DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Maret 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/jasadi Kementerian Tenaga Kerja dan Transrnigrasi.sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu disempurnakan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkanPeraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa di Kementerian Ketenagakerj aan; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG UNIT LAYANANPENGADAAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN S,ALIN:AN Mengingat Menimbang Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut denganPengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh Kementerian/Lernbaga/Batuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 4

ULPKementerian mempunyai tugas:

a.mengkaji ulang rencana umum pengadaan barang/jasa bersama PPK;
b.menyusun rencana pemilihan penyedia barangjjasa;
c.mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website/ situsKementerian dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
d.menilai kualifikasi penyedia barangjjasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
e.melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
f.menjawab sanggahan dari penyedia barang/ jasa;
g.menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
h.mengarsipkan dokumen asli pemilihan penyedia barangj jasa;
1. 1.mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja/ spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;

(2)ULP Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat permanen.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG Pasa13 ULP Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di BiroUmum,Sekretariat Jenderal.

Pasal 5

ULPKementerian berwenang:

a.menetapkan dokumen pengadaan;
b.menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
c.menetapkan pemenang pengadaan barang/pekerjaan konstruksifjasa lainnya yang bemilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.l00.000.000.000,OO (seratus miliar rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai Rp.50.000.000,OO(lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.l0.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah);
d.mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bemilai di atas Rp.l00.000.000.000,OO (seratus miliar rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp.l0.000.000.000,OO(sepuluh miliar rupiah); menggunakan sistem pengadaan secara e1ektronik di LPSE;
n.melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang te1ahdilaksanakan;
o.mengelola sistern informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survei harga, daftar kebutuhan barang/jasa, dan daftar hitam penyedia. denganm. melaksanakan pengadaan barang/ jasa
j.membuat laporan berkala mengenai proses dan hasil kepada Sekretaris .Jenderal/Direktur .Jenderal/Inspektur .Jenderal/Kepala Badan;
k.memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
1. 1.menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barangfjasa di ULPKementerian; apabila ada penyimpangan dan/ atau indikasi penyimpangan; seluruh kegiatan pengadaan di ULPKementeriandan melaporkan d.

Pasal 7

(1)Kepala ULP Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dijabat oleh Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal.
(2)Kepala ULP Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai tugas:
1. a.memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULPKementerian;
2. b.menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa ULPKementerian;
3. c.menyusun program kerja dan anggaran ULP Kementerian; mengawasi barangfjasa Pasal 6 Organisasi ULPKementerian terdiri atas:
4. a.kepala;
5. b.sekretariat; dan"
6. c.kelompok kerja (pokja). BABIV ORGANISASI
7. e.mengusulkan penyedia barangfjasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuanjpemalsuan dan pelanggaran lainnya, kepada PAjKPAagar dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam;
8. f.memberikan sanksi administratif kepada penyedia barang/ jasa yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. pengarsipan, teknis dan hukum, keuangan dan sarana dan prasarana. danadministrasibidangpendukungc. staf Pasal 8
(1)Sekretariat ULP Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Layanan PengadaanBiro Umum, Sekretariat Jenderal.
(2)Sekretariat ULP Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:
1. a.sekretaris;
2. b.koordinator bidang administrasi dan pengarsipan, teknis dan hukum,keuangan dan sarana dan prasarana; kepada Menteri;
3. f.melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia ULPKementerian;
4. g.menugaskan anggota pokja sesuai dengan beban kerja masing-rnasing;
5. h.mengusulkan penempatanjpemindahan/ pemberhentian anggota PokjaULP kepada MenterijKepala LembagajKepala DaerahjPimpinanlnstitusi danjatau PAjKPA;dan
6. i.mengusulkanstaf pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan. laporan pertanggungjawaban atas kegiatan pengadaan barang/jasa membuat pelaksanaan e.

Pasal 10

(1)Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:
1. a.mengkaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diusulkan oleh PPK terhadap paket-paket yang akan dilelangjseleksi;
2. b.mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerjaj spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
3. c.menyusun rencana pemilihan penyedia barangjjasa dan menetapkan dokumen pengadaan;

Pasal 9

(1)Pokja ULP Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:
1. a.Pokja pengadaan barang;
2. b.Pokja pengadaan pekerjaan konstruksi;
3. c.Pokja pengadaan jasa konsultansi dan jasa lainnya;
4. d.Pokja UPf.
(2)Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat dibentuk oleh Kepala ULP Kementerian sesuai kebutuhan.
(3)Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:
1. a.ketua;
2. b.anggota.
(4)Keanggotaan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah gasal dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.
(5)Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi pejabat pengadaan di luar ULP.
(6)Dalam hal terjadi perubahan keanggotaan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pokja ULP melaporkan kepada KepalaULPdan Kepala LPSE. sanggahan;
1. e.mengusulkan penetapan pemenang kepada PA untuk penyedia barangj'pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp.100.000.000.000,OO (seratus miliar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp.10.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
2. f.menetapkan pemenang untuk: 1) pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bemilai paling tinggi Rp.l00.000.000.000,OO (seratus miliar rupiah); atau 2) seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.l0.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah).
3. g.menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPKmelalui Kepala ULPKementerian;
4. h.membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/ jasa kepada Kepala ULP Kementerian;
  1. 1.memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP Kementerian mengenai penyedia barang/ jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
5. j.mengusulkan bantuan Tim Teknis danj'atau Tim Ahli kepada Kepala ULP Kementerian apabila diperlukan. kualifikasi atau dengan menjawab dari pengumuman pelelangan/ seleksi sampai
6. d.melakukan pemilihan penyedia barang/ jasa mulai peraturanprosedur pengadaan berdasarkan pengadaan yang berlaku; barang/jasa pemerintah;
7. c.memiliki integritas moral, jujur, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
8. d.memahami keseluruhan pekerjaan pengadaan yang akan dilaksanakan;
9. e.memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Kelompokkerja pengadaan;
10. f.memahami isi dokumen pengadaan/metode dan pengadaan

Pasal 11

(1)Sekretariat ULP Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berstatus sebagai pegawai negeri;
2. b.memiliki integritas moral, jujur, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; dan
3. c.syarat lain yang ditentukan dalam peraturan kepegawaian untukjabatan yang setara.
(2)Anggota Pokja ULP Kementerian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berstatus sebagai pegawai negeri;
2. b.harus memiliki sertifikat ahli BABV PERSYARATAN KEANGGOTAAN
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja ULP mempunyai kewenangan yang sarna dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
(3)Penetapan pemenang oleh Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULPKementerian.

Pasal 13

Anggota ULP Kerrienterian berhenti atau diberhentikan apabila:

a.berakhir masa jabatan sebagai anggota;
b.mengundurkan diri;
c.meninggal dunia;
d.tidak mampu melakukan tugas secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan karena sakit atau tanpa alasan yangjelas;
e.melanggar/ menyalahgunakan tugas; atau
f.dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)tahun atau lebih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 12

AnggotaPokja ULPKementerian dilarang duduk sebagai:

a.anggota LPSE;
b.PPK;
c.pejabat penanda tangan Surat Perintah Membayar;
d.bendahara;dan
e.Aparat Pengawas Internal Pemerintah/lnstitusi (APIP), terkecuali menjadi pejabat pengadaari/ anggota ULP untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan Kementerian Ketenagakerjaan.
g.tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkatnya dan menetapkannya sebagai anggota pokja; dan
h.bersedia menandatangani pakta integritas. --11- Pasal 18 Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas ULP Kementerian dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Biro Umurn, Sekretariat Jenderal. BABVII PEMBIAYAAN Pasal 17 ULPKementerian wajib berkoordinasi dengan:
a.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah (LKPP)dalam hal teknis pelaksanaan lelang;
b.LPSE dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara elektronik; dan
c.KPAdan/ atauPPK.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala ULPKementerian wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi ULP Kementerian.

Pasal 15

Kepala ULP Kementerian wajib menerapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sistem pengendalian intern.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/jasadi Kementerian Tenaga Kerja dan Transrnigrasi.sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu disempurnakan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a perlu

Menetapkan

1.Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut denganPengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh Kementerian/Lernbaga/Batuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 4

ULPKementerian mempunyai tugas:

a.mengkaji ulang rencana umum pengadaan barang/jasa bersama PPK;
b.menyusun rencana pemilihan penyedia barangjjasa;
c.mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website/ situsKementerian dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
d.menilai kualifikasi penyedia barangjjasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
e.melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
f.menjawab sanggahan dari penyedia barang/ jasa;
g.menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
h.mengarsipkan dokumen asli pemilihan penyedia barangj jasa;
1. 1.mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja/ spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;

(2)ULP Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat permanen.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG Pasa13 ULP Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di BiroUmum,Sekretariat Jenderal.

Pasal 5

ULPKementerian berwenang:

a.menetapkan dokumen pengadaan;
b.menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
c.menetapkan pemenang pengadaan barang/pekerjaan konstruksifjasa lainnya yang bemilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.l00.000.000.000,OO (seratus miliar rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai Rp.50.000.000,OO(lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.l0.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah);
d.mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bemilai di atas Rp.l00.000.000.000,OO (seratus miliar rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp.l0.000.000.000,OO(sepuluh miliar rupiah); menggunakan sistem pengadaan secara e1ektronik di LPSE;
n.melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang te1ahdilaksanakan;
o.mengelola sistern informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survei harga, daftar kebutuhan barang/jasa, dan daftar hitam penyedia. denganm. melaksanakan pengadaan barang/ jasa
j.membuat laporan berkala mengenai proses dan hasil kepada Sekretaris .Jenderal/Direktur .Jenderal/Inspektur .Jenderal/Kepala Badan;
k.memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
1. 1.menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barangfjasa di ULPKementerian; apabila ada penyimpangan dan/ atau indikasi penyimpangan; seluruh kegiatan pengadaan di ULPKementeriandan melaporkan d.

Pasal 7

(1)Kepala ULP Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dijabat oleh Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal.
(2)Kepala ULP Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai tugas:
1. a.memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULPKementerian;
2. b.menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa ULPKementerian;
3. c.menyusun program kerja dan anggaran ULP Kementerian; mengawasi barangfjasa Pasal 6 Organisasi ULPKementerian terdiri atas:
4. a.kepala;
5. b.sekretariat; dan"
6. c.kelompok kerja (pokja). BABIV ORGANISASI
7. e.mengusulkan penyedia barangfjasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuanjpemalsuan dan pelanggaran lainnya, kepada PAjKPAagar dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam;
8. f.memberikan sanksi administratif kepada penyedia barang/ jasa yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. pengarsipan, teknis dan hukum, keuangan dan sarana dan prasarana. danadministrasibidangpendukungc. staf Pasal 8
(1)Sekretariat ULP Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Layanan PengadaanBiro Umum, Sekretariat Jenderal.
(2)Sekretariat ULP Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:
1. a.sekretaris;
2. b.koordinator bidang administrasi dan pengarsipan, teknis dan hukum,keuangan dan sarana dan prasarana; kepada Menteri;
3. f.melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia ULPKementerian;
4. g.menugaskan anggota pokja sesuai dengan beban kerja masing-rnasing;
5. h.mengusulkan penempatanjpemindahan/ pemberhentian anggota PokjaULP kepada MenterijKepala LembagajKepala DaerahjPimpinanlnstitusi danjatau PAjKPA;dan
6. i.mengusulkanstaf pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan. laporan pertanggungjawaban atas kegiatan pengadaan barang/jasa membuat pelaksanaan e.

Pasal 10

(1)Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:
1. a.mengkaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diusulkan oleh PPK terhadap paket-paket yang akan dilelangjseleksi;
2. b.mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerjaj spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
3. c.menyusun rencana pemilihan penyedia barangjjasa dan menetapkan dokumen pengadaan;

Pasal 9

(1)Pokja ULP Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:
1. a.Pokja pengadaan barang;
2. b.Pokja pengadaan pekerjaan konstruksi;
3. c.Pokja pengadaan jasa konsultansi dan jasa lainnya;
4. d.Pokja UPf.
(2)Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat dibentuk oleh Kepala ULP Kementerian sesuai kebutuhan.
(3)Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:
1. a.ketua;
2. b.anggota.
(4)Keanggotaan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah gasal dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.
(5)Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi pejabat pengadaan di luar ULP.
(6)Dalam hal terjadi perubahan keanggotaan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pokja ULP melaporkan kepada KepalaULPdan Kepala LPSE. sanggahan;
1. e.mengusulkan penetapan pemenang kepada PA untuk penyedia barangj'pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp.100.000.000.000,OO (seratus miliar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp.10.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
2. f.menetapkan pemenang untuk: 1) pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bemilai paling tinggi Rp.l00.000.000.000,OO (seratus miliar rupiah); atau 2) seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.l0.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah).
3. g.menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPKmelalui Kepala ULPKementerian;
4. h.membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/ jasa kepada Kepala ULP Kementerian;
  1. 1.memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP Kementerian mengenai penyedia barang/ jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
5. j.mengusulkan bantuan Tim Teknis danj'atau Tim Ahli kepada Kepala ULP Kementerian apabila diperlukan. kualifikasi atau dengan menjawab dari pengumuman pelelangan/ seleksi sampai
6. d.melakukan pemilihan penyedia barang/ jasa mulai peraturanprosedur pengadaan berdasarkan pengadaan yang berlaku; barang/jasa pemerintah;
7. c.memiliki integritas moral, jujur, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
8. d.memahami keseluruhan pekerjaan pengadaan yang akan dilaksanakan;
9. e.memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Kelompokkerja pengadaan;
10. f.memahami isi dokumen pengadaan/metode dan pengadaan

Pasal 11

(1)Sekretariat ULP Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berstatus sebagai pegawai negeri;
2. b.memiliki integritas moral, jujur, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; dan
3. c.syarat lain yang ditentukan dalam peraturan kepegawaian untukjabatan yang setara.
(2)Anggota Pokja ULP Kementerian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berstatus sebagai pegawai negeri;
2. b.harus memiliki sertifikat ahli BABV PERSYARATAN KEANGGOTAAN
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja ULP mempunyai kewenangan yang sarna dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
(3)Penetapan pemenang oleh Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULPKementerian.

Pasal 13

Anggota ULP Kerrienterian berhenti atau diberhentikan apabila:

a.berakhir masa jabatan sebagai anggota;
b.mengundurkan diri;
c.meninggal dunia;
d.tidak mampu melakukan tugas secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan karena sakit atau tanpa alasan yangjelas;
e.melanggar/ menyalahgunakan tugas; atau
f.dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)tahun atau lebih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 12

AnggotaPokja ULPKementerian dilarang duduk sebagai:

a.anggota LPSE;
b.PPK;
c.pejabat penanda tangan Surat Perintah Membayar;
d.bendahara;dan
e.Aparat Pengawas Internal Pemerintah/lnstitusi (APIP), terkecuali menjadi pejabat pengadaari/ anggota ULP untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan Kementerian Ketenagakerjaan.
g.tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkatnya dan menetapkannya sebagai anggota pokja; dan
h.bersedia menandatangani pakta integritas. --11- Pasal 18 Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas ULP Kementerian dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Biro Umurn, Sekretariat Jenderal. BABVII PEMBIAYAAN Pasal 17 ULPKementerian wajib berkoordinasi dengan:
a.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah (LKPP)dalam hal teknis pelaksanaan lelang;
b.LPSE dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara elektronik; dan
c.KPAdan/ atauPPK.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala ULPKementerian wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi ULP Kementerian.

Pasal 15

Kepala ULP Kementerian wajib menerapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sistem pengendalian intern.