DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 April 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pengaturan mengenai pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada pejabat tertentu untuk menandatangani keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan perlu dilakukan penyempuraan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu untuk Menandatangani Keputusan dan Surat- Surat di Bidang Kepegawaian di Kementerian Ketenagakerjaan; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN MENTERIKETENAGAKERJAAN i SALINAN I

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tabun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpab/ Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
5.Peraturan Pemerintab Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
6.Peraturan Pemerintab Nomor 32 Tabun 1979 ten tang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telab beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51); Mengingat
7.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11.Peraturan Pemeritah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Pemerintab Nomor 13 Tabun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2002 Nomor 33, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12.Peraturan Pemerintab Nomor 9 Tabun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332) sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tabun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 164);
13.Peraturan Presiden Nomor 97 Tabun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tabun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4332);
14.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kernenterian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
15.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 349);
16.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 ten tang Tata cara mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-undang, Rancangan peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
17.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);
18.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1198);
19.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1310);
20.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Peningkatan Produktivitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1311);
21.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1312);
22.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1313);

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteriini yang dimaksud dengan:

1.Pendelegasian wewenang adalah pemberian sebagian kewenangan oleh pejabat pendelegasi wewenang kepada pejabat yang diberi delegasi wewenang untuk menandatangani keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian atas nama pejabat yang diberi delegasi wewenang dan dapat memberikan kuasa kepada pejabat lainnya dalam lingkungan kewenangannya.
2.Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian wewenang dari pejabat pemberi kuasa kepada pejabat penenma kuasa untuk menandatangani keputusan atau surat-surat di bidang kepegawaian atas nama pejabat pemberi kuasa dan pejabat yang telah menenma kuasa tidak dapat memberikan kuasa lagi kepada pejabat yang lain.
3.Pejabatpendelegasi wewenang dan pejabat pemberi kuasa adalah Menteri dan Pejabat pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, dan administrator di Kementerian Ketenagakerjaan.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. BAB r KETENTUAN UMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN Dr KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN. Menetapkan undangan kecuali tunjangan jabatan.
11.Pemberhentian PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PNS.
12.Pemberhentian dari Jabatan Negeri adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada satuan organisasi negara, tetapi tetap berstatus sebagai PNS. perundang-peraturanberdasarkanpenghasilan
5.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
7.Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNSterhadap Negara.
8.Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
9.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.
10.Masa Persiapan Pensiun adalah bebas tugas dari jabatan untuk paling lama 1 (satu) tahun bagi PNS yang akan menempuh Batas Usia Pensiun (BUP)dan mendapatkan Pasal 3 Ruang lingkup pendelegasian wewenangdan pemberian kuasa di bidang kepegawaianmeliputi:

a.pengangkatan dan pemberhentian CPNS;
b.surat pernyataan melaksanakan tugas CPNS;

Pasal 2

Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa di bidang kepegawaian bertujuan untuk:

a.memperlancar pelaksanaan tugas bidang kepegawaian di Kementerian; dan
b.mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas bidang kepegawaian di Kementerian.
1. 13.Tugas belajar adalah tugas yang diberikan kepada PNS untuk menuntut ilmu dan mendapatkan keahlian atau keterampilan dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan ijazab/ gelar atau sertifikat, baik di dalam maupun di luar negeri dengan biaya negara atau instansi pemerintah lainnya, biaya negara asmg, badan internasional, badan swasta nasionalJ internasional atau lembaga pendidikan nasionalJ internasional.
2. 14.Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNSuntuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi guna mendapatkan ijazahJgelar atas biaya sendiri.
3. 15.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu danJatau tugas teknis penunjang Kementerian Ketenagakerjaan.
4. 16.Kementerianadalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
5. 17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 4

Menteri mendelegasikan wewenang kepada:

a.Sekretaris Jenderal untuk menandatangani keputusan, meliputi: 1) pengangkatan CPNS golongan III di Kementerian;
c.sumpab /janji PNS;
d.kenaikan pangkat;
e.pengangkatan, pemindahan dan/ atau pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural;
f.pelantikan pejabat yang menduduki jabatan struktural;
g.surat pernyataan pelantikan, menduduki jabatan, dan melaksanakan tugas;
h.kenaikan gaji berkala;
1. 1.mas a persiapan pensiun; J. pemberhentian PNS/pemberhentian dad jabatan negeri;
k.penyesuaian masa kerja;
1. 1.jabatan fungsional tertentu;
m.pemberian atau penolakan izin perkawinan dan perceraian;
n.cuti;
o.sur at perintah tugas perjalanan dinas ke luar negeri;
p.penetapan peserta diklat kepemimpinan;
q.kartu pegawai (karpeg) dan kartu isteri/ suami (karis /karsu] serta tabungan asuransi pensiun (taspen);
r.jaminan kesehatan;
s.pemulihan nama baik;
t.pemindahan antar unit kerja dan antar instansi;
u.tugas belajar dan izin belajar; dan
v.perubahan keputusan. Pasa16 Menteri mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Jenderal untuk menandatangani keputusan pemberhentian CPNSdi Kementerian.

BAB II

PENGANGKATANDANPEMBERHENTIANCPNS

Pasal 5

Menteri memberikan kuasa kepada:

a.Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian atas nama Sekretaris Jenderal menandatangani keputusan pengangkatan CPNS golongan I dan golongan II menjadi PNS yang masa percobaannya lebih dari 2 (dua) tahun di kementerian;
b.Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian atas nama Sekretaris Jenderal menandatangani usulan pengangkatan CPNS menjadi PNS yang masa percobaannya lebih dari 2 (dua) tahun di Kementerian;
c.Kepala Bagian Mutasi dan Disiplin Kepegawaian pada Biro Organisasi dan Kepegawaian atas nama Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani usulan pengangkatan CPNS. 2) pengangkatan CPNS golongan III menjadi PNS di Kementerian; 3) pengangkatan CPNS golongan III menjadi PNS yang masa percobaannya lebih dari 2 (dua) tahun di Kementerian.
b.Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani keputusan, meliputi: 1) pengangkatan CPNS golongan I dan golongan II di Kementerian; dan 2) pengangkatan menjadi PNS untuk golongan I dan golongan II di Kementerian. Kepegawaian untuk di unit Sekretariat Kepala Biro Organisasi dan pengambilan sumpahjjanji PNS Jenderal; a. Pasa19 Menteri memberikan kuasa atas nama Sekretaris Jenderal kepada: BABIV SUMPAHjJANJIPNS Pasa18 Menteri memberikan kuasa kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian atas nama Sekretaris Jenderal untuk menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas bagi CPNSgolongan III di unit Sekretariat Jenderal. masmg;
b.Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk rnenandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas bagi CPNS golongan I dan golongan II di unit Sekretariat Jenderal;
c.Sekretaris Direktorat JenderaljSekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan untuk menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas bagi CPNS golongan I dan golongan II di unit kerja masing-rnasing;
d.Kepala UPT untuk menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas bagi CPNS di unit kerja masing- masmg.

Pasal 7

Menteri mendelegasikan wewenang kepada:

a.Direktur JenderaljInspektur JenderaljKepala Badan untuk menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas bagi CPNS golongan III di unit kerja masing- BABIII PERNYATAANMELAKSANAKANTUGASCPNS

Pasal 12

Menteri memberikan kuasa kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian atas nama Sekretaris Jenderal untuk menandatangani keputusan tentang kenaikan pangkat PNS golongan III di Kementerian.

Pasal 11

Menteri memberikan kuasa kepada:

a.Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk menandatangani usulan kenaikan pangkat PNS golongan IV[c ke atas di Kementerian;
b.Kepala Bagian Mutasi dan Disiplin Kepegawaian pada Biro Organisasi dan Kepegawaian atas nama Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani usulan kenaikan pangkat PNS golongan I sampai dengan golongan IVIa di Kementerian.

Pasal 10

Menteri mendelegasikan wewenang kepada:

a.Sekretaris Jenderal untuk menandatangani keputusan tentang kenaikan pangkat PNS golongan IVI a di Kementerian;
b.Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani keputusan tentang kenaikan pangkat PNS golongan I dan golongan II di Kementerian. BABV KENAlKANPANGKAT
b.Sekretaris Direktorat .Jenderal/ Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan untuk pengambilan sumpah/ janji PNS di unit kerja masing-masing.

Pasal 15

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Jenderal untuk melakukan pelantikan terhadap pejabat administrator dan pengawas di tingkat pusat dan UPT.

BAB VII

PELANTIKAN PEJABAT YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL

Pasal 14

Menteri memberikan kuasa kepada Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk menandatangani keputusan tentang pengangkatan, pemindahan dan/ atau pemberhentian dalam dan dari jabatan administrator di Kementerian.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pengaturan mengenai pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada pejabat tertentu untuk menandatangani keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan perlu dilakukan penyempuraan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tabun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpab/ Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
5.Peraturan Pemerintab Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
6.Peraturan Pemerintab Nomor 32 Tabun 1979 ten tang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telab beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51); Mengingat
7.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11.Peraturan Pemeritah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Pemerintab Nomor 13 Tabun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2002 Nomor 33, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12.Peraturan Pemerintab Nomor 9 Tabun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332) sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tabun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 164);
13.Peraturan Presiden Nomor 97 Tabun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tabun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4332);
14.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kernenterian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
15.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 349);
16.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 ten tang Tata cara mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-undang, Rancangan peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
17.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);
18.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1198);
19.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1310);
20.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Peningkatan Produktivitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1311);
21.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1312);
22.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1313);

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteriini yang dimaksud dengan:

1.Pendelegasian wewenang adalah pemberian sebagian kewenangan oleh pejabat pendelegasi wewenang kepada pejabat yang diberi delegasi wewenang untuk menandatangani keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian atas nama pejabat yang diberi delegasi wewenang dan dapat memberikan kuasa kepada pejabat lainnya dalam lingkungan kewenangannya.
2.Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian wewenang dari pejabat pemberi kuasa kepada pejabat penenma kuasa untuk menandatangani keputusan atau surat-surat di bidang kepegawaian atas nama pejabat pemberi kuasa dan pejabat yang telah menenma kuasa tidak dapat memberikan kuasa lagi kepada pejabat yang lain.
3.Pejabatpendelegasi wewenang dan pejabat pemberi kuasa adalah Menteri dan Pejabat pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, dan administrator di Kementerian Ketenagakerjaan.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. BAB r KETENTUAN UMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN Dr KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN. Menetapkan undangan kecuali tunjangan jabatan.
11.Pemberhentian PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PNS.
12.Pemberhentian dari Jabatan Negeri adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada satuan organisasi negara, tetapi tetap berstatus sebagai PNS. perundang-peraturanberdasarkanpenghasilan
5.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
7.Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNSterhadap Negara.
8.Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
9.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.
10.Masa Persiapan Pensiun adalah bebas tugas dari jabatan untuk paling lama 1 (satu) tahun bagi PNS yang akan menempuh Batas Usia Pensiun (BUP)dan mendapatkan Pasal 3 Ruang lingkup pendelegasian wewenangdan pemberian kuasa di bidang kepegawaianmeliputi:

a.pengangkatan dan pemberhentian CPNS;
b.surat pernyataan melaksanakan tugas CPNS;

Pasal 2

Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa di bidang kepegawaian bertujuan untuk:

a.memperlancar pelaksanaan tugas bidang kepegawaian di Kementerian; dan
b.mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas bidang kepegawaian di Kementerian.
1. 13.Tugas belajar adalah tugas yang diberikan kepada PNS untuk menuntut ilmu dan mendapatkan keahlian atau keterampilan dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan ijazab/ gelar atau sertifikat, baik di dalam maupun di luar negeri dengan biaya negara atau instansi pemerintah lainnya, biaya negara asmg, badan internasional, badan swasta nasionalJ internasional atau lembaga pendidikan nasionalJ internasional.
2. 14.Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNSuntuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi guna mendapatkan ijazahJgelar atas biaya sendiri.
3. 15.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu danJatau tugas teknis penunjang Kementerian Ketenagakerjaan.
4. 16.Kementerianadalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
5. 17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 4

Menteri mendelegasikan wewenang kepada:

a.Sekretaris Jenderal untuk menandatangani keputusan, meliputi: 1) pengangkatan CPNS golongan III di Kementerian;
c.sumpab /janji PNS;
d.kenaikan pangkat;
e.pengangkatan, pemindahan dan/ atau pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural;
f.pelantikan pejabat yang menduduki jabatan struktural;
g.surat pernyataan pelantikan, menduduki jabatan, dan melaksanakan tugas;
h.kenaikan gaji berkala;
1. 1.mas a persiapan pensiun; J. pemberhentian PNS/pemberhentian dad jabatan negeri;
k.penyesuaian masa kerja;
1. 1.jabatan fungsional tertentu;
m.pemberian atau penolakan izin perkawinan dan perceraian;
n.cuti;
o.sur at perintah tugas perjalanan dinas ke luar negeri;
p.penetapan peserta diklat kepemimpinan;
q.kartu pegawai (karpeg) dan kartu isteri/ suami (karis /karsu] serta tabungan asuransi pensiun (taspen);
r.jaminan kesehatan;
s.pemulihan nama baik;
t.pemindahan antar unit kerja dan antar instansi;
u.tugas belajar dan izin belajar; dan
v.perubahan keputusan. Pasa16 Menteri mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Jenderal untuk menandatangani keputusan pemberhentian CPNSdi Kementerian.

BAB II

PENGANGKATANDANPEMBERHENTIANCPNS

Pasal 5

Menteri memberikan kuasa kepada:

a.Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian atas nama Sekretaris Jenderal menandatangani keputusan pengangkatan CPNS golongan I dan golongan II menjadi PNS yang masa percobaannya lebih dari 2 (dua) tahun di kementerian;
b.Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian atas nama Sekretaris Jenderal menandatangani usulan pengangkatan CPNS menjadi PNS yang masa percobaannya lebih dari 2 (dua) tahun di Kementerian;
c.Kepala Bagian Mutasi dan Disiplin Kepegawaian pada Biro Organisasi dan Kepegawaian atas nama Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani usulan pengangkatan CPNS. 2) pengangkatan CPNS golongan III menjadi PNS di Kementerian; 3) pengangkatan CPNS golongan III menjadi PNS yang masa percobaannya lebih dari 2 (dua) tahun di Kementerian.
b.Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani keputusan, meliputi: 1) pengangkatan CPNS golongan I dan golongan II di Kementerian; dan 2) pengangkatan menjadi PNS untuk golongan I dan golongan II di Kementerian. Kepegawaian untuk di unit Sekretariat Kepala Biro Organisasi dan pengambilan sumpahjjanji PNS Jenderal; a. Pasa19 Menteri memberikan kuasa atas nama Sekretaris Jenderal kepada: BABIV SUMPAHjJANJIPNS Pasa18 Menteri memberikan kuasa kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian atas nama Sekretaris Jenderal untuk menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas bagi CPNSgolongan III di unit Sekretariat Jenderal. masmg;
b.Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk rnenandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas bagi CPNS golongan I dan golongan II di unit Sekretariat Jenderal;
c.Sekretaris Direktorat JenderaljSekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan untuk menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas bagi CPNS golongan I dan golongan II di unit kerja masing-rnasing;
d.Kepala UPT untuk menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas bagi CPNS di unit kerja masing- masmg.

Pasal 7

Menteri mendelegasikan wewenang kepada:

a.Direktur JenderaljInspektur JenderaljKepala Badan untuk menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas bagi CPNS golongan III di unit kerja masing- BABIII PERNYATAANMELAKSANAKANTUGASCPNS

Pasal 12

Menteri memberikan kuasa kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian atas nama Sekretaris Jenderal untuk menandatangani keputusan tentang kenaikan pangkat PNS golongan III di Kementerian.

Pasal 11

Menteri memberikan kuasa kepada:

a.Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk menandatangani usulan kenaikan pangkat PNS golongan IV[c ke atas di Kementerian;
b.Kepala Bagian Mutasi dan Disiplin Kepegawaian pada Biro Organisasi dan Kepegawaian atas nama Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani usulan kenaikan pangkat PNS golongan I sampai dengan golongan IVIa di Kementerian.

Pasal 10

Menteri mendelegasikan wewenang kepada:

a.Sekretaris Jenderal untuk menandatangani keputusan tentang kenaikan pangkat PNS golongan IVI a di Kementerian;
b.Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani keputusan tentang kenaikan pangkat PNS golongan I dan golongan II di Kementerian. BABV KENAlKANPANGKAT
b.Sekretaris Direktorat .Jenderal/ Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan untuk pengambilan sumpah/ janji PNS di unit kerja masing-masing.

Pasal 15

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Jenderal untuk melakukan pelantikan terhadap pejabat administrator dan pengawas di tingkat pusat dan UPT.

BAB VII