DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015

Nomor: 19
Tahun: 2015
Ditetapkan: 19 Agustus 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATANPEMBAYARAN MANFAATJAMINAN HARI TUA MENTERIKETENAGAKERJAAN i SALIN AN i Mengingat Menimbang Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
2.Peserta JHT yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerj a paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar luran.
3.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
4.Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program j aminan sosial. BABI KETENTUANUMUM : PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAANTENTANGTATA CARADAN PERSYARATANPEMBAYARANMANFAATJAMINAN HARI TUA. MEMUTUSKAN:
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri Di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 838); Menetapkan Pasa13

(1)Manfaat JHT bagi Peserta mencapai USIa pensrun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Peserta pada saat mencapai usia pensiun.
(2)Manfaat JHT bagi Peserta mencapai usia pensrun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga Peserta yang berhenti bekerja.
(3)Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)meliputi:
1. a.Peserta mengundurkan diri;
2. b.Peserta terkena pemutusan hubungan kerja;
3. c.Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama- lamanya.
4. a.Peserta mencapai usia pensiun;
5. b.Peserta mengalami cacat total tetap; atau
6. c.Peserta meninggal dunia.
  1. 5.Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri I sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. 6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 6

(1)Dalam hal Peserta terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b manfaat JHT dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemutusan hubungan kerja.
(2)Pemberian manfaat JHT bagi Peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dengan memenuhi persyaratan:

Pasal 5

(1)Pemberian manfaat JHT bagi Peserta yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)huruf a dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan.
(2)Pemberian manfaat JHT bagi Peserta yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
1. a.asli kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
2. b.surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan tempat Peserta bekerja; dan
3. c.fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku.

Pasal 4

(1)Pemberian manfaat JHT bagi Peserta mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
1. a.asli kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
2. b.surat keterangan berhenti bekerja karena usia pensiun dari perusahaan; dan
3. c.fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku.
(2)Pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh BPJS Ketenagakerjaankepada Peserta yang bersangkutan. .. . mencapai USIapensrun,
(2)Hak atas Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta ditetapkan mengalami cacat total tetap.
(3)Pemberian manfaat JHT bagi Peserta mengalamicacat total tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
1. a.asli kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;dan
2. b.surat keterangan dokter.
(4)Mekanisme penetapan cacat total tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh BPJS Ketenagakerjaankepada Peserta yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Manfaat JHT bagi Peserta mengalami cacat total tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Peserta yang mengalami cacat total tetap sebelum
1. a.surat pemyataan tidak bekerja lagi di Indonesia;
2. b.fotokopipaspor;
3. c.fotokopivisa bagi tenaga kerja Warga NegaraIndonesia.
4. a.asli kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
5. b.bukti persetujuan bersama yang telah didaftarkan di pengadilan hubungan industrial atau penetapan pengadilan hubungan industrial; dan
6. c.fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku. ---- ._---_---- _ berwenang;dan
7. d.fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku.
(6)Pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris Peserta. rumahb. surat keterangan kematian dari sakit/kepolisian/kelurahan;
1. c.surat keterangan ahli waris dari instansi yang Pasa19
(1)Manfaat JHT bagi Peserta meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan kepada ahli waris Peserta.
(2)Ahliwaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.janda;
2. b.duda; atau
3. c.anak.
(3)Dalam hal janda, duda, atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, JHT diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
1. a.keturunan sedarah Peserta menurut garis lurus keatas dan ke bawah sampai derajat kedua;
2. b.saudara kandung;
3. c.mertua; dan
4. d.pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Peserta.
(4)Dalam hal pihak yang ditunjuk dalam wasiat Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tidak ada, JHT dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pemberian manfaat JHT bagi ahli wans Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
1. a.asli kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan; YASONNAH. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2015 MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasall0 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
2.Peserta JHT yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerj a paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar luran.
3.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
4.Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program j aminan sosial. BABI KETENTUANUMUM : PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAANTENTANGTATA CARADAN PERSYARATANPEMBAYARANMANFAATJAMINAN HARI TUA. MEMUTUSKAN:
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri Di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 838); Menetapkan Pasa13

(1)Manfaat JHT bagi Peserta mencapai USIa pensrun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Peserta pada saat mencapai usia pensiun.
(2)Manfaat JHT bagi Peserta mencapai usia pensrun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga Peserta yang berhenti bekerja.
(3)Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)meliputi:
1. a.Peserta mengundurkan diri;
2. b.Peserta terkena pemutusan hubungan kerja;
3. c.Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama- lamanya.
4. a.Peserta mencapai usia pensiun;
5. b.Peserta mengalami cacat total tetap; atau
6. c.Peserta meninggal dunia.
  1. 5.Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri I sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. 6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 6

(1)Dalam hal Peserta terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b manfaat JHT dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemutusan hubungan kerja.
(2)Pemberian manfaat JHT bagi Peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dengan memenuhi persyaratan:

Pasal 5

(1)Pemberian manfaat JHT bagi Peserta yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)huruf a dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan.
(2)Pemberian manfaat JHT bagi Peserta yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
1. a.asli kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
2. b.surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan tempat Peserta bekerja; dan
3. c.fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku.

Pasal 4

(1)Pemberian manfaat JHT bagi Peserta mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
1. a.asli kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
2. b.surat keterangan berhenti bekerja karena usia pensiun dari perusahaan; dan
3. c.fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku.
(2)Pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh BPJS Ketenagakerjaankepada Peserta yang bersangkutan. .. . mencapai USIapensrun,
(2)Hak atas Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta ditetapkan mengalami cacat total tetap.
(3)Pemberian manfaat JHT bagi Peserta mengalamicacat total tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
1. a.asli kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;dan
2. b.surat keterangan dokter.
(4)Mekanisme penetapan cacat total tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh BPJS Ketenagakerjaankepada Peserta yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Manfaat JHT bagi Peserta mengalami cacat total tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Peserta yang mengalami cacat total tetap sebelum
1. a.surat pemyataan tidak bekerja lagi di Indonesia;
2. b.fotokopipaspor;
3. c.fotokopivisa bagi tenaga kerja Warga NegaraIndonesia.
4. a.asli kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
5. b.bukti persetujuan bersama yang telah didaftarkan di pengadilan hubungan industrial atau penetapan pengadilan hubungan industrial; dan
6. c.fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku. ---- ._---_---- _ berwenang;dan
7. d.fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku.
(6)Pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris Peserta. rumahb. surat keterangan kematian dari sakit/kepolisian/kelurahan;
1. c.surat keterangan ahli waris dari instansi yang Pasa19
(1)Manfaat JHT bagi Peserta meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan kepada ahli waris Peserta.
(2)Ahliwaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.janda;
2. b.duda; atau
3. c.anak.
(3)Dalam hal janda, duda, atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, JHT diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
1. a.keturunan sedarah Peserta menurut garis lurus keatas dan ke bawah sampai derajat kedua;
2. b.saudara kandung;
3. c.mertua; dan
4. d.pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Peserta.
(4)Dalam hal pihak yang ditunjuk dalam wasiat Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tidak ada, JHT dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pemberian manfaat JHT bagi ahli wans Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
1. a.asli kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan; YASONNAH. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2015 MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasall0 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.