DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANANKESEHATAN DAN BESARAN TARIF DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA MENTERIKETENAGAKERJAAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG PELAYANANKESEHATANDAN BESARANTARIF DALAM PENYELENGGARAANPROGRAMJAMINANKECELAKAAN KERJA. MEMUTUSKAN:

3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5256);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kernatian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
6.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kernenterian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 19);
7.Peraturan Menteri KetenagakeIjaan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan Iatau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2.Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan- badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
3.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam)bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
4.Kece1akaanKerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
5.Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/ atau lingkungan kerja.
6.Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.

(1)Pelayanan kesehatan bagi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja diberikan melalui fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah, pemerintah daerah atau milik swasta yang bekerja sarna dengan BPJS Ketenagakerjaan danl atau Trauma Center BPJS Ketenagakerjaan.

7.Dokter Pemeriksa adalah dokter yang memeriksa, mengobati dan merawat peserta yang mengalami kecelakaan kerja darr/atau penyakit akibat kerja.
8.Dokter Penasehat adalah dokter yang diangkat oleh Menteri untuk mernberikan pertimbangan medis dalam menentukan besarnya persentase kecacatan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
9.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan PenyelenggaraJ aminan Sosial.
10.Trauma Center BPJS Ketenagakerjaan adalah fasilitas pelayanan kesehatan berupa klinik, puskesmas, balai pengobatan, praktek dokter bersama dan rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada Kecelakaan Kerja danl atau Penyakit Akibat Kerja.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PELAYANANKESEHATAN

Pasal 3

(1)Apabila di lokasi tempat terjadinya Kecelakaan Kerja tidak terdapat fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),Peserta dapat menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan lain yang terdekat.
(2)Dalam hal Peserta menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi kerja wajib membayar terlebih dahulu biaya pelayanan kesehatan kepada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
(3)Biaya pelayanan kesehatan yang telah dike1uarkan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat dimintakan penggantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. yang setara;
1. d.perawatan intensif;
2. e.penunjang diagnostik;
3. f.pengobatan;
4. g.pelayanan khusus;
5. h.alat kesehatan dan implan;
6. i.jasa dokterjmedis;
7. j.operasi;
8. k.transfusi darah; danj atau
  1. 1.rehabilitasi medik.
(2)Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan medis yang meliputi:
1. a.pemeriksaan dasar dan penunjang;
2. b.perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
3. c.rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah atau rumah sakit swasta pemerintah atau pemerintah daerah setempat berpedoman pada standar tarif fasilitas pelayanan kesehatan kelas I pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan;
4. b.bagi fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta berpedoman pada stan dar tarif tertinggi fasilitas pelayanan kesehatan kelas I milik pemerintah atau pemerintah daerah di provinsi setempat yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan atau sesuai dengan kebutuhan medis Peserta;
(2)Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya administrasi. pelayanan kesehatan milika. bagi fasilitas

Pasal 5

(1)Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut: BABIII BESARANTARIFPELAYANANKESEHATAN Pasal 4
(1)Apabila Peserta membutuhkan pelayanan kesehatan rawat inap, maka kelas yang digunakan adalah ruang perawatan kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah atau rumah sakit swasta yang setara.
(2)Dalam hal Peserta menggunakan ruang perawatan rawat inap yang lebih tinggi dari standar tarif kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah atau rumah sakit swasta, maka selisih biaya ruang perawatan rawat inap dibebankan kepada Pemberi Kerja.

Pasal 7

(1)BPJS Ketenagakerjaan berperan aktif melakukan pengendalian mutu dan pengendalian biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.
(2)BPJS Ketenagakerjaan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sarna dengan BPJS Ketenagakerjaan paling lama setiap 6 (enam)bulan. BABIV MONITORING DAN EVALUASI antara BPJS Ketenagakerjaan dengan masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta dengan berpedoman pada besaran tarif sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 dan Pasal 5.
(3)Perjanjian Kerja Sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan . pelayananfasilitasKetenagakerjaan dengan kesehatan.
(2)Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalarn bentuk Perjanjian Kerja Sarna Pasa16
(1)Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tata cara pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara BPJS sarna.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Perjanjian Kerja Sarna antara BPJS Ketenagakerjaan dengan fasilitas pe1ayanan kesehatan yang sedang berjalan tetap berlaku sarnpai berakhirnya masa perjanjian kerja BABV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8

(1)Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan monitoring terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sarna dengan BPJS Ketenagakerjaan setiap 1 (satu) tahun.
(2)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengawasan ketenagakerjaan.
(3)Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.persyaratan administratif dan operasional sebagai fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.sarana dan prasarana; dan
3. c.kualitas pelayanan.
(4)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perpanjangan Perjanjian Kerja Sarna dengan fasilitas pelayanan kesehatan.
(5)Hasilmonitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri paling lama setiap 1 (satu) tahun. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 388 WIDODO EKATJAHJANA DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2016 M. HANIF DHAKIRI MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2016 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia orang mengetahuinya,Agar setiap pengundangan memerin tahkan In! denganMenteriPeraturan

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5256);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kernatian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
6.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kernenterian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 19);
7.Peraturan Menteri KetenagakeIjaan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan Iatau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2.Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan- badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
3.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam)bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
4.Kece1akaanKerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
5.Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/ atau lingkungan kerja.
6.Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.

(1)Pelayanan kesehatan bagi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja diberikan melalui fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah, pemerintah daerah atau milik swasta yang bekerja sarna dengan BPJS Ketenagakerjaan danl atau Trauma Center BPJS Ketenagakerjaan.

7.Dokter Pemeriksa adalah dokter yang memeriksa, mengobati dan merawat peserta yang mengalami kecelakaan kerja darr/atau penyakit akibat kerja.
8.Dokter Penasehat adalah dokter yang diangkat oleh Menteri untuk mernberikan pertimbangan medis dalam menentukan besarnya persentase kecacatan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
9.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan PenyelenggaraJ aminan Sosial.
10.Trauma Center BPJS Ketenagakerjaan adalah fasilitas pelayanan kesehatan berupa klinik, puskesmas, balai pengobatan, praktek dokter bersama dan rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada Kecelakaan Kerja danl atau Penyakit Akibat Kerja.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PELAYANANKESEHATAN

Pasal 3

(1)Apabila di lokasi tempat terjadinya Kecelakaan Kerja tidak terdapat fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),Peserta dapat menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan lain yang terdekat.
(2)Dalam hal Peserta menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi kerja wajib membayar terlebih dahulu biaya pelayanan kesehatan kepada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
(3)Biaya pelayanan kesehatan yang telah dike1uarkan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat dimintakan penggantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. yang setara;
1. d.perawatan intensif;
2. e.penunjang diagnostik;
3. f.pengobatan;
4. g.pelayanan khusus;
5. h.alat kesehatan dan implan;
6. i.jasa dokterjmedis;
7. j.operasi;
8. k.transfusi darah; danj atau
  1. 1.rehabilitasi medik.
(2)Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan medis yang meliputi:
1. a.pemeriksaan dasar dan penunjang;
2. b.perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
3. c.rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah atau rumah sakit swasta pemerintah atau pemerintah daerah setempat berpedoman pada standar tarif fasilitas pelayanan kesehatan kelas I pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan;
4. b.bagi fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta berpedoman pada stan dar tarif tertinggi fasilitas pelayanan kesehatan kelas I milik pemerintah atau pemerintah daerah di provinsi setempat yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan atau sesuai dengan kebutuhan medis Peserta;
(2)Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya administrasi. pelayanan kesehatan milika. bagi fasilitas

Pasal 5

(1)Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut: BABIII BESARANTARIFPELAYANANKESEHATAN Pasal 4
(1)Apabila Peserta membutuhkan pelayanan kesehatan rawat inap, maka kelas yang digunakan adalah ruang perawatan kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah atau rumah sakit swasta yang setara.
(2)Dalam hal Peserta menggunakan ruang perawatan rawat inap yang lebih tinggi dari standar tarif kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah atau rumah sakit swasta, maka selisih biaya ruang perawatan rawat inap dibebankan kepada Pemberi Kerja.

Pasal 7

(1)BPJS Ketenagakerjaan berperan aktif melakukan pengendalian mutu dan pengendalian biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.
(2)BPJS Ketenagakerjaan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sarna dengan BPJS Ketenagakerjaan paling lama setiap 6 (enam)bulan. BABIV MONITORING DAN EVALUASI antara BPJS Ketenagakerjaan dengan masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta dengan berpedoman pada besaran tarif sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 dan Pasal 5.
(3)Perjanjian Kerja Sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan . pelayananfasilitasKetenagakerjaan dengan kesehatan.
(2)Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalarn bentuk Perjanjian Kerja Sarna Pasa16
(1)Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tata cara pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara BPJS sarna.

Pasal 9

(1)Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan monitoring terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sarna dengan BPJS Ketenagakerjaan setiap 1 (satu) tahun.
(2)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengawasan ketenagakerjaan.
(3)Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.persyaratan administratif dan operasional sebagai fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.sarana dan prasarana; dan
3. c.kualitas pelayanan.
(4)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perpanjangan Perjanjian Kerja Sarna dengan fasilitas pelayanan kesehatan.
(5)Hasilmonitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri paling lama setiap 1 (satu) tahun. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 388 WIDODO EKATJAHJANA DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2016 M. HANIF DHAKIRI MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2016 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia orang mengetahuinya,Agar setiap pengundangan memerin tahkan In! denganMenteriPeraturan

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan