Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Upah Minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.
2.Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerjajburuh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalaml (satu) bulan.
3.Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh, kabupatenjkota di dalam wilayah 1 (satu) provinsi.
4.Upah Minimum Kabupaten /Kota yang selanjutnya disingkat UMKadalah Upah Minimum yang berlaku di dalam wilayah 1 (satu) kabupaten/kota.
5.Upah Minimum Sektoral Provinsi yang selanjutnya disingkat UMSP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk sektor tertentu di dalam wilayah 1 (satu) provinsi.
6.Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMSK adalah Upah Minimum yang berlaku untuk sektor tertentu di dalam wilayah 1 (satu) kabupaterr/kota.
BAB r KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERl KETENAGAKERJAANTENTANG UPAHMINIMUM. Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 750); Menetapkan
7.Sektoral adalah kategori lapangan usaha beserta pembagiannya menurut Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBU).
8.Sektor Unggulan adalah sekumpulan perusahaan dalam 1 (satu) sektor yang memenuhi kriteria mampu membayar Upah Minimum yang lebih tinggi dari UMP atau UMK.
9.PekerjajBuruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1O. Pengusaha adalah:
a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukurn yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan rniliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
11.Perusabaan adalah:
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukurn, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerjaj Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
PasaI2
(1)Upah Minimum ditetapkan setiap tahun berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonorni.
(2)Penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah Minimum.
8agian Kesatu BAB II FORMULA PERHITUNGAN UPAH MINIMUM
12.Serikat PekerjajSerikat Buruh pada Sektor adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerjaj Buruh pad a 1 (satu) sektor tertentu sesuai KBLI yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna mernperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerjaj Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerjaj Buruh dan keluarganya.
13.Asosiasi Pengusaha pada Sektor adalah organisasi pengusaha yang anggotanya terdiri atas para Pengusaha pada 1 (satu) sektor tertentu sesuai KBLI.
14.Dinas Provinsi adalah dinas yang rnenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di provinsi.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
merupakan inllasi tahun ke tahun (year on year).
(5)Produk domestik bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan produk domestik bruto harga konstan.
(6)Tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan data dan informasi yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
I). PDBt = Pertumbuhan produk domestik bruto yang dihitung dari pertumbuhan produk domestik bru to yang mencakup periode kwartal III dan TV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan II tahun berjalan.
(4)Inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik brute tahun berjalan.
(2)Formula perhitungan Upab Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
UMn= UMl + {UMl x (Inflasi. + % I). POBd}.
(3)Formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dengan keterangan sebagai berikut:
UMn Upah Minimum yang akan ditetapkan. UMt = Upah Minimum tahun berjalan. Inflasi. = Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan. dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah Upah Minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian an tara Upah Minimum tahun berjalan dengan penjurolahan tingkat inflasi nasional tahun