DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja; Menimbang MENTERI KETENAGAKERJAANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA KESELAMATANDAN KESEHATAN KERJA LISTRIK DI TEMPAT KERJA TENTANG NOMOR 12 TAHUN2015 PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN I SALINAN I 2

6.Distribusi Listrik adalah kegiatan menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar sampai ke pemanfaat listrik.
4.Pembangkitan Listrik adalah kegiatan untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga.
5.Transmisi Listrik adalah kegiatan penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik sampai ke saluran distribusi listrik.
3.Perusahaan adalah:

a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja Zburuh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 2.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya, termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
2. 1.Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: Kerja Nomor Cara Penunjukan, Keselamatan dan

7.Peraturan Menteri Tenaga PER.02/MEN/1992 tentang Tata Kewajiban dan Wewenang Ahli Kesehatan Kerja;
6.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); Nomor Jasa Kerja Perusahaan
8.Peraturan Menteri Tenaga PER.04/MEN/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 3 lB. Dinas Provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi.
17.Teknisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik yang selanjutnya disebut Teknisi K3 Listrik adalah tenaga teknis yang mempunyai keterampilan di bidang K3 listrik dan memiliki lisensi dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
16.Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Listrik yang selanjutnya disebut Ahli K3 bidang Listrik adalah tenaga teknis dari luar instansi yang membidangi ketenagakerjaan yang mempunyai keahlian di bidang K3 listrik yang ditunjuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
15.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 14.Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
2. 13.Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Listrik adalah Pengawas Ketenagakerjaan yang mempunyai keahlian khusus di bidang K3 listrik yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, dan pengujian bidang listrik serta pengawasan, pembinaan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. 12.Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. 11.Peralatan Listrik adalah barang pemanfaatan listrik yang merupakan unit lengkap dan dapat mengubah energi listrik menjadi energi bentuk lain.
5. 10.Perlengkapan Listrik adalah setiap bend a yang digunakan untuk keperluan pembangkitan, konversi, transmisi, distribusi atau pemanfaatan energi listrik. B. Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut PJK3 adalah Perusahaan yang usahanya di bidang jasa keselamatan dan kesehatan kerja untuk membantu pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. 7.Pemanfaatan Listrik adalah kegiatan mengubah energi listrik menjadi energi bentuk lain. listrik yang mengalihkan,
7. 9.Instalasi Listrik adalah jaringan perlengkapan membangkitkan, memakai, mengubah, mengatur, mengumpulkan atau membagikan tenaga listrik. 4

(3)Standar bidang kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Standar Nasional Indonesia;
2. b.Standar Internasional; dan/ atau
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap instalasi, perlengkapan, dan peralatan listrik.
(1)Kegiatan perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yang dilaksanakan pada kegiatan pembangkitan, transmisi, distribusi dan pemanfaatan listrik wajib mengacu kepada standar bidang kelistrikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa15
(2)Persyaratan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan:
1. a.pembangkitan listrik;
2. b.transmisi listrik;
3. c.distribusi listrik; dan
4. d.pemanfaatan listrik; yang beroperasi dengan tegangan lebih dari 50 (lima puluh) volt arus bolak balik atau 120 (seratus dua puluh) volt arus searah.
(1)Pelaksanaan K3 listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pelaksanaan persyaratan K3 yang meliputi:
1. a.perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, pemeliharaan;
2. b.pemeriksaan dan pengujian. Pasa14
3. a.melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan orang lain yang berada di dalam lingkungan tempat kerja dari potensi bahaya listrik;
4. b.menciptakan instalasi listrik yang aman, handal dan memberikan keselamatan bangunan beserta isinya; dan
5. c.menciptakan tempat kerja yang selamat dan sehat untuk mendorong produktivitas. Pasa13 Pengusaha dan/ atau Pengurus wajib melaksanakan K3 listrik di tempat kerja.
  1. 19.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Pasa12 5
(3)Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)wajib dilakukan pada perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, dan pemeliharaan untuk kegiatan pembangkitan, transmisi, distribusi dan pemanfaatan listrik.
(2)Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penilaian, perhitungan, pengetesan dan pengukuran terhadap instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik untuk memastikan terpenuhinya standar bidang kelistrikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penilaian dan pengukuran terhadap instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik untuk memastikan terpenuhinya standar bidang kelistrikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 9 BABIV PEMERIKSAANDANPENGUJIAN Ketentuan dan tata cara penunjukan PJK3, Ahli K3 bidang Listrik dan Teknisi K3 Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP Pelaksanaan K3 listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:

Pasal 8

Untuk perusahaan yang memiliki pembangkitan listrik lebih dari 200 (dua ratus) kilo Volt-Ampere wajib mempunyai Ahli K3 bidang Listrik.

Pasal 7

berupa pemasangan dan distribusi dan pemanfaatan

(4)Dalam hal kegiatan yang dilaksanakan pemeliharaan pada pembangkitan, transmisi, listrik, dapat dilakukan oleh:
1. a.Teknisi K3 Listrik pada perusahaan; atau
2. b.Teknisi K3 Listrik pada PJK3.
(3)Perencanaan, pemasangan, perubahan, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.Ahli K3 bidang Listrik pada Perusahaan; atau
2. b.Ahli K3 bidang Listrik pada PJK3.
(2)Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib dilakukan pada penggunaan untuk kegiatan pembangkitan, transmisi, distribusi dan pemanfaatan listrik.
(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib dilakukan pada pemasangan dan perubahan untuk kegiatan pembangkitan, transmisi, distribusi dan pemanfaatan listrik.

Pasal 6

c.Standar Nasional Negara lain yang ditentukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Listrik. 6 Perusahaan yang menggunakan perlengkapan dan peralatan listrik wajib menggunakan perlengkapan dan peralatan listrik yang telah mempunyai sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang.

(4)Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan pembinaan dan/ atau tindakan hukum oleh Pengawas Ketenagakerjaan

Pasal 12

(3)Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi.
(2)Pengujian secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.
(1)Pemeriksaan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 11

(5)Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi.
(4)Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b yang dilakukan oleh Ahli K3 bidang Listrik pada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai bahan pertimbangan pembinaan dan/ atau tindakan hukum oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
(3)Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Listrik dan Ahli K3 bidang Listrik pada PJK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c digunakan sebagai bahan pertimbangan penerbitan pengesahan dan/ atau pembinaan dan/ atau tindakan hukum.
(2)Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
1. a.sebelum penyerahan kepada pemilik/pengguna;
2. b.setelah ada perubahan Zperbaikan; dan
3. c.secara berkala.
(1)Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh:
1. a.Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Listrik;
2. b.Ahli K3 bidang Listrik pada Perusahaan; dan/ atau
3. c.Ahli K3 bidang Listrik pada PJK3.

Pasal 10

(4)Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)mengacu kepada standar bidang kelistrikan dan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasa15. 7 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 540 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNAH. LAOLY MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2015 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.75/MEN/2002 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Nomor SNI 04-0225-2000 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUlL 2000) di Tempat Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Pengusaha dan/ atau pengurus yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. BABVI SANKSI

Pasal 14

Pengawasan pelaksanaan K3 listrik di tempat kerja dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

6.Distribusi Listrik adalah kegiatan menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar sampai ke pemanfaat listrik.
4.Pembangkitan Listrik adalah kegiatan untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga.
5.Transmisi Listrik adalah kegiatan penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik sampai ke saluran distribusi listrik.
3.Perusahaan adalah:

a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja Zburuh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 2.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya, termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
2. 1.Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: Kerja Nomor Cara Penunjukan, Keselamatan dan

7.Peraturan Menteri Tenaga PER.02/MEN/1992 tentang Tata Kewajiban dan Wewenang Ahli Kesehatan Kerja;
6.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); Nomor Jasa Kerja Perusahaan
8.Peraturan Menteri Tenaga PER.04/MEN/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 3 lB. Dinas Provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi.
17.Teknisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik yang selanjutnya disebut Teknisi K3 Listrik adalah tenaga teknis yang mempunyai keterampilan di bidang K3 listrik dan memiliki lisensi dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
16.Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Listrik yang selanjutnya disebut Ahli K3 bidang Listrik adalah tenaga teknis dari luar instansi yang membidangi ketenagakerjaan yang mempunyai keahlian di bidang K3 listrik yang ditunjuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
15.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 14.Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
2. 13.Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Listrik adalah Pengawas Ketenagakerjaan yang mempunyai keahlian khusus di bidang K3 listrik yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, dan pengujian bidang listrik serta pengawasan, pembinaan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. 12.Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. 11.Peralatan Listrik adalah barang pemanfaatan listrik yang merupakan unit lengkap dan dapat mengubah energi listrik menjadi energi bentuk lain.
5. 10.Perlengkapan Listrik adalah setiap bend a yang digunakan untuk keperluan pembangkitan, konversi, transmisi, distribusi atau pemanfaatan energi listrik. B. Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut PJK3 adalah Perusahaan yang usahanya di bidang jasa keselamatan dan kesehatan kerja untuk membantu pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. 7.Pemanfaatan Listrik adalah kegiatan mengubah energi listrik menjadi energi bentuk lain. listrik yang mengalihkan,
7. 9.Instalasi Listrik adalah jaringan perlengkapan membangkitkan, memakai, mengubah, mengatur, mengumpulkan atau membagikan tenaga listrik. 4

(3)Standar bidang kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Standar Nasional Indonesia;
2. b.Standar Internasional; dan/ atau
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap instalasi, perlengkapan, dan peralatan listrik.
(1)Kegiatan perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yang dilaksanakan pada kegiatan pembangkitan, transmisi, distribusi dan pemanfaatan listrik wajib mengacu kepada standar bidang kelistrikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa15
(2)Persyaratan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan:
1. a.pembangkitan listrik;
2. b.transmisi listrik;
3. c.distribusi listrik; dan
4. d.pemanfaatan listrik; yang beroperasi dengan tegangan lebih dari 50 (lima puluh) volt arus bolak balik atau 120 (seratus dua puluh) volt arus searah.
(1)Pelaksanaan K3 listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pelaksanaan persyaratan K3 yang meliputi:
1. a.perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, pemeliharaan;
2. b.pemeriksaan dan pengujian. Pasa14
3. a.melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan orang lain yang berada di dalam lingkungan tempat kerja dari potensi bahaya listrik;
4. b.menciptakan instalasi listrik yang aman, handal dan memberikan keselamatan bangunan beserta isinya; dan
5. c.menciptakan tempat kerja yang selamat dan sehat untuk mendorong produktivitas. Pasa13 Pengusaha dan/ atau Pengurus wajib melaksanakan K3 listrik di tempat kerja.
  1. 19.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Pasa12 5
(3)Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)wajib dilakukan pada perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, dan pemeliharaan untuk kegiatan pembangkitan, transmisi, distribusi dan pemanfaatan listrik.
(2)Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penilaian, perhitungan, pengetesan dan pengukuran terhadap instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik untuk memastikan terpenuhinya standar bidang kelistrikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penilaian dan pengukuran terhadap instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik untuk memastikan terpenuhinya standar bidang kelistrikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 9 BABIV PEMERIKSAANDANPENGUJIAN Ketentuan dan tata cara penunjukan PJK3, Ahli K3 bidang Listrik dan Teknisi K3 Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP Pelaksanaan K3 listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:

Pasal 8

Untuk perusahaan yang memiliki pembangkitan listrik lebih dari 200 (dua ratus) kilo Volt-Ampere wajib mempunyai Ahli K3 bidang Listrik.

Pasal 7

berupa pemasangan dan distribusi dan pemanfaatan

(4)Dalam hal kegiatan yang dilaksanakan pemeliharaan pada pembangkitan, transmisi, listrik, dapat dilakukan oleh:
1. a.Teknisi K3 Listrik pada perusahaan; atau
2. b.Teknisi K3 Listrik pada PJK3.
(3)Perencanaan, pemasangan, perubahan, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.Ahli K3 bidang Listrik pada Perusahaan; atau
2. b.Ahli K3 bidang Listrik pada PJK3.
(2)Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib dilakukan pada penggunaan untuk kegiatan pembangkitan, transmisi, distribusi dan pemanfaatan listrik.
(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib dilakukan pada pemasangan dan perubahan untuk kegiatan pembangkitan, transmisi, distribusi dan pemanfaatan listrik.

Pasal 6

c.Standar Nasional Negara lain yang ditentukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Listrik. 6 Perusahaan yang menggunakan perlengkapan dan peralatan listrik wajib menggunakan perlengkapan dan peralatan listrik yang telah mempunyai sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang.

(4)Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan pembinaan dan/ atau tindakan hukum oleh Pengawas Ketenagakerjaan

Pasal 12

(3)Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi.
(2)Pengujian secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.
(1)Pemeriksaan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 11

(5)Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi.
(4)Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b yang dilakukan oleh Ahli K3 bidang Listrik pada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai bahan pertimbangan pembinaan dan/ atau tindakan hukum oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
(3)Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Listrik dan Ahli K3 bidang Listrik pada PJK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c digunakan sebagai bahan pertimbangan penerbitan pengesahan dan/ atau pembinaan dan/ atau tindakan hukum.
(2)Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
1. a.sebelum penyerahan kepada pemilik/pengguna;
2. b.setelah ada perubahan Zperbaikan; dan
3. c.secara berkala.
(1)Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh:
1. a.Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Listrik;
2. b.Ahli K3 bidang Listrik pada Perusahaan; dan/ atau
3. c.Ahli K3 bidang Listrik pada PJK3.

Pasal 10

(4)Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)mengacu kepada standar bidang kelistrikan dan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasa15. 7 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 540 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNAH. LAOLY MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2015 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 14

Pengawasan pelaksanaan K3 listrik di tempat kerja dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.