DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016

Nomor: 20
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 Juni 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 ten tang Pengu pahan; MENTERI KETENAGAKERJAANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA PERATURANMENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG TATACARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN MENTERIKETENAGAKERJAAN ISALINAN I Mengingat Menimbang MEMUTUSKAN: TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
6.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Negara 292, (Lembaran 2014 Nomor Administrasi Pemerintahan Republik Indonesia Tahun
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Upah adalah hak pekerjajburuh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerjajburuh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerjajburuh dan keluarganya atas suatu pekerjaan danj atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
2.Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THRKeagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada PekerjajBuruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan.
3.Uang Servis adalah tambahan dari tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rangka jasa pelayanan pada usaha hotel dan usaha restoran di hotel.
4.Struktur dan Skala Upah adalah susunan golongan upah dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah atau yang terendah sampai dengan yang tertinggi yang memuat kisaran nilai upah terendah sampai dengan nilai upah tertinggi dalam 1 (satu) golongan upah.
5.PekerjajBuruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; BABI KETENTUANUMUM Pasa12

(1)Sanksi administratif berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.pembatasan kegiatan usaha;
3. c.penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan
4. d.pembekuan kegiatan usaha.
(2)Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan peringatan tertulis atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengupahan.
(3)Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sanksi administratif yang meliputi:
1. a.pembatasan kapasitas produksi baik berupa barang maupun jasa dalam waktu tertentu; danjatau
2. b.penundaan pemberian izin usaha di salah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki proyek di beberapa lokasi.
  1. 7.Kementerian adalah instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
  2. 8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. tidak memberitahukan kepada seluruh Pekerja/Buruh;
3. d.tidak membayar Upah sampai melewati jangka waktu;
4. e.tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda; dan/ atau
5. f.melakukan pemotongan Upah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari setiap pembayaran Upah yang diterima Pekerja/Buruh.
(3)Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran. kepadaServisUangb. tidak membagikan Pekerja/ Buruh;
1. c.tidak menyusun Struktur dan Skala Upah serta Pasal 3
(1)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan kepada Pengusaha.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan atas perbuatan:
1. a.tidak membayar THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh;
(4)Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sanksi administratif untuk tidak menjalankan sebagian atau seluruh alat produksi baik berupa barang maupun jasa dalam waktu tertentu.
(5)Pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sanksi administratif untuk menghentikan seluruh proses produksi barang dan jasa di perusahaan dalam waktu tertentu. kewenangannya.
(2)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu:
1. a.pejabat di Kementerian berdasarkan penunjukan Menteri;
2. b.pejabat di kementerian terkait berdasarkan penunjukan menteri terkait;
3. c.kepala dinas provinsi berdasarkan penunjukan gubernur;
4. d.kepala dinas kabupaten Zkota berdasarkan penunjukan bupati/walikota; atau
5. e.kepala instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang menerima pendelegasian atau pelimpahan wewenang.
(3)Pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pejabat yang berwenang menerbitkan perizinan. dengansesuai Pasa15
(1)Pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif, terdiri atas:
1. a.Menteri;
2. b.menteri terkait;
3. c.gubernur;
4. d.bupati/walikota; atau
5. e.pejabat yang ditunjuk administratif sebagaimana
(1)tidak menghilangkan untuk membayar hak Pengenaan sanksi dimaksud pada ayat kewajiban Pengusaha Pekerja/Buruh.
(2)Pasa14
(1)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai jerus pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha. Pasa16
(1)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan yang berasal dari:
1. a.pengaduan; dan/ atau
2. b.tindak lanjut hasil pengawasan ketenagakerjaan.
(2)Pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota pemeriksaan.
(4)Dalam hal nota pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh Pengusaha, pengawas ketenagakerjaan menyampaikan laporan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang pengupahan kepada:
1. a.direktur jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan pada Kementerian, untuk pengawas ketenagakerjaan di Kementerian; atau
2. b.kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan provinsi, untuk pengawas ketenagakerjaan di dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

BAB II

SANKSIADMINISTRATIF C. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Pasal 7

(1)Pengenaan sanksi administratif dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan setempat.
(2)Rekomendasi untuk pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis diberikan berdasarkan nota pemeriksaan dan laporan ketidakpatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).
(3)Rekomendasi untuk pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, penghentian sebagian atau seluruh alat produksi, atau pembekuan kegiatan usaha diberikan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha.
(5)Direktur jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau kepala dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif.

Pasal 11

(1)Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha.

Pasal 10

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dikenakan kepada Pengusaha untuk 1 (satu) kali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak teguran tertulis diterima. Pasa19 Pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa:

a.teguran tertulis; dan
b.pembatasan kegiatan usaha.

Pasal 8

(1)THR Keagamaan wajib diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh.
(2)THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.

Pasal 13

Pengusaha yang menerapkan Uang Servis pada usaha hotel dan usaha restoran di hotel wajib membagikan kepada Pekerja/Buruh setelah dikurangi risiko kehilangan atau kerusakan dan pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 12

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha atas denda keterlambatan membayar THR Keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan.

(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit didasarkan pada pertimbangan mengenai:
1. a.sebab-sebab tidak dilaksanakannya teguran tertulis oleh Pengusaha; dan
2. b.kondisi finansial perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
(3)Pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha berlaku sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengusaha membayar THR Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 16

(1)Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit didasarkan pada pertimbangan mengenai:
1. a.sebab-sebab tidak dilaksanakannya teguran tertulis oleh Pengusaha; dan
2. b.kondisi finan sial perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
(3)Pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha berlaku sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengusaha membagikan Uang Servis kepada Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

Teguran tertulis se bagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dikenakan kepada Pengusaha sebanyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 14

Pengusaha yang tidak membagikan Uang Servis se bagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa:

a.teguran tertulis; dan
b.pembatasan kegiatan usaha.

Pasal 19

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dikenakan kepada Pengusaha sebanyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat

(2).

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

5.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
6.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Negara 292, (Lembaran 2014 Nomor Administrasi Pemerintahan Republik Indonesia Tahun
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Upah adalah hak pekerjajburuh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerjajburuh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerjajburuh dan keluarganya atas suatu pekerjaan danj atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
2.Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THRKeagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada PekerjajBuruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan.
3.Uang Servis adalah tambahan dari tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rangka jasa pelayanan pada usaha hotel dan usaha restoran di hotel.
4.Struktur dan Skala Upah adalah susunan golongan upah dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah atau yang terendah sampai dengan yang tertinggi yang memuat kisaran nilai upah terendah sampai dengan nilai upah tertinggi dalam 1 (satu) golongan upah.
5.PekerjajBuruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; BABI KETENTUANUMUM Pasa12

(1)Sanksi administratif berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.pembatasan kegiatan usaha;
3. c.penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan
4. d.pembekuan kegiatan usaha.
(2)Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan peringatan tertulis atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengupahan.
(3)Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sanksi administratif yang meliputi:
1. a.pembatasan kapasitas produksi baik berupa barang maupun jasa dalam waktu tertentu; danjatau
2. b.penundaan pemberian izin usaha di salah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki proyek di beberapa lokasi.
  1. 7.Kementerian adalah instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
  2. 8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. tidak memberitahukan kepada seluruh Pekerja/Buruh;
3. d.tidak membayar Upah sampai melewati jangka waktu;
4. e.tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda; dan/ atau
5. f.melakukan pemotongan Upah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari setiap pembayaran Upah yang diterima Pekerja/Buruh.
(3)Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran. kepadaServisUangb. tidak membagikan Pekerja/ Buruh;
1. c.tidak menyusun Struktur dan Skala Upah serta Pasal 3
(1)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan kepada Pengusaha.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan atas perbuatan:
1. a.tidak membayar THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh;
(4)Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sanksi administratif untuk tidak menjalankan sebagian atau seluruh alat produksi baik berupa barang maupun jasa dalam waktu tertentu.
(5)Pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sanksi administratif untuk menghentikan seluruh proses produksi barang dan jasa di perusahaan dalam waktu tertentu. kewenangannya.
(2)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu:
1. a.pejabat di Kementerian berdasarkan penunjukan Menteri;
2. b.pejabat di kementerian terkait berdasarkan penunjukan menteri terkait;
3. c.kepala dinas provinsi berdasarkan penunjukan gubernur;
4. d.kepala dinas kabupaten Zkota berdasarkan penunjukan bupati/walikota; atau
5. e.kepala instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang menerima pendelegasian atau pelimpahan wewenang.
(3)Pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pejabat yang berwenang menerbitkan perizinan. dengansesuai Pasa15
(1)Pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif, terdiri atas:
1. a.Menteri;
2. b.menteri terkait;
3. c.gubernur;
4. d.bupati/walikota; atau
5. e.pejabat yang ditunjuk administratif sebagaimana
(1)tidak menghilangkan untuk membayar hak Pengenaan sanksi dimaksud pada ayat kewajiban Pengusaha Pekerja/Buruh.
(2)Pasa14
(1)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai jerus pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha. Pasa16
(1)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan yang berasal dari:
1. a.pengaduan; dan/ atau
2. b.tindak lanjut hasil pengawasan ketenagakerjaan.
(2)Pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota pemeriksaan.
(4)Dalam hal nota pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh Pengusaha, pengawas ketenagakerjaan menyampaikan laporan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang pengupahan kepada:
1. a.direktur jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan pada Kementerian, untuk pengawas ketenagakerjaan di Kementerian; atau
2. b.kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan provinsi, untuk pengawas ketenagakerjaan di dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

BAB II

SANKSIADMINISTRATIF C. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Pasal 7

(1)Pengenaan sanksi administratif dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan setempat.
(2)Rekomendasi untuk pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis diberikan berdasarkan nota pemeriksaan dan laporan ketidakpatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).
(3)Rekomendasi untuk pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, penghentian sebagian atau seluruh alat produksi, atau pembekuan kegiatan usaha diberikan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha.
(5)Direktur jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau kepala dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif.

Pasal 11

(1)Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha.

Pasal 10

a.teguran tertulis; dan
b.pembatasan kegiatan usaha.

Pasal 8

(1)THR Keagamaan wajib diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh.
(2)THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.

Pasal 13

Pasal 12

(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit didasarkan pada pertimbangan mengenai:
1. a.sebab-sebab tidak dilaksanakannya teguran tertulis oleh Pengusaha; dan
2. b.kondisi finansial perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
(3)Pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha berlaku sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengusaha membayar THR Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 16

(1)Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit didasarkan pada pertimbangan mengenai:
1. a.sebab-sebab tidak dilaksanakannya teguran tertulis oleh Pengusaha; dan
2. b.kondisi finan sial perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
(3)Pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha berlaku sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengusaha membagikan Uang Servis kepada Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

Pasal 14

Pengusaha yang tidak membagikan Uang Servis se bagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa:

a.teguran tertulis; dan
b.pembatasan kegiatan usaha.

Pasal 19

(2).