DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu diatur penggunaan pakaian dinas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Ketenagakerjaan;
b.bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.249 jMj2003 tentang Peningkatan Efisiensi Kinerja dan Disiplin Pegawai di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.25jMENjVIj2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pakaian Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu disempurnakan; Menimbang MENTERIKETENAGAKERJAANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR 14 TAHUN2016 TENTANG PAKAIANDINASPEGAWAIAPARATURSIPIL NEGARA KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG PAKAIANDINAS PEGAWAI APARATURSIPIL NEGARA KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 6, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6594);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);

c.babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Ketenagakerjaan; Menetapkan Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteriini yang dimaksud dengan:

1.Pakaian Dinas adalah pakaian yang dipakai oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Ketenagakerjaan untuk menunjukkan identitasnya dalam melaksanakan tugas.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pegawai ASN Kemnaker adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3.Atribut adalah tanda atau kelengkapan yang dipasang pada pakaian dinas.
4.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang dipakai dalam melaksanakan tugas sehari-hari,
5.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian yang dipakai pada saat melaksanakan tugas khusus kedinasan.
6.Pakaian Sipil Lengkapyang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang dipakai pada upacara atau acara resmi kenegaraan.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. BABI KETENTUANUMUM Pasa14

(1)PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk pria terdiri atas:
1. a.kemeja lengan pendek/Iengan panjang warna putih dengan: 1) kerah dasi bermotif logo Kemeriterian berbentuk belah ketupat, dengan bagian dalam kerah berwarna biru yang senada dengan warna logoKementerian;
(1)PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Senin sampai dengan hari Kamis.
(2)PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipakai untuk melaksanakan tugas-tugas khusus kedinasan, antara lain bagi tenaga medis, tenaga paramedis, Satpam, Instruktur, Pengantar Kerja, Mediator,dan Pengawas Ketenagakerjaan.
(3)PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipakai pada acara-acara tertentu (khusus), antara lain pelantikan pejabat dan upacara-upacara kebesaran tertentu. Pasa12 Pakaian Dinas terdiri atas:
1. a.PDH;
2. b.PDL;dan
3. c.PSL. Umum BABII JENIS PAKAIAN DINAS
4. b.Jas berwarna biru dongker (untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan TinggiPratama) dengan: 1) logo Kementerian disertai tulisan "KEMNAKER" di atas saku sebelah kiri; 2) dua buah kancing di bagian depan; 3) lis pita berwarna biru laut di pinggiran jas; 4) dua buah kantong dilengkapi dengan tutupnya.
5. c.Dasi warna biru laut dengan batik motif logo Kementerian.
6. d.celana panjang warna gelap dengan: 1) Dua kantong samping miring dan terbuka; 2) Dua kantong celana bagian belakang disertai dengan tutupnya; 3) Tanpa rempeljlipatan di bagian depan celana.
7. e.tanda pengenal.
(2)PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) un tuk wanita terdiri atas:
1. a.kemeja lengan pendekjpanjang warna putih yang longgarj tidak ketat dengan: 1) kerah dasi bermotif logo Kementerian berbentuk belah ketupat, dengan bagian dalam kerah berwana biru yang senada dengan warna logoKementerian; kemeja 2) manset lengan panjangjujung kemeja lengan pendek bermotif logo Kementerian berbentuk belah ketupat; 3) satu kantong kemeja terbuka di dada sebelah kiri; 4) di atas kantong kemeja berlogo Kementerian disertai tulisan "KEMNAKER"; 5) bagian bawah S1S1 sampmg melengkung. kesopanan.
(4)PDH bagi wanita berjilbab mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat (2), dilengkapi dengan kerudungjjilbab batik motif logo Kementerian, dengan tetap memperhatikan kerapihan, keindahan, dan kesopanan. dankeindahan,kerapihan,memperhatikan
1. b.blazer berwarna biru dongker (untuk Pejabat Pimpinan TinggiMadya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama) dengan: 1) logoKementerian disertai tulisan "KEMNAKER" di dada sebelah kiri; 2) satu buah kancing di bagian depan; 3) lis pita berwarna biru laut di pinggiran blazer; 4) dua buah kantong dilengkapi dengan tutupnya.
2. c.Scarf warna biru laut dengan batik motif logo Kementerian;
3. d.rok panjang di bawah lutut atau celana panjang warna gelap longgarj tidak ketat, dengan celana panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1);
4. e.sepatu kerja;
5. f.tanda pengenal.
(3)PDH bagi wanita hamil mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat (2) namun, bentuk dan ukurannya dapat disesuaikan dengan tetap kemeja 2) manset lengan panjangjujung kemeja lengan pendek bermotif logo Kementerian berbentuk belah ketupat; 3) satu kantong kemeja terbuka di dada sebelah kiri; 4) di atas kantong kemeja berlogo Kementerian disertai tulisan "KEMNAKER"; 5) bagian bawah SISI samping melengkung.

Pasal 7

(1)PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, untuk pria terdiri atas:
1. a.kemeja lengan panjang berkerah dasi;
2. b.jas berwarna gelap;
3. c.celana panjang warna gelap;
4. d.peci;
5. e.dasi; dan
6. f.sepatu kerja.
(2)PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita adalah kebaya nasional.

Pasal 8

Sepatu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, ayat (3)huruf c, dan Pasal 7 huruf f diatur sebagai berikut:

a.bagian sepatu paling sedikit terdiri atas: 1) sale merupakan seluruh bagian bawah sepatu dari depan ke belakang; 2) outsole merupakan bagian terbawah dari sepatu yang bersentuhan dengan tanah; 3) upper merupakan seluruh bagian atas /penutup sepatu; 4) heel merupakan bagian yang meninggi di belakang sepatu; 5) breast merupakan bagian yang menghadap ke depan bagian tumit, di bawah lengkung yang tunggal; 6) feather merupakan bagian dari sepatu di mana dari ujung upper bertemu dengan sale; dan 7) puff merupakan penguat bagian atas alas kaki, berfungsi untuk memberikan bentuk dan tahanan.
h.bentuk sepatu: 1) untuk pria paling sedikit menutup seluruh telapak kaki sampai ke mata kaki; dan 2) untuk wanita menutup tumit, punggung telapak kaki, dan jari-jari kaki, atau menutup tumit dan punggung telapak kaki, atau menutup punggung telapak kaki dan mengait ke belakang tumit. BABIII SEPATU KERJA Pasall1 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.249/M/2003 tentang Peningkatan Efisiensi Kinerja dan Disiplin Pegawai di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
b.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.25jMEN/VI/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pakaian Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABVI KETENTUANPENUTUP PasallO

(1)Pakaian batik dipakai setiap hari Jumat.
(2)Pakaian batik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) bagi wanita hamil dan wanita berkerudungjberjilbab, bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan tetap memperhatikan kerapihan, keindahan, dan kesopanan. BABV KETENTUANLAIN-LAIN Pasal 9
(1)Biaya pengadaan PDH beserta atributnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.
(2)PDH beserta atributnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap Pegawai ASN Kemnaker sebanyak 4 (empat) stel setiap tahun. BABIV PENGADAANDANPEMBIAYAAN NIP. 19600324 198903 1 001 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 504 WIDODO EKATJAHJANA DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2016 M. HANIF DHAKIRI MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal4 April 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan. A. BENTUKjMODEL KEMEJA PDH LENGAN PANJANG DAN PENDEK BENTUKjMODEL PAKAIAN DINAS DAN TANDA PENGENAL NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN KETENAGAKERJAANMENTERI LAMPIRAN PERATURAN .... ,.. I" ". . • B. BENTUK/MODEL JAS DAN BLAZER M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN 5,5 em NAMA NIP UNIT KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 8,5 em FOTO 2X3 D. BENTUK DAN UKURAN TANDA PENGENAL PEGAWAI C. BENTUK/MODEL CELANA DAN ROK PANJANG PDH

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu diatur penggunaan pakaian dinas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Ketenagakerjaan;
b.bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.249 jMj2003 tentang Peningkatan Efisiensi Kinerja dan Disiplin Pegawai di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.25jMENjVIj2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pakaian Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu disempurnakan; Menimbang MENTERIKETENAGAKERJAANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR 14 TAHUN2016 TENTANG PAKAIANDINASPEGAWAIAPARATURSIPIL NEGARA KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG PAKAIANDINAS PEGAWAI APARATURSIPIL NEGARA KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 6, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6594);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);

c.babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Ketenagakerjaan; Menetapkan Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteriini yang dimaksud dengan:

1.Pakaian Dinas adalah pakaian yang dipakai oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Ketenagakerjaan untuk menunjukkan identitasnya dalam melaksanakan tugas.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pegawai ASN Kemnaker adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3.Atribut adalah tanda atau kelengkapan yang dipasang pada pakaian dinas.
4.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang dipakai dalam melaksanakan tugas sehari-hari,
5.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian yang dipakai pada saat melaksanakan tugas khusus kedinasan.
6.Pakaian Sipil Lengkapyang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang dipakai pada upacara atau acara resmi kenegaraan.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. BABI KETENTUANUMUM Pasa14

(1)PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk pria terdiri atas:
1. a.kemeja lengan pendek/Iengan panjang warna putih dengan: 1) kerah dasi bermotif logo Kemeriterian berbentuk belah ketupat, dengan bagian dalam kerah berwarna biru yang senada dengan warna logoKementerian;
(1)PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Senin sampai dengan hari Kamis.
(2)PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipakai untuk melaksanakan tugas-tugas khusus kedinasan, antara lain bagi tenaga medis, tenaga paramedis, Satpam, Instruktur, Pengantar Kerja, Mediator,dan Pengawas Ketenagakerjaan.
(3)PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipakai pada acara-acara tertentu (khusus), antara lain pelantikan pejabat dan upacara-upacara kebesaran tertentu. Pasa12 Pakaian Dinas terdiri atas:
1. a.PDH;
2. b.PDL;dan
3. c.PSL. Umum BABII JENIS PAKAIAN DINAS
4. b.Jas berwarna biru dongker (untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan TinggiPratama) dengan: 1) logo Kementerian disertai tulisan "KEMNAKER" di atas saku sebelah kiri; 2) dua buah kancing di bagian depan; 3) lis pita berwarna biru laut di pinggiran jas; 4) dua buah kantong dilengkapi dengan tutupnya.
5. c.Dasi warna biru laut dengan batik motif logo Kementerian.
6. d.celana panjang warna gelap dengan: 1) Dua kantong samping miring dan terbuka; 2) Dua kantong celana bagian belakang disertai dengan tutupnya; 3) Tanpa rempeljlipatan di bagian depan celana.
7. e.tanda pengenal.
(2)PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) un tuk wanita terdiri atas:
1. a.kemeja lengan pendekjpanjang warna putih yang longgarj tidak ketat dengan: 1) kerah dasi bermotif logo Kementerian berbentuk belah ketupat, dengan bagian dalam kerah berwana biru yang senada dengan warna logoKementerian; kemeja 2) manset lengan panjangjujung kemeja lengan pendek bermotif logo Kementerian berbentuk belah ketupat; 3) satu kantong kemeja terbuka di dada sebelah kiri; 4) di atas kantong kemeja berlogo Kementerian disertai tulisan "KEMNAKER"; 5) bagian bawah S1S1 sampmg melengkung. kesopanan.
(4)PDH bagi wanita berjilbab mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat (2), dilengkapi dengan kerudungjjilbab batik motif logo Kementerian, dengan tetap memperhatikan kerapihan, keindahan, dan kesopanan. dankeindahan,kerapihan,memperhatikan
1. b.blazer berwarna biru dongker (untuk Pejabat Pimpinan TinggiMadya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama) dengan: 1) logoKementerian disertai tulisan "KEMNAKER" di dada sebelah kiri; 2) satu buah kancing di bagian depan; 3) lis pita berwarna biru laut di pinggiran blazer; 4) dua buah kantong dilengkapi dengan tutupnya.
2. c.Scarf warna biru laut dengan batik motif logo Kementerian;
3. d.rok panjang di bawah lutut atau celana panjang warna gelap longgarj tidak ketat, dengan celana panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1);
4. e.sepatu kerja;
5. f.tanda pengenal.
(3)PDH bagi wanita hamil mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat (2) namun, bentuk dan ukurannya dapat disesuaikan dengan tetap kemeja 2) manset lengan panjangjujung kemeja lengan pendek bermotif logo Kementerian berbentuk belah ketupat; 3) satu kantong kemeja terbuka di dada sebelah kiri; 4) di atas kantong kemeja berlogo Kementerian disertai tulisan "KEMNAKER"; 5) bagian bawah SISI samping melengkung.

Pasal 7

(1)PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, untuk pria terdiri atas:
1. a.kemeja lengan panjang berkerah dasi;
2. b.jas berwarna gelap;
3. c.celana panjang warna gelap;
4. d.peci;
5. e.dasi; dan
6. f.sepatu kerja.
(2)PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita adalah kebaya nasional.

Pasal 8

Sepatu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, ayat (3)huruf c, dan Pasal 7 huruf f diatur sebagai berikut:

a.bagian sepatu paling sedikit terdiri atas: 1) sale merupakan seluruh bagian bawah sepatu dari depan ke belakang; 2) outsole merupakan bagian terbawah dari sepatu yang bersentuhan dengan tanah; 3) upper merupakan seluruh bagian atas /penutup sepatu; 4) heel merupakan bagian yang meninggi di belakang sepatu; 5) breast merupakan bagian yang menghadap ke depan bagian tumit, di bawah lengkung yang tunggal; 6) feather merupakan bagian dari sepatu di mana dari ujung upper bertemu dengan sale; dan 7) puff merupakan penguat bagian atas alas kaki, berfungsi untuk memberikan bentuk dan tahanan.
h.bentuk sepatu: 1) untuk pria paling sedikit menutup seluruh telapak kaki sampai ke mata kaki; dan 2) untuk wanita menutup tumit, punggung telapak kaki, dan jari-jari kaki, atau menutup tumit dan punggung telapak kaki, atau menutup punggung telapak kaki dan mengait ke belakang tumit. BABIII SEPATU KERJA Pasall1 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.249/M/2003 tentang Peningkatan Efisiensi Kinerja dan Disiplin Pegawai di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
b.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.25jMEN/VI/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pakaian Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABVI KETENTUANPENUTUP PasallO

(1)Pakaian batik dipakai setiap hari Jumat.
(2)Pakaian batik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) bagi wanita hamil dan wanita berkerudungjberjilbab, bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan tetap memperhatikan kerapihan, keindahan, dan kesopanan. BABV KETENTUANLAIN-LAIN Pasal 9
(1)Biaya pengadaan PDH beserta atributnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.
(2)PDH beserta atributnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap Pegawai ASN Kemnaker sebanyak 4 (empat) stel setiap tahun. BABIV PENGADAANDANPEMBIAYAAN NIP. 19600324 198903 1 001 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 504 WIDODO EKATJAHJANA DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2016 M. HANIF DHAKIRI MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal4 April 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.