DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019

Nomor: 20
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6249); Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19}; Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Eiektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1845);

8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
9.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 490) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1119);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 987);
11.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Keija Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tenaga Keija Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
2.Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk Iain.
3.Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang hams dibayar oleh Pemberi Kerja TKA kepada negara atas penggunaan TKA.
4.Notifikasi adalah persetujuan penggunaan TKA yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebagai dasar penerbitan izin tinggal terbatas.
5.Penatausahaan DKPTKA adcilah mekanisme pembayaran, pelaporan, dan penarikan kembali DKPTKA.
6.Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib bayar/wajib setor.
7.Rekening Kas Negara adalah rekening pemerintah untuk menerima DKPTKA dari pengurusan dan penerbitan Notifikasi.
8.Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang meliputi sistem perencanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, sistem billing, dan sistem pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
9.Kementerian Ketenagakerjaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
10.Direktur adalah Direktur Pengendalian Pengguneian TKA.
11.Sekretaris Direktorat Jenderal adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
12.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
13.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PENATAUSAHAAN

Pasal 2

(1)DKPTKA ditetapkan sebesar US$100 (seratus dolar Amerika Serikat) peijabatan perbulan untuk setiap TKA dan dibayar di muka.
(2)Pemberi Keija TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKPTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.
(3)Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dengan menyetorkan pada Rekening Kas Negara melalui SIMPONI dengan menggunakan Kode Billing yang memuat:
1. a.identitas Pemberi Kerja TKA;
2. b.identitas TKA;
3. c.jangka waktu Notifikasi; dan
4. d.total pembayaran.

Pasal 3

Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditutup setiap tanggal 31 Desember tahun berjalan dan dibuka kembali pada tanggal 2 Januari tahun berikutnya.

Pasal 4

(1)Direktur Jenderal melaksanakan Penatausahaan DKPTKA.
(2)Dalam melaksansikan Penatausahaan DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal membentuk tim.

Pasal 5

(1)Direktur Jenderal melaporkan penerimaan DKPTKA kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal setiap 1 (satu) bulan.
(2)Menteri melalui Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan penerimaan DKPTKA setiap 3 (tiga) bulan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran.
(3)Tata cara pelaporan penerimaan DKPTKA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pemberi Kerja TKA dapat mengajukan permohonan penarikan DKPTKA yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara dalam hal TKA batal datang untuk bekerja di Indonesia.
(2)Permohonan penarikan DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemberi Kerja TKA kepada Direktur.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:
1. a.surat pencabutan Notifikasi;
2. b.bukti setor DKPTKA;
3. c.bukti yang menyatakan TKA batal datang ke Indonesia diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
4. d.rekening koran bank yang masih aktif atas nama Pemberi Kerja TKA dalam bentuk dolar Amerika Serikat;
5. e.surat kuasa dari pimpinan Pemberi Kerja TKA bermeterai Rp6.000,00 {enam ribu rupiah), jika dikuasakan; dan
6. f.Nomor Pokok Wajib Pajak Pemberi Kerja TKA.
(4)Permohonan penarikan DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online melalui http/ / :tka-online.kemnaker.go.id.

Pasal 7

(1)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dinyatakan lengkap dan benar, Direktur menerbitkan rekomendasi penarikan DKFTKA yang ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
(2)Sekretaris Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk diterbitkan surat perintah persetujuan dibayar langsung kepada pemohon dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

Pasal 8

(1)Batas waktu pengajuan permohonan penarikan DKPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lama 1 (satu) tahun sejak Notifikasi diterbitkan.
(2)Dalam hal permohonan penarikan DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan lebih dari 1 (satu) tahun, permohonan tidak dapat diproses.

BAB III

PENGGUNAAN DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 9

(1)Penggunaan DKPTKA diperuntukan membiayai kegiatan:
1. a.penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan yang berkualitas dan terukur pada Kementerian Ketenagakerjaan; dan/atau
2. b.mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Ketenagakerjaan.
(2)Kegiatan penggunaan DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk peningkatan kompetensi dan pelindungan tenaga kerja Indonesia serta kemudahan pelayanan lainnya di Kementerian Ketenagakerjaan.
(3)Penggunaan DKFTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kineija.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penarikan DKPTKA yang diajukan oleh Pemberi Keija TKA sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan tetap dapat diproses berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.282/MEN/1998 tentang Mekanisme Penyetoran dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.365/M/SJ/1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Mekanisme Penyetoran dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.282/MEN/1998 tentang Mekanisme Penyetoran dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan; Menteri Nomor Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.355/M/SJ/1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Mekanisme Penyetoran dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan; dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-148/MEN/2001 tentang Penggunaan dan Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
9.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 490) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1119);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 987);
11.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Keija Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tenaga Keija Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
2.Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk Iain.
3.Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang hams dibayar oleh Pemberi Kerja TKA kepada negara atas penggunaan TKA.
4.Notifikasi adalah persetujuan penggunaan TKA yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebagai dasar penerbitan izin tinggal terbatas.
5.Penatausahaan DKPTKA adcilah mekanisme pembayaran, pelaporan, dan penarikan kembali DKPTKA.
6.Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib bayar/wajib setor.
7.Rekening Kas Negara adalah rekening pemerintah untuk menerima DKPTKA dari pengurusan dan penerbitan Notifikasi.
8.Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang meliputi sistem perencanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, sistem billing, dan sistem pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
9.Kementerian Ketenagakerjaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
10.Direktur adalah Direktur Pengendalian Pengguneian TKA.
11.Sekretaris Direktorat Jenderal adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
12.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
13.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PENATAUSAHAAN

Pasal 2

(1)DKPTKA ditetapkan sebesar US$100 (seratus dolar Amerika Serikat) peijabatan perbulan untuk setiap TKA dan dibayar di muka.
(2)Pemberi Keija TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKPTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.
(3)Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dengan menyetorkan pada Rekening Kas Negara melalui SIMPONI dengan menggunakan Kode Billing yang memuat:
1. a.identitas Pemberi Kerja TKA;
2. b.identitas TKA;
3. c.jangka waktu Notifikasi; dan
4. d.total pembayaran.

Pasal 3

Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditutup setiap tanggal 31 Desember tahun berjalan dan dibuka kembali pada tanggal 2 Januari tahun berikutnya.

Pasal 4

(1)Direktur Jenderal melaksanakan Penatausahaan DKPTKA.
(2)Dalam melaksansikan Penatausahaan DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal membentuk tim.

Pasal 5

(1)Direktur Jenderal melaporkan penerimaan DKPTKA kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal setiap 1 (satu) bulan.
(2)Menteri melalui Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan penerimaan DKPTKA setiap 3 (tiga) bulan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran.
(3)Tata cara pelaporan penerimaan DKPTKA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pemberi Kerja TKA dapat mengajukan permohonan penarikan DKPTKA yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara dalam hal TKA batal datang untuk bekerja di Indonesia.
(2)Permohonan penarikan DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemberi Kerja TKA kepada Direktur.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:
1. a.surat pencabutan Notifikasi;
2. b.bukti setor DKPTKA;
3. c.bukti yang menyatakan TKA batal datang ke Indonesia diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
4. d.rekening koran bank yang masih aktif atas nama Pemberi Kerja TKA dalam bentuk dolar Amerika Serikat;
5. e.surat kuasa dari pimpinan Pemberi Kerja TKA bermeterai Rp6.000,00 {enam ribu rupiah), jika dikuasakan; dan
6. f.Nomor Pokok Wajib Pajak Pemberi Kerja TKA.
(4)Permohonan penarikan DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online melalui http/ / :tka-online.kemnaker.go.id.

Pasal 7

(1)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dinyatakan lengkap dan benar, Direktur menerbitkan rekomendasi penarikan DKFTKA yang ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
(2)Sekretaris Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk diterbitkan surat perintah persetujuan dibayar langsung kepada pemohon dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

Pasal 8

(1)Batas waktu pengajuan permohonan penarikan DKPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lama 1 (satu) tahun sejak Notifikasi diterbitkan.
(2)Dalam hal permohonan penarikan DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan lebih dari 1 (satu) tahun, permohonan tidak dapat diproses.

BAB III

PENGGUNAAN DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 9

(1)Penggunaan DKPTKA diperuntukan membiayai kegiatan:
1. a.penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan yang berkualitas dan terukur pada Kementerian Ketenagakerjaan; dan/atau
2. b.mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Ketenagakerjaan.
(2)Kegiatan penggunaan DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk peningkatan kompetensi dan pelindungan tenaga kerja Indonesia serta kemudahan pelayanan lainnya di Kementerian Ketenagakerjaan.
(3)Penggunaan DKFTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kineija.

Pasal 10

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.282/MEN/1998 tentang Mekanisme Penyetoran dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan; Menteri Nomor Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.355/M/SJ/1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Mekanisme Penyetoran dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan; dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-148/MEN/2001 tentang Penggunaan dan Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENATAUSAHAAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PENGGUNAAN DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENATAUSAHAAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PENGGUNAAN DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2022