DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019

Nomor: 15
Tahun: 2019
Ditetapkan: 3 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Kementerian Ketenagakerjaan;

1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Miiik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
4.Peraturan Menteri Ketenagakeijaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor411);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakeijaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Teihun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

PENDAHULUAN Dalam rangka terciptanya tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara khususnya Persediaan di Kementerian, serta menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yaitu penatausahaan dan pengelolaan Persediaan yang belum tertib, perlu diterbitkan Pedoman Penatausahaan Persediaan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
3.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4.Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang yang ada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pengelola barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
5.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN.
6.Pelaporan adalah serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit akuntansi yang melakukan Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pengelola barang.
7.Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan Persediaan di dalam ruangan tertentu.
8.Pelaksana Penatausahaan adalah unit yang melakukan Penatausahaan BMN pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan pengelola barang.
9.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
10.Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala satuan keija atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
11.Unit Akuntansi Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAPB adalah unit yang melakukan Penatausahaan Persediaan pada Pengguna Beirang.
12.Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPB-El adalah unit yang membantu Pengguna Barang dalam melakukan Penatausahaan Persediaan pada tingkat Unit Eselon I Pengguna Barang.
13.Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAKPB adalah unit yang melakukan Penatausahaan Persediaan pada tingkat satuan kerja/KPB.
14.Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAPKPB adedah unit yang melakukan Penatausahaan Persediaan pada tingkat pembantu satuan kerja/KPB.
15.Pejabat Pengurus Persediaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan barang dalam gudang/tempat penyimpanan secara tertib dan dalam teratur.
16.Panitia Pemeriksa Barang adalah panitia yang bertugas menguji, meneliti, dan mencocokkan barang yang diserahkan oleh pihak yang menyerahkan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam surat perintah kerja dan/atau kontrak dan/atau dokumen sumber perolehan lainnya serta membuat berita acara pemeriksaan barang.
17.Unit Pemakai Barang adalah unit dalam satuan keija yang memakai/menggunakan barang untuk kegiatan dinas.
18.Kartu Barang adalah kartu yang digunakan untuk mencatat Persediaan berdasarkan jenis barang dalam gudang/tempat penyimpanan.
19.Berita Acara Opname Fisik adalah Berita Acara yang dibuat oleh tim inventarisasi Persediaan/pejabat pengelola Persediaan dan operator Persediaan dengan diketahui oleh Kuasa Pengguna Barang yang menyatakan bahwa telah dilakukan opname fisik barang Persediaan.
20.Berita Acara Serah Terima Barang adalah dokumen yang berisi pernyataan serah terima barang antara pihak yang menyerahkan dengan Pejabat Pengurus Persediaan setelah barang tersebut diperiksa oleh pejabat pengadaan atau panitia pemeriksa barang.
21.Bukti Permintaan Persediaan adalah dokumen permintaan barang yang diajukan oleh unit pemakai barang kepada pejabat pengelola Persediaan yang berisi jumlah barang yang diminta dan disetujui dengan mengetahui KPB.
22.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
23.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

(1)Kegiatan Penatausahaan Persediaan meliputi:
1. a.pembukuan;
2. b.inventarisasi; dan
3. c.pelaporan.
(2)Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan pendaftaran dan pencatatan Persediaan dalam Daftar Barang.
(3)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Persediaan.
(4)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi Persediaan secara semesteran dan tahunan.

Pasal 3

Objek Penatausahaan Persediaan meliputi:

a.seluruh Persediaan yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
b.seluruh Persediaan yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu:
1. 1.Persediaan yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
2. 2.Persediaan yang diperoleh sebaged pelaksanaan peijanjian / kontrak;
3. 3.Persediaan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
4. 4.Persediaan yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. ^1 I niiMiiieiiLiipiLiippeu!iiiiiyiyiiiiii

Pasal 4

Jenis Persediaan meliputi:

a.berdasarkan sifat pemakaiannya:
1. 1.barang habis pakai;
2. 2.barang tak habis pakai; dan
3. 3.barang bekas pakai.
b.berdasarkan bentuk dan jenisnya:
1. 1.barang konsumsi;
2. 2.amunisi;
3. 3.bahan untuk pemeliharaan;
4. 4.suku cadang;
5. 5.Persediaan untuk tujuan strategis/beijaga-jaga;
6. 6.pita cukai dan leges;
7. 7.bahan baku;
8. 8.barang dalam proses/setengah jadi;
9. 9.tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
10. 10.peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
11. 11.jalan, irigasi, dan jaringan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
12. 12.aset tetap lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
13. 13.hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Pasal 5

Kegiatan Penatausahaan Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai pedoman yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB 11 PELAKSANA PENATAUSAHAAN

Pasal 6

(1)Penatausahaan Persediaan di Kementerian dilakukan oleh Pelaksana Penatausahaan yang terdiri atas:
1. a.UAKPB;
2. b.UAPPB-El;dan
3. c.UAPB.
(2)UAKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh kepala satuan kerja.
(3)UAPPB-El sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
(4)UAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 7

(1)UAKPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibantu oleh UAPKPB.
(2)UAKPB bertanggung jawab terhadap Penatausahaan Persediaan yang dilaksanakan oleh UAPKPB di lingkungannya.
(3)Dalam melaksanakan Penatausahaan Persediaan, UAKPB menunjuk Pejabat Pengurus Persediaan dan operator Persediaan.

BAB III

PEMBUKUAN Kebijakan Akuntansi A. Umum Penatausahaan Persediaan meliputi Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan BMN. Seluruh Persediaan merupakan objek Penatausahaan, baik yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang maupun yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang. Penatausahaan Persediaan pada Pengguna Barang dilaksanakan oleh unit akuntansi pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Penatausahaan Persediaan pada Pengguna Barang dapat dibantu oleh unit akuntansi tingkat wilayah dan/atau unit akuntansi tingkat Eselon I.

Pasal 8

(1)Pelaksana Penatausahaan Persediaan tingkat UAKPB/UAPKPB melaksanakan PembukuanPembukuan Persediaan.
(2)Pembukuan Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendaftarkan dan mencatat Persediaan ke dalam daftar barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
(3)Daftar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk buku barang KPB Persediaan.
(4)Pembukuan Persediaan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Persediaan.

Pasal 9

(1)Kegiatan Pendaftaran dan Pencatatan Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan atas transaksi:
1. a.Persediaan masuk;
2. b.Persediaan keluar;
3. c.koreksi;
4. d.hasil opname fisik; dan
5. e.penghapusan usang/rusak.
(2)Pendaftaran dan pencatatan atas transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat bertambah atau berkurangnya saldo Persediaan pada buku barang KPB Persediaan.

Pasal 10

(1)Pendaftaran dan pencatatan atas Persediaan dilakukan oleh Pelaksana Penatausahaan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Persediaan, meliputi:
1. a.pemindahtanganan Persediaan; dan
2. b.penghapusan Persediaan.
(2)Kegiatan pendaftaran dan pencatatan pada buku barang yang dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Kementerian Ketenagakerjaan;

1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Miiik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
4.Peraturan Menteri Ketenagakeijaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor411);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakeijaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Teihun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

PENDAHULUAN Dalam rangka terciptanya tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara khususnya Persediaan di Kementerian, serta menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yaitu penatausahaan dan pengelolaan Persediaan yang belum tertib, perlu diterbitkan Pedoman Penatausahaan Persediaan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
3.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4.Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang yang ada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pengelola barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
5.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN.
6.Pelaporan adalah serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit akuntansi yang melakukan Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pengelola barang.
7.Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan Persediaan di dalam ruangan tertentu.
8.Pelaksana Penatausahaan adalah unit yang melakukan Penatausahaan BMN pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan pengelola barang.
9.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
10.Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala satuan keija atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
11.Unit Akuntansi Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAPB adalah unit yang melakukan Penatausahaan Persediaan pada Pengguna Beirang.
12.Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPB-El adalah unit yang membantu Pengguna Barang dalam melakukan Penatausahaan Persediaan pada tingkat Unit Eselon I Pengguna Barang.
13.Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAKPB adalah unit yang melakukan Penatausahaan Persediaan pada tingkat satuan kerja/KPB.
14.Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAPKPB adedah unit yang melakukan Penatausahaan Persediaan pada tingkat pembantu satuan kerja/KPB.
15.Pejabat Pengurus Persediaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan barang dalam gudang/tempat penyimpanan secara tertib dan dalam teratur.
16.Panitia Pemeriksa Barang adalah panitia yang bertugas menguji, meneliti, dan mencocokkan barang yang diserahkan oleh pihak yang menyerahkan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam surat perintah kerja dan/atau kontrak dan/atau dokumen sumber perolehan lainnya serta membuat berita acara pemeriksaan barang.
17.Unit Pemakai Barang adalah unit dalam satuan keija yang memakai/menggunakan barang untuk kegiatan dinas.
18.Kartu Barang adalah kartu yang digunakan untuk mencatat Persediaan berdasarkan jenis barang dalam gudang/tempat penyimpanan.
19.Berita Acara Opname Fisik adalah Berita Acara yang dibuat oleh tim inventarisasi Persediaan/pejabat pengelola Persediaan dan operator Persediaan dengan diketahui oleh Kuasa Pengguna Barang yang menyatakan bahwa telah dilakukan opname fisik barang Persediaan.
20.Berita Acara Serah Terima Barang adalah dokumen yang berisi pernyataan serah terima barang antara pihak yang menyerahkan dengan Pejabat Pengurus Persediaan setelah barang tersebut diperiksa oleh pejabat pengadaan atau panitia pemeriksa barang.
21.Bukti Permintaan Persediaan adalah dokumen permintaan barang yang diajukan oleh unit pemakai barang kepada pejabat pengelola Persediaan yang berisi jumlah barang yang diminta dan disetujui dengan mengetahui KPB.
22.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
23.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

(1)Kegiatan Penatausahaan Persediaan meliputi:
1. a.pembukuan;
2. b.inventarisasi; dan
3. c.pelaporan.
(2)Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan pendaftaran dan pencatatan Persediaan dalam Daftar Barang.
(3)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Persediaan.
(4)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi Persediaan secara semesteran dan tahunan.

Pasal 3

Objek Penatausahaan Persediaan meliputi:

a.seluruh Persediaan yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
b.seluruh Persediaan yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu:
1. 1.Persediaan yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
2. 2.Persediaan yang diperoleh sebaged pelaksanaan peijanjian / kontrak;
3. 3.Persediaan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
4. 4.Persediaan yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. ^1 I niiMiiieiiLiipiLiippeu!iiiiiyiyiiiiii

Pasal 4

Jenis Persediaan meliputi:

a.berdasarkan sifat pemakaiannya:
1. 1.barang habis pakai;
2. 2.barang tak habis pakai; dan
3. 3.barang bekas pakai.
b.berdasarkan bentuk dan jenisnya:
1. 1.barang konsumsi;
2. 2.amunisi;
3. 3.bahan untuk pemeliharaan;
4. 4.suku cadang;
5. 5.Persediaan untuk tujuan strategis/beijaga-jaga;
6. 6.pita cukai dan leges;
7. 7.bahan baku;
8. 8.barang dalam proses/setengah jadi;
9. 9.tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
10. 10.peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
11. 11.jalan, irigasi, dan jaringan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
12. 12.aset tetap lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
13. 13.hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Penatausahaan Persediaan di Kementerian dilakukan oleh Pelaksana Penatausahaan yang terdiri atas:
1. a.UAKPB;
2. b.UAPPB-El;dan
3. c.UAPB.
(2)UAKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh kepala satuan kerja.
(3)UAPPB-El sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
(4)UAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 7

(1)UAKPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibantu oleh UAPKPB.
(2)UAKPB bertanggung jawab terhadap Penatausahaan Persediaan yang dilaksanakan oleh UAPKPB di lingkungannya.
(3)Dalam melaksanakan Penatausahaan Persediaan, UAKPB menunjuk Pejabat Pengurus Persediaan dan operator Persediaan.

BAB III

PEMBUKUAN Kebijakan Akuntansi A. Umum Penatausahaan Persediaan meliputi Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan BMN. Seluruh Persediaan merupakan objek Penatausahaan, baik yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang maupun yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang. Penatausahaan Persediaan pada Pengguna Barang dilaksanakan oleh unit akuntansi pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Penatausahaan Persediaan pada Pengguna Barang dapat dibantu oleh unit akuntansi tingkat wilayah dan/atau unit akuntansi tingkat Eselon I.

Pasal 8

(1)Pelaksana Penatausahaan Persediaan tingkat UAKPB/UAPKPB melaksanakan PembukuanPembukuan Persediaan.
(2)Pembukuan Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendaftarkan dan mencatat Persediaan ke dalam daftar barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
(3)Daftar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk buku barang KPB Persediaan.
(4)Pembukuan Persediaan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Persediaan.

Pasal 9

(1)Kegiatan Pendaftaran dan Pencatatan Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan atas transaksi:
1. a.Persediaan masuk;
2. b.Persediaan keluar;
3. c.koreksi;
4. d.hasil opname fisik; dan
5. e.penghapusan usang/rusak.
(2)Pendaftaran dan pencatatan atas transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat bertambah atau berkurangnya saldo Persediaan pada buku barang KPB Persediaan.

Pasal 10

(1)Pendaftaran dan pencatatan atas Persediaan dilakukan oleh Pelaksana Penatausahaan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Persediaan, meliputi:
1. a.pemindahtanganan Persediaan; dan
2. b.penghapusan Persediaan.
(2)Kegiatan pendaftaran dan pencatatan pada buku barang yang dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).