DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Maret 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan anggota keluarganya, mewujudkan perluasan kesempatan kerja, dan sebagai upaya menurunkan jumlah pekerja migran Indonesia nonprosedural, perlu dilakukan pemberdayaan kepada komunitas 'pekerja migran Indonesia di desa migran produktif;
b.bahwa ketentuan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 59 Tahun 2017 tentang Desa Migran Produktif, perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsi kemen teriarr/ lembaga, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif; MENTERI KETENAGAKERJAANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA Menimbang PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERDAYAANKOMUNITAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA 01 DESA MIGRAN PRODUKTIF MENTERIKETENAGAKERJAAN INDONESIA DI DESA MIGRANPRODUKTIF. PEKERJA MIGRANKOMUNITASPEMBERDAYAAN MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
3.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 750); Negara Republik 166, Tambahan Kementerian Negara (Lembaran Indonesia Tahun 2008 Nomor
1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Menetapkan Mengingat

Pasal 1

Dalarn Peraturan Menteri ini yang dirnaksud dengan:

1.Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang rnernenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pernerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2.Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah rnelakukan pekerjaan dengan rnenerirna upah di luar wilayah
3.Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua terrnasuk hubungan karena putusan darr/ atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia rnaupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
4.Desa Migran adalah desa dengan sebagian besar anggota rnasyarakat bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia.
5.Desa Migran Produktif yang selanjutnya disebut Desrnigratif adalah Desa Migran yang telah ditetapkan sebagai penerirna program pernberdayaan Kornunitas Pekerja Migran Indonesia.
6.Kornunitas Pekerja Migran Indonesia adalah kelompok sosial di Desa Migran.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.
(2)Penyelenggaraan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membentuk 1 (satu) Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.

7.Petugas Desmigratif adalah anggota masyarakat di Desmigratif yang mempunyai kepedulian terhadap isu Pekerja Migran Indonesia dan ditunjuk sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia.
8.Kepala Dinas Kabupaterr/Kota adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagakerjaan.
9.Kepala Dinas Provinsi adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang ketenagakerjaan.
10.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Kernenteriandenganmelalui koordinasi Ketenagakerjaan. Pasa15

(1)Pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten /kota dengan persetujuan pemerintah desa dapat membentuk Desmigratif sesuai kebutuhan menyampaikan usulan nama Desa Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan sebagai Desmigratif.
(3)Desa Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan dengan mempertimbangkan data peringkat jumlah Pekerja Migran Indonesia. ProvinsiDinasKepala Kabupaterr/Kota mengusulkan nama Desa Migran sebagai Desmigratif atas persetujuan pemerintah desa yang bersangkutan kepada gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi.
(2)Gubernur melalui DinasKepala Pasal 4 melalui(1) Bupati/walikota
(2)Komunitas Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Calon Pekerja Migran Indonesia;
2. b.Pekerja Migran Indonesia; dan
3. c.purna Pekerja Migran Indonesia.
(3)Komunitas Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk an ggota keluarganya. peningkatan keterampilan masyarakat Desa Migran;
1. c.mewujudkan basis data Pekerja Migran Indonesia di tingkat desa;
2. d.memberikan edukasi proses rmgrasi yang aman dan prosedural;
3. e.meningkatkan peran aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan; dan melalui dan kerja produktif memperluas kesempatan penumbuhkembangan usaha b.

BAB II

PEMBENTUKANDESA MIGRANPRODUKTIF

Pasal 6

Penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif bertujuan untuk:

a.mewujudkan terbentuknya Komunitas Pekerja Migran Indonesia produktif; BABIII PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA 01 DESA MIGRAN PRODUKTIF

(2)Pembentukan Desmigratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan belanja pada masing-rnasing daerah.
(3)Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
(4)Dalam pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Kabupaten /Kota menunjuk Petugas Desmigratif sebagai fasilitator. dan/ atau badan usaha milik desa.
(2)Pembentukan pusat layanan migrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, terdiri atas:
1. a.pemberian layanan informasi pasar kerja;
2. b.pemberian bimbingan kerja;
3. c.verifikasidata Calon Pekerja Migran Indonesia;
4. d.pendataan migrasi masyarakat desa sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri;
5. e.fasilitasi pemberian layanan dokumen sesuai kebutuhan dengan melibatkan peran pemerintah desa;
6. f.pendampingan keluarga Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah; dan / atau
7. g.kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan.
(3)Penumbuhkembangan usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, terdiri atas:
1. a.pemberian pembekalan kewirausahaan;
2. b.pengembangan inovasi usaha produktif;
3. c.penggunaan teknologitepat guna;
4. d.pemberian bantuan sarana usaha; komunitasc. memfasilitasi pembentukan pembangunan keluarga; dan
5. d.memfasilitasi penumbuhkembangan koperasi Pasal 7
(1)Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratifdilakukan dengan cara:
1. a.membentuk pusat layanan migrasi;
2. b.menumbuhkembangkan usaha produktif;
3. f.mewujudkan masyarakat Desa Migran yang produktif dan keluarga Pekerja MigranIndonesia yang sejahtera.
4. e.peningkatan sarana desa melalui padat karya;
5. f.inkubasi bisnis;
6. g.fasilitasi pendampingan tenaga kerja sukarela;
7. h.pemasaran hasil kewirausahaan produktif melalui kerja sama kelembagaan; darr/ atau
  1. 1.kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan.
(4)Fasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.pemberian bimbingan dan konseling;
2. b.pemberian bimbingan pengelolaan keuangan;
3. c.pelaksanaan bimbingan baca, tulis, hitung, kesenian, olah raga, internet sehat, dan kerohanian; dan / atau
4. d.kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan.
(5)Fasilitasi penumbuhkembangan koperasi darr/ atau badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
1. a.pembentukan dan penumbuhkembangan koperasi darr/ atau badan usaha milik desa sebagai penguatan usaha produktif;
2. b.bimbingan dan konsultasi melalui pendampingan kewirausahaan dan literasi keuangan; dan
3. c.kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan.

Pasal 9

(1)Bupati/walikota rnelalui Kepala Dinas Kabupaten / Kota bertindak selaku penanggung jawab tingkat daerah dalam penyelenggaraan pem berdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.
(2)Dalam melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim yang ditetapkan oleh bupati/walikota melalui Kepala Dinas Kabupaterr/Kota.
(3)Kepala Desa bertindak selaku penanggung jawab tingkat desa dalam penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.
(4)Bupati/walikota melalui Kepala Dinas Kabupaterr/Kota dan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif. Pasa18
(1)Kementerian Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melibatkan kementeriarr/Iembaga dan para pemangku kepentingan.
(2)Dalam melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim yang ditetapkan oleh Menteri.
(3)Menteri melalui Direktur Jenderal bertindak selaku penanggung jawab tingkat nasional dalam penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.

Pasal 11

Penanggung jawab tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) bertugas:

a.memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tim penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif;
b.mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kerja tim penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif kepada Menteri; dan
c.menetapkan tim sekretariat untuk pengelolaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Jenderal menunjuk Petugas Desmigratif sebagai fasilitator.

(5)Kepala Dinas KabupatenjKota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan pengantar kerja kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk ditetapkan sebagai koordinator penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.
(6)Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah kabupatenjkota di bidang ketenagakerjaan belum memiliki pengantar kerja, Kepala Dinas KabupatenjKota menunjuk pejabat yang membidangi penempatan tenaga kerja.

Pasal 13

Penanggung jawab tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) bertugas:

a.melakukan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia dengan penanggung jawab daerah dan Petugas Desmigratif;
b.memberikan informasi perkembangan pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif setiap bulan;
c.melakukan evaluasi terhadap kinerja Petugas Desmigratif;
d.mengupayakan kelengkapan fasilitas pelayanan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan surat kesediaan kepala desa; dan
e.menggunakan sistem informasi Desmigratif sebagai penunjang administrasi dan basis data terkait dengan program pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 12

Penanggung jawab tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas:

a.memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tim penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif; dan
b.mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kerja tim penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif kepada bupati/walikota.
d.menyusun laporan monitoring dan evaluasi untuk disampaikan ke Kementerian Ketenagakerjaan;
e.melakukan penyebarluasan informasi tata cara bekerja ke luar negeri bersama dengan Petugas Desmigratif;
f.membantu mengkoordinasi atau menindaklanjuti pengaduan kasus Pekerja Migran Indonesia yang dialami oleh masyarakat Desa Migran;
g.memberikan saran kepada penanggung jawab tingkat desa dan Petugas Desmigratif terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekera Migran Indonesia; dan
h.menggunakan sistem informasi Desmigratif sebagai penunjang administrasi dan basis data terkait dengan program pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia. denganc.

Pasal 14

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) bertugas:

a.menyusun rencana monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia;
b.melakukan pembinaan teknis terkait pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia; melakukan monitoring dan evaluasi berkunjung ke Desmigratif;

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan anggota keluarganya, mewujudkan perluasan kesempatan kerja, dan sebagai upaya menurunkan jumlah pekerja migran Indonesia nonprosedural, perlu dilakukan pemberdayaan kepada komunitas 'pekerja migran Indonesia di desa migran produktif;
b.bahwa ketentuan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 59 Tahun 2017 tentang Desa Migran Produktif, perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsi kemen teriarr/ lembaga, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
3.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 750); Negara Republik 166, Tambahan Kementerian Negara (Lembaran Indonesia Tahun 2008 Nomor
1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Menetapkan Mengingat

Pasal 1

Dalarn Peraturan Menteri ini yang dirnaksud dengan:

1.Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang rnernenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pernerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2.Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah rnelakukan pekerjaan dengan rnenerirna upah di luar wilayah
3.Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua terrnasuk hubungan karena putusan darr/ atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia rnaupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
4.Desa Migran adalah desa dengan sebagian besar anggota rnasyarakat bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia.
5.Desa Migran Produktif yang selanjutnya disebut Desrnigratif adalah Desa Migran yang telah ditetapkan sebagai penerirna program pernberdayaan Kornunitas Pekerja Migran Indonesia.
6.Kornunitas Pekerja Migran Indonesia adalah kelompok sosial di Desa Migran.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.
(2)Penyelenggaraan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membentuk 1 (satu) Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.

7.Petugas Desmigratif adalah anggota masyarakat di Desmigratif yang mempunyai kepedulian terhadap isu Pekerja Migran Indonesia dan ditunjuk sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia.
8.Kepala Dinas Kabupaterr/Kota adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagakerjaan.
9.Kepala Dinas Provinsi adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang ketenagakerjaan.
10.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Kernenteriandenganmelalui koordinasi Ketenagakerjaan. Pasa15

(1)Pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten /kota dengan persetujuan pemerintah desa dapat membentuk Desmigratif sesuai kebutuhan menyampaikan usulan nama Desa Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan sebagai Desmigratif.
(3)Desa Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan dengan mempertimbangkan data peringkat jumlah Pekerja Migran Indonesia. ProvinsiDinasKepala Kabupaterr/Kota mengusulkan nama Desa Migran sebagai Desmigratif atas persetujuan pemerintah desa yang bersangkutan kepada gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi.
(2)Gubernur melalui DinasKepala Pasal 4 melalui(1) Bupati/walikota
(2)Komunitas Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Calon Pekerja Migran Indonesia;
2. b.Pekerja Migran Indonesia; dan
3. c.purna Pekerja Migran Indonesia.
(3)Komunitas Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk an ggota keluarganya. peningkatan keterampilan masyarakat Desa Migran;
1. c.mewujudkan basis data Pekerja Migran Indonesia di tingkat desa;
2. d.memberikan edukasi proses rmgrasi yang aman dan prosedural;
3. e.meningkatkan peran aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan; dan melalui dan kerja produktif memperluas kesempatan penumbuhkembangan usaha b.

BAB II

PEMBENTUKANDESA MIGRANPRODUKTIF

Pasal 6

Penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif bertujuan untuk:

a.mewujudkan terbentuknya Komunitas Pekerja Migran Indonesia produktif; BABIII PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA 01 DESA MIGRAN PRODUKTIF

(2)Pembentukan Desmigratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan belanja pada masing-rnasing daerah.
(3)Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
(4)Dalam pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Kabupaten /Kota menunjuk Petugas Desmigratif sebagai fasilitator. dan/ atau badan usaha milik desa.
(2)Pembentukan pusat layanan migrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, terdiri atas:
1. a.pemberian layanan informasi pasar kerja;
2. b.pemberian bimbingan kerja;
3. c.verifikasidata Calon Pekerja Migran Indonesia;
4. d.pendataan migrasi masyarakat desa sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri;
5. e.fasilitasi pemberian layanan dokumen sesuai kebutuhan dengan melibatkan peran pemerintah desa;
6. f.pendampingan keluarga Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah; dan / atau
7. g.kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan.
(3)Penumbuhkembangan usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, terdiri atas:
1. a.pemberian pembekalan kewirausahaan;
2. b.pengembangan inovasi usaha produktif;
3. c.penggunaan teknologitepat guna;
4. d.pemberian bantuan sarana usaha; komunitasc. memfasilitasi pembentukan pembangunan keluarga; dan
5. d.memfasilitasi penumbuhkembangan koperasi Pasal 7
(1)Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratifdilakukan dengan cara:
1. a.membentuk pusat layanan migrasi;
2. b.menumbuhkembangkan usaha produktif;
3. f.mewujudkan masyarakat Desa Migran yang produktif dan keluarga Pekerja MigranIndonesia yang sejahtera.
4. e.peningkatan sarana desa melalui padat karya;
5. f.inkubasi bisnis;
6. g.fasilitasi pendampingan tenaga kerja sukarela;
7. h.pemasaran hasil kewirausahaan produktif melalui kerja sama kelembagaan; darr/ atau
  1. 1.kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan.
(4)Fasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.pemberian bimbingan dan konseling;
2. b.pemberian bimbingan pengelolaan keuangan;
3. c.pelaksanaan bimbingan baca, tulis, hitung, kesenian, olah raga, internet sehat, dan kerohanian; dan / atau
4. d.kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan.
(5)Fasilitasi penumbuhkembangan koperasi darr/ atau badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
1. a.pembentukan dan penumbuhkembangan koperasi darr/ atau badan usaha milik desa sebagai penguatan usaha produktif;
2. b.bimbingan dan konsultasi melalui pendampingan kewirausahaan dan literasi keuangan; dan
3. c.kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan.

Pasal 9

(1)Bupati/walikota rnelalui Kepala Dinas Kabupaten / Kota bertindak selaku penanggung jawab tingkat daerah dalam penyelenggaraan pem berdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.
(2)Dalam melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim yang ditetapkan oleh bupati/walikota melalui Kepala Dinas Kabupaterr/Kota.
(3)Kepala Desa bertindak selaku penanggung jawab tingkat desa dalam penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.
(4)Bupati/walikota melalui Kepala Dinas Kabupaterr/Kota dan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif. Pasa18
(1)Kementerian Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melibatkan kementeriarr/Iembaga dan para pemangku kepentingan.
(2)Dalam melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim yang ditetapkan oleh Menteri.
(3)Menteri melalui Direktur Jenderal bertindak selaku penanggung jawab tingkat nasional dalam penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.

Pasal 11

Penanggung jawab tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) bertugas:

a.memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tim penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif;
b.mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kerja tim penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif kepada Menteri; dan
c.menetapkan tim sekretariat untuk pengelolaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Jenderal menunjuk Petugas Desmigratif sebagai fasilitator.

(5)Kepala Dinas KabupatenjKota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan pengantar kerja kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk ditetapkan sebagai koordinator penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.
(6)Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah kabupatenjkota di bidang ketenagakerjaan belum memiliki pengantar kerja, Kepala Dinas KabupatenjKota menunjuk pejabat yang membidangi penempatan tenaga kerja.

Pasal 13

Penanggung jawab tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) bertugas:

a.melakukan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia dengan penanggung jawab daerah dan Petugas Desmigratif;
b.memberikan informasi perkembangan pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif setiap bulan;
c.melakukan evaluasi terhadap kinerja Petugas Desmigratif;
d.mengupayakan kelengkapan fasilitas pelayanan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan surat kesediaan kepala desa; dan
e.menggunakan sistem informasi Desmigratif sebagai penunjang administrasi dan basis data terkait dengan program pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 12

Penanggung jawab tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas:

a.memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tim penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif; dan
b.mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kerja tim penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif kepada bupati/walikota.
d.menyusun laporan monitoring dan evaluasi untuk disampaikan ke Kementerian Ketenagakerjaan;
e.melakukan penyebarluasan informasi tata cara bekerja ke luar negeri bersama dengan Petugas Desmigratif;
f.membantu mengkoordinasi atau menindaklanjuti pengaduan kasus Pekerja Migran Indonesia yang dialami oleh masyarakat Desa Migran;
g.memberikan saran kepada penanggung jawab tingkat desa dan Petugas Desmigratif terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekera Migran Indonesia; dan
h.menggunakan sistem informasi Desmigratif sebagai penunjang administrasi dan basis data terkait dengan program pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia. denganc.

Pasal 14

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) bertugas:

a.menyusun rencana monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia;
b.melakukan pembinaan teknis terkait pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia; melakukan monitoring dan evaluasi berkunjung ke Desmigratif;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 3

Pasal 2

PEMBENTUKANDESA MIGRANPRODUKTIF

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 59 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 3

Pasal 2

PEMBENTUKANDESA MIGRANPRODUKTIF

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 59 Tahun 2017