Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019
- Nomor
- 17
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 17
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6141);
4.PeraturanMenteriKetenagakerjaanNomor8Tahun 2015 tentang Tata Cara MempersiapkanPembentukan RancanganUndang-Undang,Rancangan Peraturan Pemerintah,danRancanganPeraturanPresidenserta PembentukanRancanganPeraturanMenteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik IndonesiaTahun2015Nomor 411); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENGHENTIAN DAN PELARANGAN PENEMPATAN PEKERJAMIGRANINDONESIA. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Dalam rangka memberikan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri.
Pekeija Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
BAB II PENGHENTIAN DAN PELARANGAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Bagian Kesatu Penghentian
BAB II
Penghentian penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Menteri untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri dengan mempertimbangkan:
Pertimbangan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan apabila di negara tujuan penempatan mengalami konflik bersenjata, wabah penyakit menular, keterbatasan akses terhadap informasi, komunikasi dan kebutuhan hidup dasar, bencana alam, dan/atau keadaan darurat dimana negara penempatan tidak mampu memberikan jaminan keamanan.
Pertimbangan pelindungan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan apabila negara tujuan penempatan tidak memberikan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia.
Bagian Kedua Pelarangan
(1), pelarangan penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keamanan negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. BAB III TATA CARA PENGHENTIAN DAN PELARANGAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
BAB III
Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk negara tertentu atau jabatan tertentu, Menteri memperhatikan saran dan pertimbangan Perwakilan RI, kementerian/lembaga, P3MI, dan masyarakat.
BAB IV PENANGANAN DAMPAK PELAKSANAAN PENGHENTIAN DAN PELARANGAN
BAB IV
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)