DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 19 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga;

b.bahwa upaya mernberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga tidak terlepas dari peran serta pengguna pekerja rumah tangga untuk memberikan hak-hak pekerja rumah tangga sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak; : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga maka perlu mengatur Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga, perlindungan dasar dan pemberdayaan bagi Pekerja Rumah Tangga dengan tetap menghormati kebiasaan, budaya dan adat istiadat setempat; Menimbang MENTERI KETENAGAKERJAANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA TENTANG NOMOR 2 TAHUN 2015 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBIK INDONESIA MENTERIKETENAGAKERJAAN l 2 Persyaratan PRT, meliputi:
a.memiliki dokumen iden titas did;
b.berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; dan
c.mendapat izin dari suami/Ister! bagi PRT yang sudah berkeluarga. Pasa14

BAB II

PEKERJA RUMAHTANGGA Peraturan Menteri ini bertujuan untuk perlindungan PRT dengan tetap menghormati kebiasaan, budaya, dan adat istiadat setempat.

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: 3 Persyaratan Pengguna:

a.mempunyai penghasilan yang tetap;
b.memiliki tempat tinggal yang layak; dan
c.sehat jasmani dan rohani. Pasa19
a.melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Perjanjian Kerja;
b.menyelesaikan pekerjaan dengan baik;
c.menjaga etika dan sopan santun di dalam keluarga Pengguna; dan
d.memberitahukan kepada Pengguna dalam waktu yang cukup apabila PRT akan berhenti bekerja.

BAB III

PENGGUNA PRT mempunyai kewajiban:

Pasal 8

PRT mem punyai hak:

a.memperoleh informasi mengenai Pengguna;
b.mendapatkan perlakuan yang baik dari Pengguna dan anggota keluarganya;
c.mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja;
d.mendapatkan makanan dan minuman yang sehat;
e.mendapatkan waktu istirahat yang cukup;
f.mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
g.mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
h.mendapatkan tunjangan hari raya; dan
1. 1.berkomunikasi dengan keluarganya.

Pasal 7

(2)Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
(1)Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang- kurangnya memuat:
1. a.identitas para pihak;
2. b.hak dan kewajiban para pihak;
3. c.jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; dan
4. d.tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat. Pasa16 Pengguna dan PRT wajib membuat Perjanjian Kerja tertulis atau lisan yang memuat hak dan kewajiban dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain.

Pasal 54

(2)Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), harus sudah selesai dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.
(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan verifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Gubemur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Untuk memperoleh SIU-LPPRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPPRT harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan:

a.copy akte pendirian dan/ atau akte perubahan badan usaha yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
b.copy anggaran dasar yang memuat kegiatan yang bergerak di bidang jasa Penyalur PRT;
c.copy surat keterangan domisili perusahaan;
d.copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e.copy bukti kepemilikan saran a dan prasarana kantor serta peralatan kantor milik sendiri;
f.bagan struktur organisasi dan personil; dan
g.rencana kerja minimal 1 (satu) tahun.

Pasal 13

LPPRTyang akan menyalurkan PRT, wajib memiliki SIU-LPPRT dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

a.membayar upah sesuai Perjanjian Kerja;
b.memberikan makanan dan minuman yang sehat;
c.memberikan hak istirahat yang cukup kepada PRT;
d.memberikan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
e.memberikan tunjangan hari raya sekali dalam setahun;
f.memberikan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
g.mengikutsertakan dalam program jaminan sosial;
h.memperlakukan PRT dengan baik; dan
1. 1.melaporkan penggunaan jasa PRT kepada Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain.

BAB IV

LEMBAGAPENYALURPRT Kewajiban Pengguna:

Pasal 11

Hak Pengguna:

a.memperoleh informasi mengenai PRT;
b.mendapatkan PRT yang mampu bekerja dengan baik;
c.mendapatkan hasil kerja yang baik.

Pasal 10

5 SIU-LPPRT perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dipungut biaya. Pasa120

(2)SIU-LPPRT perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dinyatakan memenuhi syarat.
(1)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dinyatakan memenuhi syarat maka SIU-LPPRT perpanjangan diterbitkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 19

Permohonan perpanjangan SIU-LPPRT diajukan secara tertulis kepada Gubemur atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan:

a.copy SIU-LPPRTyang masih berlaku;
b.bukti penyampaian laporan jumlah PRT yang telah disalurkan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
c.rencana PRT yang akan disalurkan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan
d.copy bukti kepemilikan sarana dan prasarana kantor serta peralatan kantor milik sendiri.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga;

b.bahwa upaya mernberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga tidak terlepas dari peran serta pengguna pekerja rumah tangga untuk memberikan hak-hak pekerja rumah tangga sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak; : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga maka perlu mengatur Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga, perlindungan dasar dan pemberdayaan bagi Pekerja Rumah Tangga dengan tetap menghormati kebiasaan, budaya dan adat istiadat setempat; Menimbang MENTERI KETENAGAKERJAANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA TENTANG NOMOR 2 TAHUN 2015 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBIK INDONESIA MENTERIKETENAGAKERJAAN l 2 Persyaratan PRT, meliputi:
a.memiliki dokumen iden titas did;
b.berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; dan
c.mendapat izin dari suami/Ister! bagi PRT yang sudah berkeluarga. Pasa14

BAB II

PEKERJA RUMAHTANGGA Peraturan Menteri ini bertujuan untuk perlindungan PRT dengan tetap menghormati kebiasaan, budaya, dan adat istiadat setempat.

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: 3 Persyaratan Pengguna:

a.mempunyai penghasilan yang tetap;
b.memiliki tempat tinggal yang layak; dan
c.sehat jasmani dan rohani. Pasa19
a.melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Perjanjian Kerja;
b.menyelesaikan pekerjaan dengan baik;
c.menjaga etika dan sopan santun di dalam keluarga Pengguna; dan
d.memberitahukan kepada Pengguna dalam waktu yang cukup apabila PRT akan berhenti bekerja.

BAB III

PENGGUNA PRT mempunyai kewajiban:

Pasal 8

PRT mem punyai hak:

a.memperoleh informasi mengenai Pengguna;
b.mendapatkan perlakuan yang baik dari Pengguna dan anggota keluarganya;
c.mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja;
d.mendapatkan makanan dan minuman yang sehat;
e.mendapatkan waktu istirahat yang cukup;
f.mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
g.mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
h.mendapatkan tunjangan hari raya; dan
1. 1.berkomunikasi dengan keluarganya.

Pasal 7

(2)Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
(1)Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang- kurangnya memuat:
1. a.identitas para pihak;
2. b.hak dan kewajiban para pihak;
3. c.jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; dan
4. d.tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat. Pasa16 Pengguna dan PRT wajib membuat Perjanjian Kerja tertulis atau lisan yang memuat hak dan kewajiban dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain.

Pasal 54

(2)Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), harus sudah selesai dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.
(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan verifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Gubemur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Untuk memperoleh SIU-LPPRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPPRT harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan:

a.copy akte pendirian dan/ atau akte perubahan badan usaha yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
b.copy anggaran dasar yang memuat kegiatan yang bergerak di bidang jasa Penyalur PRT;
c.copy surat keterangan domisili perusahaan;
d.copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e.copy bukti kepemilikan saran a dan prasarana kantor serta peralatan kantor milik sendiri;
f.bagan struktur organisasi dan personil; dan
g.rencana kerja minimal 1 (satu) tahun.

Pasal 13

LPPRTyang akan menyalurkan PRT, wajib memiliki SIU-LPPRT dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

a.membayar upah sesuai Perjanjian Kerja;
b.memberikan makanan dan minuman yang sehat;
c.memberikan hak istirahat yang cukup kepada PRT;
d.memberikan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
e.memberikan tunjangan hari raya sekali dalam setahun;
f.memberikan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
g.mengikutsertakan dalam program jaminan sosial;
h.memperlakukan PRT dengan baik; dan
1. 1.melaporkan penggunaan jasa PRT kepada Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain.

BAB IV

LEMBAGAPENYALURPRT Kewajiban Pengguna:

Pasal 11

Hak Pengguna:

a.memperoleh informasi mengenai PRT;
b.mendapatkan PRT yang mampu bekerja dengan baik;
c.mendapatkan hasil kerja yang baik.

Pasal 10

5 SIU-LPPRT perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dipungut biaya. Pasa120

(2)SIU-LPPRT perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dinyatakan memenuhi syarat.
(1)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dinyatakan memenuhi syarat maka SIU-LPPRT perpanjangan diterbitkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 19

Permohonan perpanjangan SIU-LPPRT diajukan secara tertulis kepada Gubemur atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan:

a.copy SIU-LPPRTyang masih berlaku;
b.bukti penyampaian laporan jumlah PRT yang telah disalurkan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
c.rencana PRT yang akan disalurkan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan
d.copy bukti kepemilikan sarana dan prasarana kantor serta peralatan kantor milik sendiri.