DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018

Nomor: 21
Tahun: 2018
Ditetapkan: 11 Desember 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dukungan administratif dan teknis Badan Nasional Sertifikasi Profesi serta melaksanakan Pasa18 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi telah memperoleh persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi me1alui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/737/M.KT.Ol/2018 tanggal 16 Oktober 2018;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ten tang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi; MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIATBADANNASIONALSERTIFIKASI PROFESI MENTERIKETENAGAKERJAAN Menimbang

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4279);
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor6189);
4.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 19);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nornor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pernbentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagaketjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nornor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kernenterian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor750); Mengingat Pasal 3 Dalarn rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat BNSP menyelenggarakan fungsi: a.. penyusunan rencana, program dan anggaran, penyusunan pera turan perundang- undangan, pelaksanaan advokasi, pengelolaan manajemen mutu, kerja sarna, pengelolaan urusan sumber daya manusia aparatur, organisasi, tatalaksana, keuangan, rata usaha dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara; Pasa12 Sekretariat BNSP mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Pasal 1

(1)Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disebut Sekretariat BNSP adalah unit kerja pendukung Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
(2)Sekretariat BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pernbinaan Pelatihan dan Produktivitas.
(3)Sekretariat BNSP dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang selanjutnya disebut Kepala. BABI KEDUDUKAN,TUGAS, DAN FUNGSI MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN NASIONALSERTIFlKASI PROFESI. Menetapkan Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Perencanaan, Hukum, dan Umum menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. b.penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang- undangan dan pelaksanaan advokasi;

Pasal 5

Bagian Perencanaan, Hukum, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyusunan peraturan perundang- undangan, pelaksanaan advokasi, pengelolaan manajemen mutu, kerja sarna, pengelolaan urusan sumber daya manusia aparatur, organisasi, tatalaksana, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara.

Pasal 4

Sekretariat BNSPterdiri atas:

a.Bagian Perencanaan, Hukum, dan Umum;
b.Bagian Lisensi;
c.Bagian Sertifikasi Kompetensi;dan
d.Bagian Data dan Inforrnasi, BAB n SUSUNAN ORGANISASI kompetensi; dan
d.pengelolaan data, informasi dan publikasi, serta pengembangan sistem informasi.
c.pelaksanaan pengelolaan, pengendalian sertifikasipengembangan, dan
b.pernberian dukungan pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, dan pengendalian lisensi lembaga sertifikasi profesi; pemberian dukungan Pasal 9 Bagian Lisensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pernberian dukungan pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, dan pengendalian lisensi lembaga sertifikasi profesi.

Pasal 8

(1)Subbagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan kinerja, dan pengelo1aanmanajemen mutu.
(2)Subbagian Hukum dan Kerja Sarna mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi, dan kerja sama dalam dan luar negeri,
(3)Subbagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan sumber daya manusia aparatur, organisasi, tatalaksana, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara. Pasa17 Bagian Perencanaan, Hukum, dan Urnum terdiri atas:
1. a.Subbagian Perencanaan, Program, Evaluasi dan Pelaporan;
2. b.Subbagian Hukum dan Kerja Sarna; dan
3. c.Subbagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum.
4. c.penyiapan bahan pengelolaan manajemen mutu;
5. d.penyiapan bahan pelaksanaan kerja sarna;
6. e.penyiapan bahan pengelolaan urusan sumber daya manusia aparatur, organisasi, tatalaksana, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara; dan
7. f.penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja.

Pasal 13

Bagian Sertifikasi Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian dukungan pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, dan pengendalian sertifikasi kompetensi.

Pasal 12

(I) Subbagian Pengelolaan Lisensi mempunyai tugas penyiapan bahan pemberian dukungan pelaksanaan verifikasi dokumen pembentukan, verifikasi skema sertifikasi, dan asesmen lembaga sertifikasi profesi.

(2)Subbagian Pengembangan dan Pengendalian Lisensi mempunyai tugas penyiapan bahan pemberian dukungan pelaksanaan penyusunan dan pengembangan skema sertifikasi lernbaga sertifikasi profesi, pengembangan surnber daya manusia lisensi lembaga sertifikasi profesi, dan pengendalian lembaga sertifikasi profesi.

Pasal 11

a.Subbagian Pengelolaan Lisensi; dan
b.Subbagian Pengembangan dan Pengendalian Lisensi. PasallO Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Lisensi menyelenggarakan fungsi:
a.penyiapan bahan pemberian dukungan pelaksanaan verifikasi dokumen pembentukan, verifikasi skema sertifikasi, dan asesmen lembaga sertifikasi profesi;
b.penyiapan bahan pemberian dukungan pelaksanaan penyusunan dan pengembangan skema sertifikasi lembaga sertifikasi profesi;
c.penyiapan bahan pemberian dukungan pengembangan sumber daya manusia lisensi lembaga sertifikasi profesi;
d.penyiapan bahan pemberian dukungan pelaksanaan pengendalian lembaga sertifikasi profesi. Sertifikasi Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan pengembangan perangkat asesmen, pengembangan sumber daya manueia sertifikasi kornpetensi, dan pengendalian sertifikasi kompetensi. Pengendaliandan Pasal 16

(1)Subbagian Pengelolaan Sertifikasi Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan registrasi dan pengakuan sertifikasi kornpetensi dan pengelolaan Panitia Teknis Uji Kompetensi.
(2)Subbagian Pengembangan Pasal 15 Bagian Sertifikasi Kompetensi terdiri atas:
1. a.Subbagian Pengelolaan Sertifikasi Kompetensi; dan
2. b.Subbagian Pengembangan dan Pengendalian Sertifikasi Kompetensi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Sertifikasi Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan pemberian dukungan registrasi dan pengakuan sertifikasi kompetensi;
b.penyiapan bahan pemberian dukungan pengelolaan Panitia Teknis Uji Kompetensi;
c.penyiapan bahan pemberian dukungan pengembangan perangkat asemen;
d.penyiapan bahan pemberian dukungan pengembangan sumber daya manusia sertifikasi kompetensi; dan
e.penyiapan bahan pemberian dukungan pelaksanaan pengendalian sertifikasi kompetensi. mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi. InformasiSistem Pasal 20 (I) Subbagian Pengelolaan Data, Informasi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data liserisi dan sertifikasi kompetensi serta penyajian informasi dan publikasi lisensi dan sertifikasi kompetensi.

(2)Subbagian Pengembangan Pasal 19 Bagian Data dan Informasi terdiri atas:
1. a.Subbagian Pengelolaan Data, Informasi dan Publikasi; dan
2. b.Subbagian Pengembangan Sistem Informasi.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan pengelolaan data lisensi dan sertifikasi kompetensi;
b.penyiapan bah an penyajian inforrnasi dan publikasi lisensi dan sertifikasi kompetensi; dan
c.penyiapan bahan pengembangan sistem informasi. melaksanakan pengelolaan data! informasi dan publikasi, serta pengembangan sistem informasi, tugasmempunyru

Pasal 17

lnformasidanDataBagian Pasal 25 Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing- masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dart pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dukungan administratif dan teknis Badan Nasional Sertifikasi Profesi serta melaksanakan Pasa18 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi telah memperoleh persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi me1alui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/737/M.KT.Ol/2018 tanggal 16 Oktober 2018;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4279);
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor6189);
4.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 19);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nornor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pernbentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagaketjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nornor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kernenterian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor750); Mengingat Pasal 3 Dalarn rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat BNSP menyelenggarakan fungsi: a.. penyusunan rencana, program dan anggaran, penyusunan pera turan perundang- undangan, pelaksanaan advokasi, pengelolaan manajemen mutu, kerja sarna, pengelolaan urusan sumber daya manusia aparatur, organisasi, tatalaksana, keuangan, rata usaha dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara; Pasa12 Sekretariat BNSP mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Pasal 1

(1)Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disebut Sekretariat BNSP adalah unit kerja pendukung Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
(2)Sekretariat BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pernbinaan Pelatihan dan Produktivitas.
(3)Sekretariat BNSP dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang selanjutnya disebut Kepala. BABI KEDUDUKAN,TUGAS, DAN FUNGSI MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN NASIONALSERTIFlKASI PROFESI. Menetapkan Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Perencanaan, Hukum, dan Umum menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. b.penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang- undangan dan pelaksanaan advokasi;

Pasal 5

Pasal 4

Sekretariat BNSPterdiri atas:

a.Bagian Perencanaan, Hukum, dan Umum;
b.Bagian Lisensi;
c.Bagian Sertifikasi Kompetensi;dan
d.Bagian Data dan Inforrnasi, BAB n SUSUNAN ORGANISASI kompetensi; dan
d.pengelolaan data, informasi dan publikasi, serta pengembangan sistem informasi.
c.pelaksanaan pengelolaan, pengendalian sertifikasipengembangan, dan
b.pernberian dukungan pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, dan pengendalian lisensi lembaga sertifikasi profesi; pemberian dukungan Pasal 9 Bagian Lisensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pernberian dukungan pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, dan pengendalian lisensi lembaga sertifikasi profesi.

Pasal 8

(1)Subbagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan kinerja, dan pengelo1aanmanajemen mutu.
(2)Subbagian Hukum dan Kerja Sarna mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi, dan kerja sama dalam dan luar negeri,
(3)Subbagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan sumber daya manusia aparatur, organisasi, tatalaksana, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara. Pasa17 Bagian Perencanaan, Hukum, dan Urnum terdiri atas:
1. a.Subbagian Perencanaan, Program, Evaluasi dan Pelaporan;
2. b.Subbagian Hukum dan Kerja Sarna; dan
3. c.Subbagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum.
4. c.penyiapan bahan pengelolaan manajemen mutu;
5. d.penyiapan bahan pelaksanaan kerja sarna;
6. e.penyiapan bahan pengelolaan urusan sumber daya manusia aparatur, organisasi, tatalaksana, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara; dan
7. f.penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja.

Pasal 13

Bagian Sertifikasi Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian dukungan pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, dan pengendalian sertifikasi kompetensi.

Pasal 12

(I) Subbagian Pengelolaan Lisensi mempunyai tugas penyiapan bahan pemberian dukungan pelaksanaan verifikasi dokumen pembentukan, verifikasi skema sertifikasi, dan asesmen lembaga sertifikasi profesi.

(2)Subbagian Pengembangan dan Pengendalian Lisensi mempunyai tugas penyiapan bahan pemberian dukungan pelaksanaan penyusunan dan pengembangan skema sertifikasi lernbaga sertifikasi profesi, pengembangan surnber daya manusia lisensi lembaga sertifikasi profesi, dan pengendalian lembaga sertifikasi profesi.

Pasal 11

a.Subbagian Pengelolaan Lisensi; dan
b.Subbagian Pengembangan dan Pengendalian Lisensi. PasallO Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Lisensi menyelenggarakan fungsi:
a.penyiapan bahan pemberian dukungan pelaksanaan verifikasi dokumen pembentukan, verifikasi skema sertifikasi, dan asesmen lembaga sertifikasi profesi;
b.penyiapan bahan pemberian dukungan pelaksanaan penyusunan dan pengembangan skema sertifikasi lembaga sertifikasi profesi;
c.penyiapan bahan pemberian dukungan pengembangan sumber daya manusia lisensi lembaga sertifikasi profesi;
d.penyiapan bahan pemberian dukungan pelaksanaan pengendalian lembaga sertifikasi profesi. Sertifikasi Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan pengembangan perangkat asesmen, pengembangan sumber daya manueia sertifikasi kornpetensi, dan pengendalian sertifikasi kompetensi. Pengendaliandan Pasal 16

(1)Subbagian Pengelolaan Sertifikasi Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan registrasi dan pengakuan sertifikasi kornpetensi dan pengelolaan Panitia Teknis Uji Kompetensi.
(2)Subbagian Pengembangan Pasal 15 Bagian Sertifikasi Kompetensi terdiri atas:
1. a.Subbagian Pengelolaan Sertifikasi Kompetensi; dan
2. b.Subbagian Pengembangan dan Pengendalian Sertifikasi Kompetensi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Sertifikasi Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan pemberian dukungan registrasi dan pengakuan sertifikasi kompetensi;
b.penyiapan bahan pemberian dukungan pengelolaan Panitia Teknis Uji Kompetensi;
c.penyiapan bahan pemberian dukungan pengembangan perangkat asemen;
d.penyiapan bahan pemberian dukungan pengembangan sumber daya manusia sertifikasi kompetensi; dan
e.penyiapan bahan pemberian dukungan pelaksanaan pengendalian sertifikasi kompetensi. mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi. InformasiSistem Pasal 20 (I) Subbagian Pengelolaan Data, Informasi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data liserisi dan sertifikasi kompetensi serta penyajian informasi dan publikasi lisensi dan sertifikasi kompetensi.

(2)Subbagian Pengembangan Pasal 19 Bagian Data dan Informasi terdiri atas:
1. a.Subbagian Pengelolaan Data, Informasi dan Publikasi; dan
2. b.Subbagian Pengembangan Sistem Informasi.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan pengelolaan data lisensi dan sertifikasi kompetensi;
b.penyiapan bah an penyajian inforrnasi dan publikasi lisensi dan sertifikasi kompetensi; dan
c.penyiapan bahan pengembangan sistem informasi. melaksanakan pengelolaan data! informasi dan publikasi, serta pengembangan sistem informasi, tugasmempunyru