DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019

Nomor: 19
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Oktober 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pakaian Dinas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Keija dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 285); Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakeijaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Keija Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakeijaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakeijaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Keija Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PAKAIAN DINAS PEJABAT FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan;

1.Pengantar Keija adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan antar kerja.
2.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian yang digunakan dalam upacara resmi.
3.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan tugas lapangan.
4.Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada PDU dan PDH yang menunjukkan identitas pemakainya.
5.Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakeijaan kabupaten/kota.
6.Dinas Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
7.Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekexja Migran Indonesia secara terpadu.
8.Kementerian Ketenagakerjaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakeijaan.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pakaian dinas pejabat fungsional Pengantar Kerja terdiri dari:

a.PDU; dan
b.PDH.

Pasal 3

(1)PDU untuk perempuan terdiri atas:
1. a.baju berwarna putih lengan panjang dengan desain:
  1. 1.kerah rebah;
  2. 2.lidah pundak {skoder);
  3. 3.2 (dua) buah saku bobok tertutup di sebelah bawah; dan
  4. 4.kancing baju berwarna putih.
2. b.celana panjang atau rok berwarna biru tua yang berdesain:
  1. 1.celana panjang dengan 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan atau rok pendek 5 (lima) cm di bawah lutut dengan rimpel di belakang sebelah bawah; atau
  2. 2.khusus perempuan berjilbab, celana panjang dengan 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan atau rok panjang sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah, 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan dengan jilbab sewarna celana panjang atau rok.
(2)PDU untuk laki-laki terdiri atas:
1. a.kemeja lengan panjang berwarna putih dengan desain:
  1. 1.kerah berdiri;
  2. 2.lidah pundak (skoder);
  3. 3.2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada berkancing putih; dan
  4. 4.kancing kemeja berwarna putih. celana panjang berwarna biru tua dengan desain:
  5. 1.tanpa lipatan di bawah;
  6. 2.2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan; dan
  7. 3.2 (dua) buah saku bobok belakang berkancing.

Pasal 4

(1)PDH untuk perempuan terdiri atas:
1. a.baju lengan pendek di atas siku berwarna biru muda atau lengan panjang berwarna biru muda untuk perempuan berjilbab dengan desain:
  1. 1.kerah rebah;
  2. 2.lidah pundak (sfcoder);
  3. 3.2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah; dan
  4. 4.kancing baju berwarna biru muda.
2. b.celana panjang atau rok berwarna biru tua dengan desain:
  1. 1.celana panjang dengan 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan atau rok pendek 5 (lima) cm dibawah lutut dengan rimpel di belakang sebelah bawah; atau
  2. 2.khusus perempuan berjilbab, celana panjang dengan 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan atau rok panjang sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah, 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan dengan jilbab sewarna celana panjang atau rok.
(2)PDH untuk laki-laki terdiri atas:
1. a.kemeja lengan pendek berwarna biru muda dengan desain:
  1. 1.kerah berdiri;
  2. 2.lidah pundak (skoder)-,
  3. 3.2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada berkancing biru muda; dan
  4. 4.kancing kemeja berwarna biru muda;
2. b.celana panjang berwarna biru tua dengan desain:
  1. 1.tanpa lipatan di bawah;
  2. 2.2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan; dan
  3. 3.2 (dua) buah saku bobok belakang berkancing.

Pasal 5

Ketentuan mengenai penggunaan PDU dan PDH ditetapkan oleh instansi pengguna pejabat fungsional Pengantar Kerja.

BAB III

ATRIBUT

Pasal 6

Atribut terdiri atas:

a.lambang Kementerian Ketenagakerjaan;
b.lambang Badan, lambang pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
c.lambang Pengantar Kerja;
d.tanda pangkat berdasarkan jenjang jabatan;
e.tanda pengenal pegawai;
f.sepatu dinas; dan
g.topi dinas harian.

Pasal 7

(1)Lambang Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi Kementerian Ketenagakerjaan.
(2)Lambang Badan, lambang pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi Badan, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
(3)Lambang Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berupa pin berbentuk oval bergerigi dengan gambar tiga pilar, peta Indonesia, berlatar belakang merah putih, bertuliskan "PEJABAT FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA".
(4)Tanda pangkat pejabat fungsional Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dibedakan berdasarkan jenjang jabatan.

Pasal 8

Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(4)ditentukan sebagai berikut:
1. a.tanda pangkat dibuat 4 (empat) jenjang berdasarkan jenjang jabatan; dan
2. b.tanda pangkat berbentuk bunga melati terbuat dari logam, dengan dasar berbahan kain berwarna biru tua dan dengan ukuran panjang 9 cm x lebar 4,3 cm diberi warna menurut jenjang jabatan yaitu:
  1. 1.nikel bagi Terampil dan Ahli Pertama;
  2. 2.perunggu bagi Ahli Muda;
  3. 3.perak bagi Ahli Madya; dan
  4. 4.emas bagi Ahli Utama.

Pasal 9

(1)Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan kartu identitas diri pejabat fungsional Pengantar Kerja disesuaikan dengan instansi pengguna Jabatan Fungsional Pengantar Kerja.
(2)Sepatu dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f untuk laki-laki dan perempuan berbentuk pantofel berwarna hitam.
(3)Topi dinas harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g merupakan topi dinas yang digunakan pada saat tugas sehari-hari dan tugas lapangan.

Pasal 10

Desain dan warna PDU dan PDH beserta atribut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan PDU, PDH, dan Atribut pejabat fungsional Pengantar Kerja dibebankan pada:

a.anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Ketenagakerjaan;
b.anggaran pendapatan dan belanja negara Badan; dan
c.anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten / kota.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan;

1.Pengantar Keija adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan antar kerja.
2.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian yang digunakan dalam upacara resmi.
3.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan tugas lapangan.
4.Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada PDU dan PDH yang menunjukkan identitas pemakainya.
5.Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakeijaan kabupaten/kota.
6.Dinas Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
7.Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekexja Migran Indonesia secara terpadu.
8.Kementerian Ketenagakerjaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakeijaan.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pakaian dinas pejabat fungsional Pengantar Kerja terdiri dari:

a.PDU; dan
b.PDH.

Pasal 3

(1)PDU untuk perempuan terdiri atas:
1. a.baju berwarna putih lengan panjang dengan desain:
  1. 1.kerah rebah;
  2. 2.lidah pundak {skoder);
  3. 3.2 (dua) buah saku bobok tertutup di sebelah bawah; dan
  4. 4.kancing baju berwarna putih.
2. b.celana panjang atau rok berwarna biru tua yang berdesain:
  1. 1.celana panjang dengan 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan atau rok pendek 5 (lima) cm di bawah lutut dengan rimpel di belakang sebelah bawah; atau
  2. 2.khusus perempuan berjilbab, celana panjang dengan 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan atau rok panjang sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah, 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan dengan jilbab sewarna celana panjang atau rok.
(2)PDU untuk laki-laki terdiri atas:
1. a.kemeja lengan panjang berwarna putih dengan desain:
  1. 1.kerah berdiri;
  2. 2.lidah pundak (skoder);
  3. 3.2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada berkancing putih; dan
  4. 4.kancing kemeja berwarna putih. celana panjang berwarna biru tua dengan desain:
  5. 1.tanpa lipatan di bawah;
  6. 2.2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan; dan
  7. 3.2 (dua) buah saku bobok belakang berkancing.

Pasal 4

(1)PDH untuk perempuan terdiri atas:
1. a.baju lengan pendek di atas siku berwarna biru muda atau lengan panjang berwarna biru muda untuk perempuan berjilbab dengan desain:
  1. 1.kerah rebah;
  2. 2.lidah pundak (sfcoder);
  3. 3.2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah; dan
  4. 4.kancing baju berwarna biru muda.
2. b.celana panjang atau rok berwarna biru tua dengan desain:
  1. 1.celana panjang dengan 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan atau rok pendek 5 (lima) cm dibawah lutut dengan rimpel di belakang sebelah bawah; atau
  2. 2.khusus perempuan berjilbab, celana panjang dengan 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan atau rok panjang sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah, 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan dengan jilbab sewarna celana panjang atau rok.
(2)PDH untuk laki-laki terdiri atas:
1. a.kemeja lengan pendek berwarna biru muda dengan desain:
  1. 1.kerah berdiri;
  2. 2.lidah pundak (skoder)-,
  3. 3.2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada berkancing biru muda; dan
  4. 4.kancing kemeja berwarna biru muda;
2. b.celana panjang berwarna biru tua dengan desain:
  1. 1.tanpa lipatan di bawah;
  2. 2.2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan; dan
  3. 3.2 (dua) buah saku bobok belakang berkancing.

Pasal 5

Ketentuan mengenai penggunaan PDU dan PDH ditetapkan oleh instansi pengguna pejabat fungsional Pengantar Kerja.

BAB III

ATRIBUT

Pasal 6

Atribut terdiri atas:

a.lambang Kementerian Ketenagakerjaan;
b.lambang Badan, lambang pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
c.lambang Pengantar Kerja;
d.tanda pangkat berdasarkan jenjang jabatan;
e.tanda pengenal pegawai;
f.sepatu dinas; dan
g.topi dinas harian.

Pasal 7

(1)Lambang Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi Kementerian Ketenagakerjaan.
(2)Lambang Badan, lambang pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi Badan, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
(3)Lambang Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berupa pin berbentuk oval bergerigi dengan gambar tiga pilar, peta Indonesia, berlatar belakang merah putih, bertuliskan "PEJABAT FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA".
(4)Tanda pangkat pejabat fungsional Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dibedakan berdasarkan jenjang jabatan.

Pasal 8

Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(4)ditentukan sebagai berikut:
1. a.tanda pangkat dibuat 4 (empat) jenjang berdasarkan jenjang jabatan; dan
2. b.tanda pangkat berbentuk bunga melati terbuat dari logam, dengan dasar berbahan kain berwarna biru tua dan dengan ukuran panjang 9 cm x lebar 4,3 cm diberi warna menurut jenjang jabatan yaitu:
  1. 1.nikel bagi Terampil dan Ahli Pertama;
  2. 2.perunggu bagi Ahli Muda;
  3. 3.perak bagi Ahli Madya; dan
  4. 4.emas bagi Ahli Utama.

Pasal 9

(1)Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan kartu identitas diri pejabat fungsional Pengantar Kerja disesuaikan dengan instansi pengguna Jabatan Fungsional Pengantar Kerja.
(2)Sepatu dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f untuk laki-laki dan perempuan berbentuk pantofel berwarna hitam.
(3)Topi dinas harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g merupakan topi dinas yang digunakan pada saat tugas sehari-hari dan tugas lapangan.

Pasal 10

Desain dan warna PDU dan PDH beserta atribut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan PDU, PDH, dan Atribut pejabat fungsional Pengantar Kerja dibebankan pada:

a.anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Ketenagakerjaan;
b.anggaran pendapatan dan belanja negara Badan; dan
c.anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten / kota.