DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017

Nomor: 20
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat

(5)dan ayat (6), serta Pasal 39 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu pengaturan mengenai pelimpahan dan penugasan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan .kepada Gubernur dan BupatijWali Kota;
1. b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan MENTERI KETENAGAKERJAANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAANDEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN2018 MENTERIKETENAGAKERJAAN SALINAN

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
7.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
8.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 ten tang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
9.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194);

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/ atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
2.Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dad Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di provinsi.
5.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. BABI KETENTUANUMUM TENTANG PELAKSANAANDEKONSENTRASITAHUN ANGGARAN2018. KETENAGAKERJAANMENTERIPERATURAN MEMUTUSKAN: Keuangan Nomordengan Peraturan Menteri 248/PMK.07/2010;
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagairnana telah diubah Menetapkan pemerintahan daerah;

b.penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi;dan urusanpenyelenggaraandengana. sinkronisasi

Pasal 7

Gubernur sebagaimana Pasal 2 dalam pelaksanaan Dekonsentrasi melakukan:

Pasal 6

Pengelolaan DIPA Dana Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai satuan kerja pelaksana.

Pasal 5

Alokasi dana pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sesuai dengan unit kerja Eselon I per provinsi dan per satuan kerja tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Program, Kegiatan, dan Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Oaftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kernenterian Ketenagakerjaan.

Pasal 2

Melimpahkan dan menugaskan kepada Gubernur untuk melaksanakan Dana Dekonsentrasi bidang ketenagakerjaan . laporanpenyusunan dan penyarnpaian pertanggungjawaban keuangan dan barang.

Pasal 12

Kepala Dinas Provinsi wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI),dan melaksanakan fungsi terhadap

Pasal 11

Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan Dekonsentrasi merupakan barang milik negara dan harus ditatausahakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa110 Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan Dekonsentrasi yang merupakan penerimaan negara, wajib disetor oleh Kuasa Pengguna Anggaran ke rekening Kas Umum Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Gubernur dalam pelaksanaan Dekonsentrasi berpedoman pad a Norma, Standar, Pedornan, dan Kriteria (NSPK)yang ditetapkan oleh Menteri. Pasa18 Gubernur yang memperoleh Dana Dekonsentrasi wajib membuat:

a.surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan program dan kegiatan;
b.surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
c.surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara dan mengelola barang dan jasa yang dihibahkan dari hasil penyelenggaraan kegiatan Dekonsentrasi.
c.koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. NIP. 19600324 198903 1 001 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1629 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2017 MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2017 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri In! dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat

(5)dan ayat (6), serta Pasal 39 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu pengaturan mengenai pelimpahan dan penugasan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan .kepada Gubernur dan BupatijWali Kota;
1. b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
7.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
8.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 ten tang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
9.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194);

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/ atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
2.Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dad Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di provinsi.
5.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. BABI KETENTUANUMUM TENTANG PELAKSANAANDEKONSENTRASITAHUN ANGGARAN2018. KETENAGAKERJAANMENTERIPERATURAN MEMUTUSKAN: Keuangan Nomordengan Peraturan Menteri 248/PMK.07/2010;
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagairnana telah diubah Menetapkan pemerintahan daerah;

b.penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi;dan urusanpenyelenggaraandengana. sinkronisasi

Pasal 7

Gubernur sebagaimana Pasal 2 dalam pelaksanaan Dekonsentrasi melakukan:

Pasal 6

Pengelolaan DIPA Dana Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai satuan kerja pelaksana.

Pasal 5

Pasal 4

Program, Kegiatan, dan Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Oaftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kernenterian Ketenagakerjaan.

Pasal 2

Melimpahkan dan menugaskan kepada Gubernur untuk melaksanakan Dana Dekonsentrasi bidang ketenagakerjaan . laporanpenyusunan dan penyarnpaian pertanggungjawaban keuangan dan barang.

Pasal 12

Kepala Dinas Provinsi wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI),dan melaksanakan fungsi terhadap

Pasal 11

Pasal 9

Gubernur dalam pelaksanaan Dekonsentrasi berpedoman pad a Norma, Standar, Pedornan, dan Kriteria (NSPK)yang ditetapkan oleh Menteri. Pasa18 Gubernur yang memperoleh Dana Dekonsentrasi wajib membuat:

a.surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan program dan kegiatan;
b.surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
c.surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara dan mengelola barang dan jasa yang dihibahkan dari hasil penyelenggaraan kegiatan Dekonsentrasi.
c.koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. NIP. 19600324 198903 1 001 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1629 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2017 MENTERIKETENAGAKERJAAN ttd. M. HANIF DHAKIRI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2017 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri In! dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2008