Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016
- Nomor
- 20
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 19
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 ten tang Pengu pahan; MENTERI KETENAGAKERJAANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG TATACARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN MENTERIKETENAGAKERJAAN ISALINAN I Mengingat Menimbang MEMUTUSKAN: TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Negara 292, (Lembaran 2014 Nomor Administrasi Pemerintahan Republik Indonesia Tahun
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BABI KETENTUANUMUM Pasa12
danjatau
BAB II SANKSIADMINISTRATIF C. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
tidak memberitahukan kepada seluruh Pekerja/Buruh;
kepadaServisUangb. tidak membagikan Pekerja/ Buruh;
kewenangannya.
dengansesuai Pasa15
Pasa16
Bagian Kesatu Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan BABIII TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF
BAB II
Bagian Kedua Pengenaan Sanksi Administratif
Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dikenakan kepada Pengusaha untuk 1 (satu) kali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak teguran tertulis diterima. Pasa19 Pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa:
Paragraf 1 Sanksi Administratif untuk Pelanggaran Ketentuan Pembayaran THRKeagamaan
Pengusaha yang menerapkan Uang Servis pada usaha hotel dan usaha restoran di hotel wajib membagikan kepada Pekerja/Buruh setelah dikurangi risiko kehilangan atau kerusakan dan pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Paragraf 2 Sanksi Administratif untuk Pelanggaran Ketentuan Pembagian Uang Servis
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha atas denda keterlambatan membayar THR Keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan.
Teguran tertulis se bagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dikenakan kepada Pengusaha sebanyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
Pengusaha yang tidak membagikan Uang Servis se bagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa:
Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dikenakan kepada Pengusaha sebanyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2).
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)