitu:
  2. 1.Tim Penilai Pusat (TP).
  3. 2.Tim Penilai Uni t Kerja (TPUK).
  4. 3.Tim Penilai Instansi (TPI).
  5. 4.Tim Penilai Provinsi (TPP).
  6. 5.Tim Penilai Kabupaterr/Kota (TPK) A. Tim Penilai Jabatan Fungsional Penguji K3 Tim Penilai terdiri dari:
  7. 1.unsur teknis yang membidangi K3;
  8. 2.unsur kepegawaian;
  9. 3.pejabat fungsional Penguji K3. BABIV TIM PENILAIJABATANFUNGSIONAL PENGUJI KESELAMATANDAN KESEHATANKERJA 22
  10. 6.Organisasi Tim Penilai Tim penilai dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai beriku t:
18. a.memeriksa dan menilai butir kegiatan dalam DUPAK;
19. b.memeriksa kebenaran dokumen DUPAK;
20. c.menyusun konsep PAK untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan PAK Penguji K3 Ahli Pertama sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya;
21. d.membantu memeriksa dan menilai DUPAKPenguji K3 Ahli Madya golongan IVIb dan Penguji K3 Ahli Madya golongan IVI c yang diajukan oleh pejabat yang berwenang kepada TPP melalui Kepala Pusat K3 sebagai unit Eselon II pembina;
22. e.membina pengembangan karir fungsional pejabat fungsional Penguji K3;
23. f.mengelola data base pejabat fungsional Penguji K3 di instansinya;
24. g.mengikuti sidang penilaian pejabat fungsional Penguji K3;
25. h.menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri.
  1. 5.Tim Penilai Kabupaten Zkota (TPK) TPK adalah tim penilai yang berkedudukan di instansi daerah kabupaten Zkota, Tim Penilai ini dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian kabupaten Zkota untuk mengusulkan dan menyusun PAK bagi pejabat fungsional Penguji K3 Ahli Pertama golongan IIII a sampai dengan pejabat fungsional Penguji K3 Ahli Madya golongan IVIa di instansinya.
  2. 4.Tim Penilai Provinsi (TPP) TPP adalah tim penilai yang berkedudukan di instansi daerah provinsi. TPP dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian provinsi untuk mengusulkan dan menyusun PAK bagi pejabat fungsional Penguji K3 Ahli Pertama golongan III/a sampai dengan pejabat fungsional Penguji K3 Ahli Madya golongan IVla di instansinya dan di kabupatenj'kota yang belum mempunyai tim penilai.
  3. 3.Tim Penilai Instansi (TPI) TPI adalah tim penilai yang berkedudukan di instansi pusat selain Kementerian. Tim Penilai Instansi dibentuk dan ditetapkan oleh kepala instansi untuk mengusulkan dan menyusun PAK bagi pejabat fungsional Penguji K3 Ahli Pertama golongan III/a sampai dengan pejabat fungsional Penguji K3 Ahli Madya golongan IVI a di instansinya. 23 Catatan: Tim Penilai di luar TPP bertugas membantu penyusunan DUPAKPenguji K3 Ahli Madya IVIb sd. Penguji K3 Ahli Madya IVI c. No. Uraian TP TPUK TPI TPP TPK
  4. 1.Yang Direktur J enderal Direktur Bina K3 Kepala Instansi Pejabat pembina Pejabat pembina kepegawaian menetapkan kepegawaian provinsi kabupaterr/kota Tim Penilai
  5. 2.Penilai Minimum Penguji Minimum Penguji K3 Minimum Minimum Penguji K3 Minimum Penguji K3 Ahli K3 Ahli Madya Ahli Muda III/d Penguji K3 Ahli Ahli Muda IIII d Muda III/d IV/b Muda III/d
  6. 3.Kedudukan Biro Organisasi Direktorat Bina K3 Instansi pusat Instansi daerah Instansi daerah Penilai dan Kepegawaian selain provinsi kabupaten /kota serta Pusat K3 Kernenterian
  7. 4.Yang dinilai Penguji K3 Ahli Penguji K3 Ahli Penguji K3 Ahli Penguji K3 Ahli Penguji K3 Ahli Madya IVIa Madya IV/b sd. Madya IV/a Madya IV/a Madya IV/a IV/c
  8. 5.Kedudukan Seluruh Indonesia Direktorat Bina K3 Instansi pusat Instansi daerah Instansi daerah yang dinilai dan UPTP atau selain provinsi atau kabupaten Zkota instansi lain Kementerian kab/kota
  9. 6.Yang Direktur J enderal Kepala Biro Pembina Pembina kepegawaian Pembina kepegawaian mengesahkan Organisasi dan kepegawaian provinsi kabupaten/kota PAK Kepegawaian instansi Ringkasan Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Jabatan Fungsional Penguji K3 Tabel:
  10. 10.Tata Cara Penilaian Tata cara penilaian diatur sebagai berikut:
26. a.Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota.
27. b.Setiap DUPAKdinilai oleh 2 (dua) orang anggota secara terpisah.
28. c.Bila selisih hasil penilaian angka kredit tambahan kurang dari 20% maka hasil penilaian yang mempunyai nilai unsur utama lebih tinggi ditetapkan sebagai angka kredit hasil penilaian untuk PAKbaru.
  1. 9.Tata Kerja Tim Penilai
29. a.Sekretariat Tim Penilai bertugas membantu dalam hal pengadministrasian kegiatan Tim.
30. b.Sekretariat merneriksa kelengkapan dan keabsahan administrasi DUPAK.
31. c.Sekretariat menginformasikan kekurangan dan kelengkapan administrasi kepada Unit Pengusul.
32. d.Persidangan TPI dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun (Juli-Agustus) untuk periode penilaian Januari- Desember tahun yang telah lalu.
  1. 8.Masa Kerja Tim Penilai
33. a.3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali mas a jabatan berikutnya.
34. b.Anggota Tim Penilai yang telah menjadi anggota dalam 2 (dua) rnasa jabatan berturut-turut dapat diangkat kernbali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masajabatan.
35. c.Sekretaris Tim Penilai harus berasal dari unsur kepegawaian.
36. b.Persyaratan menjadi anggota Tim Penilai: 1) jabatan Zpangkat paling rendah sarna dengan jabatarr/ pangkat Penguji K3 yang dinilai; 2) paling rendah Pejabat Fungsional Penguji K3 pangkat Penata Muda Tingkat II golongan ruang III/b; 3) memiliki kompetensi untuk rnenilai pre stasi kerja Pejabat Fungsional Penguji K3; 4) dapat aktif melakukan penilaian; 5) menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi anggota Tim Penilai dengan sepengetahuan atasan langsung; 6) apabila anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi oleh pejabat fungsional Penguji K3 maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai pre stasi kerja Pejabat fungsional Penguji K3 dengan jurnlah anggota Pejabat fungsional Penguji K3 dalam tim paling sedikit 2 (dua) orang.
  1. 7.Susunan dan Persyaratan Tim Penilai
37. a.Susunan Tim Penilai Tim Penilai sekurang- kurangnya terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota dengan susunan sebagai berikut: 1) 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; 2) 1 (satu) Wakil Ketua merangkap anggota; 3) 1 (satu) Sekretaris merangkap anggota; dan 4) sekurang-kurangnya 4 (ernpat) orang anggota. 24 Tugas pokok Tim Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai tentang penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai. B. Tim Teknis Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis. Anggota Tim Teknis terdiri dari para ahli, PNS atau bukan PNS, dengan kemampuan teknis yang diperlukan. 25 Contoh: Penilai A memberikan nilai angka kredit 100 yang terdiri dari unsur utama sebesar 70 dan unsur penunjang 30. Penilai B memberikan angka kredit 90 yang terdiri dari un sur utama sebesar 75 dan unsur penunjang sebesar 15. maka nilai yang digunakan adalah hasil penilaian B.
38. d.Bila selisih angka kredit hasil penilaian dari dua anggota Tim Penilai lebih dari 20%, maka nilai akhir ditetapkan berdasar hasil penilaian penilai ketiga dengan memperhatikan hasil penilaian kedua penilai sebelumnya. Contoh: Penilai A memberi nilai angka kredit 200 yang terdiri dari Unsur Utama sebesar 150 dan Unsur Penunjang 50. Penilai B memberi angka kredit 155 yang terdiri dari Unsur Utama sebesar 125 dan Unsur Penunjang 30. Mengingat selisih an tara penilai A (200) dengan penilai B
(155)lebih besar dari 20% ((155-200)/200*100 %) = 22,5%, maka Ketua Tim Penilai menunjuk Penilai ke-3 (Penilai C). Hasil penilai C adalah nilai akhir yang akan ditetapkan.
1. e.Hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Tim Penilai dalam bentuk Konsep PAK.
2. f.Sekretaris Tim membuat PAK lalu disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani PAK setelah diperiksa oleh Ketua Tim.
3. g.Hasil setiap pertemuan penilaian harus dituangkan dalam bentuk Risalah Pertemuan dan disimpan oleh Sekretariat.
  1. 11.Prosedur penilaian angka kredit dilakukan melalui urutan sebagai berikut:
4. a.penerimaan berkas usulan;
5. b.pemeriksaan kelengkapan administrasi dan dokumen usulan;
6. c.pengembalian berkas usulan dari tim penilai yang tidak memenuhi persyaratan;
7. d.pembuatan lembar pengantar penilaian yang ditandatangani oleh Ketua Sekretariat selaku sekretaris tim penilai;
8. e.pembuatan rekapitulasi usulan yang akan dinilai;
9. f.pelaksanaan penilaian oleh tim penilai;
10. g.pemeriksaan hasil penilaian dari tim penilai;
11. h.pembuatan rekapitulasi hasil penilaian dari tim penilai;
  1. 1.penyiapan rapat penilaian; J. penyelenggaraan rapat penilaian;
12. k.pembuatan keputusan hasil penilaian;
13. l.pembuatan notulen rapat;
14. m.pembuatan Nota PAK;
15. n.pengesahan PAKoleh pejabat yang berwenang. B. Pengangkatan dari Jabatan Lain Seorang PNS dapat diangkat dalam jabatan Fungsional Penguji K3, baik dari jabatan struktural maupun jabatan fungsional lain apabila PNS tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai berikut:
  1. 1.pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S1) atau Diploma IV bagi yang pernah atau masih menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu lainnya;
  2. 2.ditempatkan di bidang K3;
  3. 3.setiap unsur penilaian prestasi kinerja (Sasaran Kinerja Pegawai/ SKP) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  4. 4.usia PNS yang mengajukan usul pengangkatan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
  5. 5.melampirkan surat tugas dengan mencantumkan bidang K3. A. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 Pengangkatan pertama seorang PNS ke dalam jabatan fungsional Penguji K3 dapat dilakukan apabila PNS bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai berikut:
  6. 1.berijazah paling rendah Sarjana Strata 1 (Sl) atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh unit kerjanya dan paling rendah memiliki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a;
  7. 2.bekerja di bidang K3 minimal 2 (dua) tahun;
  8. 3.melampirkan surat pernyataan tugas di bidang K3;
  9. 4.telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) jabatan Fungsional Penguji K3 dan dinyatakan lulus diklat yang diselenggarakan oleh Instansi Pembina atau instansi lain yang telah diakreditasi oleh Instansi Pembina;
  10. 5.setiap un sur penilaian pre stasi kinerja (Sasaran Kinerja Pegawai /SKP) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  11. 6.usia calon Penguji K3 paling tinggi 50 (lima puluh] tahun;
  12. 7.memenuhi kelengkapan administrasi, yaitu Kartu Pegawai, SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat terakhir, dan daftar riwayat hidup.
  13. 8.tingkatjabatan Fungsioal Penguji K3 yang diperolehnya sesuai dengan angka kredi t yang diten tukan;
  14. 9.diputuskan dalam sidang Tim Penilai Pusat dan Zatau oleh Tim Penilai Instansi/Daerah bagi instansi yang sudah mendapatkan kewenangan penilaian dan penetapan angka kredit dari Instansi Pembina sesuai dengan surat keputusan instansi pembina;
  15. 10.TMT jabatan Fungsional Penguji K3 ditetapkan tanggal 1 bulan beriku tnya setelah sidang;
  16. 11.pengangkatan dalam jabatan fungsional Penguji K3 Ahli Pertama III/a sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya IV/ c ditetapkan oleh pejabat instansi pembina kepegawaian terkait tanpa melalui rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Penguji K3 sebagai pejabat fungsional dituntut secara profesional dapat memberikan kinerja maksimal dalam melaksanakan program teknologi. Pelaksanaan tugasnya tersebut menjadi bagian dalam pengembangan karir mereka sehingga dicapai karir yang tinggi. Pengembangan karir Penguji K3 dilakukan berbasis fungsional. BABV PEMBINAANKARIRJABATANFUNGSIONAL PENGUJI KESELAMATANDAN KESEHATANKERJA 26
  17. 3.Kenaikan pangkat PNS Pusat/Daerah yang menduduki jabatan fungsional Penguji K3 diatur sebagai berikut:
16. a.PNS yang menduduki jabatan fungsional Penguji K3 Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I Golongan IV/b menjadi Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/ e ditetapkan oleh Instansi Pembina.
  1. 2.SK jabatan fungsional Penguji K3 Ahli Madya ditetapkan oleh Kementerian berdasarkan PAKdari Instansi Pembina.
  2. 1.Penguji K3 yang telah menduduki jabatan fungsional Penguji K3 Ahli Madya IV[c wajib melakukan pemeliharaan setiap 1 (satu) tahun sekali dengan harus memenuhi paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pengujian K3, Kompetensi K3, dan pengembangan profesi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 27 C. Kenaikan Jabatan dan Pangkat Kenaikan jabatan fungsional Penguji K3 dapat dilakukan berdasarkan keten tuan sebagai beriku t:
  3. 1.menduduki jabatan fungsional Penguji K3 terakhir yang dimiliki paling kurang sudah 2 (dua) tahun.
  4. 2.memiliki surat keputusan jabatan fungsional Penguji K3 terakhir yang berlaku.
  5. 3.memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi atau lebih.
  6. 4.Angka kredit yang diperoleh adalah angka kredit 2 (dua) tahun sebelum TMTjabatan terakhir.
  7. 5.Mendapatkan minimal nilai baik pada setiap un sur penilaian DP3/SKP dalam satu tahun terakhir.
  8. 6.Kenaikan jabatan Penguji K3 diputuskan dalam sidang Tim Penilai Pusat dan/ atau oleh Tim Penilaian Instansi/ Daerah bagi instansi yang sudah diberi kewenangan penilaian dan penetapan angka kredit dari instansi Pembina.
  9. 6.telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) jabatan fungsional Penguji K3 dan dinyatakan lulus diklat yang diselenggarakan oleh Instansi Pembina atau instansi lain yang telah diakreditasi oleh Instansi Pembina;
  10. 7.memenuhi kelengkapan administrasi, yaitu Kartu Pegawai, SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat terakhir, dan daftar riwayat hidup.
  11. 8.tingkat jabatan Fungsioal Penguji K3 yang diperolehnya sesuai dengan angka kredit yang diten tukan;
  12. 9.diputuskan dalam sidang Tim Penilai Pusat dan Zatau oleh Tim Penilai Instansr/Daerah bagi instansi yang sudah mendapatkan kewenangan penilaian dan penetapan angka kredit dari Instansi Pembina sesuai dengan surat keputusan instansi pembina;
  13. 10.melampirkan surat pernyataan alih jabatan atau perpindahan antar jabatan kejabatan fungsional Penguji K3 yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja tertinggi yang bersangkutan.
  14. 11.TMTjabatan fungsional Penguji K3 ditetapkan tanggal 1 (satu) bulan beriku tnya setelah sidang.
  15. 12.bagi ealon pejabat fungsional Penguji K3 yang pernah atau masih menduduki jabatan struktural dan atau fungsional tertentu lainnya, pengangkatan jabatan fungsional Penguji K3 tidak harus mendapat persetujuan Zpertirnbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (BKN)yang bersangkutan. 28
  16. 4.Penguji K3 yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan Zpangkat setingkat lebih tinggi berlaku aturan sebagai berikut:
17. a.Kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan Zpangkat berikutnya. Contoh: Sdr. Kuswara, ST, NIP. 19751016 199604 1 010 jabatan Penguji K3 Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/e terhitung mulai tanggal 1 April 2014. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata, golongan ruang I1I/e yang bersangkutan memperoleh angka kredit sebesar 210. Adapun angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang 1111e yakni 200. Dengan demikian, sdr. Kuswara, ST memiliki kelebihan angka kredit 10 dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
18. b.Kelebihan angka kredit yang memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhirnya dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dan pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/ atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3 Contoh: Sdr. Faehri, S.Si NIP 19850210 200803 1 001 jabatan Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2008. Dari penilaian prestasi kerja Januari 2008 sampai dengan Desember 2011 ditetapkan angka kredit sebesar 160 dan dipergunakan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2012.
19. b.PNS Pusat yang menduduki jabatan fungsional Penguji K3 Ahli Pertama pangkat Penata Muda Golongan III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang I1l/b sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IVI a ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat.
20. e.Kenaikan pangkat PNS daerah provinsi yang menduduki jabatan fungsional Penguji K3 Ahli Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang IIl/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang I1I/b sampai dengan Penguji K3 Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IVIa ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian daerah provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan.
21. d.Kenaikan pangkat PNS daerah kabupaterr/kota yang menduduki jabatan Penguji K3 Ahli Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang 1111 a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Penguji K3 Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IVI a ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian daerah kabupaterr/Icota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan. 29 D. Pembebasan Sementara Pembebasan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit diberikan kepada pejabat fungsional Penguji K3 berikut ini:
  1. 1.Penguji K3 Ahli Pertama-IIl/a sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya- IVIb, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berturut-turut tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat atau lebih tinggi. Contoh: Sdr. Drs. Agus Wijaksono, M.Si, NIP. 19680912 199208 1 008, pangkat Pembina, golongan ruang IVI a terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008, jabatan Kabid Pelayanan Teknis pada Balai Besar K3. Yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Juni 2009 dengan angka kredit sebesar 285. Mengingat jenjang jabatan yang bersangkutan lebih rendah dari pangkat yang dimiliki maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 Ahli Muda yaitu 1 Juni 2009 sampai dengan 31 Mei 2014 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan sesuai pangkat yang dimiliki yakni Penguji K3 Ahli Madya angka kredit 400 maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal31 Mei 2014 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Penguji K3 Ahli Muda.
  2. 2.Penguji K3 yang telah menduduki jabatan Penguji K3 Ahli Madya IV[c tidak dapat mengumpulkan angka kredit setiap 1 (satu) tahun sekali paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pengujian K3, kompetensi K3, dan pengembangan profesi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contoh: Sdr. Dra. Nuraini, M.Se, NIP. 19690810 199106 1 002, jabatan Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV[c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013, dengan angka kredit sebesar 705. Apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/e yakni 1 Oktober 2013 tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pengujian K3, kompetensi K3, dan pengembangan profesi maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Penguj i K3 Ahli Madya Berdasarkan penilaian prestasi kerja Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, Sdr. Fachri, S.Si telah mengumpulkan angka kredit sebesar 45 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang didudukinya 31 Maret 2013 telah memiliki angka kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang 1111e yakni sebesar 205. Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang didudukinya 31 Maret 2014 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang 1111e sdr. Fachri, S.Si wajib mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% x 50 = 10 angka kredit.
22. e.Syarat kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b adalah paling kurang telah 2 (dua) tahun dalam jabatan serta un sur penilaian kinerja (Sasaran Kinerja Pegawai/SKP) bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 30 E. Surat Peringatan Bagi Pejabat Fungsional Penguji K3 Surat peringatan bagi pejabat fungsional Penguji K3 yang akan berakhir mas a jabatan dari/ atau dibebaskan sementara dilakukan oleh instansi Pejabat Fungsional Penguji K3 yang bersangkutan. Surat peringatan dikeluarkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa TMT jabatan Penguji K3 berakhir dan ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja setingkat Eselon II darr/ atau pejabat yang membidangi kepegawaian.
  1. 3.Penguji K3 Madya IVI a sampai dengan Penguji K3 Madya IVIb yang telah berusia 58 tahun atau lebih tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan maka dibebaskan sementara selama 1 (satu) tahun dari jabatan Penguji K3 dan diberi kesempatan untuk menambah angka kredit yang ditentukan.
  2. 4.Pembebasan sementara bagi Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 didahului dengan peringatan tertulis oleh instansi yang bersangkutan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan.
  3. 5.Pada masa pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, Penguji K3 yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas Penguji K3 dengan mendapatkan angka kredit tanpa memperoleh tunjangan jabatan.
  4. 6.Pembebasan sementara dari jabatan Penguji K3 dapat pula dilakukan apabila:
23. a.dijatuhi hukuman disiplin PNS berupa hukuman disiplin tingkat sedang dan berat berupa penurunan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS;
24. b.diberhentikan sementara sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
25. c.ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penguji K3;
26. d.cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan ketiga dan seterusnya;
27. e.menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan dibebaskan pada bulan ketujuh setelah TMTtugas belajar;
28. f.ditugaskan secara penuh di luar unit Penguji K3 serta ditugaskan secara penuh sebagai pejabat struktural, dibebaskan sementara pada bulan pertama setelah yang bersangkutan dilantik menjadi pejabat struktural yang dimaksud ; atau
29. g.angka kredit yang diperoleh Penguji K3 dalam status dibebaskan sementara dapat diajukan sebagai angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi atau lebih setelah diaktifkan kembali atau bersamaan dengan proses aktif kembali.
  1. 7.Pembebasan sementara bagi Penguji K3 Ahli Pertama III/a sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya IVI c ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. 8.Penguji K3 yang sedang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat sedang dan berat dari/ atau menjalani cuti di luar tanggungan negara yang telah mencapai batas usia pensiun PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ten tang pemberhentian PNS yang mencapai batas usia pensiun bagi pejabat fungsional diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. 2.Penguji K3 yang dibebaskan sementara karena hukuman disiplin dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Penguji K3 semula apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
30. a.usulan pengangkatan kembali ditandatangani oleh pejabat setingkat Eselon I atau pejabat yang diberi kewenangan;
31. b.pengusul masih dalam TMT masa jabatan dan TMT terse but berlaku sesuai dengan masa jabatan semula (berlaku sesuai dengan sisa masa jabatan); 31 G. Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 Pejabat fungsional Penguji K3 dapat dibebaskan sementara dari jabatannya disebabkan tidak dapat menambah angka kredit yang dipersyaratkan dan karena hukuman disiplin.
  1. 1.Pejabat fungsional Penguji K3 yang dibebaskan sementara dari jabatannya disebabkan tidak dapat menambah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi atau lebih dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Penguji K3 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau lebih dari jabatan Penguji K3 semula berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
32. a.semua persyaratan yang diwajibkan untuk kenaikan jabatan fungsional Penguji K3 satu tingkat atau lebih telah dipenuhi;
33. b.ada usulan dari instansi yang ditandatangani oleh pejabat setingkat Eselon I atau pejabat yang diberi kewenangan;
34. c.melampirkan berkas yang telah dinilai oleh TP, TPI, TPP, atau TPK;
35. d.usia masih di bawah Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
36. e.disetujui dan ditetapkan dalam sidang TP, TPI, TPP, atau TPK;
37. f.melampirkan surat keputusan pembebasan sementara dan PAK terakhir;
38. g.masa berhenti sementara belum mencapai 1 (satu) tahun;
39. h.TMT aktif kembali ditetapkan tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah sidang TP, TPI, TPP, atau TPK. F. Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penguji K3
  1. 1.Seorang Penguji K3 yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS kecuali jenis hukuman disiplin berupa penurunan pangkat dan diberhentikan dari jabatan Penguji K3.
  2. 2.Bagi Penguji K3 yang diberhentikan setelah 1 (satu) tahun dari pembebasan sementara karena tidak memiliki angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi atau lebih, tidak dapat mengajukan kembali usulan jabatan Penguji K3.
  3. 3.Seorang Penguji K3 yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemberhentian PNS yang mencapai batas usia pensiun bagi pejabat fungsional diberhentikan dari jabatan Penguji K3.
  4. 4.Bagi Penguji K3 Ahli Madya yang pada saat diberhentikan dari jabatan Penguji K3 usianya sudah melebihi 58 (lima puluh delapan) tahun diberhentikan sebagai PNS dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. 5.Pemberhentian pejabat fungsional Penguji K3 Ahli Pertama sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Provinsi, Kabupaterr/Kota.
  6. 5.penetapan kebijakany pembinaan pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional, meliputi penyusunan pedoman diklat, pengembangan kurikulum diklat, bimbingan dan koordinasi penyelenggaraan, serta evaluasi diklat jabatan fungsional Penguji K3;
  7. 6.penyelenggaraan sertifikasi Penguji K3;
  8. 7.pengembangan sistem informasijabatan fungsional Penguji K3;
  9. 8.fasilitasi pembentukan dan pengembangan organisasi profesi Penguji K3;
  10. 9.fasilitasi penerbitan buletin Zmajalah profesi yang bergerak di bidang penguj ian K3; J. Pembinaan Karir Pejabat Fungsional Penguji K3 Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam pembinaan fungsional Penguji K3 maka Kementerian selaku instansi pembina jabatan fungsional Penguji K3 melakukan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat fungsional Penguji K3. Untuk meningkatkan kemampuan Pengujian K3 secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Kementerian Ketenagakerjaan selaku instansi Pembina melakukan an tara lain:
  11. 1.pengembangan dan penyusunan metodologi, standar dan pedoman teknis pengujian;
  12. 2.penyusunan pedoman formasi jabatan fungsional Penguji K3;
  13. 3.pengembangan dan penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional Penguji K3;
  14. 4.fasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik pengujian K3; I. Batas Usia Pensiun (BUP) BUP bagi Pejabat Fungsional Penguji K3: BUP untuk Pejabat Fungsional Penguji K3 Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya adalah 60 tahun. H. Pemberhentian Tetap dari Jabatan Fungsional Penguji K3 Perekayasa akan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya, apabila yang bersangkutan:
  15. 1.dalam waktu 1 (satu) tahun setelah pembebasan sementara karena kurang angka kredit bagi Penguji K3 Ahli Pertama, golongan ruang HI/a sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya, golongan ruang IV[c tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk naik pangkat/jabatan;
  16. 2.dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa pemberhentian sebagai PNS sesuai peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS;
  17. 3.dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap;
  18. 4.berhenti dari PNS karena permintaan sendiri atau pensiun; atau
  19. 5.mengajukan permohonan berhenti sebagai Penguji K3.
40. c.apabila telah melampaui TMT masa jabatan, yang bersangkutan wajib menambah angka kredit setingkat lebih tinggi atau lebih dari jabatan semula paling lambat 1 (satu) tahun setelah hukuman disiplin tersebut berakhir;
41. d.usia Penguji K3 masih dibawah Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
42. e.melampirkan surat keputusan pembebasan sementara, PAK dan pangkat terakhir, serta surat keputusan/keterangan aktif bekerja kembali di unit yang bersangkutan. 32 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Demikian petunjuk pelaksana teknis ini disusun untuk dilaksanakan dengan sebaik -baiknya. Petunjuk teknis ini disusun sebagai pedoman bagi:
  1. 1.Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
  2. 2.Tim penilai;
  3. 3.Pejabat yang mengusulkan angka kredit; dan
  4. 4.Pejabat fungsional penguji keselamatan dan kesehatan kerja, pada Kementerian, instansi pusat selain Kementerian, dan instansi daerah provinsi dan kabupaten Zkota dalam pelaksanaan, pengusulan, dan penilaian jabatan fungsional Penguji K3. 33 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONALPENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DAN ANGKA KREDITNYA
  5. 10.evaluasi dan fasilitasi pengusulan tunjangan jabatan fungsional Penguji K3;
  6. 11.evaluasi dan monitoring penerapan standar dan kode etik pengujian K3, pedoman teknis pengujian, dan administrasi jabatan fungsional Penguji K3;
  7. 12.sosialisasi dan bimbingan penerapan metodologi, standar, pedoman teknis pengujian K3, kode etik, dan organisasi profesi Pengujian K3.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

11.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 2
8.Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 3 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DAN ANGKA KREDITNYA. MEMUTUSKAN:
20.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1799);
19.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
18.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
17.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); Menetapkan diman, SH 00324 198903 1 001 ~~~tl.ln sesuai dengan aslinya :,.;.--....,;,,;;,:~~ala. Hukum, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 520 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNAH. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2015 MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan pedoman bagi:

1.Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
2.Tim penilai;
3.Pejabat yang mengusulkan angka kredit; dan
4.Pejabat fungsional penguji keselamatan dan kesehatan kerja, pada Kementerian Ketenagakerjaan, instansi pusat selain Kementerian Ketenagakerjaan, dan instansi daerah provinsi dan kabupaterr/Icota dalam pelaksanaan, pengusulan, dan penilaian jabatan fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pasal 1

4 B. Maksud dan Tujuan

1.Maksud penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ini adalah untuk mewujudkan keseragaman persepsr/pemahaman dalam pelaksanaan, pengusulan, dan penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya maka diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan untuk dijadikan pedoman. Dalam rangka pengembangan tenaga penguji di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di atas, Kementerian Ketenagakerjaan mengajukan tenaga penguji di bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang sudah ada untuk menjadi pejabat fungsional penguji keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan meningkatnya kebutuhan akan kompetensi di segala bidang, termasuk di bidang pengujian keselamatan dan kesehatan kerja maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberlakukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya. 5 A. Latar Belakang Keberadaan tenaga penguji di bidang keselamatan dan kesehatan kerja telah ada sejak era sebelum tahun 2000. Pada masa itu terdapat 12 (dua belas) jabatan teknis sebagai penguji di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yaitu:
1.Penguji Hiperkes Faktor Kimia;
2.Penguji Hiperkes Faktor Fisika;
3.Penguji Hiperkes Faktor Biologi;
4.Penguji Toksikologi Industri;
5.Penguji Kesehatan Kerja;
6.Penguji Gizi Kerja;
7.Penguji Psikologi Kerja;
8.Penguji Hiperkes Faktor Faal Kerja dan Ergonomi;
9.Penguji Air dan Air Limbah Industri;
10.Penguji Mekanik;
11.Penguji Listrik; dan
12.Penguji Alat Pelindung Diri.
10.Kejadian berbahaya lainnya adalah suatu kejadian yang faktoral, yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kecuali kebakaran, peledakan dan bahaya pembuangan limbah.
9.Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan harta benda. 6 C. Pengertian Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:
1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4.Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
5.Pengujian adalah serangkaian kegiatan penilaian suatu obyek secara teknis atau medis yang mempunyai risiko bahaya dengan cara memberi beban uji atau dengan teknik pengujian lainnya sesuai dengan ketentuan teknis atau medis yang telah ditentukan.
6.Penguji K3 adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3.
7.Kompetensi K3 adalah pengembangan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan sikap Zperilaku K3 dalam pelaksanaan profesi di bidang K3.
8.Kal:ibrasi adalah kegiatan penyesuaian unjuk kerja alat terhadap standard.
2.Tujuan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ini adalah untuk digunakan sebagai pedoman bagi:

a.Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
b.Tim penilai;
c.Pejabat yang mengusulkan angka kredit; dan
d.Pejabat fungsional penguji keselamatan dan kesehatan kerja, pada Kementerian Ketenagakerjaan, instansi pusat selain Kementerian Ketenagakerjaan, dan instansi daerah provinsi dan kabupaten Zkota dalam pelaksanaan, pengusulan, dan penilaian jabatan fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
1. 24.Instansi daerah provinsi dan kabupaterr/kota adalah instansi yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten Zkota. 7
2. 22.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
3. 23.Instansi Pusat selain Kementerian adalah kementerianj lernbaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau lapangan usaha tertentu. urusan20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
4. 21.Direktur Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bina Pengawasan Ketenakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
5. 11.Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk hidup.
6. 12.Manajemen Risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh perusahaan, tenaga kerja, maupun lingkungan sekitar.
7. 13.Lingkungan kerja atau tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber- sumber bahaya.
8. 14.Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional penguji K3 dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
9. 15.Pejabat yang menetapkan angka kredit adalah pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan angka kredit bagi jabatan fungsional Penguji K3.
10. 16.Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji K3 adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja pejabat fungsional Penguji K3.
11. 17.Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi yang disusun oleh penguji K3, baik perorangan atau kelompok di bidang K3.
12. 18.Penghargaan adalah tanda jasa, tanda kehormatan atau bentuk penghargaan lain yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, negara asing, atau organisasi ilmiah nasional/ regional/ internasional yang diakui oleh masyarakat ilmiah.
13. 19.Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Penguji K3 adalah Menteri cq. Direktur Jenderal untuk pusat, Gubernur untuk daerah provinsi, dan Bupati/Walikota untuk daerah kabupaterr/kota. 8 C. Jenjang Jabatan dan Pangkat Jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang, dan angka kredit jabatan fungsional Penguji K3 dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, sebagai berikut: Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penguji K3 adalah Kementerian. Unit pelaksana teknis jabatan fungsional Penguji K3 berada pada Direktorat Bina K3 yang mempunyai tugas melaksanakan analisis, perekayasaan, penyusunan standar, penyebarluasan informasi dan kerja sarna di bidang pengkajian dan bimbingan teknis pelayanan K3 serta pengembangan sumberdaya manusia dan kompetensi K3. B. Instansi Pembina
14. 1.Penguji K3 berkewajiban meningkatkan keahlian dan menjunjung tinggi profesi sebagai seorang yang terpelajar dengan menjaga kebenaran dan kejujuran, baik kepada diri sendiri maupun kepada umum sehingga tidak menutupi kelemahan dan/ atau kekurangannya.
15. 2.Penguji K3 wajib bekerja secara terencana, sistematis mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan bekerja dengan jujur, tekun, teliti, berdisiplin, bersemangat untuk menghasilkan karya yang berkualitas tinggi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
16. 3.Penguji K3 wajib menjunjung tinggi hak, pendapat, atau temuan orang lain sehingga selalu menjauhi perbuatan tercela, antara lain mengambil gagasan orang lain dan senantiasa beritikad tidak akan melakukan tindakan plagiat dalam rangka menghormati dan melindungi hak cipta orang lain.
17. 4.Penguji K3 wajib bersifat terbuka terhadap tanggapan, pendapat, dan kritik yang diberikan oleh Penguji K3 lain dan/ atau masyarakat atas hasil yang dicapainya.
18. 5.Penguji K3 wajib berusaha untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman terbaiknya kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
19. 6.Penguji K3 harus mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan serta selalu memikirkan dampak penerapan hasil karyanya terhadap umat manusia dan lingkungan hidup.
20. 7.Penguji K3 wajib menjaga dan memanfaatkan semua sumberdaya secara berdayaguna dan berhasil guna.
21. 8.Penguji K3 wajib menjaga nama baik profesi keahlian, lembaga tempat kerjanya serta menghindari sikap arogansi intelektual.
22. 9.Penguji K3 wajib menaati kode etik fungsional Penguji K3 ini sebagai etika profesinya. A. Kode Etik 9
23. 2.Unsur Penunjang
a.Pengajar/pelatih/penyuluh/pembimbing di bidang K3 pada unit organisasi pemerin tah.
b.Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi/pelatihan di bidang K3.
c.Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Penguji K3.
d.Keanggotaan dalam organisasi profesi penguji K3.
e.Perolehan penghargaarr/tanda jasa.
f.Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.
c.Pengembangan Profesi 1) Pembuatan karya tulisj karya ilmiah di bidang K3. 2) Penerjemahan buku dan bahan lainnya di bidang K3. 3) Pembuatan buku pedoman Zpetunjuk pelaksanaarr/petunjuk teknis di bidang K3.
b.Pengujian K3 dan Kompetensi K3 1) Perencanaan kegiatan. 2) Pengujian higiene industri. 3) Pengujian kesehatan tenaga kerja. 4) Pengujian ergonomi. 5) Pengujian keselamatan kerja. 6) Pengujian kompetensi K3. 7) Pengendalian K3. 8) Pelaksanaan pekerjaan berisiko tinggi. 9) Pembuatan laporan akhir kegiatan pelayanan K3. 10) Pengkajian K3. D. Penilaian Angka Kredit Penilaian angka kredit jabatan fungsional Penguji K3 dibedakan menjadi 2 (dua) un sur, yaitu unsur utama dan unsur penunjang.
1. 1.Unsur Utama
a.Pendidikan 1) Pendidikan sekolah. 2) Pendidikan dan pelatihan prajabatan. 3) Pendidikan dan pelatihan fungsional bidang K3. '" GDlofigan 1\ -~ ~ No. .Jabatan, Rqg~at ng ,' ,@_rua,ng. ktedit I '" 1 Penguji K3 Pertama Penata Muda Ill/a 100 Penata Muda Tingkat I IIIJb 150 2 Penguji K3 Muda Penata 111/ c 200 Penata Tingkat I IIIJd 300 3 Penguji K3 Madya Pembina IV/a 400 Pembina Tingkat I IV/b 550 Pembina Utama Muda IV/c 700 Butir Kegiatan Satuan Ang~ Pelaksana "- Hasil Kredit
1. 1.Lama diklat lebih dari Sertifikat 15 Semua 960JP jenjang
2. 2.Lama diklat 641-960 JP Sertifikat 9 Semua jenjang
3. 3.Lama diklat 481-640 JP Sertifikat 6 Semua jenjang 3) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang K3 Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan Pelatihan (STIPP) atau sertifikat. 2) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan Yang dimaksud dengan diklat prajabatan adalah diklat yang diperuntukan untuk prajabatan golongan III. Satuan hasil berupa sertifikat dan memperoleh angka kredit 2 (dua) untuk semua jenjang, Keterangan: a) Ijazah yang diakui adalah ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta dan telah memperoleh pengesahan atau minimal akreditasi B dari instansi yang berwenang. Ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi luar negeri harus memperoleh pengesahan kesetaraan dari instansi berwenang di Indonesia. b) Ijazah yang lebih tinggi tetapi tidak sesuai dengan bidang kepakaran penguji K3 hanya dinilai sebagai unsur penunjang, kecuali tema disertasi/resis yang ditulisnya berkaitan dengan bidang kepakarannya. c) Pendidikan tidak bergelar dinilai sebagai pelatihan, penataran, atau kursus ilmiah dan kerja sarna penguji K3 dianggap sebagai pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jumlah jam pelajaran yang dipersyaratkan. d) Jika seorang kandidat penguji K3 atau penguji K3 memiliki dua ijazah pada strata yang sarna, penilai hanya akan menilai satu ijazah saja. e) Gelar Dr. Honoris Causa tidak dapat dinilai sebagai kriteria pendidikan tetapi sebagai penghargaan ilmiah. Pengusulan penilaian angka kredit dengan menggunakan ijazah harus melampirkan fotocopy ijazah dan transkip nilai yang disahkan pejabat/Icepala unit kerja tertinggi di instansi tersebut. .... 13titir Kegiatan Satuan Ang}<a Pelaksarra Hasil Kl1edit
4. 1.Doktor (S3) Jjazah 200 Semua
5. 2.Magister (S2) Ijazah 150
6. 3.Sarjana (Sl)1 Diploma Ijazah 100 jenjang IV Penjelasan unsur-unsur penilaian angka kredit :
7. 1.Unsur Utama
a.Pendidikan 1) Pendidikan sekolah Pendidikan Sekolah dan perolehan Gelar I Ijazah 10 11 3) Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja a) melakukan koordinasi pengujian; b) melaksanakan pengujian, dan perawatan Zkalibrasi peralatan kesehatan tenaga kerja. Satuan hasil berupa notulen, checklist, hasil anarnnesa, hasil pengujian, data, hasil analisis, hasil perhitungan dan lernbar kerja. 2) Pengujian Higiene Industri a) melakukan koordinasi pengujian; b) melaksanakan pengujian; c) evaluasi faktor bahaya dan perawatan Zkalibrasi peralatan higiene industri. Satuan Hasil berupa notulen, cheklist, hasil kegiatan, hasil survey, Surat Keputusan/SK, laporan, data, hasil analisa, hasil perhitungan, hasil evaluasi, bahan presentasi, dan lembar kerja
b.Pengujian K3 dan Kompetensi K3 1) Perencanaan kegiatan a) penyusunan program kerja; b) mempresentasikan program kerja; c) memeriksa dan menyetujui program kerja; d) melaksanakan kaji ulang permintaan; e) membuat, rnerneriksa, rnenyetujui dan mempresentasikan proposal perencanaan kegiatan K3; f) membuat draft kontrak kerja sarna; g) melaksanakan bimbingan teknis; h) menyusun skerna sertifikasi uji kompetensi K3; i) menyusun dan mempresentasikan perangkat uji kompetensi K3. Satuan hasil berupa program kerja, hasil kaji ulang, proposal, draft kontrak kerja sarna, laporan bimbingan, dokurnen dan bahan presen tasi. Keterangan a) Pendidikan dan pelatihan (diklat) yang dimaksud adalah diklat teknis yang berkaitan dengan kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3, yang sesuai dengan bidang keahlian Zkepakaran. b) Diklat yang diselenggarakan kurang dari 30 JP dinilai sebagai unsur penunjang c) Diklat kepemimpinan seperti diklat kepemimpinan tingkat I, II, III, dan IV tidak dinilai. Pengusul melampirkan sertifikat atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dan mata diklat./ujar yang disahkan oleh pejabatj'kepala unit kerja tertinggi di instansinya. Butir Kegiatan .. Satti:a.n' Ang~a Pelaksana Hasll Kredit
1. 4.Lama diklat 161-480 JP Sertifikat 3 Semua jenjang
2. 5.Lama diklat 81-160 JP Sertifikat 2 Semua jenjang
3. 6.Lama diklat 30-80 JP Sertifikat 1 Semua jenjang 12 8) Pe1aksanaan Pekerjaan Berisiko Tinggi a) me1akukan supervisi; dan b) pengujian di tempat kerja berisiko tinggi. Satuan hasil berupa hasil supervisi dan hasil pengujian. 7) Pengenda1ian K3 a) me1akukan observasi/identifikasi permasa1ahan di tempat kerja; b) me1aksanakan pengukuran; c) me1akukan ana1isis masa1ah; d) menyusun rancangan pengenda1ian K3; e) membuat, me1akukan uji coba dan mempresentasikan produk; f) me1aksanakan pengujian; g) me1akukan eva1uasi; h) me1aksanakan modifikasi produk; i) me1aksanakan perawatan produk; j) membuat simu1asi pengujian kompetensi K3; k) menyusun metode dan sistim pengelolaan database peni1aian kompetensi K3; 1) mengeva1uasipenye1enggaraanpe1atihan di bidang K3; m) me1akukan monitoring pemegang sertifikat kompetensi K3. Satuan hasil berupa Surat Perintah, hasil ana1isis, hasil rancangan, 1aporan, bahan presentasi, hasil uji, hasil eva1uasi, 1embar kerja, prosedur kerja, hasil rancangan, hasil uji coba, metode peni1aian, dan hasil monitoring. kompetensi. Satuan hasil berupa 1aporan, draft sertifikat, dan 1embarkerja. pengujian 6) Pengujian Kompetensi K3 a) me1akukan uji coba perangkat uji; b) me1aksanakan uji; c) me1akukan kaji u1ang; d) me1aksanakan pe1atihan; e) merancang/ memeriksa/ menyetujui sertifikat; f) me1akukan perawatan Zkalibrasi pera1atan 5) Pengujian Kese1amatanKerja a) me1akukan koordinasi pengujian; b) me1aksanakan pengujian, mengo1ahdata hasil pengujian; c) me1akukan analisis; d) me1akukan eva1uasi dan mempresentasikan faktor bahaya serta perawatan Zkalibrasi pera1atan kese1amatan kerja. Satuan hasil berupa notu1en, cheklist, data, hasil pengo1ahan, hasil analisis, hasil eva1uasi, bahan presentasi, dan 1embar kerja. 4) Pengujian Ergonomi a) me1akukan koordinasi pengujian; b) me1aksanakan pengujian, dan perawatan Zkalibrasi pera1atan ergonomi. Satuan hasil berupa notu1en, cheklist, data, dan 1embarkerja. e) membuat karya tulis, karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang K3 yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah. Satuan hasil berupa naskah. d) membuat karya tulisj'karya ilmiah populer di bidang K3 yang disebarluaskan melalui media massa. Satuan hasil berupa buku. c) membuat karya tulis, karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang K3 yang tidak dipu blikasikan dalam ben tuk:

(1)Buku Satuan hasil: buku.
(2)Makalah Satuan hasil: makalah. b) membuat karya tulis, karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang K3 yang dipu blikasikan dalam ben tuk:
(1)Buku Satuan hasil: buku
(2)Makalah Satuan hasil: makalah
1. c.Pengembangan Profesi 1) Pembuatan karya tulisy karya ilmiah di bidang K3 a) membuat karya tulisj'karya ilmiah hasil penelitian, pengujian, survei di bidang K3 yang dipublikasikan dalam bentuk:
(1)Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. Satuan hasil: buku.
(2)Majalah ilmiah yang diakui oleh LIP!. Satuan hasil: naskah. 10) Pengkajian K3 a) membuat dan mempresentasikan project statement; b) membuat, mempresentasikan uji coba kuesioner pengkajian; c) mengumpulkan data sekunder; d) mengumpulkan dan memverifikasi data primer; e) mengolah data; f) melakukan analisis dan interpretasi dataj uji statistik; g) menyusun, mempresentasikan, memeriksa, menyetujui laporan akhir pengkajian K3; h) pembuatan database pelayanan K3. Satuan hasil berupa proposal, kuesioner, data, hasil pengolahan, hasil analisis, laporan, bahan presentasi, data sistem informasi. 9) Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan Pelayanan K3 a) membuat laporan akhir; b) mempresentasikan, memeriksa dan menyetujui laporan kegiatan pelayanan K3; dan c) membuat rangkuman laporan kegiatan pelayanan K3. Satuan hasil berupa laporan dan bahan presentasi. 13 14

2.Unsur Penunjang

a.Pengajar/pelatih/penyuluh/pembimbing di bidang K3 pada unit organisasi pemerin tah 1) mengajar atau melatih di bidang K3. Satuan hasil: .Jarrr/Pelajaran (JPL). 2) memberi Bimbingan pada mahasiswa magang Satuan hasil: .Jarrr/Pelajaran (JPL). 3) Memberi Bimbingan pada peserta study banding Satuan hasil: .Jarrr/Pelajaran (JPL). 4) Memberikan bimbingan pada level dibawahnya Satuan hasil: JPL
b.Peran serta dalam seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan di bidang K3 1) Mengikuti seminar, lokakarya, konferensi, dan pelatihan sebagai: a) Pemrasaran Satuan hasil: Sertifikat / Surat Tugas / Surat Keterangan b) Narasumber, Moderator, dan Pembahas Satuan hasil: Sertifikat/Surat Tugas/Burat Keterangan c) Peserta Satuan hasil: Sertifikat/ Surat Tugas / Surat Keterangan 2) Mengikuti delegasi ilmiah sebagai a) Ketua Satuan hasil: Sertifikat/ Surat Tugas / Surat Keterangan b) Anggota Satuan hasil: Sertifikat / Surat Tugas / Surat Keterangan 3) Pembuatan buku pedoman Zpetunjuk pelaksanaan Zpetunjuk teknis di bidang K3 a) membuat buku pedoman di bidang K3. Satuan hasil: pedoman. b) membuat petunjuk pelaksanaan pengelolaan kegiatan di bidang K3. Satuan hasil: juklak. c) membuat petunjuk teknis pengelolaan kegiatan di bidang K3. Satuan hasil: juklak. c) membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan. Satuan hasil: naskah. 2) Penerjemahan buku dan bahan lainnya di bidang K3 a) menerjemahkan Zmenyadur buku dan bahan lain di bidang K3 yang dipublikasikan dalam bentuk:

(1)Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. Satuan hasil: buku.
(2)Majalah ilmiah yang diakui oleh LIP!. Satuan hasil: naskah. b) menerjemahkan Zmenyadur buku dan bahan lain di bidang K3 yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:
(1)Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. Satuan hasil: buku.
(2)Majalah ilmiah yang diakui oleh LIP!. Satuan hasil: naskah. 15
1. e.Perolehan gelar kesarjanaan lainnya Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas. 1) Sarjana (SI)/Diploma IV Satuan hasil: Gelar/Ijazah 2) Diploma III Satuan hasil: Gelar /Ijazah 3) Diploma II Satuan hasil: Gelar /Ijazah
2. d.Penghargaan Memperoleh penghargaan berupa tanda jasa Satya Lancana Karya Satya: 1) 30 (tiga puluh) Satuan hasil: tanda jasa 2) 20 (dua puluh) Satuan hasil: tanda jasa 3) 10 (sepuluh puluh) Satuan hasil: tandajasa
3. c.Keikutsertaan dalam organisasi profesi fungsional penguji K3 tingkat nasional/ internasional sebagai: 1) Pengurus aktif Satuan Hasil: Surat Tugas. 2) Anggota Aktif Satuan Hasil: Surat Tugas. 3) Keanggotaan secara aktif dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Penguji K3 sebagai: a) Ketua/Wakil Ketua Satuan Hasil: Surat Tugas. b) Anggota Satuan Hasil: Surat Tugas.
  1. 2.Jumlah angka kredit kurnulatif paling rendah sebagaimana dirnaksud pada angka 1, yai tu:
4. a.paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan
5. b.paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang C. Kornposisi Persen tase Angka Kredit
  1. 1.Jumlah angka kredit kurnulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan Zpangkat fungsional Penguji K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional Penguji K3 dan angka kreditnya. 16 Contoh: Seorang Penguji K3 mengajukan DUPAKdengan Masa Penilaian 1 Januari 2013 sd. 30 Juni 2014. Apabila dalam DUPAK tersebut diusulkan butir kegiatan yang dilaksanakan pada bulan April 2012. Butir kegiatan dari kegiatan tersebut tidak dapat dinilai. Pengisian DUPAK dilakukan pada akhir bulan Desember untuk periode kenaikan pangkat bulan April tahun berikutnya dan pada akhir bulan Juni untuk periode kenaikan pangkat bulan Oktober tahun yang sarna. Bukti pelaksanaan kegiatan yang diperoleh di luar mas a penilaian yang karena satu dan lain hal tidak diajukan pada rnasa penilaian sebelurnnya, rnaka kegiatan terse but tidak dapat dinilaikan. B. Perhitungan Angka Kredit Untuk memperlancar pengusulan angka kredit, setiap tahun para fungsional Penguji K3 harus mengusulkan dan mengisi Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).Pengusulan DUPAK dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun walaupun jumlah angka kredit yang diusulkan belum rnemenuhi jumlah yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jenjang. Sehubungan hal terse but maka akan dikeluarkan Penetapan Angka Kredit (PAK)Sernentara. A. Angka Kredit Angka kredit diperlukan bagi:
  2. 1.PNS yang pertama kali akan diangkat menjadi Ahli Pertama dalam jabatan fungsional Penguji K3; dan
  3. 2.Pejabat fungsional Penguji K3 Ahli Pertama sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya yang akan naik jabatan Zpangkat. Angka kredit diperoleh berdasarkan hasil penilaian atas prestasi dari pelaksanaan setiap butir rincian kegiatan fungsional Penguji K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional Penguji K3 dan angka kreditnya. Setiap Penguji K3 perlu memahami dengan benar setiap kegiatannya agar dapat mencapai pre stasi dan memperoleh angka kredit.
  4. 10.Penguj i K3 Ahli Pertama Pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya. pada tahun kedua wajib mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3. 17
  5. 9.Penguji K3 yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
  6. 8.Penguji K3 Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/ c angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit dari un sur pengembangan profesi.
  7. 7.Penguji K3 Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/ a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit dari un sur pengembangan profesi.
  8. 6.Penguji K3 Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang IIljd yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Penguji K3 Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IVj a angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 8 (delapan) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
  9. 5.Penguji K3 Muda, pangkat Penata, golongan ruang IIIjc yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang IIIjd angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 6 (enam) angka kredit dari un sur pengembangan profesi.
  10. 4.Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang IIIjb yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Penguji K3 Muda, pangkat Penata, golongan ruang IlIjc angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
  11. 3.Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang IIlja yang akan naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang IIljb angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 2 (dua) angka kredit dari unsur pengembangan profesi. NO J~njan~ Jabatan Gel."Ruang: 'Mg~aKtedit ,
  12. 1.Penguji K3 Ahli Pertama IIlja 100 IIIjb 150
  13. 2.Penguji K3 Ahli Muda Ill/c 200 IIIjd 300
  14. 3.Penguji K3 Ahli Madya IVja 400 IV/b 550 IVjc 700
6. c.Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh pejabat fungsional Penguji K3 adalah sebagai berikut: 18 E. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Pejabat fungsional Penguji K3 membuat DUPAKyang berisi hasil penilaian sendiri atas prestasi kerjanya.
  1. 1.Pengisian Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)
7. a.Langkah-langkah Pengisian DUPAKoleh Penguji K3: 1) mengumpulkan bukti fisik dan Zatau dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan; 2) memilah bukti terse but berdasarkan unsur dan sub unsur kegiatan; 3) mengisi formulir surat pernyataan melakukan kegiatan Pengujian K3 dan Kompetensi K3 dilengkapi dengan bukti; 4) mengisi formulir Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dilengkapi dengan bukti; 5) mengisi formulir surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dilengkapi dengan bukti; 6) mengisi formulir surat pernyataan melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan; 7) menilai sendiri dengan mengisi angka kredit berdasarkan butir-butir kegiatan Penguji K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional Penguji K3 dan angka kreditnya; 8) semua surat pernyataan beserta buktinya disusun berurutan sesuai dengan masa penilaian; 9) hasil penilaian semua butir kegiatan dihimpun dalam 1 (satu) DUPAK; D. Masa Penilaian Angka Kredit
  1. 1.Sarjana (SI)/Diploma IV yang pertama kali diangkat menjadi fungsional Penguji K3 baru dapat diangkat dalam jabatan Penguji K3 setelah yang bersangkutan menjadi PNS. Masa penilaian angka kredit yang bersangkutan dihitung sejak diangkat sebagai calon PNS.
  2. 2.Untuk kenaikan jabatan Zpangkat Penguji K3, masa penilaian angka kredit didasarkan pada masa penilaian angka kredit yang terakhir.
  3. 12.Penguji K3 yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang K3 diberikan angka kredi t dengan keten tuan sebagai beriku t:
8. a.apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
9. b.apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
10. c.apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
11. d.jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.
  1. 11.Penguji K3 Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/ c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi. 19
  2. 2.Pengajuan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)
12. a.Usul Penetapan Angka Kredit Penguji K3 diajukan oleh: 1) Pejabat Eselon I: Direktur Jenderal untuk angka kredit bagi Penguji K3 Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IVIb dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IVI c di Kementerian dan instansi selain Kementerian. 2) Pejabat Eselon II, meliputi: a) Pejabat Eselon II yang membawahi bidang K3 di Kementerian. Dalam hal ini adalah Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja; b) Pejabat Eselon II yang membawahi bidang K3 di instansi pusat selain Kementerian; c) Pejabat Eselon II yang membawahi bidang K3 di instansi daerah provinsi dan kabupaterr/kota. 3) Pejabat Eselon III, meliputi: a) Pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Eselon II yang membidangi K3 Kementerian untuk angka kredit bagi Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji K3 Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IVI a di Kementerian. b) Pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Eselon II yang membawahi bidang K3 instansi pusat selain Kementerian kepada Pejabat Eselon II yang membidangi K3 di instansi pusat selain Kementerian untuk angka kredit bagi Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji K3 Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IVI a di instansi pusat selain Kementerian.
13. c.Lampiran Pendukung DUPAK,yaitu: 1) surat pernyataan melakukan kegiatan penguji K3; 2) surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi; 3) surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang; 4) dokumen lainnya. Hak untuk menilai dan mengesahkan DUPAK adalah pada ketua dan anggota Tim Penilai.
14. b.Langkah-langkah Pengisian DUPAKoleh oleh Tim Penilai: 1) mengisi nomor sesuai kode penomoran DUPAK instansi yang bersangku tan; 2) mengajukan penilaian yang telah diisi sesuai dengan masal periode waktu yang diajukan; 3) mengisi kolom keterangan data fungsional Penguji K3 perorangan yang dinilai. Tim Penilai mengisi kolom penilaian sesuai dengan hasil penilaian dan bukti. 10) DUPAK, surat pernyataan, dan bukti fisik disahkan oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Eselon III. Semua berkas terse but dilampirkan pada DUPAK sebagai bukti untuk diajukan ke Tim Penilai.
15. b.Penilaian dan Penetapan Angka Kredit 1) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Penguji K3 dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. 2) Pre stasi kerja Penguji K3 mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya. 3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Penguji K3 dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut: a) untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan b) untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangku tan. 4) Penetapan angka kredit Penguji K3 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. 5) Penetapan angka kredit asli disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada: a) Penguji K3 yang bersangkutan; b) Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; c) Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah; dan d) Pejabat lain yang dianggap perlu. c) Pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Eselon II yang membawahi bidang K3 di instansi daerah provinsi kepada Pejabat Eselon II yang membawahi bidang K3 provinsi untuk angka kredit bagi Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji K3 Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/ a di instansi daerah provmsi. d) Pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Eselon II yang membawahi bidang K3 di instansi daerah kabupaten Zkota kepada Pejabat Eselon II yang membawahi bidang K3 kabupaten Zkota untuk angka kredit bagi Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang Ill/a sampai dengan Penguji K3 Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV[e: di instansi daerah kabupaten/kota. 20
  1. 2.Tim Penilai Unit Kerja (TPUK) TPUK adalah tim penilai yang berkedudukan di Direktorat Bina K3. Tim ini dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Bina K3 untuk mengusulkan dan menyusun PAK bagi pejabat fungsional Penguji K3 Ahli Pertama golongan III/a sampai dengan pejabat fungsional Penguji K3 Ahli Madya golongan IVI a di Direktorat Bina K3 dan UPTP K3, serta di instansi pusat selain Kementerian yang belum memiliki tim penilai. Sebagai tim penilai di instansi pembina, TPUK berkewajiban memberikan bantuan teknis kepada tim penilai pejabat fungsional Penguji K3 di instansi pusat selain Kementerian. 21 Direktur Bina K3 bertindak se bagai pelaksana teknis dari Direktur Jenderal. Anggota TP serendah-rendahnya adalah pejabat fungsional Penguji K3 Madya golongan IVIb atau pejabat struktural dan non PNS yang kompeten di bidang pengujian K3. TP terdiri dari:
16. a.Direktorat Bina K3; dan
17. b.Biro Organisasi dan Kepegawaian, Sekretaris Jenderal, Kementerian, yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
  1. 1.Tim Penilai Pusat (TP) TP berkedudukan di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3. Tim ini dikhususkan untuk memberi penilaian terhadap prestasi kerja pejabat fungsional Penguji K3 tingkat tertinggi, yaitu Penguji K3 Ahli Madya IVIb dan IV[c, Lingkup layanan penilaian Tim Penilai Pusat adalah pejabat fungsional Penguji K3 di seluruh Indonesia. Berdasarkan tempat kedudukan dan tugas, Tim Penilai Penguji K3 seeara umum dibagi menjadi 5 (lima) yaitu:
  2. 1.Tim Penilai Pusat (TP).
  3. 2.Tim Penilai Uni t Kerja (TPUK).
  4. 3.Tim Penilai Instansi (TPI).
  5. 4.Tim Penilai Provinsi (TPP).
  6. 5.Tim Penilai Kabupaterr/Kota (TPK) A. Tim Penilai Jabatan Fungsional Penguji K3 Tim Penilai terdiri dari:
  7. 1.unsur teknis yang membidangi K3;
  8. 2.unsur kepegawaian;
  9. 3.pejabat fungsional Penguji K3. BABIV TIM PENILAIJABATANFUNGSIONAL PENGUJI KESELAMATANDAN KESEHATANKERJA 22
  10. 6.Organisasi Tim Penilai Tim penilai dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai beriku t:
18. a.memeriksa dan menilai butir kegiatan dalam DUPAK;
19. b.memeriksa kebenaran dokumen DUPAK;
20. c.menyusun konsep PAK untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan PAK Penguji K3 Ahli Pertama sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya;
21. d.membantu memeriksa dan menilai DUPAKPenguji K3 Ahli Madya golongan IVIb dan Penguji K3 Ahli Madya golongan IVI c yang diajukan oleh pejabat yang berwenang kepada TPP melalui Kepala Pusat K3 sebagai unit Eselon II pembina;
22. e.membina pengembangan karir fungsional pejabat fungsional Penguji K3;
23. f.mengelola data base pejabat fungsional Penguji K3 di instansinya;
24. g.mengikuti sidang penilaian pejabat fungsional Penguji K3;
25. h.menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri.
  1. 5.Tim Penilai Kabupaten Zkota (TPK) TPK adalah tim penilai yang berkedudukan di instansi daerah kabupaten Zkota, Tim Penilai ini dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian kabupaten Zkota untuk mengusulkan dan menyusun PAK bagi pejabat fungsional Penguji K3 Ahli Pertama golongan IIII a sampai dengan pejabat fungsional Penguji K3 Ahli Madya golongan IVIa di instansinya.
  2. 4.Tim Penilai Provinsi (TPP) TPP adalah tim penilai yang berkedudukan di instansi daerah provinsi. TPP dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian provinsi untuk mengusulkan dan menyusun PAK bagi pejabat fungsional Penguji K3 Ahli Pertama golongan III/a sampai dengan pejabat fungsional Penguji K3 Ahli Madya golongan IVla di instansinya dan di kabupatenj'kota yang belum mempunyai tim penilai.
  3. 3.Tim Penilai Instansi (TPI) TPI adalah tim penilai yang berkedudukan di instansi pusat selain Kementerian. Tim Penilai Instansi dibentuk dan ditetapkan oleh kepala instansi untuk mengusulkan dan menyusun PAK bagi pejabat fungsional Penguji K3 Ahli Pertama golongan III/a sampai dengan pejabat fungsional Penguji K3 Ahli Madya golongan IVI a di instansinya. 23 Catatan: Tim Penilai di luar TPP bertugas membantu penyusunan DUPAKPenguji K3 Ahli Madya IVIb sd. Penguji K3 Ahli Madya IVI c. No. Uraian TP TPUK TPI TPP TPK
  4. 1.Yang Direktur J enderal Direktur Bina K3 Kepala Instansi Pejabat pembina Pejabat pembina kepegawaian menetapkan kepegawaian provinsi kabupaterr/kota Tim Penilai
  5. 2.Penilai Minimum Penguji Minimum Penguji K3 Minimum Minimum Penguji K3 Minimum Penguji K3 Ahli K3 Ahli Madya Ahli Muda III/d Penguji K3 Ahli Ahli Muda IIII d Muda III/d IV/b Muda III/d
  6. 3.Kedudukan Biro Organisasi Direktorat Bina K3 Instansi pusat Instansi daerah Instansi daerah Penilai dan Kepegawaian selain provinsi kabupaten /kota serta Pusat K3 Kernenterian
  7. 4.Yang dinilai Penguji K3 Ahli Penguji K3 Ahli Penguji K3 Ahli Penguji K3 Ahli Penguji K3 Ahli Madya IVIa Madya IV/b sd. Madya IV/a Madya IV/a Madya IV/a IV/c
  8. 5.Kedudukan Seluruh Indonesia Direktorat Bina K3 Instansi pusat Instansi daerah Instansi daerah yang dinilai dan UPTP atau selain provinsi atau kabupaten Zkota instansi lain Kementerian kab/kota
  9. 6.Yang Direktur J enderal Kepala Biro Pembina Pembina kepegawaian Pembina kepegawaian mengesahkan Organisasi dan kepegawaian provinsi kabupaten/kota PAK Kepegawaian instansi Ringkasan Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Jabatan Fungsional Penguji K3 Tabel:
  10. 10.Tata Cara Penilaian Tata cara penilaian diatur sebagai berikut:
26. a.Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota.
27. b.Setiap DUPAKdinilai oleh 2 (dua) orang anggota secara terpisah.
28. c.Bila selisih hasil penilaian angka kredit tambahan kurang dari 20% maka hasil penilaian yang mempunyai nilai unsur utama lebih tinggi ditetapkan sebagai angka kredit hasil penilaian untuk PAKbaru.
  1. 9.Tata Kerja Tim Penilai
29. a.Sekretariat Tim Penilai bertugas membantu dalam hal pengadministrasian kegiatan Tim.
30. b.Sekretariat merneriksa kelengkapan dan keabsahan administrasi DUPAK.
31. c.Sekretariat menginformasikan kekurangan dan kelengkapan administrasi kepada Unit Pengusul.
32. d.Persidangan TPI dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun (Juli-Agustus) untuk periode penilaian Januari- Desember tahun yang telah lalu.
  1. 8.Masa Kerja Tim Penilai
33. a.3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali mas a jabatan berikutnya.
34. b.Anggota Tim Penilai yang telah menjadi anggota dalam 2 (dua) rnasa jabatan berturut-turut dapat diangkat kernbali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masajabatan.
35. c.Sekretaris Tim Penilai harus berasal dari unsur kepegawaian.
36. b.Persyaratan menjadi anggota Tim Penilai: 1) jabatan Zpangkat paling rendah sarna dengan jabatarr/ pangkat Penguji K3 yang dinilai; 2) paling rendah Pejabat Fungsional Penguji K3 pangkat Penata Muda Tingkat II golongan ruang III/b; 3) memiliki kompetensi untuk rnenilai pre stasi kerja Pejabat Fungsional Penguji K3; 4) dapat aktif melakukan penilaian; 5) menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi anggota Tim Penilai dengan sepengetahuan atasan langsung; 6) apabila anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi oleh pejabat fungsional Penguji K3 maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai pre stasi kerja Pejabat fungsional Penguji K3 dengan jurnlah anggota Pejabat fungsional Penguji K3 dalam tim paling sedikit 2 (dua) orang.
  1. 7.Susunan dan Persyaratan Tim Penilai
37. a.Susunan Tim Penilai Tim Penilai sekurang- kurangnya terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota dengan susunan sebagai berikut: 1) 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; 2) 1 (satu) Wakil Ketua merangkap anggota; 3) 1 (satu) Sekretaris merangkap anggota; dan 4) sekurang-kurangnya 4 (ernpat) orang anggota. 24 Tugas pokok Tim Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai tentang penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai. B. Tim Teknis Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis. Anggota Tim Teknis terdiri dari para ahli, PNS atau bukan PNS, dengan kemampuan teknis yang diperlukan. 25 Contoh: Penilai A memberikan nilai angka kredit 100 yang terdiri dari unsur utama sebesar 70 dan unsur penunjang 30. Penilai B memberikan angka kredit 90 yang terdiri dari un sur utama sebesar 75 dan unsur penunjang sebesar 15. maka nilai yang digunakan adalah hasil penilaian B.
38. d.Bila selisih angka kredit hasil penilaian dari dua anggota Tim Penilai lebih dari 20%, maka nilai akhir ditetapkan berdasar hasil penilaian penilai ketiga dengan memperhatikan hasil penilaian kedua penilai sebelumnya. Contoh: Penilai A memberi nilai angka kredit 200 yang terdiri dari Unsur Utama sebesar 150 dan Unsur Penunjang 50. Penilai B memberi angka kredit 155 yang terdiri dari Unsur Utama sebesar 125 dan Unsur Penunjang 30. Mengingat selisih an tara penilai A (200) dengan penilai B
(155)lebih besar dari 20% ((155-200)/200*100 %) = 22,5%, maka Ketua Tim Penilai menunjuk Penilai ke-3 (Penilai C). Hasil penilai C adalah nilai akhir yang akan ditetapkan.
1. e.Hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Tim Penilai dalam bentuk Konsep PAK.
2. f.Sekretaris Tim membuat PAK lalu disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani PAK setelah diperiksa oleh Ketua Tim.
3. g.Hasil setiap pertemuan penilaian harus dituangkan dalam bentuk Risalah Pertemuan dan disimpan oleh Sekretariat.
  1. 11.Prosedur penilaian angka kredit dilakukan melalui urutan sebagai berikut:
4. a.penerimaan berkas usulan;
5. b.pemeriksaan kelengkapan administrasi dan dokumen usulan;
6. c.pengembalian berkas usulan dari tim penilai yang tidak memenuhi persyaratan;
7. d.pembuatan lembar pengantar penilaian yang ditandatangani oleh Ketua Sekretariat selaku sekretaris tim penilai;
8. e.pembuatan rekapitulasi usulan yang akan dinilai;
9. f.pelaksanaan penilaian oleh tim penilai;
10. g.pemeriksaan hasil penilaian dari tim penilai;
11. h.pembuatan rekapitulasi hasil penilaian dari tim penilai;
  1. 1.penyiapan rapat penilaian; J. penyelenggaraan rapat penilaian;
12. k.pembuatan keputusan hasil penilaian;
13. l.pembuatan notulen rapat;
14. m.pembuatan Nota PAK;
15. n.pengesahan PAKoleh pejabat yang berwenang. B. Pengangkatan dari Jabatan Lain Seorang PNS dapat diangkat dalam jabatan Fungsional Penguji K3, baik dari jabatan struktural maupun jabatan fungsional lain apabila PNS tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai berikut:
  1. 1.pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S1) atau Diploma IV bagi yang pernah atau masih menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu lainnya;
  2. 2.ditempatkan di bidang K3;
  3. 3.setiap unsur penilaian prestasi kinerja (Sasaran Kinerja Pegawai/ SKP) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  4. 4.usia PNS yang mengajukan usul pengangkatan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
  5. 5.melampirkan surat tugas dengan mencantumkan bidang K3. A. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 Pengangkatan pertama seorang PNS ke dalam jabatan fungsional Penguji K3 dapat dilakukan apabila PNS bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai berikut:
  6. 1.berijazah paling rendah Sarjana Strata 1 (Sl) atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh unit kerjanya dan paling rendah memiliki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a;
  7. 2.bekerja di bidang K3 minimal 2 (dua) tahun;
  8. 3.melampirkan surat pernyataan tugas di bidang K3;
  9. 4.telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) jabatan Fungsional Penguji K3 dan dinyatakan lulus diklat yang diselenggarakan oleh Instansi Pembina atau instansi lain yang telah diakreditasi oleh Instansi Pembina;
  10. 5.setiap un sur penilaian pre stasi kinerja (Sasaran Kinerja Pegawai /SKP) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  11. 6.usia calon Penguji K3 paling tinggi 50 (lima puluh] tahun;
  12. 7.memenuhi kelengkapan administrasi, yaitu Kartu Pegawai, SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat terakhir, dan daftar riwayat hidup.
  13. 8.tingkatjabatan Fungsioal Penguji K3 yang diperolehnya sesuai dengan angka kredi t yang diten tukan;
  14. 9.diputuskan dalam sidang Tim Penilai Pusat dan Zatau oleh Tim Penilai Instansi/Daerah bagi instansi yang sudah mendapatkan kewenangan penilaian dan penetapan angka kredit dari Instansi Pembina sesuai dengan surat keputusan instansi pembina;
  15. 10.TMT jabatan Fungsional Penguji K3 ditetapkan tanggal 1 bulan beriku tnya setelah sidang;
  16. 11.pengangkatan dalam jabatan fungsional Penguji K3 Ahli Pertama III/a sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya IV/ c ditetapkan oleh pejabat instansi pembina kepegawaian terkait tanpa melalui rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Penguji K3 sebagai pejabat fungsional dituntut secara profesional dapat memberikan kinerja maksimal dalam melaksanakan program teknologi. Pelaksanaan tugasnya tersebut menjadi bagian dalam pengembangan karir mereka sehingga dicapai karir yang tinggi. Pengembangan karir Penguji K3 dilakukan berbasis fungsional. BABV PEMBINAANKARIRJABATANFUNGSIONAL PENGUJI KESELAMATANDAN KESEHATANKERJA 26
  17. 3.Kenaikan pangkat PNS Pusat/Daerah yang menduduki jabatan fungsional Penguji K3 diatur sebagai berikut:
16. a.PNS yang menduduki jabatan fungsional Penguji K3 Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I Golongan IV/b menjadi Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/ e ditetapkan oleh Instansi Pembina.
  1. 2.SK jabatan fungsional Penguji K3 Ahli Madya ditetapkan oleh Kementerian berdasarkan PAKdari Instansi Pembina.
  2. 1.Penguji K3 yang telah menduduki jabatan fungsional Penguji K3 Ahli Madya IV[c wajib melakukan pemeliharaan setiap 1 (satu) tahun sekali dengan harus memenuhi paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pengujian K3, Kompetensi K3, dan pengembangan profesi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 27 C. Kenaikan Jabatan dan Pangkat Kenaikan jabatan fungsional Penguji K3 dapat dilakukan berdasarkan keten tuan sebagai beriku t:
  3. 1.menduduki jabatan fungsional Penguji K3 terakhir yang dimiliki paling kurang sudah 2 (dua) tahun.
  4. 2.memiliki surat keputusan jabatan fungsional Penguji K3 terakhir yang berlaku.
  5. 3.memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi atau lebih.
  6. 4.Angka kredit yang diperoleh adalah angka kredit 2 (dua) tahun sebelum TMTjabatan terakhir.
  7. 5.Mendapatkan minimal nilai baik pada setiap un sur penilaian DP3/SKP dalam satu tahun terakhir.
  8. 6.Kenaikan jabatan Penguji K3 diputuskan dalam sidang Tim Penilai Pusat dan/ atau oleh Tim Penilaian Instansi/ Daerah bagi instansi yang sudah diberi kewenangan penilaian dan penetapan angka kredit dari instansi Pembina.
  9. 6.telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) jabatan fungsional Penguji K3 dan dinyatakan lulus diklat yang diselenggarakan oleh Instansi Pembina atau instansi lain yang telah diakreditasi oleh Instansi Pembina;
  10. 7.memenuhi kelengkapan administrasi, yaitu Kartu Pegawai, SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat terakhir, dan daftar riwayat hidup.
  11. 8.tingkat jabatan Fungsioal Penguji K3 yang diperolehnya sesuai dengan angka kredit yang diten tukan;
  12. 9.diputuskan dalam sidang Tim Penilai Pusat dan Zatau oleh Tim Penilai Instansr/Daerah bagi instansi yang sudah mendapatkan kewenangan penilaian dan penetapan angka kredit dari Instansi Pembina sesuai dengan surat keputusan instansi pembina;
  13. 10.melampirkan surat pernyataan alih jabatan atau perpindahan antar jabatan kejabatan fungsional Penguji K3 yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja tertinggi yang bersangkutan.
  14. 11.TMTjabatan fungsional Penguji K3 ditetapkan tanggal 1 (satu) bulan beriku tnya setelah sidang.
  15. 12.bagi ealon pejabat fungsional Penguji K3 yang pernah atau masih menduduki jabatan struktural dan atau fungsional tertentu lainnya, pengangkatan jabatan fungsional Penguji K3 tidak harus mendapat persetujuan Zpertirnbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (BKN)yang bersangkutan. 28
  16. 4.Penguji K3 yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan Zpangkat setingkat lebih tinggi berlaku aturan sebagai berikut:
17. a.Kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan Zpangkat berikutnya. Contoh: Sdr. Kuswara, ST, NIP. 19751016 199604 1 010 jabatan Penguji K3 Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/e terhitung mulai tanggal 1 April 2014. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata, golongan ruang I1I/e yang bersangkutan memperoleh angka kredit sebesar 210. Adapun angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang 1111e yakni 200. Dengan demikian, sdr. Kuswara, ST memiliki kelebihan angka kredit 10 dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
18. b.Kelebihan angka kredit yang memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhirnya dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dan pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/ atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3 Contoh: Sdr. Faehri, S.Si NIP 19850210 200803 1 001 jabatan Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2008. Dari penilaian prestasi kerja Januari 2008 sampai dengan Desember 2011 ditetapkan angka kredit sebesar 160 dan dipergunakan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2012.
19. b.PNS Pusat yang menduduki jabatan fungsional Penguji K3 Ahli Pertama pangkat Penata Muda Golongan III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang I1l/b sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IVI a ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat.
20. e.Kenaikan pangkat PNS daerah provinsi yang menduduki jabatan fungsional Penguji K3 Ahli Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang IIl/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang I1I/b sampai dengan Penguji K3 Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IVIa ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian daerah provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan.
21. d.Kenaikan pangkat PNS daerah kabupaterr/kota yang menduduki jabatan Penguji K3 Ahli Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang 1111 a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Penguji K3 Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IVI a ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian daerah kabupaterr/Icota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan. 29 D. Pembebasan Sementara Pembebasan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit diberikan kepada pejabat fungsional Penguji K3 berikut ini:
  1. 1.Penguji K3 Ahli Pertama-IIl/a sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya- IVIb, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berturut-turut tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat atau lebih tinggi. Contoh: Sdr. Drs. Agus Wijaksono, M.Si, NIP. 19680912 199208 1 008, pangkat Pembina, golongan ruang IVI a terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008, jabatan Kabid Pelayanan Teknis pada Balai Besar K3. Yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Juni 2009 dengan angka kredit sebesar 285. Mengingat jenjang jabatan yang bersangkutan lebih rendah dari pangkat yang dimiliki maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 Ahli Muda yaitu 1 Juni 2009 sampai dengan 31 Mei 2014 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan sesuai pangkat yang dimiliki yakni Penguji K3 Ahli Madya angka kredit 400 maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal31 Mei 2014 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Penguji K3 Ahli Muda.
  2. 2.Penguji K3 yang telah menduduki jabatan Penguji K3 Ahli Madya IV[c tidak dapat mengumpulkan angka kredit setiap 1 (satu) tahun sekali paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pengujian K3, kompetensi K3, dan pengembangan profesi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contoh: Sdr. Dra. Nuraini, M.Se, NIP. 19690810 199106 1 002, jabatan Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV[c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013, dengan angka kredit sebesar 705. Apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/e yakni 1 Oktober 2013 tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pengujian K3, kompetensi K3, dan pengembangan profesi maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Penguj i K3 Ahli Madya Berdasarkan penilaian prestasi kerja Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, Sdr. Fachri, S.Si telah mengumpulkan angka kredit sebesar 45 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang didudukinya 31 Maret 2013 telah memiliki angka kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang 1111e yakni sebesar 205. Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang didudukinya 31 Maret 2014 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang 1111e sdr. Fachri, S.Si wajib mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% x 50 = 10 angka kredit.
22. e.Syarat kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b adalah paling kurang telah 2 (dua) tahun dalam jabatan serta un sur penilaian kinerja (Sasaran Kinerja Pegawai/SKP) bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 30 E. Surat Peringatan Bagi Pejabat Fungsional Penguji K3 Surat peringatan bagi pejabat fungsional Penguji K3 yang akan berakhir mas a jabatan dari/ atau dibebaskan sementara dilakukan oleh instansi Pejabat Fungsional Penguji K3 yang bersangkutan. Surat peringatan dikeluarkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa TMT jabatan Penguji K3 berakhir dan ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja setingkat Eselon II darr/ atau pejabat yang membidangi kepegawaian.
  1. 3.Penguji K3 Madya IVI a sampai dengan Penguji K3 Madya IVIb yang telah berusia 58 tahun atau lebih tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan maka dibebaskan sementara selama 1 (satu) tahun dari jabatan Penguji K3 dan diberi kesempatan untuk menambah angka kredit yang ditentukan.
  2. 4.Pembebasan sementara bagi Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 didahului dengan peringatan tertulis oleh instansi yang bersangkutan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan.
  3. 5.Pada masa pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, Penguji K3 yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas Penguji K3 dengan mendapatkan angka kredit tanpa memperoleh tunjangan jabatan.
  4. 6.Pembebasan sementara dari jabatan Penguji K3 dapat pula dilakukan apabila:
23. a.dijatuhi hukuman disiplin PNS berupa hukuman disiplin tingkat sedang dan berat berupa penurunan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS;
24. b.diberhentikan sementara sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
25. c.ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penguji K3;
26. d.cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan ketiga dan seterusnya;
27. e.menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan dibebaskan pada bulan ketujuh setelah TMTtugas belajar;
28. f.ditugaskan secara penuh di luar unit Penguji K3 serta ditugaskan secara penuh sebagai pejabat struktural, dibebaskan sementara pada bulan pertama setelah yang bersangkutan dilantik menjadi pejabat struktural yang dimaksud ; atau
29. g.angka kredit yang diperoleh Penguji K3 dalam status dibebaskan sementara dapat diajukan sebagai angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi atau lebih setelah diaktifkan kembali atau bersamaan dengan proses aktif kembali.
  1. 7.Pembebasan sementara bagi Penguji K3 Ahli Pertama III/a sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya IVI c ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. 8.Penguji K3 yang sedang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat sedang dan berat dari/ atau menjalani cuti di luar tanggungan negara yang telah mencapai batas usia pensiun PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ten tang pemberhentian PNS yang mencapai batas usia pensiun bagi pejabat fungsional diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. 2.Penguji K3 yang dibebaskan sementara karena hukuman disiplin dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Penguji K3 semula apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
30. a.usulan pengangkatan kembali ditandatangani oleh pejabat setingkat Eselon I atau pejabat yang diberi kewenangan;
31. b.pengusul masih dalam TMT masa jabatan dan TMT terse but berlaku sesuai dengan masa jabatan semula (berlaku sesuai dengan sisa masa jabatan); 31 G. Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 Pejabat fungsional Penguji K3 dapat dibebaskan sementara dari jabatannya disebabkan tidak dapat menambah angka kredit yang dipersyaratkan dan karena hukuman disiplin.
  1. 1.Pejabat fungsional Penguji K3 yang dibebaskan sementara dari jabatannya disebabkan tidak dapat menambah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi atau lebih dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Penguji K3 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau lebih dari jabatan Penguji K3 semula berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
32. a.semua persyaratan yang diwajibkan untuk kenaikan jabatan fungsional Penguji K3 satu tingkat atau lebih telah dipenuhi;
33. b.ada usulan dari instansi yang ditandatangani oleh pejabat setingkat Eselon I atau pejabat yang diberi kewenangan;
34. c.melampirkan berkas yang telah dinilai oleh TP, TPI, TPP, atau TPK;
35. d.usia masih di bawah Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
36. e.disetujui dan ditetapkan dalam sidang TP, TPI, TPP, atau TPK;
37. f.melampirkan surat keputusan pembebasan sementara dan PAK terakhir;
38. g.masa berhenti sementara belum mencapai 1 (satu) tahun;
39. h.TMT aktif kembali ditetapkan tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah sidang TP, TPI, TPP, atau TPK. F. Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penguji K3
  1. 1.Seorang Penguji K3 yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS kecuali jenis hukuman disiplin berupa penurunan pangkat dan diberhentikan dari jabatan Penguji K3.
  2. 2.Bagi Penguji K3 yang diberhentikan setelah 1 (satu) tahun dari pembebasan sementara karena tidak memiliki angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi atau lebih, tidak dapat mengajukan kembali usulan jabatan Penguji K3.
  3. 3.Seorang Penguji K3 yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemberhentian PNS yang mencapai batas usia pensiun bagi pejabat fungsional diberhentikan dari jabatan Penguji K3.
  4. 4.Bagi Penguji K3 Ahli Madya yang pada saat diberhentikan dari jabatan Penguji K3 usianya sudah melebihi 58 (lima puluh delapan) tahun diberhentikan sebagai PNS dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. 5.Pemberhentian pejabat fungsional Penguji K3 Ahli Pertama sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Provinsi, Kabupaterr/Kota.
  6. 5.penetapan kebijakany pembinaan pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional, meliputi penyusunan pedoman diklat, pengembangan kurikulum diklat, bimbingan dan koordinasi penyelenggaraan, serta evaluasi diklat jabatan fungsional Penguji K3;
  7. 6.penyelenggaraan sertifikasi Penguji K3;
  8. 7.pengembangan sistem informasijabatan fungsional Penguji K3;
  9. 8.fasilitasi pembentukan dan pengembangan organisasi profesi Penguji K3;
  10. 9.fasilitasi penerbitan buletin Zmajalah profesi yang bergerak di bidang penguj ian K3; J. Pembinaan Karir Pejabat Fungsional Penguji K3 Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam pembinaan fungsional Penguji K3 maka Kementerian selaku instansi pembina jabatan fungsional Penguji K3 melakukan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat fungsional Penguji K3. Untuk meningkatkan kemampuan Pengujian K3 secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Kementerian Ketenagakerjaan selaku instansi Pembina melakukan an tara lain:
  11. 1.pengembangan dan penyusunan metodologi, standar dan pedoman teknis pengujian;
  12. 2.penyusunan pedoman formasi jabatan fungsional Penguji K3;
  13. 3.pengembangan dan penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional Penguji K3;
  14. 4.fasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik pengujian K3; I. Batas Usia Pensiun (BUP) BUP bagi Pejabat Fungsional Penguji K3: BUP untuk Pejabat Fungsional Penguji K3 Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya adalah 60 tahun. H. Pemberhentian Tetap dari Jabatan Fungsional Penguji K3 Perekayasa akan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya, apabila yang bersangkutan:
  15. 1.dalam waktu 1 (satu) tahun setelah pembebasan sementara karena kurang angka kredit bagi Penguji K3 Ahli Pertama, golongan ruang HI/a sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya, golongan ruang IV[c tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk naik pangkat/jabatan;
  16. 2.dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa pemberhentian sebagai PNS sesuai peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS;
  17. 3.dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap;
  18. 4.berhenti dari PNS karena permintaan sendiri atau pensiun; atau
  19. 5.mengajukan permohonan berhenti sebagai Penguji K3.
40. c.apabila telah melampaui TMT masa jabatan, yang bersangkutan wajib menambah angka kredit setingkat lebih tinggi atau lebih dari jabatan semula paling lambat 1 (satu) tahun setelah hukuman disiplin tersebut berakhir;
41. d.usia Penguji K3 masih dibawah Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
42. e.melampirkan surat keputusan pembebasan sementara, PAK dan pangkat terakhir, serta surat keputusan/keterangan aktif bekerja kembali di unit yang bersangkutan. 32 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Demikian petunjuk pelaksana teknis ini disusun untuk dilaksanakan dengan sebaik -baiknya. Petunjuk teknis ini disusun sebagai pedoman bagi:
  1. 1.Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
  2. 2.Tim penilai;
  3. 3.Pejabat yang mengusulkan angka kredit; dan
  4. 4.Pejabat fungsional penguji keselamatan dan kesehatan kerja, pada Kementerian, instansi pusat selain Kementerian, dan instansi daerah provinsi dan kabupaten Zkota dalam pelaksanaan, pengusulan, dan penilaian jabatan fungsional Penguji K3. 33 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONALPENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DAN ANGKA KREDITNYA
  5. 10.evaluasi dan fasilitasi pengusulan tunjangan jabatan fungsional Penguji K3;
  6. 11.evaluasi dan monitoring penerapan standar dan kode etik pengujian K3, pedoman teknis pengujian, dan administrasi jabatan fungsional Penguji K3;
  7. 12.sosialisasi dan bimbingan penerapan metodologi, standar, pedoman teknis pengujian K3, kode etik, dan organisasi profesi Pengujian K3.