Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
- Nomor
- 16
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil Kementerian Ketenagakerjaan;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
13, Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakeijaan.
Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman dalam:
Manajemen Talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pengelolaan sistem aplikasi yang tcrintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Biro Organisasi dan Sumbcr Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Jenderal.
Manajemen Talenta melalui sistem aplikasi yang tcrintegrasi dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2018 MENTERI KETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1597 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BIRO HUKUM, , SH 600324 198903 1 001 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERfAN KETENAGAKERJAAN BAB I PENDAHULUAN Latar belakang Dalam rencana pembangunan jangka menengah, arah kebijakan dan stxategi bidang ketenagakerjaan adalah membangun iklim ketenagakeijaan yang kondusif untuk mewujudkan Indonesia yang berdaya saing. Kementerian Ketenagakerjaan sebagai kementerian yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan guna membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara wajib untuk mendukung terwujudnya arah kebijakan Pemerintah. Dalam upaya membantu merealisasikan hal tersebut, diperlukan dukungan sumber daya manusia aparatur ketenagakeijaan yang visioner, memiliki kompetensi dan berkineija tinggi. Penataan sumber daya manusia aparatur sebagai bagian dari program reformasi birokrasi, merupakan hal yang sangat krusial mengingat sumber daya manusia aparatur menjadi penggerak organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, terlebih lagi dalam menghadapi perubahan global dan revolusi industri. Penataan sumber daya manusia aparatur diarahkan dalam rangka perencanaan dan pengembangan karier PNS melalui peningkatan kualitas PNS, penempatan PNS yang kompeten, sistem pola karier yang jelas dan terukur, pengelolaan PNS berbasis kompetensi, serta keakuratan dan kecepatan penyajian informasi PNS sesuai organisasi. Perencanaan dan pengembangan karier PNS di Kementerian masih kurang optimal, hal tersebut disebabkan antara lain oleh lemahnya data dan informasi pegawai, sistem penilaian kinerja dan kompetensi yang masih belum terintegrasi, belum optimalnya komitmen pimpinan, dan kurangnya kompetensi PNS, serta masih kentalnya paradigma "jafaatan adalah kepercayaanpimpinan". Salah satu strategi perencanaan dan pengcmbangan karier PNS di Kementerian yaitu melalui penyusunan dan penerapan Manajemen Talenta PNS. Manajemen Talenta dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, pengelolaan, pengcmbangan, penyeleksian, pemetaan serta pemanfaatan dan pengoptimalan PNS yang berpotensi lontuk dipersiapkan sebagai calon pemimpin di masa depan untuk mcngisi Jabatan Strategis dalam rangka mewujudkan pencapaian arah kebijakan Pemerintah baik jangka menengah, jangka panjang serta tujuan organisasi Kementerian. Manajemen Talenta tersebut dilaksanakan menggunakan Sistem Merit yang selaras dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manajemen Talenta ini dilaksanakan secara sistematis dan terencana melalui sistem aplikasi yang menggabungkan sistem informasi dan administrasi kepegawaian dengan proses Asesmen, penilaian kinerja dan pengembangan kompetensi. Melalui Manajemen Talenta ini, Kementerian dapat mengimplementasikan sistem merit untuk mengidentifikasi, menempatkan dan memastikan bahwa jabatan strategis organisasi diisi oleh PNS yang memiliki kompetensi tinggi sesuai prinsip the right man in the right place at the right time dalam mendukung Kementerian menjadi salah satu wodd class government institution. Maksud dan Tujuan Manajemen Talenta Kementerian dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan pengembangan karier PNS yang obyektif, terencana, terbuka, tepat waktu dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan sistem merit. Manajemen Talenta Kementerian bertujuan untuk:
Ruang lingkup Ruang lingkup Manajemen Talenta Kementerian meliputi:
BAB II MANAJEMEN TALENTA Kelembagaan Manajemen Talenta Kelembagaan Manajemen Talenta di Kementerian terdiri atas:
Program Manajemen Talenta Program Manajemen Talenta dimulai dari proses Asesmen terhadap seluruh PNS melalui assessment center Kementerian. Hasil Asesmen tersebut dijadikan dasar bagi Tim Pengelola Manajemen Talenta Unit untuk menetapkan pegawai potensial yang dipilih melalui proses talent acquisition, talent selection dan talent mapping.
Pegawai yang masuk ke dalam kuadran 6, kuadran 7, kuadran 8 dan kuadran 9 merupakan pegawai yang ber-Talenta dan akan dimasukkan dalam sebuah wadah yang disebut kelompok Rencana Suksesi sebagai prioritas utama (top talent). Kelompok Rencana Suksesi tersebut ditetapkan oleh Menteri atas rekomendasi Ketua Tim Pengelola Manajemen Talenta.
Pengembangan kompetensi sumber daya manusia terdiri atas penyusunan kebutuhan pengembangan, rencana pengembangan dan pelaksanaan pengembangan. Pen5nasunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi dilakukan oleh Tim Pengelola Manajemen Talenta Unit yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. High 1 cJd 'm cu K4 K7 ^ rb Potential Later Pramotable ! Rising Star ! K2 K6 1 K8 ImpPDve Promntable Promotable K1 Dead Wood K3 Improve K5 Potential Later Law Prestasi Keria (SKP B PKP) -> High Kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi meliputi:
target PNS yang akan dikembangkan kompetensinya; jenis dan jalur pengembangan kompetensi; penyelenggara pengembangan kompetensi; jadwal atau waktu pelaksanaan; kesesuaian pengembangan kompetensi dengan standar kurikulum dari instansi pembina kompetensi; dan anggaran yang dibutuhkan. Penyusunan pengembangan kompetensi sumber daya manusia ditetapkan oleh Menteri. b. c. d. e. f. g- Sistem Manajemen Talenta
Pemanfaatan Data Manajemen Talenta Data hasil Manajemen Talenta akan dijadikan sebagai:
BAB III MONITORING DAN EVALUASI Monitoring Monitoring terhadap pelaksanaan Manajemen Talenta Kementerian dilakukan guna mcmastikan kecocokan dan kesesuaian antara fakta, data dan informasi dalam sistem Manajemen Talenta dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam rangka monitoring Manajemen Talenta, Tim Pengelola Manajemen Talenta Unit harus menyampaikan laporan pelaksanaan Manajemen Talenta di unit masing-masing pada setiap akhir tahun pelaksanaan Manajemen Talenta kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal c.q. Biro Organisasi dan Sumber daya Manusia. Monitoring Manajemen Talenta menitikberatkan pada pemantauan dan supervisi proses pelaksanaan Manajemen Talenta, yang meliputi pengumpulan data dan informasi tentang kesulitan dan hambatan selama proses Manajemen Talenta, serta informasi tentang metode yang tepat dalam melaksanakan kegiatan untuk mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah dilaksanakannya Manajemen Talenta dalam satu periode waktu secara berkala. Evaluasi Evaluasi dilakukan sebagai sarana untuk mengukur kemajuan yang dicapai, melakukan perencanaan dan perbaikan serta memastikan tercapainya sasaran implementasi program Manajemen Talenta Kementerian. Eivaluasi dilakukan oleh Ketua Tim Pengelola Manajemen Talenta beserta Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia dengan menggunakan data laporan hasil monitoring dari tiap Tim Pengelola Manajemen Talenta Unit. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan berkesinambungan serta dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Manajemen Talenta sehingga pengelolaan Manajemen Talenta dapat telaksana dengan efektif dan efisien. BAB IV PENUTUP Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh pejabat pimpinan tinggi madya selaku pimpinan di unitnya masing-masing wajib mengimplementasikan Manajemen Talenta. MENTERI KETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BIRO HUKUM, , SH 600324 198903 1 001
Membuka PDF…