DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 Juli 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan penghentian sementara penempatan pekeija migran Indonesia melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia; bahwa untuk memberikan pelindungan jaminan sosial bagi calon pekerja migran Indonesia yang tertunda keberangkatannya, perlu mengatur penyesuaian jangka waktu manfaat pelindungan sebelum bekerja bagi calon pekeija migran Indonesia; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyesuaian Jangka Waktu Manfaat Pelindungan Jaminan Sosial sebelum Bekerja bagi Calon Pekeija Migran Indonesia selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019; Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141); Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakeijaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor411);

8.Peraturan Menteri Ketenagakeijaan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakeijaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakeijaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Keija Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870);
9.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1624); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENYESUAIAN JANGKA WAKTU MANFAAT PELINDUNGAN JAMINAN SOSIAL SEBELUM BEKERJA BAGI GALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA SELAMA BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakeijaan.
2.Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah republik Indonesia.
3.Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
4.Pelaksana Penempatan adalah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
5.Peserta adalah Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah terdaftar dan membayar iuran jaminan sosial.
6.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan keija atau penyakit yang disebabkan lingkungan kerja.
7.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan keija.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pelindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang tertunda keberangkatannya ke negara tujuan penempatan karena adanya kebijakan penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia selama bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 berupa penyesuaian jangka waktu manfaat pelindungan sebelum bekerja untuk program JKK dan JKM.

Pasal 3

(1)Calon Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan penyesuaian jangka waktu manfaat pelindungan sebelum bekerja untuk program JKK dan JKM hams memenuhi kriteria;
1. a.ditempatkan melalui Pelaksana Penempatan; dan
2. b.terdaftar sebagai Peserta aktif jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia pada saat ditetapkannya kebijakan penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia.
(2)Pemberian JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 4

(1)Penyesuaian jangka waktu manfaat pelindungan sebelum bekeija untuk program JKK dan JKM diberikan dengan ketentuan;
1. a.tanpa pendaftaran dan pembayaran iuran kembali oleh Peserta; dan
2. b.terhitung sejak tanggal diberlakukannya kebijakan penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia sampai dengan tanggal pencabutan kebijakan penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai negara tujuan penempatan dengan penambahan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
(2)Jangka waktu pencabutan kebijakan penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama tanggal 31 Desember 2020.
(3)Dalam hal pencabutan kebijakan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilakukan, penyesuaian jangka waktu manfaat pelindungan sebelum bekerja bagi Calon Pekeija Migran Indonesia dinyatakan berakhir.

Pasal 5

Calon Pekerja Migran Indonesia yang tidak berdampak sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib melakukan pendaftaran kepesertaan jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2020 MENTERI KETENAGAKERJAAN ttd. IDA FAUZIYAH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 750 IRO HUKUM, )AYANTI NIRT^7^603 199903 2 001

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

8.Peraturan Menteri Ketenagakeijaan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakeijaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakeijaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Keija Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870);
9.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1624); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENYESUAIAN JANGKA WAKTU MANFAAT PELINDUNGAN JAMINAN SOSIAL SEBELUM BEKERJA BAGI GALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA SELAMA BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakeijaan.
2.Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah republik Indonesia.
3.Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
4.Pelaksana Penempatan adalah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
5.Peserta adalah Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah terdaftar dan membayar iuran jaminan sosial.
6.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan keija atau penyakit yang disebabkan lingkungan kerja.
7.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan keija.

Pasal 2

Pasal 3

(1)Calon Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan penyesuaian jangka waktu manfaat pelindungan sebelum bekerja untuk program JKK dan JKM hams memenuhi kriteria;
1. a.ditempatkan melalui Pelaksana Penempatan; dan
2. b.terdaftar sebagai Peserta aktif jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia pada saat ditetapkannya kebijakan penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia.
(2)Pemberian JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 4

(1)Penyesuaian jangka waktu manfaat pelindungan sebelum bekeija untuk program JKK dan JKM diberikan dengan ketentuan;
1. a.tanpa pendaftaran dan pembayaran iuran kembali oleh Peserta; dan
2. b.terhitung sejak tanggal diberlakukannya kebijakan penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia sampai dengan tanggal pencabutan kebijakan penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai negara tujuan penempatan dengan penambahan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
(2)Jangka waktu pencabutan kebijakan penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama tanggal 31 Desember 2020.
(3)Dalam hal pencabutan kebijakan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilakukan, penyesuaian jangka waktu manfaat pelindungan sebelum bekerja bagi Calon Pekeija Migran Indonesia dinyatakan berakhir.