DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019

Nomor: 17
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Oktober 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); 4.PeraturanMenteriKetenagakerjaanNomor8Tahun 2015 tentang Tata Cara MempersiapkanPembentukan RancanganUndang-Undang,Rancangan Peraturan Pemerintah,danRancanganPeraturanPresidenserta PembentukanRancanganPeraturanMenteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik IndonesiaTahun2015Nomor 411); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENGHENTIAN DAN PELARANGAN PENEMPATAN PEKERJAMIGRANINDONESIA. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang,atautelah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah
2.Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebutP3MIadalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperolehizintertulis dari Menteriuntuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
3.Perwakilan Republik Indonesia di LuarNegeriyang selanjutnya disebut PerwakilanRIadalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakilidan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhandi negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional.
4.Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Dalam rangka memberikan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri.

Pasal 3

Pekeija Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

a.Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
b.Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga;
c.Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan untuk kepentingan perusahaan sendiri;
d.awak kapal niaga dan awak kapal perikanan; dan
e.Pekerja Migran Indonesia perseorangan.

BAB II

PENGHENTIAN DAN PELARANGAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 4

Penghentian penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Menteri untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri dengan mempertimbangkan:

a.keamanan;
b.pelindungan hak asasi manusia;
c.pemerataan kesempatan kerja; dan/atau
d.kepentingsin ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional.

Pasal 5

Pertimbangan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan apabila di negara tujuan penempatan mengalami konflik bersenjata, wabah penyakit menular, keterbatasan akses terhadap informasi, komunikasi dan kebutuhan hidup dasar, bencana alam, dan/atau keadaan darurat dimana negara penempatan tidak mampu memberikan jaminan keamanan.

Pasal 6

Pertimbangan pelindungan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan apabila negara tujuan penempatan tidak memberikan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia.

Pasal 7

(1)Pertimbangan pemerataan kesempatan kerja dan kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d, didasarkan atas kebutuhan tenaga kerja pada jabatan tertentu di Indonesia.
(2)Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada hasil analisis pasar kerja nasional terhadap kebutuhan tenaga kerja pada jabatan tertentu.

Pasal 8

(1)Pelarangan penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Menteri untuk negara tertenlu atau jabatan tertentu dilakukan dalam hal negara tujuan penempatan:
1. a.tidak mempunyai peraturan perundang- undangan yang melindungi tenaga kerja asing;
2. b.tidak memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
3. c.tidak memiliki sistem jaminan sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.
(2)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pelarangan penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keamanan negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB III

TATA CARA PENGHENTIAN DAN PELARANGAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 9

Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk negara tertentu atau jabatan tertentu, Menteri memperhatikan saran dan pertimbangan Perwakilan RI, kementerian/lembaga, P3MI, dan masyarakat.

Pasal 10

(1)Penghentian dan/atau pelarangan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu atau jabatan tertentu ditetapkan oleh Menteri.
(2)Sebelum Menteri menetapkan penghentian dan/atau pelarangan negara tertentu atau jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rapat antarkementerian/lembaga.

Pasal 11

(1)Usulan penghentian dan/atau pelarangan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang disampaikan oleh Perwakilan RI dibuat berdasarkan asesmen pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri kemudian dibahas dalam rapat antarkementerian/lembaga untuk menerbitkan daftar negara atau jabatan tertentu yang dilarang dan/atau dihentikan.

BAB IV

PENANGANAN DAMPAK PELAKSANAAN PENGHENTIAN DAN PELARANGAN

Pasal 12

(1)Dalam hal Pekerja Migran Indonesia sedang bekerja di negara tujuan penempatan dan negara yang bersangkutan telah dihentikan oleh Menteri, Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan tetap bekerja sampai berakhimya perjanjian kerja.
(2)Dalam hal Pekerja Migran Indonesia sedang bekerja di negara yang dilarang, pemerintah melakukan langkah- langkah pemulangan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); 4.PeraturanMenteriKetenagakerjaanNomor8Tahun 2015 tentang Tata Cara MempersiapkanPembentukan RancanganUndang-Undang,Rancangan Peraturan Pemerintah,danRancanganPeraturanPresidenserta PembentukanRancanganPeraturanMenteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik IndonesiaTahun2015Nomor 411); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENGHENTIAN DAN PELARANGAN PENEMPATAN PEKERJAMIGRANINDONESIA. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang,atautelah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah
2.Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebutP3MIadalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperolehizintertulis dari Menteriuntuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
3.Perwakilan Republik Indonesia di LuarNegeriyang selanjutnya disebut PerwakilanRIadalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakilidan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhandi negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional.
4.Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Pasal 3

Pekeija Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

a.Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
b.Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga;
c.Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan untuk kepentingan perusahaan sendiri;
d.awak kapal niaga dan awak kapal perikanan; dan
e.Pekerja Migran Indonesia perseorangan.

BAB II

PENGHENTIAN DAN PELARANGAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 4

Penghentian penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Menteri untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri dengan mempertimbangkan:

a.keamanan;
b.pelindungan hak asasi manusia;
c.pemerataan kesempatan kerja; dan/atau
d.kepentingsin ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional.

Pasal 5

Pasal 6

Pertimbangan pelindungan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan apabila negara tujuan penempatan tidak memberikan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia.

Pasal 7

(1)Pertimbangan pemerataan kesempatan kerja dan kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d, didasarkan atas kebutuhan tenaga kerja pada jabatan tertentu di Indonesia.
(2)Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada hasil analisis pasar kerja nasional terhadap kebutuhan tenaga kerja pada jabatan tertentu.

Pasal 8

(1)Pelarangan penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Menteri untuk negara tertenlu atau jabatan tertentu dilakukan dalam hal negara tujuan penempatan:
1. a.tidak mempunyai peraturan perundang- undangan yang melindungi tenaga kerja asing;
2. b.tidak memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
3. c.tidak memiliki sistem jaminan sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.
(2)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pelarangan penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keamanan negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB III

TATA CARA PENGHENTIAN DAN PELARANGAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 9

Pasal 10

(1)Penghentian dan/atau pelarangan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu atau jabatan tertentu ditetapkan oleh Menteri.
(2)Sebelum Menteri menetapkan penghentian dan/atau pelarangan negara tertentu atau jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rapat antarkementerian/lembaga.

Pasal 11

(1)Usulan penghentian dan/atau pelarangan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang disampaikan oleh Perwakilan RI dibuat berdasarkan asesmen pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri kemudian dibahas dalam rapat antarkementerian/lembaga untuk menerbitkan daftar negara atau jabatan tertentu yang dilarang dan/atau dihentikan.

BAB IV

PENANGANAN DAMPAK PELAKSANAAN PENGHENTIAN DAN PELARANGAN

Pasal 12

(1)Dalam hal Pekerja Migran Indonesia sedang bekerja di negara tujuan penempatan dan negara yang bersangkutan telah dihentikan oleh Menteri, Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan tetap bekerja sampai berakhimya perjanjian kerja.
(2)Dalam hal Pekerja Migran Indonesia sedang bekerja di negara yang dilarang, pemerintah melakukan langkah- langkah pemulangan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.