Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis tercantum dalam Lampiran I dan daftar arsip berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
d.terjaminnya keamanan arsip bagi infonnasi yang dikecualikan; dan
e.terciptanya kenyamanan bekerja bagi seluruh pegawai Kementerian Ketenagakerjaan. SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1634 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2018 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2018 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. denganInIMenteriPeraturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan A. Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengubah paradigma baru terhadap akses informasi arsip dinamis yang semula tertutup untuk publik menjadi terbuka walaupun ada sebagian informasi dikecualikan atau tertutup. Undang-undang tersebut juga menjadi landasan penting terbitnya Undang-Undang Nomor43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Dalam Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klaeifikasi keamanan dan akses arsip. Dengan dernikian, setiap pencipta arsip diwajibkan untuk membuat dokumen tersebut. Dokumen klasifikasi keamanan dan hak akses arsip digunakan sebagai dasar dalam memberikan layanan inforrnasi publik secara cermat terhadap jenis-jenis informasi arsip sehingga dapat menjamin keamanan dan akuntabilitas informasinya. Melalui klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di Kementerian Ketenagakerjaan, diharapkan layanan informasi arsip bagi publik di Kementerian Ketenagakerjaan dapat terlaksana secara benar dan efektif tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan. BABI PENDAHULUAN srSTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS LAMPIRAN I PERATURAN MENTERl KETENAGAKERJAAN NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM KLASIFlKASI KEAMANAN DAN AKSES ARS]P DINAMIS KEMENTERlAN KETENAGAKERJAAN D. Pengertian .1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Kementerian Ketenagakerjaan da.lam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2.Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Kementerian Ketenagakerjaan dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3.Arsip Terjaga adalah Arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. C. Tujuan Tujuan penetapan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di Kementerian Ketenagakerjaan:
1.Menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan arsip dinarnis di Kementerian Ketenagakerjaan;
2.Menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah dan aman;
3.Tersedianya informasi Kementerian Ketenagakerjaan yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik;
4.Terjaminnya keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan; dan
5.Terciptanya kenyamanan bekerja bagi seluruh pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan. B. Ruang Lingkup Sistem klasifikasi kcamanan dan akses arsip dinamis meliputi:
1.Klasifikasi keamanan arsip dinarnis, memuat informasi biasa, terbatas, rahasia, dan sangat rahasia.
2.Pengamanan arsip, memuat pengorganisasian, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia.
3.Klasifikasi akses arsip dinamis, memuat pengguna internal dan pengguna eksternal. memanfaatkan Arsip bagi kepentingan pengguna Arsip yang berhak. danmenyediakankegiatanArsip adalah13. Penggunaan
4.Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Kemenlerian Ketenagakerjaan yang mernpunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
5.Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
6.Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan saran a bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
7.Klasiflkasi Arsip adalah pengelompokan Arsip yang disusun secara logis dan sistematis berdasarkan kesamaan urusan kegiatan organisasi serta berfungsi sebagai pedoman pemberkasan dan penemuan kembali.
8.Kode Klasifikasi Arsip adalah tanda pengenal urusan suatu Arsip yang terdiri atas huruf dan angka (alfanumerik) dari Klasifikasi Arsip yang telah ditetapkan.
9.Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakal dan perorangan.
10.Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip berdasarkan kewenangan penggunaan Arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
11.Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi Arsip berdasarkan klasifikasi kearnanannya.
12.Informasi Yang Dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta setelab dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.
14.Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan Arsip dan berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan.
15.Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan Arsip dan berasal dari luar Kementerian Ketenagakerjaan.
16.Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
17.Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan/ atau pelayanan informasi di Badan Publik.
18.Kementerian adalah Kementerian Ketenagakerjaan.
19.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. A. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis merupakan rekaman informasi yang disimpan untuk digunakan. Kategori kerahasiaan informasi Arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan. Sehubungan dengan hal terse but, kerahasiaan atau keterbukaan Arsip menyangkut kewajiban suatu pihak untuk merahasiakan informasi tertentu kepada orang yang tidak berhak. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan terhadap akses Arsip Dinamis. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis Kernenterian tcrbagi dalam 4 (empat) kategori yaitu:
1.Biasa Klasifikasi informasi Arsip yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
2.Terbatas Klasifikasi informasi Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.
3.Rahasia Klasifikasi informasi Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyeJenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum.
4.Sangat Rahasia Klasifikasi informasi Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zatau keselamatan bangsa. prosedur dengan untuk penentu tempat teratur untuk (nama 2. Langkah - langkah mernberikan cap kebijakan pengawas penyimpanan tujuan pemulihan pengguna/password keamanan dengan "TERBATAS"pada fisik internal dan yang aman sistem dalam atau 10 digital). Operating System Arsip eksternal serta rangka menjamin 2. Pengguna untuk log in. khusus atau penegak hukum autentisitas Arsip pada tingkat aplikasi khusus,
2.File-file elektronik individual 3. Firewall dan (termasuk data sistem-sistem base) harus serta prosedur- dilindungi terhadap prosedur deteksi penggunaan terhadap intrusi internal atau oleh (intlUsionj. pihak-pihak ekstemal 3 Rahasia I. Ada persyaratan Dibatasi hanya Oengan akses 1. Back-up secara 1. Autentikasi pengguna 1. Autentikasi server. dan prosedur untuk penentu yang terbatas teratur untuk (nama 2. Langkah - iangkah rahasia dengan kebijakan pengawas tujuan pemulihan pengguna/ password keamanan dengan memberikan cap internal dan sistem dalam atau TOdigital). Operating System "RAHASlA"pada eksternal serta rangka rnenjamin 2. Pengguna untuk log in khusus atau fisik arsip penegak hukum autentisitas arsip pada tingkat aplikasi khusus. Klasifikasi Keamanan Tin~t Media Msip Ar5i1'>Konveneional Arsi? Elekttonik No K1asifikasi Prasarana dan Keamanan ~sip Pengguna :Arsip Pengguna Prasarana dan Sarana Sarana
2.Tidak sembarangan 2. File-file elektronik individual. 3. Firewall dan meletakkan (termasuk data 3. Penggunaan untuk log sistem-sistem arsip j dokumen base) harus in pada tingkat serta prosedur- yang bersifat dilindungi terhadap individual. prosedur deteksi rahasia penggunaan terhadap lntrusi internal atau oleh (Intrusion). pihak-pihak eksternal 4 Sangat Rabasia l. Ada persyaratan Dibatasi hanya Dengan akses 1. Back-up secara 1. Autentikasi pengguna 1. Autentikasi server dan prosedur untuk penentu yang terbatas teratur untuk (nama 2. Langkah - langkah rahasia dengan kebijakan pengawas tujuan pemulihan pengguna/ password keamanan dengan memberikan cap internal dan sistem dalam atau ID digital). Operating System "SANGATRAHASIA"eksternal serta rangka menjamin 2. Pengguna untuk log in khusus atau pada fisik Arsip penegak hukum autentisitas Arsip pada tingkat aplikasi khusus.
2.Tidak sembarangan 2. File-file elektronik individual. 3. Firewall dan meletakkan (termasuk data 3. Penggunaan untuk log sistem-sistem Arsipjdokumen base) harus ill pada tingkat serta prosedur- yang bersifat sangat dilindungi terhadap individual. prosedur deteksi rabasia penggunaan terhadap intrusi internal atau oleh (Intrusion). plhak-pihak eksternal
3.Sumber Daya Manusia Sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Arsiparis dan Pengelola Arsip di Central File dan di Records Center.
2.Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana Pengarnanan Arsip meliputi perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Perangkat keras (hardware) meliputi:
a.Sarana penyimpanan Arsip konvensional berupa filing cabinet/rak Arsip. Untuk menyimpan Arsip biasa disimpan pada rak besi, Arsip terbatas disimpan pad a filing cabinet, serta Arsip rahasia dan san gat rahasia disimpan pada brankas. Sarana penyimpanan Arsip konvensional termasuk juga Arsip media baru, antara lain: foto, video, kaset, peta, dan gambar kearsitekturan.
b.Sarana penyimpanan Arsip elektronik berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
c.Prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
d.Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas/CCTV, kunci pengamanan ruangan, dan media simpan Arsip. Perangkat lunak (software) meliputi:
a.Sarana berupa daftar Arsip aktif, Arsip inaktif, Arsip vital, dan Arsip Terjaga.
b.Prasarana berupa aplikasi pengelolaan Arsip aktif dan Arsip inaktif, dilakukan melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD). B. Pengamanan Arsip
1.Pengorganisasian Sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinarnis dilakukan oleh Unit Kearsipan sesuai jenjangnya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian.
1.Pengguna Internal. Pengguna Internal Kementerian yang dapat mengakses Arsip Dinamis meliputi:
a.Penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seLuruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Menteri Ketenagakerjaan mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya. 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian yang mempunyai kewenangan untuk mengakses Arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada level di atasnya dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin, 3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator yang mernpunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada level di atasnya dan yang satu level di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
b.Pelaksana Kebijakan, yaitu Pejabat Pengawas, Arsiparis, dan Pegawai yang mernpunyai kewenangan untuk mengakscs seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk Arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, dan rahasia yang terdapat pada Menteri Ketenagakerjaan, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan yang satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali telah mendapalkan izin.
c.Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip pada pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan Pengguna yang berhak untuk mengakses Arsip Dinamis meliputi pengguna internal dan eksternal Kementerian. BABIn KLASIFlKASI AKSES ARSIP DINAMIS
2.Pengguna Eksternal. Pengguna EksternaJ Kernenterian yang dapat mengakses Arsip Dinamis meliputi:
a.Publik mempunyai hak untuk mengakses seJuruh Arsip dengan kategori biasa/ terbuka.
b.Pengawas eksternaJ mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip pada pencipta Arsip daJam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh intansi yang berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)daJam proses mengaudit.
c.Aparat penegak hukum mernpunyai hak untuk rnengakses Arsip pada pencipta Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya daJam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum, contohnya ketika pihak penegak hukum sedang menangani tindak pidana masalah korupsi. fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh lnspektorat. M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis di Kementerian disusun untuk dijadikan pedoman oleh unit kerja di Kementerian dalam melakukan pengelolaan Arsip Dinamis dan digunakan sebagai dasar untuk melindungi informasi dari akses oleh pihak yang tidak berhak. BABIV PENUTUP Kode K1asifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 I PR PERENCANAAN Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja PROO A. Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategis Pembangunan PROO.OO l. Rencana Pembangunan .Jangka Panjang/Master Plan (RPJP) 8iasa PP Terbuka Kementerian PR.OO.OI 2. Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional (RPJM) Biasa pp Terbuka PROO.02 3. Rencana Strategis Biasa PP Terbuka I. FASILITATIF DAFTAR ARSIP BERDASARKAN SISTEM KLASIFlKAS1 KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN LAMPlRAN II PERATURANMENTERl KETENAQAKERJAAN NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM KLASIFlKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS KEMENTERlAN KETENAGAKERJAAN Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip I 2 3 4 5 6 7 8 PR.OO.03 4. Penyusunan Rencana Kerja Biasa PP Terbuka PROl B. Program Kerja Tahunan PR.OI.OO 1. Usulan Unit Kerja beserta Data Pendukung Biasa PP Terbuka PR.OLOl 2. Usulan Kementerian Ketenagakerjaan Biasa PP Terbuka PROl.02 3. Program Kerja Tahunan Unit Kerja Biasa PP Terbuka PR.Ol.03 4. Program Kerja Tahunan Kementerian Ketenagakerjaan Biasa PP Terbuka PR02 C. Penetapan /Kontrak Kinerja PR.02.00 l. Menteri Biasa PP Terbuka PR02.01 2. Pimpinan Unit Kerja Biasa PP Terbuka PR03 D. Laporan PR.03.00 1. Laporan Jnsidental Biasa PP Terbuka
2.Laporan Berkala PR03.01 a. Laporan Bulanan Unit Kerja Biasa PP Terbuka PR03.02 b. Laporan Triwulanan Unit Kerja Biasa PP Terbuka PR.03.03 c. Laporan Semesteran Unit Kerja Biasa pp Terbuka PR03.04 d. Laporan Tahunan Unit Kerja Biasa PP Terbuka PR03.05 e. Laporan Tahunan Kementerian Ketenagakerjaan Biasa PP Terbuka PR03.06 3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi P.emerintahan (LAKlP)
a.LAKIP Unit Kerja Biasa PP Terbuka
b.LAKlP Kementerian Ketenagakerjaan Biasa PP Terbuka PR04 E. Evaluasi Program PR04,OO 1. Evaluasi Program Unit Kerja Biasa PP Terbuka PR04,Ol 2. Evaluasi Program Kementerian Ketenagakerjaan Biasa PP Terbuka PR.06 F. Monitoring dan Evaluasi Program PR.06.00 1- Anggaran Unit Kerja Biasa PP Terbuka PR.06.01 2. Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Biasa PP Terbuka Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. .Klasifikasi Jells Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsio 1 2 3 4 5 6 7 8 2 XU KEUANGAN Biro Keuangan / Bagian Keuangan / Subbazian TU KU.OO A. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN): KU.OO.OO 1- Penyusunan RAPBN - Materi Usulan, Penyusunan Kebijakan Strategi dan Terbatas PA Tertutup Dapat Prioritas Bidang Ketenagakerjaan Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Usulan Rancangan Program Kegiatan Anggaran Terbatas FA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Rencana Anggaran Satuan Kerja Kementerian Terbatas PA Tertutup Oapat Ketenagakerjaan Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Rancangan Anggaran Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian KU.OO.Ol 2. Penyarnpaian RAPBN Kepada OPR - Penyampaian Usulan Bahan Nota Keuangan Bidang Terbatas PA Tertutup Dapat Ketenagakerjaan Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Materi Pernbahasan RAPBN Oleh Komisi OPR Terbatas PA Tertutup Oapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertim bangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5. 6 7 8 KU.Ol B. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (APBN)jAPBN-P
1.Ketetapan Pagu Indikatif/Sementara Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
2.Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rahasia PITP Tertutup Oapat Negara (RAPBN) Kementerian Ketenagakerjaan dengan Komisi Mengganggu OPRRI Tugas dan Fungsi Kementerian
3.Risalah Rapat Dengar Pendapat dengan OPR R1 Rahasia PITP Tertutup Oapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
4.Ketetapan Pagu Definitif Rahasia PITP Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
5.Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rahasia PITP Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
6.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).dan Petunjuk Rahasia PPTP Terrutup Dapat Operasional Kegiatan (POK) termasuk Revisinya Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
7.Target Penerimaan Negara Bukan Pajak Rahasia PITP Tertutup Oapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip I 2 3 4 5 6 7 8 KU.02 C. Pelaksanaan Anggaran L Ketentuarr/ Peraturan yang Menyangkut Perencanaan, Biasa pp Terbuka Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran yang Dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagaketjaan KU.02.00 2. Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/.Jasa Pernerintah, a.I. untuk: - Surat Setoran bukan Pajak (SSBP) Biasa PP Terbuka - Bukti Penerimaan Pajak dan Penerimaan bukan Pajak Biasa PP Terbuka (PNBP) - Penerirnaan Sisa Anggaran Lebih dan Saldo Kas atau Biasa PP Terbuka Bukti Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) - Bukti Setor Bunga dan atau Jasa Giro Bank Biasa PP Terbuka - Laporan Realisasi Pendapatan Negara dari Masing-Masing Biasa PP Terbuka Satker KU.02.01 D. Belanja
l.Surat Penyedia Dana (SPP-UP, SPP-TUP, SPP-GU) Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
2.Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah, a.!. untuk:
a.Barang habis palmi, beserta data pendukungnya, a.!.: - Dokumen uang muka dan data pendukung Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Penagihan/invoice, kuitansi pembayaran, faktur pajak, Rahasia PPTP Tertutup Dapat bukti penerimaan kasj'bank beserta data Mengganggu pendukungnya a.l.: copy faktur pajak, nota kredit, dll Tugas dan Fungsi Kementerian Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 - Berita acara penyelesaian pekerjaan Zserah terima Rahasia PPTP Tertutup Dapat barang Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/Surat Perintah Rahasia PPTP Tertutup Dapat Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana Mengganggu (SP2D) beserta lampirannya Tugas dan Fungsi Kernenterian
b.Barang inventaris, beserta data pendukungnya, a.l.: - Dokumen uang muka dan data pendukung Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian - Penagihan/invoice, kuitansi pernbayaran, faktur pajak, Rahasia PPTP Tertutup Dapat bukti penerimaan kas /bank beserta data Mengganggu pendukungnya a.l.: copy faktur pajak, nota kredit, dlI Tugas dan Fungsi Kementerian - Berita acara penyeJesaian pekerjaanj serah terima Rahasia PPTP Tertutup Dapat barang Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/Surat Perintah Rahasia PPTP Tertutup Dapat Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana Mengganggu (SP2D) beserta lampirannya Tugas dan Fungsi Kementerian
c.Jasa beserta data pendukungnya, a.l.: - Dokumen uang muka dan data pendukung Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Periagihanj invoice, kuitansi pembayaran, faktur pajak, Rahasia PPTP Tertutup Dapat bukti penerimaan kas/bank beserta data Mengganggu Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertim bangan Pengolah Arsio 1 2 3 4 5 6 7 8 pendukungnya a.L: copy faktur pajak, nota kredit, dll Tugas dan Fungsi Kementerian - Berita acara penyeJesaian pekerjaan Zserah terima Rahasia PPTP Tertutup Dapat barang Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - 8urat Perrnintaan Pernbayaran (81'P)/8u1'at Perintah Rahasia PPTP Terturup Dapat Mernbayar (SPM)/8urat Perintah Pencairan Dana Mengganggu (SP2D) beserta larnpirannya Tugas dan Fungsi Kementerian
3.Dokumen Tata Usah Anggaran - Buku Kas Umum (BKU) Rabasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Buku Kas Pembantu (BKP) Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Buku/Kartu Pengawasan Kredit Anggaran Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Rekening Koran Bank Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernen terian Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. K1asifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsin 1 2 3 4 5 6 7 8
4.Daftar Gaji Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
5.Kartu Gaji Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
6.Laporan Kas: - Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - KasJ register penutupan kas Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Laporan pendapatan negara Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
7.Laporan Perkembangan Realisasi Penerirnaan, Realisasi Rahasia PPTP Tertutup Dapat Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian
8.Laporan Keuangan Tahunan, terdiri.atas: - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Biasa PP Terbuka - Catatan atas Laporan Keuangan [CALK) Biasa PP Terbuka Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi .Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 - Neraca Biasa pp Terbuka - Laporan Arus Kas Biasa pp Terbuka KU.03 E. Bantuan r Pinjarnan Luar Negeri
1.Daftar Proyek yang akan Dibiayai dari Pinjaman Luar Negerl Rahasia PPTP Tertutup Dapat (Blue Book) Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
2.Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Grey Rabasia PPTP Tertutup Dapat Book) Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
3.Dokumen Memorandum of Understanding (MoU),dan Dokumen Rahasia PPTP Tertutup Dapat Sejenisnya Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
4.Dokumen Loan Agreement (PHLN) seperti: draft agreement, Rabasia PPTP Tertutup Dapat legal opinion, surat menyurat dengan tender Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
5.Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, a.!.: Rahasia PPTP Tertutup Dapat usulan luncuran dana Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
6.Aplikasi Penarikan Dana Bantuan Luar Negeri (BLN) berikut lampirannya: - Reimbursement Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Direct Paumeni/Transfer Procedure Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Tuzas dan Funasi Kode Klasiftkasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikaai Jenis Arsip Keamanan Akses Puplik Pertim bangan Pengolah ArSiD 1 2 3 4 5 6 7 8 Kementerian - Special CQmmitmen/ L / C Opening Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Special Account/ Jmprest FUnd Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
7.Otorisasi Penarikan Dana (payment Advice) Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
8.Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu: Surat Rahasia PPTP Tertutup Dapat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta larnpirannya, a.!. : SPP, Mengganggu Kontrak, BA, dan Data Pendukung lainnya Tugas dan Fungsi Kementerian
9.Replenishment (pennintaan penarikan dana dari negara donor) Rahasia PPTP Tertutup Dapat meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL),Project Mengganggu Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Tugas dan Fungsi Authorization (WA), Statement of Expenditure (SE) Kementerian
10.Staff Appraisal Report Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian 1I. Report/Laporan yang terdiri atas: - Progress Report Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Monthly Report. Rahasia PPTP Tertutup Dapat Menl1:!!'an!!'1nl Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 Tugas dan Fungsi Kernenterian - Quarterly Report: Rahasia PPrP Terrutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian 1.2. Laporan Hutang Daerah - Laporan Pembayaran Hutang Daerah Rahasia PPrP Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Laporan Posisi Hutang Daerah Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
13.Completion Report/ Annual Report Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
14.Ketentuan / Peraturan yang Menyangkut Bantuan/ Pinjaman Rahasia PPTP Tertutup Dapat Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian KU.04 F. Pengelolaan APBD/Dana Pinjamarr/Hibah Luar Negeri (PHLN) Keputusan Menteri Tentang penetapan : - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Biasa pp Terbuka - Pejabat Pembuat Komitmen Biasa PP Terbuka - Bendahara Pengeluaran Biasa pp Terbuka - Bendahara Penerima Biasa pp Terbuka - Kuasa Pengguna Barang/iJasa Biasa pp Terbuka - Pejabat Pembuat Daftar Gaji Biasa PP Terbuka Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertirnbangan Pengolah Arsio 1 2 3 4 5 6 7 8 - Pengelola Barang termasuk Berita Acara Serah Terirna Biasa PP Terbuka Jabatan KU.05 G. Sistem Akuntansi lnstansi (SAr)
1.Annual Implem.entation SAT Biasa PP Terbuka
2.Kebijakan Akuntansi Biasa PP Terbuka
3.Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Biasa PP Terbuka
4.Laporan Realisasi Bulanan SAI/Triwulanan/Semester Biasa PP Terbuka KU.06 H. Pertanggungjawaban Keuangan Negara
1.Laporan HasiJ Perneriksaan atas Laporan Keuangan oleb Rahasia PPTP Tertutup Dapat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesi Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
2.Laporan Aparat Perneriksa Fungsional: - LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Rabasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan) Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Tindak Lanjut/Tanggapan LHP Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
3.Hasil Pengawasan dan Perneriksaan lntemal oleh inspektorat Rahasia PPTP Tertutup Dapat .Jenderal Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
4.Dokumen Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara: - Tuntutan Perbendaharaan(TP Rahasia PPTP Tertutup Dapat Kode Klasifikasi Hal< Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertirnbangan Pengolah Arsln 1 2 3 4 5 6 7 8 Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Tuntutan Ganti Rugi/TGR Rahasia PPTP Tertutup Oapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian KU.07 I. Penatausahaan Barang Milik Negara KU.07.00 1. Daftar Barang Ruangan (DBR), a.I, Daftar Pengawasan dan Biasa PP Terbuka Pengendalian Pencatatan Barang di Dalam Ruangan KU.07.01 2. Kartu Inventaris Barang (KIB), yakni Kartu Pengawasan dan Biasa PP Terbu ka Pengendalian BMN Seperti Tanah, Bangunan Gedung, dan Alat Angkutan. KU.07.02 3. Daftar Barang Lainnya (DBL), yakni Berkaitan dengan Daftar Biasa PP Terbuka untuk Mencatat Barang yang tidak Tercatat dalam Daftar Barang Ruangan (DBR) dan Kartu ldentitas Barang (KIB) KU.07.03 4. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Biasa PP Terbuka Negara (SIMAK-BMN) 3 OT ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur / Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan OT.OO A. Struktur Organisasi di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan - Pembentukan Biasa pp Terbuka - Pengubahan Biasa PP Terbuka - Pembubaran Biasa PP Terbuka OT.O! B. Analisis Jabatan Biasa PP Terbuka OT.02 C. Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional Biasa PP Terbuka OT.03 D. Analisis Beban Kerja Biasa pp Terbuka. Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 OT.04 E. Ketatalaksanaan: - SOPjProsedur Tetap Biasa PP Terbuka - Mekanisme KerjajTata Hubungan Kerja Biasa PP Terbuka OT.05 F. Reformasi Birokrasi Biasa PP Terbuka OT.06 G. Evaluasi Jabatan Biasa PP Terbuka 4 KP KEPEGAWAIAN Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur j Bagian Kepegawaian Tiap Unit KP.OO A. Formasi Pegawai: KP.OO.OO 1. Usulan dari Unit KerjajSatuan Kerja Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Analisis Jabatan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Beban Kerja Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernen terian KP.OO.Ol 2. Usulan Permintaan Formasi Kepada MenPAN & RB dan Kepala Terbatas PA Tertutup Dapat BKN Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian KP.OO.02 3. Persetujuan MenPAN & RB Biasa PP Terbuka KP.OO.02 4. Penetapan Formasi PNS Biasa PP Terbuka Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No_ Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 KP.OO.02 5. Penetapan Formasi Khusus Biasa PP Terbuka KP.Ol B. Penerirnaan Pegawai
l.Proses Penerimaan Pegawai meliputi : Biasa PP Terbuka - Pengumuman Biasa PP Terbuka - Seleksi Administrasi Biasa PP Terbuka - Pemanggilan Peserta Test Biasa PP Terbuka - Pelaksanaan Ujian tertulis Biasa pp Terbuka - Keputusan Hasil Ujian Biasa pp Terbuka - Wawancara/ Litsus Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
2.Penetapan Pengumuman Kelulusan Biasa PP Terbuka
3.Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima Terbatas PA Tertutup Oapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian KP.02 C. Pengangkatan Pegawai
1.Nota usul kelengkapan penetapan NIP Biasa PP Terbuka
2.Usulan Pengangkatan CPNS/PNS Biasa PP Terbuka - Berkas Larnaran diterima Biasa PP Terbuka - Surat Keterangan hasil penelitianj screening Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Berkas Usulan CPNS/PNS Biasa PP Terbuka
3.SK CPNS dan PNS Kolektifj ASN Biasa PP Terbuka
4.SK Perseorangan (petikan) Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi .Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 Tugas dan Fungsi Kementerian KP.03 D. Praja batan Biasa PP Terbuka KP.04 E. Pengangkatan Jabatan Struktural Biasa PP Terbuka
p.Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Rahasia PPTM Tertutup Dapat (Baperjakat) Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian KP.05 G. Pemberhentian Jabatan Struktural Biasa PA Terbuka KP.06 H. Pengangkatan Jabatan Fungsional Biasa PP Terbuka KP.07 r. Pemberhentian Jabatan Fungsional Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian KP.OS J. Pembinaan Karir Pegawai KP.OS.OO l. Pendidikan, yaitu Arsip Catatan Pegawai meliputi: Penyesuaian Terbatas FA Tertutup Dapat Ijazah, Ujian Dinas, Diklat/Kursua/Magang, Tugaa/Izin Mengganggu Belajar, dan STTPL Tugas dan Fungsi Kementerian KP.OS.Ol. 2. Disiplin Pegawai, a.l.: Daftar Hadir, Rekapitulasi Daftar Hadir, Terbatas FA Tertutup Dapat Berkas Pelanggaran dan Hukuman Disiplin Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian KP.08.02 3. Peninjauan Masa Kerja (PMK) Biasa PP Terbuka KP.08.03 4. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian KP.08.04 5. Proses Penetapan Angka Kredit Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kode K1asifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 Kementerian KP.OS.05 6. Penyelesaian Proses Keberatan Pegawai Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian KP.09 K. Mutasi Pegawai : KP.09.00 l. Proses Kenaikkan Pangkat/ Golongan/ Jabatan Biasa pp Terbuka KP.09.Ol 2. Proses Kenaikkan Gaji Berkala Biasa PP Terbuka KP.09.02 3. Mutasi Keluarga - Surat Izin Pernikahanj' Perceraian Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Surat Penolakan Ijin Pernikahan/Perceraian Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Akte Kelahiran Anak Terbatas FA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Surat Keterangan Meninggal Dunia Terbatas PA Tertutup Dapat Meogganggu Tugas d.an Fungsi Kementerian KP.09.03 4. Proses Pengangkatan dan Pernberhentian Jabatan Biasa PP Terbuka Struktural/Fungsional KP.09.04 5. Alih Status, Pindah instansi, Pindall Wilayah Kerja, Biasa pp Terbuka Diperbantukarr/Dipekerjakan, Penugasan Semen tara, Mutasi ke Balai/Ul'T dan Mutasi Antar Unit Kerja - Usulan Biasa PP Terbuka Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 - Nota Persetujuarr/Pertimbangan Kepala BKN Biasa PP Terbuka
6.Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/ Statu s/Kedudukan Biasa PP Terbuka Hukum Pegawai KP.IO L. Pendelegasian Wewenang KP.lO.OO 1. Pelaksana Tugas (PIt.) Biasa PP Terbuka KP.I0.01 2. Pe1aksana Harlan (plh.) Biasa PP Terbuka KP.11 M. Administrasi Pegawai : KP.ll.OO 1. Berkas Perseorangan Pejabat Negara Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai KP.11.00 2. Data/ Keterangan Pegawai (Personal Files) Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - Lamaran Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN Rahasia PPTP Terrutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - SK Pengangkatan CPNS Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - Hasil Pengujian Kesehatan Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pega.wai Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip j 2 3 4 5 6 7 8 - SK Pengangkatan PNS Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - SK Kenaikan Pangkat Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas /Menduduki Rahasia PPTP Tertutup Dapat Jabatan/ Surat Pemyataan Pelantikan Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - SK Pengangkatan Dalam atau Pemberhentian dari Jabatan Rahasia PPTP Tertutup Dapat Struktural/ Fungsional Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - SK Perpindahan Wilayah Kerja Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - SK Perpindahan Antar lnstansi Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - SK Peninjauan Masa Kerja Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak. Privasi Pegawai - SK Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. K1asifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertirobangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 - Berita Acara Pemeriksaan Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - SK Hukuroan .Jabatarr/Hukuman Disiplin PNS Rahasia PITP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - SK Perbantuan Kepala Daerah Otouomiyinstansi Lain Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - SK Penarikan Kembali dan Perbantuan Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - SK Pemberian Uang Tunggu Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - SK Pemberhentian sebagai PNS Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - SK Pemberhentian Semen tara Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - SK Pengangkatarr/Pernberhentian sebagai Pejabat Negara Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai Kode Klasifikasi Aak Akses Dasar Unit No. KJasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertim bangan Pengolah Arsip I 2 3 4 5 6 7 8 - SK Pernbebasan dan Jabatan Organik karen a cliangkat Rahasia fiPTP Tertutup Dapat sebagai Pejabat Negara Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - SK Pengalihan PNS Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - Surat Keterangan Pemyataan HUang Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan Hilang Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai . SK Pergantian Nama Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai . Surat Perbaikan tanggal dan tahun kelahiran PNS Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - SKPensiun Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - {sian Forrnulir Pendataan Ulang PNS Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi -Jenis Arsip Keamanan Akses PubUk Pertimbangan Pengolab ArSlP 1 2 3 4 5 6 7 8 - Berita Acara Pengarnbilan Sumpahj'.Janji PNS dan Jabatan Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - Surat Izin Menjadi Anggota Parpol/Ormas/LSM Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - Surat Pencabutan Izin Menjadi Anggota Parpol Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - Surat Keterangan Meninggal Dunia/ Hilang Rahasia PITP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - Surat Keterangan Mutasi Keluarga Rahasia PITP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - Surat Keter.angan Peningkatan Pendidikan Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - Surat Keterangan Penyesuaian Gelar Akademik Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - Penetapan Angka Kredit Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Araip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsio 1 2 3 4 5 6 7 8 - Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - Surat Pemberhentian Kenaikan Gaji Berkala Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - Surat Tugas/fzin Belajar Dalarn /Luar Negeri Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - Surat Izin Berpergian Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - Kartu Induk PNS Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - Ijasah / Sertifikat Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - SK Penempatan/ Penarikan Pegawai Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - SK Pengangkatan pad a Jabatan Kedinasan Diluar Instansi Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Peaawai Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. K1asifikasi .Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 - SK Pertimbangan Status PNS Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - SK Persetujuan / Penugasaan Kembali Cuti Diluar Rahasia PPTP Tertutup Dapat Tanggungan Negara Mengganggu H?J<- Hak Privasi Pegawai - Surat Keterangan Pengunduran Diri dari/riiberhentikan Rahasia PPTP Tertutup Dapat sebagai PNS karena menjadi pengurus /anggota Parpol Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - Surat Keterangan Pernyataan Pengunduran Diri dari Rahasia PPTP Tertutup Dapat Jabatan Negeri sebagai calon Kepala Daerah Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - SK Pemberhentian dan Jabatan Negeri sebagai calon Rahasia PPTP Tertutup Dapat Kepala Daerah/WakiJ Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai - SK Mempekerjakan kembali sebagai PNS setelah tidak Rahasia PPTP Tertutup Dapat terpilih sebagai Kepala Daerab /Wakil Kepala Daerah Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai KP.ll.Ol 2. Kartu Pegawai Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai KP. 11.02 3. Karis/Karsu Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pezawai Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi .Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 KP.ll.03 4. Kartu Taspen Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai KP.l1.04 S. Kartu Jaminan Kesehatan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Hak- HakPrivasi Pegawai KP.ll.05 5. Tanda Jasa Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai KP.11.06 7. Keterangan Penerimaan Pernbayaran Penghasilan Pegawai Terbatas PA Tertutup Dapat (KP4) Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai KP.ll.07 8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Pegawai (LHKPN) Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai KP. 11.OS 9. Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Terbatas PA Terturup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai KP.12 N. Cuti Pegawai KP.12.00 1. Cuti Tahurran Biasa PP Tercuka KP.12.01 2. Cuti Besar Biasa PP Terbuka KP.12.02 3. Cuti Sakit Biasa PP Terbuka KP.12.03 4. Cuti Ber salin Biasa PP Terbuka KP.12.04 5. Cuti Karena Alasan Penting Biasa PP Terbuka KP.12.05 6. Cuti Di Luar Tanggungan Negara Biasa PP Terbuka Kode K.Iasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasiflkasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertim bangan Pengolab Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 KP.l3 O. Kesejahteraan Pegawai
l.Pakaian Dinas Biasa PP Terbuka
2.Pemelibaraan Kesehatau Pegawai Biasa PP Terbuka
3.Asuransi Pegawai Biasa PP Terbuka
4.Tabungan Perumabaan Biasa PP Terbuka
5.Olahragaj Rekreasi j Kesenian Biasa PP Terbuka
6.Bantuan Sosial Biasa PP Terbuka
7.Kesejahteraan Pegawai Biasa PP Terbuka KP.14 P. Proses Pem berhentian Pegawai/ Pensiun KP.14.00 l. Dengan Hormat Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai KP.14.01 2. Dengan Tidak Hormat Rahasia PPTP Rahasia Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi. Pegawai KP.lS Q. Keputusan Pemberhentian Pegawai/Pensiun Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai KP.16 R. Perselisiharr/Bengketa Kepegawaian Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 KP.17 S. Organisasi Non Kedinasan
1.KORPRI Biasa PP Terbuka
2.Dharma Wanita Biasa PP Terbuka
3.Koperasi Biasa PP Terbuka
4.Yayasan Biasa PP Terbuka
5.Lain-Lain Biasa PP Terbuka 5 HK HUKUM Biro Hukurn /
1.2 3 4 5 6 7 8 HK.08 H. Dokumentasi Hukurn
l.Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Biasa PP Terbuka dan Keputusan Presiden
2.Peraturan Menteri/Keputusan Menteri Biasa PP Terbuka
3.Nota Kesepahaman / Menwrandum of Understandinq (MoU) Biasa PP Terbuka HK.09 I. Telaah Hukum - Berkas Kajiarr/Telaah Hukum Biasa PP Terbuka - Opini Hukum Biasa PP Terbuka HK.I0 J. Sosialisasi/PenyuJuhan Produk Hukum Biasa PP Terbuka HK.ll K. Bantuan,' Konsultasi Hukurrr/ Advokasi Berkas tentang pemberian bantuanj'konsultasi hukum (Pidana, Biasa PP Terbuka Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama) HK.12 L. Kasusj Sengketa Hukurn HK.12.00 1. Berkas tentang kasusj sengketa pidana, baik kejahatan Rahasia PPTP Tertutup Dapat maupun pelanggaran mengganggu kinetja Kementerian - Penyidikan, penyelidikan sampai dengan putusan Rahasia PPTP Tertutup Dapat rnengganggu kinerja Kementerian - berkas pembeJaan dan bantuanhukum Rahasia PPTP Tertutup Dapat mengganggu kinerja Kementerian HK.12.01 2. Berkas tentang kasus/sengketa perdata: Rahasia PPTP Tertutup Dapat mengganggu kinerja Kementerian Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertirobangan Pengolah Arsin 1 2 3 4 5 6 7 8 - Mulai dari gugatan, jawaban , replik, duplik, pembuktian Rahasia PPTP Tertutup Dapat para pihak, kesimpulan para pihak sampai dengan mengganggu putusan kinerja Kementerian - Upaya hukum lanjutan Rahasia PITP Tertutup Dapat mengganggu kinerja Kernenterian HK.12.02 3. Tata Usaha Negara Rahasia PPTP Tertutup Dapat mengganggu kinerja Kernenterian Berkas ten tang kasusj sengketa Tata Usaha Negara: Rahasia PPTP Tertutup Dapat mengganggu kinerja Kementerian - Mulai dari gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian Rahasia PPTP Tertutup Dapat para pihak, kesimpulan para pihak sampai dengan rnengganggu putusan kinerja Kementerian - Upaya hukum lanjutan Rahasia PPTP Tertutup Dapat mengganggu kinerja Kementerian HK.12.04 5. Uji Materi Mahkamah Agung Rahasia PPTP Tertutup Dapat mengganggu kinerja Kementerian Berkas mengenai uji materi perundang-undangan di bawah Rahasia PPTP Tertutup Dapat undang- undang mulai dan permohonan dan jawaban mengganggu termohon disertai alat bukti surat sampai putusan Mahkamab kinerja Agung Rl Kementerian Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Kearnanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8
6.Uji Materi Mahkamah Konstitusi Rahasia PPTP Tertutup Dapat mengganggu kinerja Kementerian Berkas mengenai uji materi undang-undang mulai dari Rahasia PPTP Tertutup Dapat permohonan, keterangan pemerintah dan pihak terkait, mcngganggu tanggapan pemerintah dan pihak terkait, saksi fakta dan ahli kinerja para pihak dan kesimpulan para pihak sampai dengan Kernenterian putusan 6 UM OMUM Biro Umum UM.OO Kearsipan dan Ketatausahaan UM.OO.OOA. Administrasi Persuratan Biasa PP Terbuka
1.Buku agenda Biasa PP Terbuka
2.Lembar pengantar/buku ckspedisi Biasa PP Terbuka
3.Formulir /catatan permintaan dan layanan penggandaan Biasa PP Terbuka dokumen / arsip OM.OO.O] B. Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip Biasa PP Terbuka
1.Daftar arsip: Biasa PP Terbuka - Arsip Aktif Biasa PP Terbuka - Arslp lnaktif Biasa PP Terbuka - Arsip Vital Biasa PP Terbuka
2.Pemeliharaan. arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan Biasa pp Terbuka fumigasi)
3.Daftar arsip informasi publik Biasa PP Terbuka UM.OO.02 C. Layanan Arsip (Peminjaman, Penggunaan Arsip] Biasa pp Terbuka UM.OO.03 D. NSPK Kearsipan Biasa PP Terbuka UM.OO.04 E. Penyusutan Arsip (Pernindahan Arsip lnaktil) - Scrim acara pemindahan Biasa PP Tcrbuka - Daftar arsip yang dipindahkan Biasa PP Terbuka Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 UM.OO.05 F. Penyusutan Arsip (Pernusnahan Arsip) - Berita acara pemusnahan Biasa pp Terbuka - Oa.ftararsip yang dimusnabkan Biasa PP Terbuka - Persetujuan pemusnaban arsip dan ANRJ Biasa PP Terbuka - Surat Keputusan pemusnahan dan Kementerian Biasa PP Terbuka Ketenagakerjaan UM.OO.06 G. Penyusutan Arsip (penyerahan Arsip Statis) - Berita acara serah terima arsip Biasa PP Terbuka - Oaftar arsip yang diserahkan Biasa PP Terbuka UM.OO.07 H. Pembinaan Kearsipan - Apresiasi/sosialisasi/penyuluhan kearaiparr/Iokakarya/ Biasa PP Terbuka workshop - Bimbingan teknis Biasa PP Terbuka - Supervisi dan monitoring Biasa PP Terbuka UM.Ol Kerumahtanggaan UM.Ol.OO A. Pemeliharaan Gedung dan Taman Biasa PP Terbuka - Pertamanan (landscaping) Biasa PP Terbuka - Penghijauan Biasa pp Terbuka - Perbaikan Gedung Biasa PP Terbuka - Perbaikan rumah dinas/wisma Biasa pp Terbuka - Kebersihan gedung dan taman Biasa PP Terbuka UM.O)'Ol B. Pengelolaan Jaringan listrik, Air, Telepon, dan Kornputer Biasa PP Terbuka
1.Perbaikarr/ pemeliharaan Biasa PP Terbuka
2.Pemasangan Biasa PP Terbuka UM.Ol.02 C. Pengurusan Kendaraan Dinas Biasa pp Terbuka - pengurusan surat-surat kendaraan dinas Biasa PP Terbuka - pemeJiharaan dan perbaikan Biasa PP Terbuka Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. KJasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses .Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 - pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan Biasa PP Terbuka UM.01.03 D. Administrasi Penggunaan Fasilitas Kantor (permintaan dan Biasa PP Terbuka Penggunaan Ruang, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas) UM.Ol.04 E. Pengadaan Barang : Biasa PP Terbuka
1.Telaahan pelaksanaan Ielang/pemilikarr/penunjukan langsung Biasa pp Terbuka
2.Dokumen lelang Biasa pp Terbuka - Barang Inventaris Kantorj'barang bergerak, (penawaran Biasa PP Terbuka pengumuman pemenang, daftar rekanan, sampai dengan kontrak dan serah terima barang). - Barang Investasi (penawaran pengumuman pemenang, Biasa PP Terbuka daftar rekanan, sampai dengan kontrak dan serah terima barang). UM.OI.OS F. Pengamanan Biasa PP Terbuka
1.Pengamanan lingkungan Kementerian Biasa PP Terbuka - Daftar piket satpamj security Biasa PP Terbuka - Bukujformulir tamu Biasa PP Terbuka - Pengaturan akses masuk Kementerian Biasa PP Terbuka UM.Ol.OS G. Adrninistrasi Pengelolaan Parkir Biasa PP Terbuka UM.Ol.OS H. Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan, Biasa PP Terbuka dan Pegawai Lainnya UM.Ol.06 J. Pelayanan Kesehatarr/Poliklinik Biasa PP Terbuka
1.Kartu Berobat Pegawai Biasa pp Terbuka
2.Rekam Medis (Medical Records) Pegawai Rahasia PPTP Tertutup Dapat Mengganggu Hak- HakPrivasi Pegawai
3.Daftar Piket Tenaga Kesehatan (Dokter, Perawat, dll] Biasa PP Terbuka
4.Administrasi Lainnya Biasa PP Terbuka UM.02 Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 UM.03 Pengelolaan Perlengkapan UM.03.00 A. Penyimpanan Barang MilikNegara (BMN) Terbatas PA Tertutup Dapat mengganggu kinetja Kernenterian UM.03.0] B. Distribusi BMN Terbatas PA Tertutup Dapat mengganggu kinerja Kementerian UM.03.02 C. Inventarisasi BMN Terbatas PA Tertutup Dapat mengganggu kinetja Kernenterian UM.03.03 D. Penghapusan BMN Terbatas PA Tertutup Dapat mengganggu kinerja Kementerian UM.03.04 E. Pelaporan BMN Biasa pp Terbuka UM.04 Telekomunikasi: Ad:min.istrasipengggunaan/Jangganan peralatan Terbatas PA Tertutup Dapat telekomunikasi rneliputi teleport, faksimile, radio, teleks, TV kabel, dan mengganggu internet kinerja Kementerian UM.OS Ketertiban dan Keamanan Terbat.as PA Tertutup Dapat mengganggu kinerja Kementerian UM.OS.OOA. Pengamanan, Penjagaan dan Pengawalan Pejabat, Kantor, dan Terbatas PA Tertutup Dapat Rumah Dinas mengganggu kinerja Kementerian - Daftar nama satuan pengamanan Biasa PP Terbuka - Daftar jaga/ daftar piket Biasa PP Terbuka Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No.. Klasifikasi -Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip I 2 3 4 5 6 7 8 - Catatan gangguan/demonstrasi/pelanggaran dan kejadian Biasa PP Terbuka - Surat izin keluar masuk orang atau barang Biasa PP Terbuka UM.05.01 B. Laporan Ketertiban dan Keamanan Terbatas PA Tertutup Dapat mengganggu kinerja Kementerian - Kehilangan Biasa PP Terbuka - Kecelakaan Bi.asa PP Terbuka - Gangguan Biasa PP Terbuka UM.06 Keprotokolan UM.06.00 A. Penyelenggaraan Acara Kedinasan IUpacara, Pelantikan, Biasa PP Terbuka Peresmian, dan Ja:muan, termasuk Acara Peringatan Hari-Hari Besar) B. Buku Tarnu Biasa PP Terbuka C. Daftar Nama/ Alamat Kantor ZPejabat Biasa PP Terbuka D. Perjalanan Dinas Biasa PP Terbuka - Dalam Negeri Biasa PP Terbuka - Luar Negeri Biasa PP Terbuka E. Administrasi Penyediaan Konsumsi dan Akomodasi Biasa PP Terbuka UM.06.01 F. Kunjungan Dinas Elite Biasa PP Terbuka - Kunjungan Presiden, Wapres, Pejabat Negara/ Anggota Dewan Biasa PP Terbuka - Tamu Luar Negeri Biasa PP Terbu ka UM.06.02 G. Agenda Kegiatan Pirnpinan Kementerian Ketenagakerjaan Biasa PP Terbuka H. Risalah/Notulen Rapat Biasa PP Terbuka - Rapat Pimpinan Biasa PP Terbuka - Rapat Star Biasa PP Terbuka Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Kearnanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 7 KS KERJA SAMA LUAR NEGERl Biro Kerja Sarna Luar Negerij Bagian Kezja Sarna Luar Negeri KS.OO A. MoUjHubungan Kerjasarna Luar Negeri dimulai dari penjajagan, Terbatas PA Tertutup Dapat penelaahan, tindak lanjut, pengem bangan, pembinaan sarnpai Mengganggu dengan pelaporan Tugas dan Fungsi Kementerian KS.OO.OO 1. Kezjasarna Bilateral Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian KS.OQ.Ol 2. Kerjasama Regional Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian KS.OO.02 3. Kerjasama Multilateral Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian KS.Ol B. Bantuan Teknis Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
l.Bantuan Keuangan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
2.Bantuan Tenaga Ahli Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Kode Klasifikasi Hak Akses Oasar Unit No. Klasillkasi -Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertirnbangan Pengolah Arsio 1 2 3 4 5 6 7 8
3.Bantuan Beasiswa Tcrbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kcrncnterian
4.Bantuan Prasarana dan Sarana Terbatas PA Tertutup Oapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian KS.02 c. Pelaksanaan Konvensi dan Perjanjian Intemasional Terbatas PA Tertutup Oapat Meogganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
1.Pembabasan Konvensi dan Perjanjian intemasionaJ Terbatas PA Tertutup Oapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian
2.Tindak Lanjut Pelaksanaan Konvensi dan Perjanjian Terbatas PA Tertutup Dapat Internasional Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
3.Monitoring Pelaksanaan Konvensi dan Perjanjian intemasionaJ Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian KS.03 D. Kunjungan Misi Luar Negeri/Perwakilan Asing Biasa PP Terbuka
l.Kunjungan Delegasi ke Luar Negeri Biasa PP Terbuka
2.Penerimaan Kunjungan Misi/ Perwakilan Asing Biasa PP Terbuka
3.Penyediaan Bahan Informasi Biasa PP Terbuka KS.04 E. Pertemuan IImiah Biasa pp Terbuka Kongres, konferensi, seminar darr/atau lokakarya yang terkait Biasa PP Terbuka dengan kerjasarna luar negeri dan diselenggarakan balk di dalam/luar negeri mulai dari nerencanaan sampai dengan laporan Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah. Arsin 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmiah KS.05 F. Promosi dan Investasi Biasa PP Terbuka prornosi, investasi dan perdagangan internasional mulai dari Biasa PP Terbuka perencanaan sampai denzan pelaksanaan 8 HM HUBUNGAN MASYARAKAT Biro Hubungan Masvarakat HM.OO A. Dokumentasi/Liputan Kegiatan Dinas Pimpinan, Acara Kedinasan, dan Peristiwa-Peristiwa Bidang Masing-Masing, Dalam Berbagai Media: Kertaa/Foto/Video/Rekaman Suaraj Multimedia : - Men teri Ketenagakerjaan Biasa PP Terbuka - PPTM Biasa PP Terbuka - Pejabat Jainj'pegawai Biasa PP Terbuka HM.Ol B. Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Informasi Kelembagaan: I. Kliping koran Biasa PP Terbuka
2.Brosur / leaflet/ poster / plakat Biasa pp Terbuka
3.Pengumuman / pemberitaan Biasa PP Terbuka HM.02 C. Hubungan Antar Lembaga Negara dan Badan Pemerintahan/ Instansi : HM.02.00 1. Hubungan antar badan pemerintah Biasa PP Terbuka HM.02.01 2. Hubungan dengan organisasi sosial/LSM Biasa PP Terbuka HM.02.02 3. Hubungan dengan perusahaan Biasa PP Terbuka HM.02.03 4. Hubungan dengan perguruan tinggij' sekolah Biasa PP Terbuka HM.02.03 5. Hubungan dengan perguruan tinggi /sekolah mengenai Biasa PP Terbuka magang, pendidikan sistem ganda (PSG)/praktek kerja lapangan (PKL) HM.02.04 6. Forum kehumasan [Bakohumasy Perhumas] Biasa PP Terbuka HM.02.0S 7. Hubungan dengan media massa: Biasa PP Terbuka - Siaran persj'konferensi pers./press releasejwawancara Biasa PP Terbuka - Kunjungan wartawari/ peliputan Biasa PP Terbuka Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 HM.03 D. Dokumen Persidangan dan Rapat (Bahan Sidkab, Rapat Terbatas, Rakor Tingkat Badan, RDP DPR/DPD Rl, Pidato Menteri Ketenagakerjaan):
1.Bahan sidang kabinet Biasa PP Terbuka
2.RDP DPR/DPD Rl Biasa PP Terbuka
3.Rakor tingkat Badan tennasuk hasil rumusan dan transkrip Biasa PP Terbuka
4.Bahan rapat terbatas Kementerian Ketenagakerjaan Biasa PP Terbuka
5.Pidato Menteri Ketenagakerjaan Biasa PP Terbuka
6.Bahan Pidato Kenegaraan Presiden Bidang Ketenagakerjaan Biasa PP Terbuka HM.04 E. Penerbitan MajaJah, Buletin, Koran dan JurnaJ, Serta Publikasi Biasa PP Terbuka Melalui Media Cetak Maupun Elektronik HM.06 F. Pameran / Sayem bara/ Lomba/ Festival / Pembuatan Spanduk dan Biasa PP Terbuka Iklan HM.07 G. PenghargaanrTanda Kenang-Kenangan - Administrasi pemberian penghargaan / tanda kenang- Biasa pp Terbuka kenangan kepada masyarakat yang memiliki jasa prestasi besar HM.08 H. Ucapan Terirna Kasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Biasa PP Terbuka Permohonan Maaf dan lain-lain HM.09 I. Layanan Kehumasan: - Layanan Informasi Publik Biasa pp Terbuka - Layanan Website Biasa PP Terbuka 9 HM.I0 PERPUSTAKAAN Biro Hubungan Masyarakat HM.I0.00 A. Pcnyimpanan Deposit Bahan Pustaka :
l.Bukti Penerimaan Koleksi Bahan Pustaka Deposit Biasa PP Terbuka
2.Administrasi pengelolaan Deposit Bahan Pustaka Biasa PP Terbuka HM.IO.Ol B. Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka : I. Buku lnduk Koleksi Biasa PP Terbuka Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertim bangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8
2.Daftar buku terseleksi Biasa PP Terbuka
3.Daftar buku dalam pemesanan Biasa PP Terbuka
4.Daftar buku dan permintaan Biasa PP Terbuka
5.Daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah Biasa PP Terbuka deposit, hibah
6.Daftar pengiriman bahan pustaka surplus Biasa PP Terbuka
7.Lembar kerja pengolahan BP (Buram, Pengkatalogan) Biasa PP Terbuka
8.Shelflist/Jajaran Kartu Utama (master list) Biasa PP Terbuka
9.Daftar tambahan Buku (Accession list) Biasa PP Terbuka
10.Daftar / jajaran kendali (Subjek dan Pengarang) Biasa PP Terbuka HM.11 C. Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi : HM.11.00 1. Data dan statistik anggota, pengunjung, dan perninjaman Biasa PP Terbuka bah an pustaka HM.11.01 2. Pertanyaan rujukan dan jawaban Biasa PP Terbuka HM.12 D. Preservasi Bahan Pustaka
1.Survei kondisi bahan pustaka Biasa PP Terbuka
2.Reprografi bahan pustaka Biasa PP Terbuka 10 RK PERENCANAANDAN PENGEMBANGANKETENAGAKERJAAN Pusat Perencanaan Ketenagakerj aan RK.OO A. Perencanaan Ketenagakerjaan RK.OO.OO 1. Pengukuran dan Evaluasi Pernbangunan Ketenagakerjaan
a.Perencanaan - TOR Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian - Renlakgiat Biasa PP Terbuka
b.Pelaksanaan Kode Klasifikasi }{ak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik. Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 - Pedoman Pengukuran Indeks Pernbangunan Biasa pp Terbuka Ketenagakerjaan (IPK) - Pedoman Evaluasi Pembangunan Ketenagakerjaan Biasa PP Terbuka - Kepmen yang Berkaitan dengan Tim Penilai Biasa PP Terbuka Pengukuran IPK - Kepmen Penetapan Hasil Pengukuran IPK Biasa PP Terbuka - Data mentah yang diperoieh dari daerah untuk Biasa PP Terbuka pengukuran IPK - Dokumen Buku IPK Biasa PP Terbuka - Dokumen Evaluasi Pem bangunan Ketenagakerjaan Biasa PP Terbuka - Dokumen Penghargaan IPK Biasa PP Terbuka - Bahanj Modul Bimbingarr/Bupervisi Pengukuran dan Bi<J_s';;t pp Terbuka Evaluasi Pembangunan Ketenagakerjaan
c.PeJaporan - Laporan Kegiatan Biasa pp Terbuka RKOO.Ol 2. Perencanaan Ketenagakerjaan Makro
a.Perencanaan - TOR Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - RenJakgiat Biasa PP Terbuka
b.Pelaksanaan - Dokumen Percncanaan Tenaga Kerja Makro Bia-sa PP Terbuka - Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi dan Biasa PP Terbuka Kabupaten /Kota - Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN) 5 Tahunan Biasa PP Terbuka - Review Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN) 5 Biasa PP Terbuka Tahunan - Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN) Tahunan Biasa PP Terbuka Kode K1asifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsio 1 2 3 4 5 6 7 8 - RTKProvinsi Biasa pp Terbuka - RTKKabupaten/Kota Biasa PP Terbuka - Bahan/ Modul Bimbingan jTO'T/ Supervisi Penyusunan Biasa PP Terbuka PTKMakro
c.Pelaporan - Laporan Kegiatan Biasa pp Terbuka RK.OO.02 3. Perencanaan Ketenagakerjaan Mikro
a.Perencanaan - TOR Biasa PP Terbuka - Renlakgiat Biasa PP Terbuka
b.Pelaksanaan - Penyusunan peraturan tentang Perencanaan Tenaga Biasa PP Terbuka Kcrja Mikro - Penyusunan Keputusan Menteri tentang Pedornan 8iasa pp Terbuka Penyusunan Perencanaan Tenaga KeIja Mikro Bagi Perusahaan Pernerintah / Swasta - Pedoman Penyusunan PTK Mikro Bagi Perusahaan Biasa pp Terbuka Pemerintah/Swasta - Bahanj Modul Bimbinganj'TO'T/Supervisi Penyusunan Biasa PP Terbuka PTKMikro - Proyeksi Kebutuhan Pasar KcIja Indonesia untuk Biasa PP Terbuka Rentang Waktu Tertentu - RTKPerusahaan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
c.Pelaporan - Laporan Kegiatan Biasa PP Terbuka Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertim bangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 11 TI TEKNOLOGIINFORMASIDANKOMUNlKASI Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan / Pusat Data dan Informasi TI.OO A. Rencana Strategis / Master Plan Pembangunan Sistem Informasi Biasa PP Terbuka (SIM) TI.Ol B. Dokumentasi Arsitektur dan Implementasi :
1.Sistem Informasi Biasa PP Terbuka
2.Sistem Aplikasi Biasa PP Terbuka
3.Infrastruktur Biasa PP Terbuka TI.02 c. Perekaman dan Pemutakhiran Data :
1.Formulir Isian Biasa PP Terbuka
2.Daftar Petugas Perekaman Biasa PP Terbuka
3.Jadwal Pelaksanaan Biasa PP Terbuka
4.Laporan hasil perekaman dan pemutakhiran data Biasa PP Terbuka TI.03 D. Migrasi Sistem Aplikasi dan Data:
1.Perencanaan Migrasi Biasa PP Terbuka
2.Pelaksanaan Migrasi Biasa PP Terbuka
3.Berita Acara Kegiatan Migrasi Biasa PP Terbuka
4.Daftar sistem aplikasi dan data yang dimigrasi Biasa PP Terbuka
5.Laporan hasil migrasi Biasa PP Terbuka TI.04 E. Dokumen Hosting
1.Formulir permintaan hosting Biasa PP Terbuka
2.Laporan hasil uji kelayakan Biasa PP Terbuka
3.Laporan pelaksanaan hosting Biasa PP Terbuka Tl.05 F. Layanan Back-up Data Digital Biasa PP Terbuka Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasiffkasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 '1'1.06 G. Database Biasa PP Terbuka TL07 H. Design.lnformasi dan Komunikasi Biasa PP Terbuka TL08 L Evaluasi Sistem dan Media Biasa PP Terbuka RKOI J. Data Ketenagakerjaan
1.Pelatihan dan Produktivitas
a.Instruktur di Lembaga Pelatihan Pemerintab Menurut Biasa PP Terbuka Provinsi dan Kejuruan
b.Rekap Instruktur Swasta Menurut Sektor Tabun Biasa PP Terbuka
c.Pengelola Pelatiban di Lernbaga Pelatihan Pemerintah Biasa PP Terbuka Menurut Provinsi dan UfYrP/UPTD
d.Data Sertifikasi Per SektorTahun Biasa PP Terbuka
e.Rekap SKKNlYang Sudah ditetapkan Menteri Biasa PP Terbuka Ketenagakerjaan Per Sektor Tahuri
f.Sertifikasi di Indonesia Biasa PP Terbuka
g.Program Pelatihan di Indonesia Biasa PP Terbuka
h.Pemagangan Luar Negeridi Indonesia Biasa PP Terbuka
2.Penempatan Tenaga Kerja
a.PenempatanTenaga Kerja Tndonesia Menurut Provinsi Asal Biasa PP Terbuka dan Jenis Kelarnin
b.Perkembangan Tenaga Kerja PMAdan PMDNBerdasarkan Biasa PP Terbuka Sektor Tahun
c.Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Menurut Provinsi Asal Biasa pp Terbuka
d.IPK Biasa PP Terbuka
e.Lowongan Kerja Terdaftar di Indonesia Biasa PP Terbuka
f.Penggunaan TKAdi Indonesia Biasa PP Terbuka
g.Kesempatan Kerja Akibat lnvestasi Biasa PP Terbuka
h.Data Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri Biasa PP Terbuka
3.Pengernbangan dan Perluasan Kesempatan Kerja Biasa PP Terbuka
4.Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Terbuka Terbuka Terbuka PP PP PP Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka PP PP PP PP PP PP Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka PP pp PP PP PP PP FP PP TerbukaPP TerbukaPP TerbukaPP Terbuka Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Blasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasaa. Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah di Indonesia Menurut Provinsi
b.Kepesertaan .Jaminan Sosial Tenaga Kerja Penerirna Upah di Indonesia Menurut Provinsi
c.Lembaga Kerja Sarna Tripartit di Indonesia Menurut Provinsi
d.Pekerjaj Buruh Pada Perusahaan Pemborongan Sebagai Pelaksanaan Pekerjaan (Outsourcing/ Alih Dayal di Indonesia Menurut Provinsi
e.Pegawai Penyelesaian Perselisiban Hubungan Industrial
f.Peraturan Perusahaan (PP)
g.Perjanjian Kerja Bersama (PKB) .h. JumIah Perusahaan
i.Tripartit
j.Bipartit
k.PPPHI
l.UMP dan KHL
5.Pengawasan Tenaga Kerja
a.Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
b.Jenis Pelanggaran Ketenagakerjaan
c.Perusahaan Objek Pengawasan Ketenagakerjaan
d.Objek Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
e.Penerbitan Izin K3
f.Kegiatan Pemeriksaan Ketenagakerjaan (Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia)
g.Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja
h.Jenis Petanggaran Norma K3
i.Penyidikan Norma Ketenagakerjaan 87 Akses Publik 4 531 2 Unit Pengolah Dasar Pertimbangan 6 pp Klasiftkasi Hak Keamanan Akses Jenis Arsip Kode No. Klasifikasi Arsip Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8
6.Pengern bangan Sistem Informasi dan Sumber Daya Biasa PP Terbuka lnformatika K. KetenagakeIjaan Umum
1.Nasional
a.Penduduk Usia Kerja Biasa PP Terbuka
b.Angkatan Kerja Biasa PP Terbuka
c.Penduduk Yang Bekerja Biasa PP Terbuka
d.Pekerja Biasa PP Terbuka
e.Setengah Penganggur Biasa PP Terbuka
f.Penganggur Terbuka Biasa pp Terbuka
2.Provinsi
a.Penduduk Usia Kerja Biasa PP Terbuka
b.Angkatan Kerja Biasa pp Terbuka
c.Penduduk Yang Bekerja Biasa pp Terbuka
d.Pekerja Biasa PP Terbuka
e.Setengah Penganggur Biasa PP Terbuka
f.Perrganggur Terbuka Biasa PP Terbuka
3.Kabupatenj Kota
a.Penduduk Usia Kerja Biasa PP Terbuka
b.Angkatan Kerja Biasa PP Terbuka
c.Penduduk Yang Beke.rja Biasa PP Terbuka
d.Pekerja Biasa pp Terbuka
e.Setengah Penganggur Biasa pp Terbuka
f.Penganggur Terbuka Biasa PP Terbuka Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertim bangan PengoJah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 12 LB PENELlTJAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN Bad an Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan / Pusat Penelitian dan Pengem bangan Ketenagakerjaan LB.OO A. Administrasi Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan (Rencana Biasa pp Terbuka Kerja, TOR/Proposal, Pembentukan Tim Kerja, dan Surat- Menyurat] LB.01 B. Hasil Penelitian, Pengkajian dan Pengernbangan (Mulai Rancangan Biasa PP Terbuka Awal sampai dengan Akhir termasuk Catatan-Catatan Per.kembangan dan Log Book)
l.hasil penelitian dan pengembangan
2.hasil pengkajian kebijakan dan strategi L8.02 C. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Penelitian, Pengkajian dan Biasa PP Terbuka Pengernbangan LB.03 D. Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Biasa PP Terbuka LB.04 E. Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Biasa PP Terbuka LB.05 F. Data dan lnformasi Penelitian dan Pengembangan Biasa PP Terbuka
l.data Biasa PP Terbuka
2.statistik Biasa PP Terbuka
3.jurnal hasil penelitian /pengkajian Biasa PP Terbuka LB.06 G. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Biasa PP Terbuka LB.07 H. Seminar, Lokakarya, Ternukarya, Workshop Biasa PP Terbuka RK.02.00 1. Penelitian Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja
l.Rancangan Program Penelitian Biasa PP Terbuka
2.Hasil Penelitian Biasa pp Terbuka
3.Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Biasa PP Terbuka Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses PubIJk Pertimbangan Pengolah Arsin 1 2 3 4 5 6 7 8 RK.OO.Ol J. Penelitian Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
1.Rancangan Program Penelitian Biasa PP Terbuka
2.Hasil PeneLitian Biasa PP Terbuka
3.Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Biasa PP Terbuka RK.OO.02 K. Kajian Kebijakan Ketenagakerjaan
1.Rancangan Program Penelitian Biasa PP Terbuka
2.Hasil Penelitian Biasa PP Terbuka
3.Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Biasa PP Terbuka 13 PW PENGAWASANDAN PEMERlKSAAN Inspektorat Jenderal PW.OO A. Rencana Pengawasan : PW.OO.OO I. Rencana Strategis Pengawasan Biasa pp Terbuka PW.OO.Ol. 2. Rencana Kerja Tahunan Biasa PP Terbuka PW.OO.02 3. Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan Biasa PP Terbuka PW.OO.03 4. Rakor Pengawasan Tingkat Nasional Biasa PP Terbuka PW.Ol B. Audit
1.Audit Operasional Rahasia PPTP Tertutup Dapat mengganggu kinerja Kementerian
2.Audit Kinerja Rahasia PPTP Tertutup Dapat mengganggu kinerja Kementerian
3.Audit Dcngan Tujuan Tertentu Rahasia PPTP Tertutup Dapat mengganggu kinerja Kementerian
4.Kegiatan Audit Lainnya [Surat Penugasan, Pemberitahuan dan Biasa pp Terbuka Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. KlasiIikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 Laporan) PW.02 C. Review I. Pelaksanaan Review Dokumen Rencana Keuangan Biasa PP Terbuka
2.Review Kinerja Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Keuangan Biasa PP Terbuka baik Semesteran maupun Tahunan
3.Surat Penugasan, Surat Pemberitahuan, dan Pelaporan Biasa PP Terbuka PW.03 D. Evaluasi
1.Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Biasa PP Terbuka
2.Evaluasi Refonnasi Birokrasi Biasa PP Terbuka
3.Evaluasi Lainnya yang Meliputi Surat Penugasan, Biasa PP Terbuka Pemberitahuan, dan Pelaporan PW.04 E. Laporan Hasil Pengawasan
1.Proses Penyusunan Laporan HasiJ Pengawasan (LHP) Rahasia PPTP Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kementerian
2.APLPSemesteran Rahasia PPTP Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kernenterian
3.APLPTahunan Rahasia PPTP Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kementerian
4.Tanggapan atas LHP Rahasia PPTP Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kernenterian
5.Tindak Lanjut atas Laporan Rahasia PPTP Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kementerian PW.05 F. Pemantauan PW.OS.OO 1. Pemantauan Pelaksanaan Kegiatanf Program Biasa PP Terbuka PW.05.01 2. Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (TLLHP) Biasa PP Terbuka Kode Klasifikasi Aak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi .Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 PW.05.02 3. Penerapan Early Waming System Biasa PP Terbuka PW.06 G. Kegiatan Pengawasan Lainnya ). Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Biasa pp Terbuka
2.Pendidikan, dan Pelatihan Pengawasan Biasa PP Terbuka
3.Bimbingan dan Konsultasi Biasa pp Terbuka
4.Pengelolaan Hasil Pengawasan Biasa PP Terbuka
5.Pemaparan Hasil Pengawasan Biasa PP Terbuka
6.Keikutsertaan dalam Forbes API? dan Forkorn Lainnya Biasa pp Terbuka PW.07 1-1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran, Pengelolaan Data dan Informasi, serta Evaluasi Penyusunan Laporan Kegiatan Pengawasan
l.Penyiapan, Bahan Koor.dinasidan Penyusunan Rencana, Biasa pp Terbuka Program, Anggaran, serta lndikator Kinerja Utama
2.Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian Data dan lnformasi Biasa PP Terbuka Kegiatan Pengawasan
3.Penyiapan Bahan Pemantauan dan Evaluasi Rencana, Program Biasa PP Terbuka dan Anggaran
4.Penyusunan Laporan dan Kegiatan Pengawasan Biasa pp Terbuka PW.08 1. Pedoman Kebijakan Pengawasan
l.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Biasa 1'P Terbuka
2.Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Biasa pp Terbuka
3.Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian KetenagakeIjaan Biasa PP Terbuka
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Biasa PP Terbuka Refonnasi Birokrasi
5.Peraturan Menteri Keuangan Biasa pp Terbuka PW.09 J. Pengelolaan Urusan Pengawasan Masyarakat 1 . Penyiapan Bahan Analisis dan Evaluasi Laporan HasiJ Biasa PP Terbuka Pengawasan Masyarakat
2.Penyiapan Bahan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Biasa 1'1' Terbuka PPTM Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kementerian PPTP Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kementerian PPTP Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kementerian PPTP Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kementerian PPTP Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kementerian PA Tertutup Dapat Menggangu Kineria PPTP Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kernenterian PPTP Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kementerian PPTP Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kernenterian
5.Laporan Verifikasi Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara Rahasia (LHKASN) PW.IO.08 7. Good Corporate Governance (GCG) Terbatas PW.1O.07 6. Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Rahasia Keuangan dan Review Kementerian Ketenagakerjaan. PW.I0.05 4. Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan Rahasia PW.10 K. Pelaksanaan Pengawasan : PW.I0.00 1.. - Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan Rahasia (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional. (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL) PW.I0.01 - Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung Rahasia unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut. PW.10.02 2. - Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan Rahasia (LHP) Laporan Hasil Pemeriksaan Operasiorial (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (I.JHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAl) yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL) PW.IO.03 - Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung Rahasia unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak mernerlukan tindak lanjut PW.I0.04 3. Laporan Perkernbangan Penanganan Surat Pengaduan Rahasia Masyarakat 8764 53 Akses Publik 1 2 Unit Pengolah Dasar Pertimbangan Klasifikasi Hak Keamanan AksesJenis Arsip Pengawasan Kode No. Klasiflkasi Arsip Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Kearnanan Akses Publik Pertirn bangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 Kernen terian PW.11 L. Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Perneriksaan PW.1l.00 l. Nota Dinas Penyarnpaian dan Tindak Lanjut Pengaduan Rahasia PPTP Tertutup Dapat Menggangu Masyarakat Kinerja Kernen terian PW.1l.01 2. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Rahasia PPTP Tertutup Dapat Menggangu Kernenterian KetenagakeIjaan Kinerja Kernenterian PW.1l.02 3. Laporan Hasil Pengawasan BPK Rahasia PPTP Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kernenterian PW.12 M. Hasil Analisis Laporan Pengawasan PW.12.00 l. Penyiapan Bahan Koordinasi, Pengurnpulan, Telaahan serta Rahasia PPTP Tertutup Dapat Menggangu Analisis Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Kernenterian PW.12.01 2. Penyiapan Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan Rahasia PPTP Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kernenterian 14 DL PENDIDIKANDAN PELATIHANPEGAWAI Pusat Pendidikan dan Pelatihan Surnber Daya Manusia Ketenagakerjaan DL.OO A. Perencanaan Diklat DL.OO.OO l. Perencanaan Kebutuhan Biasa PP Terbuka DL.OO.01 2. Pedornan, Sistern, dan Metode Biasa PP Terbuka DL.OO.02 3. Kurikulurn, Modul, dan Silabus Terbatas PA Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kernenterian DL.OO.04 4. Konsultasi dan Koordinasi Kediklatan Biasa PP Terbuka Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi .Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 DL.01 B. Akreditasi Lembaga OikJat Terbatas PA Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kementerian
1.surat permohonan akreditasi Terbatas PA Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kementerian
2.laporan. hasil verifikasi lapangan Terbatas PA Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kementerian
3.berita acara rapat verifikasi Terbatas PA Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kementerian
4.berita acara rapat tim penilai Terbatas PA Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kementerian
5.surat keputusan penetapan akreditasi Terbatas PA Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kementerian
6.sertifikasi akreditasi Terbatas PA Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kementerian
7.laporan akreditasi lembaga dikJat Terbatas PA Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kementerian OL.02 C. Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kediklatan Terbatas PA Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kementerian
1.surat permohonan sertifikasi Terbatas PA Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kementerian
2.laporan hasil verifikasi Japangan Terbatas PA Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kementerian Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi .Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsin 1 2 3 4 5 6 7 8
3.berita acara rapat verifikasi Terbatas PA Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kementerian
4.berita acara rapat tim penilai Terbatas PA Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kementerian
5.surat keputusan penetapan sertifikasi Terbatas PA Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kementerian
6.sertifikasi sertifikasi Terbatas PA Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kernenterian
7.laporan sertifikasi individual Terbatas PA Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kernenterian DL.03 D. Sistem Informasi Diktat Biasa PP Terbuka
1.data lembaga diklat Biasa PP Terbuka
2.data prasarana diklat Biasa PP Terbuka
3.data sarana diktat Biasa pp Terbuka
4.data pengelola diklat Biasa PP Terbuka
5.data penyelenggara diklat Biasa PP Terbuka
6.data widyaiswara Biasa PP Terbuka
7.data program diklat Biasa PP Terbuka DL.04 E. Registrasi Sertifikasi/ STTPL Peserta Diklat Terbatas PA Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kementerian
1.surat permohonan kode registrasi Terbatas PA Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kementerian
2.buku registrasi Terbatas PA Tertutup Dapat Menggangu Kineria Keterangan: PPTM Pejabat Pimpinan Tinggi Madya PPTP Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama PA '" Pejabat Administrator PP Pejabat Pengawas Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertirnbangan PengoJah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 Kementerian
3.surat penyampaian kode registrasi Terbatas PA Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kementerian OL.05 F. Penyelenggaraan Diklat Biasa PP Terbuka
1.surat pemanggilan peserta Biasa PP Terbuka
2.surat keputusan tim penyelenggaraan diklat Biasa PP Terbuka
3.surat keputusan tim pengajar diklat Biasa PP Terbuka
4.panduan diklat Biasa PP Terbuka
5.laporan panitia penyelenggaraan diklat Biasa pp Terbuka
6.daftar peserta diklat Biasa pp Terbuka
7.bahan ajar diklat Biasa pp Terbuka
8.daftar hadir peserta diklat Biasa PP Terbuka
9.daftar hadir widyaiswara Biasa PP Terbuka
10.fonnulir evaluasi diklat Biasa PP Terbuka II. formulir evaluasi widyaiswara Biasa pp Terbuka
12.hasil formulasi evaluasi peserta diklat Biasa PP Terbuka
13.sertifikat STTPL Biasa pp Terbuka
14.sambutan penutupan diktat Biasa pp Terbuka DL.06 G. Laporan Penyelenggaraan Diklat Biasa PP Terbuka OL.06.00 H. Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Biasa PP Terbuka DL.06.01 1. Evaluasi Alumni Pasca Diklat Biasa PP Terbuka TerbukaPPBiasa TerbukaPPBiasa Ditjen Binalattas; Ditjen Binapentasnak er; Ditjen PHI dan Jamsostek; Ditjen Binwasnaker dan K3 Ditjen Binalattas; Ditjen Binapentasnak er; Ditjen PHI dan Jamsostek; Ditjen Binwasnaker dan K3 Ditjen Binalattas; Ditjen Binapentasnak er; TerbukappBiasa - Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan - Penyiapan Bahan Kebijakan ill bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesernpatan Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan - Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
n.SUBSTANTIF Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Uriit No. KJasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan PengoJah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 1 BIJ PERUMUSANKEBIJAKAN Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasi[ikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 Ditjen PHI dan .Jamsostek; Ditjen Binwasnaker dan K3 - Pengumpulan dan Pengolahan Data Biasa PP Terbuka Ditjen Binalattas; Ditjen Binapentasnak er; Ditjen PH! dan Jamsostek; Ditjen Binwasnaker danK3 - Penetapan dalam Bentuk Pengaturan Berupa Norma, Standar, Biasa PP Terbuka Ditjen Prosedur, Kriteria (NSPK) Binalattas; Ditjen Binapentasnak er; Ditjen PHI dan Jamsostek; Ditjen Binwasnaker danK3 2 LP PELATIHAN DAN P'RODUKTIVITAS Ditjen Binalattas LP.OO A. Bina Standardisasi Kornpetensi dan Pelatihan Kerja Direktorat Bina LP.OO.OO 1. Pengembangan dan Harmonisasi Standar Kompetensi Standardisasi
a.Bimbingan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja dan Biasa PP Terbuka Kompetensi dan Kualifikasi NasionaJ Pelatihan Kerja
b.Pernaketan KKNI Sektor Biasa PP Terbuka c, Penyusunan Peta Profesi Biasa PP Terbuka Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi JenisArsip Kearnanari Akses Publik Pertimbangan Perigolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8
d.Penyusunan Standar Kompetensi Kerja dan Kualifikasi Biasa PP Terbuka Nasional
e.Penetapan Standar Kompetensi Kerja Sektor Biasa PP Terbuka
f.Hamonisasi Penerapan SKKNl dan KKNl Biasa PP Terbuka LP.OO.Ol 2. Pengembangan Program dan Materi Pelatihan Kerja
a.Penyusunan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Biasa PP Terbuka
b.Penyusunan Modul PBK Biasa PP Terbuka
c.Penyusunan Pedoman Bina Standardisasi Kompetensi dan Biasa PP Terbuka Pelatihan Kerja LP.OO.02 3. Pengembangan Sistem dan Metode Pelatihan kerja
a.Bimbingan Pengernbangan Metode PBK Biasa pp Terbuka
b.Indonesia Skill Competition (ISC) (Seleksi Nasional Calon Biasa PP Terbuka Kompetisi Asian Skill Competition/ ASC)
c.Pemusatan Pelatihan (TC) I ASC Biasa PP Terbuka
d.Penyusunan Test Project Selekda dan Seleknas ASC Biasa PP Terbuka
e.Keikutsertaan Indonesia pada Organization Committee Biasa PP Terbuka Meeting (OCM) ASC
f.Penyusunan Materi Pasca Organizing Committee Meeting Biasa PP Terbuka (OCM) ASC LP.OO.03 4. Pengembangan Penyelenggaraan dan EvaIuasi Pelatihan Kerja
a.Pendampingan Penerapan PBK di Lembaga Latihan Kerja Biasa PP Terbuka
b.Evaluasi Penerapan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Biasa PP Terbuka LP.Ol B. Bina Kelembagaan Pelatihan Direktorat Bina LP.Ol.00 1. Pengembangan Kemitraan dan Pendanaan Kelernbagaan
a.Bantuan Peralatan Pelatihan Pelatihan - Proposal Pengajuan Peralatan Pelatihan Biasa. PP Terbuka - SK Penetapan Penerima Bantuan PeraIatan Pelatihan Terbatas PP Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kementerian Kode K1asifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Peralatan Biasa PP Terbuka Pelatihan - Proposal Pengajuan Peralatan Pelatihan Yang Ditolak Biasa PP Terbuka
b.Dewan Pelatihan Kerja Nasioal (DPKN) - SK Penetapan Keanggotan DPKN Biasa PP Terbuka - Basil Kajian DPKN Biasa PP Terbuka - Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pelatihan Kerja Biasa PP Terbuka Nasional
c.Forum Komunikasi Lernbaga Pelatihan Dengan Industri (FKLPl) - SK Penetapan Keanggotan PKLPI Biasa PP Terbuka - SK Penetapan Keanggotan FKLPf Daerah Biasa PP Terbuka - Data Kemitraan BLK dengan lndustri (MoU) Biasa PP Terbuka - Data Kerjasama Kernnaker dengan Kemenkominfo Biasa PP Terbuka (MoU) - Laporan PeJaksanaan Forum Komunikasi Lernbaga Biasa pp Terbuka Pelatihan dengan Industri d, Pengembangan Sistem lnformasi KeJembagaan - Kios 3 in 1 Biasa PP Terbuka - Laporan Kegiatan Kios 3 in 1 Biasa pp Terbuka LP.Ol.Ol 2, Standar Mutu Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja
a.Standar Minimum Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Biasa PP Terbuka
b.Pedoman Tata Kelola Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Biasa PP Terbuka
c.Pedoman Vocational Identification Number (YIN)BLK Biasa PP Terbuka
d.Standar Peralatan Mobile Training Unit (MTU) Elektronik Biasa pp Terbuka
e.Standar Perala tan Competency Based Training (CBT) Las Biasa PP Terbuka
f.Standar Peralatan Motor Tempel Biasa PP Terbuka
g.Standar Peralatan Sepeda Motor Biasa PP Terbuka
h.Standar Peralatan CBT Banguoan Biasa PP Terbuka Rode Klasifi kasi Hak Akses Dasar Unit No. KJasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsio 1 2 3 4 5 6 7 8 i.. Standar Peralatan BLK Biasa PP Terbuka LP.O].02 3. Perizinan dan Akreditasi Lembaga (LA)
a.SK Penetapan LA-LPK Biasa PP Terbuka
b.Borang-Borang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Biasa PP Terbuka Swasta/Balai Latihan Kerja (LPKS/BLK)
c.SK Panitia Seleksi Anggota LA-LPK Biasa PP Terbuka
d.Laporan Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Biasa PP Terbuka LP.02 C. Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan Direktorat Bina LP.02.00 1. Instruktur Lernbaga Pelatihan Pemerintah Instruktur dan
a.Peningkatan Kompetensi Instruktur Tenaga Pelatihan - Diklat Alih Kategori Biasa PP Terbuka - Bimbingan Penulisan Karya Tulis Ilrniah Biasa pp Terbuka - Bimbingan Tim Penilai Angka Kredit Biasa PP Terbuka - Pelatihan (Neuro Linguistic Programming) NLP Instruktur Biasa PP Terbuka Lembaga Pelatihan Pemerintah - Pelatihan Bimbingan Karir lnstruktur Lembaga Biasa PP Terbuka Pelatihan Pemerintah
b.Pengembangan Karier Instruktur - Upgrading Instruktur Biasa PP Terbuka - Penilaian Angka Kredit Biasa PP Terbuka - Revisi .Juklakj'.Juknis Tentang Jabatan Fungsional Biasa PP Terbuka Instruktur (PermenPAN) - Diklat Dasar Instruktur Kejuruan Prosessinq (PHP) Biasa PP Terbuka - Metodologi Pelatihan Instruktur Biasa PP Terbuka LP.02.01 2. Instruktur Lernbaga Pelatihan Swasta
a.Peningkatan Kompetensi Instruktur - Diklat Alih Kategori Biasa pp Terbuka
b.Pengembangan Karier lnstruktur Kode KJasifikasi Hak Akses Oasar Unit No. KJasifikasi Jenis Arsip Kcamanan Akses Publik Pertim bangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 - Upgrading lnstruktur Biasa PP Terbuka - Penilaian Angka Kredit Biasa PP Terbuka - Metodologi Pelatihan Instruktur Biasa PP Terbuka LP.02.02 3. Tenaga Pelatihan Pemerintah
a.Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelatihan - Pelatihan Biasa PP Terbuka - Penyusunan Beban Kerja Jabatan Tenaga Pelatihan Biasa PP Terbuka
b.Pengembangan Karier Tenaga Pelatihan Biasa PP Terbuka LP.02.03 4. lnstruktur dan Lembaga Pelatihan Swasta
a.Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelatihan - Pelatihan Biasa PP Tcrbuka
b.Pengembangan Kaner Tenaga Pelatihan Biasa PP Terbuka LP.03 O. Bina Pemagangan Oirektorat Bina LP.03.00 1. Pengembangan Pemagangan Dalam Negeri (Mulai dari Program Pemagangan sampai dengan Penyelenggaraan)
a.Program Pemagangan Pencari Kerja Biasa PP Terbuka
b.Harmonisasi Program Pemagangan di Perusahaan Biasa PP Terbuka
c.Bimtek Penyelenggara Pemagangan Biasa PP Terbuka
d.Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Biasa PP Terbuka Negeri
e.Bimbingan Pendamping Peserta Pemagangan Biasa PP Terbuka
f.Perluasan Perusahaan Penyelenggara Pernagangan Biasa PP Terbuka
g.Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemagangan Biasa PP Terbuka Dalam Negeri
h.Pencanangan Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Biasa PP Terbuka Indonesia Kornpeten
i.Pelaksanaan Sertifikasi Sektor Biasa PP Terbuka
j.Regulasi Pengembangan Pemagangan Dalam Negeri Biasa PP Terbuka Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi JenisArsip Keamanan Akses Publik Pertirn bangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 LP.03.01 2. Pengernbangan Pemagangan Luar Negeri (Mulai dari Program sampai dengan Penyelenggaraan)
a.Program Pemagangan Pencari Kerja Biasa PP Terbuka
b.Koordinasi dan Konsolidasi Negara Penerima Pemagangan Biasa PP Terbuka Luar Negeri
c.Rakor Penyelenggaraan Pemagangan Luar Negeri Biasa PI' Terbuka
d.Pelatihan Persiapan Pemagangan Luar Negeri Biasa PP Terbuka
e.Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemagangan Luar Biasa PP Terbuka Negeri
f.Regulasi Pengernbangan Pemagangan Luar Negeri Biasa PP Terbuka LP.03.02 3. Perizinan dan Advokasi Pemagangan
a.Verifikasi Penerbitan Izin Lembaga Penyelaggara Biasa PP Terbuka Pernagangan Luar Negeri
b.Mediasi Advokasi Penyelenggara pernagangan Luar Negeri Biasa PP Terbuka
c.Regulasi Terkait Kegiatan Perizinan dan Advokasi Biasa PP Terbuka Pernagangan LP.03.03 4. Pengembangan Jejaring Pemagangan a Pembentukan Forum kornunikasi Jejaring Pernagangan Biasa PP Terbuka
b.Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Jejaring Pernagangan Biasa pp Terbuka
c.Regulasi Terkait Kegiatan Pengembangan Jejaring Biasa PP Terbuka Pemagangan LP.04 E. Bina Produktivitas dan Kewirausahaan Direktorat Bina LP.04.00 1. Pengukuran dan Analisis Produktivitas Produktivitas
a.Pengukuran Produktivitas Biasa PP Terbuka
b.Review Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Biasa PP Terbuka
c.Sosialisasi Norma Standar Prosedur dan Kriteria Bidang Biasa PP Terbuka Produ ktivitas
d.Bimtek Pengukuran Produktivitas Perusahaan Biasa PP Terbuka
e.Bimtek Penilaian Kinerja Perusahaan Biasa PP Terbuka Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8
f.Bimtek Analisis Hasil Pengukuran Produktivitas Biasa PP Terbuka
g.Peraturan - Peraturan Terkait Bidang Produktivitas Biasa PP Terbuka
h.MoU Terkait Bidang Produktivitas Terbatas PP Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kementerian LP.04.01 2. Promosi dan Kerjasama Produktivitas
a.Promosi Produktivitas - Penyusunan NSPK bidang prornosi produktivitas Biasa PP Terbuka - Pemberian Penghargaan Produktivitas dan Kualitas Biasa pp Terbuka Paramakarya - Technical Expert Service Peningkatan Produktivitas Biasa PP Terbuka Kerjasama Asian Productiuitq Organization (APO) - Sidang Tahunan APO (Governing Body Meeting Biasa pp Terbuka, Workshop Meeting of National Productivity Organization Head and Strategic Meeting of APO (LO) - Publikasi Produktivitas Biasa pp Terbuka - Demonstration Companies Project (DMP) Biasa PP Terbuka
b.Kerja Sarna Produktivitas - Penyusunan NSPK bidang kerja sarna produktivitas Biasa PP Terbuka - Workshop On Productiuity Measurement In High Biasa pp Terbuka Education Sector - Multicountry Observatonal Study Mission On Labour Biasa PP Terbuka Management Relation - MoU Terkait Bidang Produktivitas Terbatas PP Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kementerian LP.04.02 3. Pengernbangan dan Penerapan Sistem dan Metode Produktivitas - Penyusunan NSPK Penerapan Alat, Teknik dan Metode Biasa PP Terbuka Peningkatan Produktivitas - Penyusunan Norma Standar Prosedur Kriteria Bidang Biasa pp Terbuka Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 ;3 4 5 6 7 8 Kewirausahaan - Penerapan Knoioledqe Management Biasa PP Terbuka - Bimbingan Teknis Penerapan Green Productivity Biasa pp Terbuka. - Mode) Pengembangan Pelatihan Kewirausahaan Barn Biasa PP Terbuka Produktif - Bimbingan Teknis Peningkatan Produktivitas Biasa PP Terbuka - Bimbingan Teknis Peningkatan Produktivitas dan Biasa PP Terbuka Kewirausahaan Bagi LPKS - Pengernbangan Pelatihan Masyarakat Produktif Biasa pp Terbuka Kawasan Terpadu - MoV Terkait Bidang Produktivitas Terbatas PP Tertutup Dapat Menggangu Kinerja Kernen terian LP.04.03 4. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Lembaga Produktivitas
a.Bimbingan Peningkatan Kapasitas Aparatur Lembaga Biasa PP Terbuka Produktivitas
b.Operasional Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) Biasa PP Terbuka
c.Pengembangan dan Penguatan Jejaring Lembaga Biasa PP Terbuka Produktivitas
d.Pencanangan Produktivitas Nasional Biasa PP Terbuka
e.Pelatihan Kader Produktivitas Biasa PP Terbuka L Forum Sinergitas Peningkatan Produktivitas Biasa PP Terbuka LP.OS F. Sertifikasi Profesi Sekretariat LP.OS.OO L Pengelolaan Sistem Informasi Sertifikasi Serta Publikasi BNSP - Penyelenggaraan Website Biasa PP Terbuka - Pengembangan Pelayanan Berbasis Elektronik Biasa PP Terbuka - Publikasi Berupa Pameran - Pengolahan Data Untuk Bahan Sertifikasi Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi .Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsio 1 2 3 4 5 6 7 8 LP.05.01 2. Pelaksanaan Serti£ikasi dan Registrasi - Program Subsidi Sertifikasi Bias"," PP Terbuka - Pelayanan Pelatihan dan Sertifikasi Master dan Asesor Biasa PP Terbuka Kompetensi - Pelayanan Recognition Current Competency (RCC) Biasa PP Terbuka - PeJayanan Blanko Sertifikat Kompetensi Biasa PP Terbuka 3, Pernberian lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi - Perrgajuan Lisensi Awal Biasa PP Terbuka - Hasil Full Assessment dan Witness Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - SK Penetapan Lisensi Biasa PP Terbuka - Pelatihan Auditor SMM Biasa PP Terbuka - Pelatihan Asesor Lisensi Biasa PP Terbuka - Pelatihan Penyusunan Dokumen Biasa PP Terbuka
4.Pemeliharaan dan Perpanjangan Lisensi - Surveillance Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Lisensi Ulang Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian - Penambahan Ruang Lingkup Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - SK Penetapan Lisensi Ulang Biasa PP Terbuka Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 3 PK PENEMPATANTENAOA KERJADAN PERLUASANKESEMPATANKERJA Ditjen Binapentas naker PK.OO A. Pengembangan Pasar Kerja Direktorat PK.OO.OO 1. Analisis Pasar Kerja Pengembangan
a.Analisis Kondisi Pasar Kerja eli indonesia Pasar Kerja - SK Pcnetapan Tim Pelaksana Biasa PP Terbuka - Bahan Analisis (Data) Biasa PP Terbuka - Hasil Analisis Kondisi Pasar Kerja di Indonesia Biasa PP Terbuka
b.Analisis Kondisi Pasar Kerja Luar Negeri - SK Penetapan Tim Pelaksana Biasa PP Terbuka - Bahan Analisis (Data) Biasa PP Terbuka - Hasil Analisis Kondisi Pasar Kerja Luar Negeri Biasa PP Terbuka
c.Pengernbangan Metode dan Aplikasi Analisis Pasar Kerja - SK Penetapan Tim Pelaksana Biasa PP Terbuka - Bahan Analisis (Data) Biasa PP Terbuka - Hasil Pengembangan Metode dan Aplikasi Analisis Biasa PP Terbuka Pasar Kerja
d.Training 0/ Trainer Analisis Pasar Kerja - SK Penetapan Tim Pelaksana Biasa PP Terbuka - SK Penetapan Tim Daerah Biasa PP Terbuka - Data Jumlah Peserta Training of Trainer (TOT) Biasa PP Terbuka - Pelaksanaan Penyelenggaraan Training of Trainer (TOT) Biasa PP Terbuka - Laporan Penyelenggaraan Training 0/ Trainer (TOT) Biasa PP Terbuka
e.Bimbingan Teknis Analisis Pasar Kerja - SK Penetapan Tim Pelaksana Biasa PP Terbuka - SK Penetapan Tim Daerah Biasa PP Terbuka - Data JumJah Peserta BimtekAnalisis Pasar Kerja Biasa PP Terbuka ._ Kode K1asifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertim bangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 - Pelaksanaan Penyelenggaraan Bimlek Analisis Pasar Biasa PP Terbuka Kerja - Laporan-Laporan Penyelenggaraan Bimtek Analisis Biasa PP Terbuka Pasar Kerja PK.OO.Ol 2. fnformasi Pasar Kerja
a.Kondisi lnformasi Pasar Kerja - SK Penetapan Tim Pelaksana Biasa PP Terbuka - Bahan Analisis (Data) Biasa PP Terbuka - Hasil Statistik Antar Kerja Biasa PP Terbuka
b.Peningkatan lPK Pemerintah yang Memenuhi Standar ISO 9001:2015 - Proposal-Proposal dan Daerah Biasa pp Terbuka - Verlfikasi Proposal Sesuai Standar Biasa PP Terbuka - Rekomendasi Hasil Verifikasi masa pp Terbuka - Hasi I Verifikasi / Penetapan Biasa pp Terbuka
c.Penyempurnaan dan Pemeliharaan Aplikasi Inforrnasi Pasar Kerja - SK Pelaksana Biasa PP Terbuka - Laporan Hasil Biasa PP Terbuka
d.Pengembangan Aplikasi Informasi Pasar Kerja - SK Pelaksana IPKOL Biasa PP Terbuka - Laporan Hasil Biasa PP Terbuka PK.OO.02 3. Analisis Jabatan
a.Analisis dan Informasi Jabatan - Pedornan Umum Analisis Jabatan Biasa PP Terbuka - Modul Analisis Jabatan Biasa PP Terbuka - SK Penetapan Biasa PP Terbuka - SK Tim Pelaksana Biasa PP Terbuka Direktorat Penempatan Kerja Dalam Negeri Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka PP PP pp PP PP pp PP PP PP PP PP PP PP PP Biasa Biasa Blasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa
b.Perpanjangan Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) PKOO.03
b.Analisis dan Pengembangan - SK Penetapan - SK Penetapan Daerah - Klasifikasi Baku Jabatan Indonesi.a (KBJI) - Kamus Jabatan Nasional (KJN)
4.Penyuluban dan Bimbingan Jabatan
a.Standar Pelayanan Penyuluhan Bimbingan Jabatan - SK Penyusunan Standar Pelayanan Penyuluhan Bimbingan Jabatan - Konsinyasi Penyusuoan Modul Standar Pelayanan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
b.Modul Bimbingan Jabatan - -8K Modul Bimbingan Jabatan - Konsinyasi Penyusunan Modul Birnbingan Jabatan - FOD Penyusunan ModulBimbingan Jabatan
c.Modul Penyuluhan Jabatan - SK Penyusunan Modul Penyuluhan Jabatan - FOD Modul Penyuluhan Jabatan - Draft Modul Penyuluhan Jabatan PK.Ol B. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri PK.Ol.OO 1. Kelembagaan dan Penempatan Tenaga Kerja
a.Penerbitan Surat Izin Usaha (sru) Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) - Akta Pendirian darr/atau Akta Perubahan Badan Hukum - Surat Keterangan Domisili Perusahaan - NPWP 8764 53I 2 Unit Pengolah Dasar Pertim bangan Akses Publik ~asilikasi Hak Keamanan AksesJenis Arsip Kode No. Klasifikasi Arsin Kode KJasifikasi Rak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertirnban gan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 - Akta Pendirian dan zatau Akta Perubahan Badan Hukum - Surat Keterangan Domisili Perusahaan - NPWP
c.Pencabutan Surat lzin Usaha (SIU) Lembaga Penernpatan Biasa PP Terbuka Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) - SIU LPTKS
d.Surat Persetujuan Penempatan (SPP) Antar Kerja Antar Biasa PP Terbuka Daerah (AKAD)Bagi Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) - Dokumen Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja (AKAD) (Form AKAD-l) - Rancangan Perjanjian Kerja Yang Disahkan Oleh Dinas Kab.j Kota Daerah Tujuan AKAD - Surat Persetujuan Menerima dan Mendatangkan Tenaga Kerja AKADDari Dinas Provinsi Daerah Tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD
e.Surat Persetujuan Penempatan (SPP) Antal' Kerja Antar Biasa PP Terbuka Daerah (AKAD)bagi Lembaga Penernpatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) - Dokumen Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja AKAD [Formulir AKAD-l) - Rancangan Perjanjian Kerja Yang Disahkan 01eh Dinas Kabupaten/Kota Daerah Tujuan Penempatan Tenaga KerjaAKAD - Surat Persetujuan Menerima dan Mendatangkan Tenaga Kerja AKAD dari Dinas Provinsi Daerah Tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD - Bukti Permintaan Nyata/ Job Order Dari Perusabaan Pern beri KeIja
f.Surat Persetujuan Penempatan (SPP) Antar Kerja Antar Biasa PP Terbuka Daerah (AKAD)Bagi Perusahaan Langsung. Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keam an an Akses PubJik Pertimbangan Pengolah Arsin 1 2 3 4 5 6 7 8 - Akta Pendirian - Dokumen Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja AKAD (Formulir AKAD-l) - Rancangan Perjanjian Kerja yang disahkan oleh Dinas Kab.j' Kota Daerah tujuan AKAD - Surat Persetujuan Menerima dan Mendatangkan Tenaga Kerja AKADDari Dinas Provinsi Daerah Tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD PK.Ol.Ol 2. Bursa Kerja
a.Bursa Kerja Pemerintah - Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) Daerah Biasa PP Terbuka - Kerangka Acuan Kegiatan Job Fair Daerah - Rencana Pelaksanaan Kegiatan Job Fair Daerah - Petunjuk Teknis Kegiatan Job Fair Daerah - Administrasi Keuangan - Surat - Surat - Surat Keputusan - Proposal dari Daerah - Laporan Akhir - Dokumentasi Kegiatan - Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) Nasional Biasa pp Terbuka - Kerangka Acuan Kegiatan Job Fair Daerah - Rencana Pelaksanaan Kegiatan Job Fair Daerah - Petunjuk Teknis Kegiatan Job Fair Daerah - Administrasi Keuangan - Surat - Surat - Surat Keputusan - Laporan Akhir Kode Klasifikasi Rak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publil< Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 - Dokumentasi Kegiatan - Sertifikat Perusahaan Peserta Job Fair Nasional - Pengembangan Ruang Pelayanan Penempatan Tenaga Biasa PP Terbuka Kerja - Kerangka Acuan Kegiatan Pengembangan Ruang - Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pengernbangan Ruang - Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Ruang - Dokurnen Pengadaan - Administrasi Keuangan - Surat - Surat - Surat Keputusan - Proposal dari Daerah - Laporan Akhir - Dokumentasi Kegiatan - Penyusunan Peraturan Tentang BUrsa Kerja. Biasa PP Terbuka Pemerintah - Kerangka Acuan Kegiatan Penyusunan Peraturan Tentang Bursa Kerja Pemerintah - Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Peraturan Tentang Bursa Kerja Pernerintah - Petunjuk Teknis Kegiatan Penyusunan Peraturan Tentang Bursa Kerja Pernerintah - Adrninistrasi Keuangan - Surat - Surat - Surat Keputusan - Draft Peraturan tentang Bursa Kerja Pemerintah - Naskah Peraturan tentang Bursa Kerja Pemerintah - Laporan Akhir Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertirnbangan Pengolah Arsip 1 2" 3 4 5 6 7 8 - Dokumentasi Kegiatan - Bantuan Perala tan Bursa Kerja Biasa PP Terbuka - Kerangka Acuan Kegiatan Bantuan Perala tan Bursa Kerja - Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Peraiatan Bursa Kerja - Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Peralatan Bursa KeIja - Dokumen Pengadaan - Administrasi Keuangan - Surat - Surat - Surat Keputusan - Proposal dari Daerah - Laporan Akhir - Dokumentasi Kegiatan - Pembangunarr/Pengembangan Aplikasi e-bursa kerja Biasa PP Terbuka - Kerangka Acuan Kegiatan Pembangunan / Pengern bangan Aplikasi - Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pernbangunany Pengembangan Aplikasi Dokumen Pengadaan - Modul Aplikasi
b.Bursa Kerja Khusus dan Swasta - Bimbingan Teknis BUrsa Kerja Khusus Biasa PP Terbuka - Kerangka Acuan Kegiatan Bimbingan Teknis Bursa Kerja Khusus - Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Bursa Kerja Khusus - Petunjuk Teknis Kegiatan Bimbingan Teknis Bursa Kerja Khusus - Administrasi Keuangan Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit. No. Klasifikasi .Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 - Surat - Surat - Surat Keputusan - Laporan Akhir - Dokumentasi Kegiatan - Sertifikat Peserta - Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) di Bursa Kerja Biasa PP Terbuka Khusus - Kerangka Acuan Kegiatan di BUI'saKerja Khusus - Rencana Pelaksanaan Kegiatan di Bursa Kerja Khusus - Petunjuk Teknis Kegiatan ill Bursa Kerja Khusus - Adrninistrasi Keuangan - Surat - Surat - Surat Keputusan - Proposal dari Daerab - Laporan Akhir - Dokumentasi Kegiatan - Penyusunan Peraturan Tentang Bursa Khusus dan Biasa PP Terbuka Swasta - Kerangka Acuan Kegiatan Penyusunan Peraturan Tentang Bursa Khusus dan Swasta - Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Peraturan Tentang Bursa Khusus dan Swasta - Petunjuk Teknis Kegiatan Penyusunan Peraturan Tentang Bursa Khusus dan Swasta - Administrasi Keuangan - Snrat - Surat - Surat Keputusan - Draft Peraturan tentang Penyusunan Peraturan Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Kearnanan Akses Publik Pertimbangan Pengo lab Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 Tentang Bursa Khusus dan Swasta - Naskah Peraturan ten tang Penyusunan Peraruran Tentang Bursa Khusus dan Swasta - Laporan Akhir - Dokumentasi Kegiatan - Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (Tembusan dari Biasa PP Terbuka Disnaker KabJKota) - Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus PK.Ol.02 3. Pemberdayaan Pengantar Kerja
a.Pengernbangan Kompetensi Pengantar Kerja - Dokumen DUPAK beserta data pendukung dari Terbatas PP Tertutup Dapat pengantar kerja pusat dan daerab Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Dokurnen Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Biasa PP Terbuka Pengantar Kerja - Dokumen Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pejabat Biasa PP Terbuka. Penilai Angka Kredit - Dokumen Kegiatan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Terbatas PP Tertutup Dapat Pengantar Kerja Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian - Dokumen Kegiatan Penyusunan Peraturan Pengantar Biasa PP Terbuka Kerja
b.Kerjasama Antarlembaga - Dokumen Diktat Pengantar Kerja Biasa PP Terbuka - Dokumen Kegiatan Workshop Pejabat Fungsional Biasa pp Terbuka Pengantar Kerja PK.Ol.03 4. Penempatan Tenaga Kerja Khusus
a.Penempatan Tenaga Kerja Khusus Disabilitas dan Lansia Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 - Dokumentasi Sosialisasi Hak-Hak Tenaga Kerja Khusus Biasa pp Terbuka eli Ternpat Kerja - Data Perusahaan yang Mempekerjakan Penyandang Biasa pp Terbuka Disabilitas - Penyusunan NSPKtentang Penyandang Disabilitas Biasa PP Terbuka
b.Penempatan Tenaga Kerja Khusus Wanita dan Muda - Road Map Tenaga Kerja Muda Biasa pp Terbuka PK.02 C. Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Direktorat PK.02.00 l. Kelembagaan Tenaga Kerja Luar Negeri Penernpatan Register dan Pertinggal Surat Izin Perusahaan Penempatan Terbatas PA Tertutup Dapat dan a. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) Mengganggu Tugas dan Fungsi Tenaga Kerja Kementerian Luar Negeri
b.Surat Perpanjangan SIP3MI Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
c.Surat Perubahan SIP3MI Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Surat Permohonan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
d.Surat Keputusan Skorsing P3MI Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian - Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Administrasi bagi Terbatas PA Tertutup Dapat P3MI Mengganggu Kode K1asiIikasi Hak Akses Dasar Unit NO. Klasifikasi Jenis Arsip Kearnanari Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 Tugas dan Fungsi Kernenterian - Surat Pengaduan Masyarakat Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Surat Pengaduan Keluarga Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian - Surat Pengaduan LSM Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Surat Pengaduan BNP2TKl Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
e.Surat Keputusan Pencabutan Skorsing SIP3MI Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian - Surat Klarifikasi Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
f.Surat Keputusan Pencabutan SIP3Ml Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Administrasi bagi Terbatas PA Tertutup Dapat SlP3Ml Mengganggu Tugas dan Fungsi Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi .Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 Kementerian
g.Surat Menteri untuk Pencairan Bilyet Deposito SI.p3MI Rahasia PPTM Tertutup Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian - SuratPermohonan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Surat Keterangan dari BNP2TKltentang Tidak Adanya Terbatas PA Tertutup Dapat Kasus dan Penempatan PM! Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Dokumen Upaya Penyelesaian Kasus Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
h.Surat Menteri untuk Pengembalian Bilyet Deposito SIP3MI Rahasia PPTM Tertutup Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian
i.Bilyet Deposito Jaminan Perlindungan TKl a.n. Menteri q.q. Rahasia PPTM Tertutup Dapat P3MI Mengganggu Kinerja Kementerian PK.02.01 2. Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
a.Promosi Tenaga Kerja Luar Negeri - Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Biasa PP Terbuka Luar Negeri
b.Penyiapan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Biasa PP Terbuka
c.Laporan Penempatan PM! yang ke Luar Negeri (AN05) Btasa PP Terbuka Kode Klasifikasi Rak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi .Jenis Arsip Kearn an an Akses Publik Pertirnbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8
d.Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) Biasa PP Terbuka PK.02.02 3. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
a.Pengaduan Permasalahan Calon Pekerja Migran lndonesia Biasa pp Terbuka (CPMI)/PMl
b.Surat Panggilan Klarifikasi P3MI Biasa PP Terbuka
c.Surat Koordinasi Antar Instansi/Kementerian/ Lembaga Biasa PP Terbuka
d.Laporan Penanganan Permasalahan CPMI/ PM! Biasa PP Terbuka
e.Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Administrasi bagi SlP3Ml Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
f.Surat Keterangan Bagi CPMI/PMl Tentang Pencairan Klairn Terbatas PA Tertutup Dapat Asuransi Yang Ditujukan Kepada BPJS Ketenagakerjaan Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
g.Brefak: dari Perwakilan Republik: Indonesia Biasa PP Terbuka PK02.03 4. Kerjasama Antar Lembaga a, Kerjasarna Lembaga Luar Negeri Biasa pp Terbuka
b.Kerja Sarna Lembaga Dalam Negeri Biasa pp Terbuka
c.Dokumen terkait Perjanjian Kerjasarna Bilateral - Records of Discussion (RoD) Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Summary of Discussion (SoD) Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Letter of Intent (LoJ) Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Kode KJasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertim bangan Pengolah Arsip I 2 3 4 5 6 7 8 Tugas dan Fungsi Kementerian PK.03 D. Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja Direktorat PK.03.00 1. Pengembangan Padat Karya Pengembangan
a.Padat Karya lnfrastruktur dan Perluasan Kesempatan - e-Proposal Biasa pp Terbuka Kerja - Proposal Yang Disetujui Biasa PP Terbuka - Proposal Yang Di.tolak Biasa PP Terbuka - SK Penetapan Lokasi Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian - Perjanjian Kerja Sarna Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - SK Tim Pelaksanaan Daerah Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Dokumen Tenaga Kerja Yang Diberdayakan Melalui Terbatas pp Tertutup Dapat Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
b.Padat Karya Produktif - Proposal Yang Disetujui Biasa PP Terbuka - Proposal Yang Ditolak Biasa PP Terbuka - SK Penetapan Lokasi Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsio 1 2 3 4 5 6 7 8 Kernenterian - Perjanjian KerjaSarna Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - SKTim Pelaksanaan Daerah Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Tenaga KerjaYang Diberdayakan Melalui Kegiatan Terbatas PP Tertutup Dapat Padat Karya Produktif Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian - Pedornan Urn urn Padat Karya Biasa PP Terbuka - Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaarr/Teknis Biasa PP Terbuka Padat Karya PK.03.01 2. Pengembangan Terapan TeknologiTepat Guna
a.Sektor Pertanian dan Maritim - Proposal Yang Disetujui Biasa PP Terbuka - Proposal Yang Ditolak Biasa PP Terbuka - SK Penetapan Lokasi Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Perjanjian KerjaSarna Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian - SKTim Pelaksanaan Daerah Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tuzas dan Funzsi Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 Kementerian
b.Sektor Jasa dan Industri Kreatif - Proposal Yang Disetujui Biasa pp Terbuka - Proposal Yang Ditolak Biasa PP Terbuka - SK Penetapan Lokasi Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian - MoU/Perjanjian Kerja Sama Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - SK Tim Pelaksanaan Daerah Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernen terian - Wi.rausaha Menggunakan Teknologi Sederhana Terbatas PP Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Pedoman Umum dan PetunjukPelaksanaanfTeknis Biasa pp Terbuka TTO PK.03.02 3. Pendampingan dan KeIja Sarna Antar Lernbaga >a. Pendampingan - Pedoman dan JuJdak TKS Biasa pp Terbuka - Dokumen Rekruitmen dan Seleksi TKS Sebagai Terbatas PP Tertutup Dapat Pendamping Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Pernbekalan TKS Sebagai Pendamping Wirausaha Biasa pp Terbuka Kode Klasilikasi Hak Akses Dasar Unit No. KJasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Pl.lblik Pertimbangan Pengolah Arsin 1 2 3 4 5 6 7 8 - SK Penetapan Lokasi dan Peserta Sebagai Pendamping Terbatas PA Tertutup Oapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - TKS Pendampingan Wirausaha Mandiri Biasa pp Terbuka
b.Kerja sarna Antar Lembaga - MoUKerja sarna Kelembagaan dan Jejaring Kemitraan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Pungsi Kementerian - Laporan Paripurna Kegiatan TKS Sebagai Pendarnping Biasa PP Terbuka PK.03.03 4. Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri
a.Tenaga Kerja Mandiri - MoUKontrak Kerja Pemberdayaan TKM Tcrbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Penentuan Lokasi Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - SK Usulan Tim Pelaksana Oaerah Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - SK Direktur tentang Tim Pelaksana Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Dokumen Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Wirausaha Terbatas PP Tertutup Dapat Mengganggu Tuzas dan Fungsi Mode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis· Arsip Keamanan Akses Publik Pertim bangan Pengolah ArSIO 1 2 3 4 5 6 7 8 Kementerian - Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan/Teknis Biasa PP Terbuka TKM - Laporan Paripurna dan Dinas urusan Ketenagaketjaan Biasa pp Terbuka
b.Penguatan Kapasitas Kelembagaan Tenaga Kerja Mandiri - SK Pembuatan Pedoman Tetbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian PK04 E. Pengendalian Penggunaan Tenaga Ketja Asing Direktorat PK.04.00 1. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Pengendalian
a.Daftar Perusahaan Pemberi Kerja Terbatas FA Tertutup Dapat Penggunaan Mengganggu Tenaga Kerja Tugas dan Fungsi Asing Kementerian
b.Penerbitan RPTKABaru - Data Pengurus Perusahaan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - SK Tentang Pengesaban RPTKAMenurut Jabatan, Terbatas PA Tertutup Dapat Jumlah, dan .Jangka Waktu Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
c.Penerbitan RPTKADarurat Terbatas PA Tertutup Oapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian
d.Penerbitan RPTKASemeritara Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu TUI~"asdan Funasi Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsin 1 2 3 4 5 6 7 8 Kementerian
e.Penerbitan RPTKA Perubahan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian PK.04.01 2. Notifikasi a Penerbitan Notifikasi - Data Pengurus Perusahaan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Jangka Waktu Notifikasi Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
b.Penerbitan Perpanjangan Notifikasi Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
c.Permohonan Pencabutan Notifikasi Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
d.Permohonan Notifikasi Non-DKPTKA (Dana Kompensasi Terbatas PA Tertutup Dapat Penggunaan Tenaga Kerja Asing), Non-RPTKA Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
e.Pennohonan Penarikan DKPTKA Terbatas PA Tertutup Dapat Merigganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsio 1 2 3 4 5 6 7 8
f.Permohonan AlihJabatan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
g.Permohonan Alib Sponsor Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian 4 HI HUBUNGANINDUSTRIALDANJAMINANSOSIALTENAGAKERJA Ditjen PHl dan Jamsos HI.OO A. Persyaratan Kerja Direktorat HI.OO.OO ]. Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Persyaratan
a.Pengesahan Peraturan Perusahaan Kerja - Berkas Pengesahan PP Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian - Laporan Rekapitulasi Pengesahan PP Biasa PA Terbuka - Laporan Bimbingan Penyusunan PP Biasa PP Terbuka - Laporan Trainer Yang Telah Dilatih Menyusun PP Biasa PP Terbuka
b.Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) - Berkas Pengesahan PKB Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Laporan Rekapitulasi Pendaftaran PKB Biasa PA Terbuka - Laporan Bimbingan Pembuatan PKB Biasa PP Terbuka - Laporan Trainer Yang Telah Dilatih Menyusun PKB Biasa PP Terbuka Hi.OO.Ol 2. Penyediaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja(Buruh
a.Laporan Dialog Penyediaan Fasilitas Kesejabteraan Pekerja( Biasa PP Terbuka Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolab Arsio 1 2 3 4 5 6 7 8 Buruh
b.Laporan Posko THR dan Mudik Lebaran Biasa PP Terbuka ·C. Laporan Tentang Koperasi Pekerja Biasa PP Terbuka
d.Bantuan Sosial Koperasi Pekerja Biasa PP Terbuka HLOO.02 3. Kesetaraan Syarat Kerja
a.Laporan Advokasi Task Force gEO di Daetah Biasa PP Terbuka
b.Laporan Pencetakan Panduan Umum EEO Biasa PP Terbuka H1.00.03 4. Hubungan Kerja
a.Laporan Dialog Pelaksanaan Hubungan Kerja Biasa PP Terbuka
b.Laporan Penyusunan NSPK Hubungan Kerja Biasa PP Terbuka
c.SKKNI Bidang Syarat Kerja Biasa PP Terbuka
d.Data Outsourcing [perusahaan yang bermasalah dan yang Biasa PP Terbuka telah terselesaikan) H1.01 B. Pengupahan Direktorat Hl.Ol.OO l. Standardisasi Pengupahan Pengupahan
a.Standardisasi Pengupahan - Konsultasi dan Koordinasi Bidang Pengupahan Biasa PP Terbuka - Laporan Sidang Pleno Dewan Pengupahan Nasional Biasa pp Terbuka - Surat Edaran Menteri tentang Penetapan Upah Biasa PP Terbuka Minimum - SK UMP dari Seluruh Indonesia Biasa PP Terbuka - Pengaduan dan Konsultasi Pengupahan dari Serikat Biasa PP Terbuka Pekerja, Perusahaan, dan lndividu - Struktur dan Skala Upah Biasa PP Terbuka
b.Fasilitasi Pengupahan - SK Presiden tentang Penetapan Anggota Dewan Biasa pp Terbuka Pengupahan Nasiorial - Hasil Kajian Dewan Pengupahan Nasional Biasa PP Terbuka Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertim bangan Pengolah Arsin 1 2 3 4 5 6 7 S HLOl.Ol 2. Pengembangan Pengupahan - Rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional Biasa PP Terbuka - Laporan Tahunan Dewan Pengupahan Nasional Biasa PP Terbuka - Laporan Paripurna Dewan Pengupahan Nasional Biasa pp Terbuka - Data dan Informasi Pengupahan Biasa PP Terbuka - Hasil Kajian Pengupahan Biasa PP Terbuka - Sosialisasi Peraturan Tentang Pengupahan Biasa PP Terbuka HL02 C. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Direktorat HL02.00 r. Pembinaan Jaminan Sosial dan Hubungan Antar Lernbaga Jam in an Sosial
a.Program, luran dan Manfaat Jaminan Sosial Tenaga Kerja - Konsultasi dan Koordinasi Bidang Jaminan Sosial Biasa PP Terbuka
b.Pengernbangan dan Evaluasi Kerja Sarna Antar Lernbaga Biasa PP Terbuka
c.Prom Potensi Kelompok Sasaran - Draft Usulan Biasa PP Terbuka - Bahan Kelengkapan Draft Biasa PP Terbuka Hl.02.01 2. Kepesertaan Jaminan Sosial
a.Kepesertaan Jaminan Sosial Dalarn dan Luar Hubungan Bjasa PP Terbuka Kerja
b.Analisis dan Evaluasi Kepesertaan Jaminan Sosial Biasa PP Terbuka
c.Penyusunan. Bahan Kebijakan Perlindungan Sosial Tenaga Biasa pp Terbuka Kerja HI.03 D. Kelernbagaan dan Kerja Sarna Hubungan Industrial Direktorat HI.03.00 i. Pemberdayaan Organisasi Pekerja dan Pengusaha Kelem bagaan
2.Laporan Dialog antar P/B dan SP/SB Biasa PP Terbuka dan Kerja Sarna Hubungan
b.Laporan Dialog Sosial antar Organisasi Pengusaha Biasa PP Terbuka Industrial
c.Laporan May Day Biasa PP Terbuka
d.Laporan Pencatatan dan Verifikasi SP/SB Biasa PP Terbuka HJ.03.01 2. Kelembagaan Hubungan Industrial Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsio 1 2 3 4 5 6 7 8
a.Pokok-Pokok Pikiran LKSTripartit Nasional Biasa PP Terbuka
b.Kesepakan Bersama LKSTripartit Nasional Biasa PP Terbuka
c.Laporan Dialog Sosial LKSTripartit Biasa PP Terbuka
d.Laporan Dialog Sosial LKSBipartit Biasa P? Terbuka e, Laporan Tahunan LKSTripartit Nasional Biasa PP Terbuka HI.03:02 3. KeIjasama dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial
a.TOT Bernegosiasi bagi Pelaku Hl Biasa PP Terbuka
b.Laporan Pemahaman HI bagi duma pendidikan Biasa PP Terbuka Hl.04 E. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Direktorat Hl.04.00 l. Pencegahan Perselislhan Hubungan Industrial Pencegahan dan
a.Deteksi Dini Penyele.saian - Berkas Hasil Penilaian Hubungan Industrial di Biasa PP Terbuka Perselisihan Perusahaan (Termasuk di dalamnya rnulai dari Hubungan perencanaan, Pedoman Kelja, SK Tim, Pelaksanaan, Industrial Laporan dan Hasil) - Konsultasi dan Koordinasi Biasa PP Terbuka
b.Penanganan MogokKerja dan Penutupan Perusahaan - Data Mogok Kerja Per Sektor Usaha dari Seluruh Biasa PP Terbuka Provirisi (termasuk di dalamnya Nama Perusahaan, Daerah, Penyebab, Penarrganan, Jam Kerja Hilang, Tenaga Kerja terlibat,dll.) - Data Mogok Kerja/Unjuk Rasa yang Datang ke Biasa PP Terbuka Kernenterian (termasuk di dalarnnya Jumlah Peserta, Unsur, Penyebab, Penanganannya.) Hl.04.01 2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
a.Pemberdayaan Penyelesaian Secara Bipartit - Data Pemutusan Hubungan Kerja Per Sektor Usaha Biasa PP Terbuka Dari Seluruh Provinsi - Data Penyelesaian Perselisihan dengan Persetujuan/ Biasa PP Terbuka Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit Nb. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsin 1 2 3 4 5 6 7 8 Perjanjian Bersama Pusat dan Daerah - Dokumentasi Kasus Perselisihan Hubungan Industrial: Biasa PP Terbuka - Kasus - kasus tertentu yang besar Biasa pp Terbuka - Kasus - kasus yang Jama penanganannya Biasa PP Terbuka - Kasus - kasus Multinasional atau berpotensi konflik Biasa PP Terbuka
b.Pemberdayaan Penyelesaian Secara Mediasi - Data Penyelesaian Perselisihan dengan Anjuran, baik Biasa PP Terbuka Pusat maupun Daerah - Pernbaruan Laporan Penanganan Perselisihan / Kasus Biasa PP Terbuka yang Sedang Berjalan - Laporan Hasil Penanganan Kasus Perselisihan Biasa PP Terbuka Hubungan Industrial (Laporan ke Presiden , Menteri, DPR, dII.) HL04.02 3. Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial a Pemberdayaan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial . Dokumen Struktur Kepengurusan dan Program Kerja Biasa PP Terbuka Asosiasi Mediator Hubungan Industrial (AMHl) . Laporan Kegiatan AMHl Biasa PP Terbuka - Data Mediator yang Mendapatkan Pelatihan Biasa PP Terbuka Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial - Lapcran/Rekomendasi/Hasil Diseminasi dan atau Biasa PP Terbuka Forum Mediator/ Konsiliator / Arbiter
b.Jabatan Fungsional Mediator - Data Mediator Terbarukan per Bulan dari Pusat dan Biasa PP Terbuka Daerah - Dokumen Permohonan Pengesahan/Legitimasi Biasa PP Terbuka Mediator - Dokurnen SK Legitimasi Mediator Biasa PP Terbuka Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertirnbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 5 AS PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN Ditjen KESEHATANKERJA Binwasnaker danK3 AS.OO A. Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Direktorat AS.OO.OO 1. Penyiapan Perumusan Kebijakan Pengawasan
a.Penyusunan Buku Pedornan Biasa PP Terbuka. Norma Kerja dan Jaminan
b.Pemantauan Tunjangan Hari Raya (THR)di Jabodetabek dan Biasa PP Terbuka Sosial Tenaga Daerah Kerja
c.Penanganan Aksi Mayday di Jabodetabek dan Daerah Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
d.Gelar Kasus Norma Ketenagakerjaan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
e.Audiensi Biasa PP Terbuka
f.Notulen Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian AS.OO.Ol 2. Penyiapan Pelaksanaan Kebijakan
a.Penanganan Kasus Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat - Pengaduan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian - Asistensi Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kode Klasifikasi Hale Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsio 1 2 3 4 5 6 7 8 Kementerian - Surat Perintah (Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan) Terbatas PA. Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Surat Perintah [Koordinasi Kasu s] Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Panggilan Dinas Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Laporan Hasil Perneriksaan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian - Nota Pemeriksaan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
b.Pcnanganan Kasus Pengawasan Norma Pengupahan - Pengaduan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Asisteosi Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernen terian - Surat Perintah (pemeriksaan Norma Ketenagaketjaan) Terbatas PA Tertutup Dapat Menzeanazu Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi .Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertirnbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 Tugas dan Fungsi Kementerian - Surat Perintah [Koordinasi Kasus) Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungai Kementerian - Panggilan Dinas Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Nota Perneriksaan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernen teri an - Laporan Hasil Perneriksaan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu 1'ugas dan Fungsi Kementerian - Penetapan Upah Lembur Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian
c.Penanganan Kasus Pengawasan Norma Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri - Pengaduan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian - Asistensi Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolab Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 - Sural Perintah (Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan) Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Swat Perintah (Koordinasi Kasus) Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Panggilan Dinas Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Laporan Hasil Pemeriksaan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Nota Pemeriksaan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Tanggapan dari Perusahaan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
d.Penanganan Kasus Pengawasan Norma Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri - Pengaduan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Asistensi Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu TUgaSdan Fungsi Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Perti IJ1bangan Pengolah Arsin 1 2 3 4 5 6 7 8 Kementerian - SUTat Perintah (Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan) Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Surat Perintah (Koordinasi Kasus) Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian - Panggilan Dinas Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernen terian - Laporan Hasil Perneriksaan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Nota Pemeriksaan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Tanggapan dan Perusahaan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
e.Penanganan Kasus Pengawasan Norma Hubungan Kerja - Pengaduan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian - Asistensi Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganll:IW Kode Klasifikasi Hal< Akses Dasar Unit No. Klasifikasi JenisArsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 Tugas dan Fungsi Kementerian - Surat Perintah (Perneriksaan Norma Ketenagakerjaan] Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Surat Perintah (Koordinasi Kasus) Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Panggilan Dinas Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Laporan Hasil Perneriksaan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Nota Pemeriksaan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
f.Penanganan Kasus Pengawasan Norma Perlindungan Berserikat - Pengaduan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Asistensi Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 - Surat Perintah (Perneriksaan Norma Ketenagakerjaan) Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian - Surat Perintah (Koordinasi Kasus) Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Panggilan Dinas Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Laporan Hasil Perneriksaan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Nota Pemeriksaan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian
g.Penanganan Kasus Pengawasan Norma Kompensasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja - Pengaduan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Asistensi Terbatas FA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Surat Perintah (Pemeriksaan Norma KetenagakeIjaan) Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 Kementerian - Surat Perintah (Koordinasi Kasus) Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Panggilan Dinas Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Laporan Hasil Perneriksaan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Nota Pemeriksaan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Penetapan Kecelakaan Kerja/Penyakit Akibat Kerja Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
h.Penanganan Kasus Pengawasan Norma Kepesertaan dan Kerjasarna Antar Lembaga Badan Penjamin Sosial Tenaga Kerja - Pengaduan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Asistensi Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - III - Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. K1asifIkasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 - Surat Perintah (Pemeriksaan, Norma Ketenagakerjaan) Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Surat Perintah [Koordinasi Kasus) Terbatas PA Terrutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Panggilan Dinas Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Laporan Hasil Pemeriksaan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Nota Perneriksaan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian AS_OO"02 3. Penyiapan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
a.Penanganan Kasus Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu lstirahat - Nota Dinas (Sanksi Administratif) Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian - Laporan Kejadian (Sanksi Pidana) Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
b.Penanganan Kasus Pengawasan Norma Pengupahan Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsio 1 2 3 4 5 6 7 8 - Surat Rekomendasi Pembekuan Semen tara Perizinan Terbatas PA Tertutup Dapat pada instansi terkait (Sanksi Administratif) Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Laporan Kejadian (Sanksi Pidana] Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
c.Penanganan Kasus Pengawasan Norma Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri - Nota Dinas (Kunci PTA/ Deportasi) Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Laporan Kejadian (Sanksi Pidana] Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian d.. Penanganan Kasus Pengawasan Norma Pelatihan dan Penernpatan Tenaga Kerja Luar Negeri - Nota Dinas (Skorsing) Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Nota Dinas (Pencabutan lzin PPTKlS) Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
e.Penanganan Kasus Pengawasan Norma Hubungan Kerja - Nota Dinas (Sanksi Administratif) Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tuzas dan Funzsi Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi JenisArsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan PengoJah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 Kernenterian - Laporan Kejadian (Sanksi Pidana) l'erbatas PA l'ertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
r.Penanganan Kasus Pengawasan Norma Perlindungan Berserikat - Nota Dinas (Sanksi Administratif) Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Laporan Kejadian (Sanksi Pidana) Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian
g.Penanganan Kasus Pengawasan Norma Kompensasi Jaminan SosiaJ Tenaga Kerja - Nota Dinas [Sanksi Administratif) Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Laporan Kejadian (Sanksi Pidana) Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
h.Penanganan Kasus Pengawasan Norma Kepesertaan dan Kerjasama Antar Lernbaga Badan Penjamin SosiaJ Tenaga Kerja - Nota Dinas (Sanksi Administratif) Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertirnbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 - Laporan Kejadian (Sanksi Pidana) Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian A8.00.03 4. Bimbingan Teknis dan Supervisi
a.Sosialisasi Biasa PP 'Terbuka
b.Bimbingan Teknis Biasa PP Terbuka
c.Temu Teknis Biasa PP Terbuka AS.OO.04 5. Evaluasi da.n Pelaporan - Monitoring dan Eva.luasi Kinerja Pengawasan Norma Biasa pp Terbuka Ketja dan Jamsostek AS.Ol B. Pengaw.asan Norma Kerja Perernpuan dan Anak Direktorat AS.Ol.OO 1. Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Ketja Perempuan Pengawasan
a.Supervisi / Pem eriksaari/ Penguj ian Norma Fungsi Biasa PP Terbuka Norma Kerja Reproduksi Perernpuan dan - Asistensi ke Dinas Provinsi Anak - Surat Perintah Supervisi Pemeriksaan - Laporan Hasil Perneriksaan
b.Supervisi/Pemeriksaan/Pengujian Norma Kerja Biasa PP Terbuka Perempuan yang Bekerja Pada Malam Han - Asistensike Dinas Provinsi - Surat Perintah Supervisi/Pemeriksaan - Laporan Hasil Perneriksaan
c.FGD Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Biasa pp Terbuka Perempuan - SK Pelaksanaan Kegiatan - Surat Perintah - Data Jumlah Peserta FGD - Laporan Penyelenggaraan FGD Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasiflkasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8
d.FGDPerlindungan Norma Kerja Perernpuan dalam Biasa PP Terbuka Rangka Putting Out System - SK Pelaksanaan Kegiatan - Surat Perintah - Data Jumlah Peserta FGD - Laporan Penyelenggaraan £<'GD
e.Workshop Pengawasan Norma Perlindungan Perempuan Biasa pp Terbuka pada Fungsi Reproduksi - SK Penetapan Tim Pelaksana - Surat Perintah - Data Jumlah Peserta Workshop - Laporan Penye1enggaraan Workshop
f.Worksh~p Pengawasan Norma Perlindungan Perernpuan Biasa PP Terbuka yang 8ekerja Pada Malam Hari - SK PeJaksanaan Kegiatan - Surat Perintah - Data Jumlah Peserta Workshop - Laporan Penyelenggaraan Workshop
g.Ternu Teknis Pengawasan Norma Fungsi Reproduksi Biasa PP Terbuka Perlindungan Norma Kerja Perempuan - SKPelaksanaan Kegiatan - Surat Perintah - Data JumJah Peserta Temu Teknis - Laporan Penyelenggaraan Temu Teknis
h.Temu Teknis Pengawasan NormaPerempuan yang Biasa PP Terbuka Bekerja Pada Malam Hari - SK Pe1aksanaan Kegiatan - Surat Perintah - Data Jumlah Peserta Temu Teknis Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi JenisArsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan PengoJah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 - Laporan Penyelenggaraan Temu Teknis AS.Ol.OI 2. Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi Tenaga Kerja Perempuan
a.Pengawasan Norma Penghapusan Diskrirninasi Pengupahan, .Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Pekerja
1.Sosialisasi Pengawasan Norma Penghapusan Biasa PP Terbuka Diskriminasi Tenaga Kerja Perempuan dalam Pengupahan Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Pekerja - SK Pelaksana - Surat Perintah - Data Jumlah Peserta Sosialisasi - Laporan Penyelenggaraan Sosialisasi
2.FGD Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi Biasa PP Terbuka Tenaga Kerja Perempuan - SK Pelaksana - Surat Perintah - Data .Jumlah Peserta FGD - Laporan Penyelenggaraan FGD
3.Temu Teknia/Bosialisasi Pengawasan Norma Biasa PP Terbuka Penghapusan Diskriminasi Tenaga Kerja Perempuan dalam Pekerjaan dan Jabatan - SK Pelaksana - SUral Perintah - Data Jumlah Peserta Temu Teknis - Laporan Penyelenggaraan Temu Teknis
4.Kampanye Norma Penghapusan Diskriminasi Tenaga Biasa PP Terbuka Kerja Perempuan - SK Pelaksana - Surat Perintah Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasiftkasi .Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 - Data JumJah Peserta Kampanye - Laporan Penyelenggaraan Kampanye
5.Studi Komparasi Penghapusan Diskriminasi di Tempat Biasa PP Terbuka Kerja - SK Pelaksana - Surat Perintab - Data Jumlah Peserta Studi Komparasi - Laporan Penyelenggaraan Studi Komparasi AS.O)'02 3. Pengawasan Norma Pelindungan Pekerja ADak
a.Supervisi/ Pemeriksaan / Pengujian / Asistensi / Koordinasi Biasa PP Terbuka Dalam Rangka Penerapan Norma Perlindungan Pekerja Anak Dalarn Bakat dan Minat - Asistensi ke Dinas Provinsi - Surat Perintah Supervisi/ Pemeriksaan - Laporan Hasil Perneriksaan
b.Supervisi/Pemeriksaan/Pengujian / Asistensi/ Koordinasi Biasa PP Terbuka Dalam Rangka Penerapan Norma Perlindungan Peketja ADak Dalarn Pekerjaan Ringan dan Pelatihan Kerja - Asistensi ke Dinas Provinsi - Surat Perintah Supervisi/Perneriksaan - Laporan Hasil Pemeriksaan
c.POD pengawasan Norma Kerja Anak Dalam Biasa PP Terbuka Me.ngembangkan Bakat dan Minat - SK Pelaksana - Surat Perintah - Data Jumlah Peserta FGD - Laporan Penyelenggaraan FGD
d.Kampanye Bulan Menentang Pekerja Anak Nasional Biasa PP Terbuka - SK Pelaksana Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Araip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsio 1 2 3 4 5 6 7 8 - Surat Perintah - Data Jumlah Peserta Kampanye - Laporan Penyelenggaraan Kampanye
e.Pencanangan Indonesia Bebas Pekerja Anak Biasa PP Terbuka - SK Pelaksana - Surat Perintah - Data Jumlah Peserta Pencanangan - Laporan Penyelenggaraan Pencanangan
f.FGD tentang Pengawasan Norma Kerja Anak Dalam Biasa PP Terbuka Pekerjaan Ringan dan Latihan Kerja - SK Pe1aksana - Surat Perintah - Data Jumlah Peserta FGD - Laporan Penyelenggaraan FGD AS.01.03 4. Pengawasan Norma Bentuk-Berituk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
a.Supervisi/ Pemeriksaan IPengujiarr/ Asistensi / Koordinasi Biasa PP Terbuka Dalarn Rangka Penerapan Norma BPTA di 12 Wilayah - Surat Pemberitahuan di Dinas Provinsi - Surat Perintah Supervisi/ Pemeriksaan IKoordinasi - Laporan Hasil Kegiatan
b.Workshop Pengawasan Norma BPTA Biasa PP Terbuka - SK Penetapan Tim Pelaksana - Surat Perintah - Data Jumlah Peserta Workshop - Laporan Penyelenggaraan Workshop
c.Promosi Peta Jalan Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Biasa PP Terbuka Tahun '2022 Kode Klasifikasi. Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolab Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 - SK Penetapan Tim Pelaksana - Surat Perintah - Pelaksanaan Penyelenggaraan Promosi - Laporan Penyelenggaraan Promosi
d.FGD Pengawasan Norma PBTA Biasa PP Terbuka - SK Pelaksana - Surat Perintah - Data JumJab Peserta FGD - Laporan Penyelenggaraan FGD
e.Penyusunan Draft Revisi Keprnenaker No.235/ Biasa PP Terbuka MEN.vn/2003/PN-BPTA - SK Penyusunan - Data Peserta Penyusun - Surat Perintab - Laporan Penyusunan Draft Revisi AS.Ol.04 5. Penarikan Pekerja Anak Dari Bentuk Pekerjaan Teburuk Anak (PPA-PKH)
a.Rapat Koordinasi Pelaksanaan PPA-PKH Biasa PP Terbuka - Surat Tugas - Laporan Pelatihan
b.Pendampingan Pekerja Anak di 233 Shelter Pada 54 Biasa PP Terbuka Kab/Kota - SK Menteri - SK Target Penerima Manfaat PPA-PKH - SK Tim Pelaksana Pusat - SK Tim Pelaksana Provinsi dan UPTD/ KORWIL/Satwasker - SK Pendamping Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 - SK Anak Penerima Manfaat PPA·PKH - Data Anak dan Pendamping · Surat Perintah - Laporan Pelaksanaan Pendampingan
c.Monitoring dan Evaluasi Persiapan, Pelaksanaan dan Pasca Biasa PP Terbuka Shelter - Surat Perintah Tugas - Laporan Monev
d.Pemutahiran Data Anak Biasa PP Terbuka - SuratTugas - Data Anak - Pelaporan
e.Lokakarya Peran Serta LSM Dalam Rangka Menuju Biasa PP Terbuka indonesia Bebas Pekerja Anak 2022 - SK Pelaksana - Data Jumlab Peserta Lokakarya · Laporan Penyelenggaraan Lokakarya
f.Penyusunan Pedoman PPA-PKH Biasa PP Terbuka - SK Pelaksana - Surat Perintah - Laporan Pelaksanaan Penyusunan Pedoman - Buku, Pedoman PPA-PKH
g.Penyusunan/Perencanaan Program Kegiatan PPA-PKH Pusat Biasa PP Terbuka - SK Pelaksana - Surat Perintah · Laporan Peiaksanaan Penyusunan Program
h.Penyusunan/Perencanaan Program Kegiat.an PPA-PKH Pusat Biasa PP Terbuka dan Provinsi Rode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 - SK Pelaksana pusat dan daerah - Surat Perintah - Laporan Pelaksanaan Penyusunan Program
i.Konsinyasi Penyusunan RKA-KL Biasa PP Terbuka - Surat Perintah - Laporan Pelaksanaan Konsinyasi - RKA-KL J. Rapat Koordinasi Pelaksanaan PPA-PKH di 2 Provinsi Biasa PP Terbuka - SK Pelaksana Pusat dan Daerah - Surat Perintah - Laporan Pelaksanaan dan Hasil Rapat
k.Rapat Koordinasl DaJam Rangka Pengembalian Pekerja Anak Biasa PP Terbuka ke Dunia Pendidikan di 7 Provinsi - Surat Perintah - Laporan Pelaksanaan dan Hasil Rapat - SK Pelaksana Pusat dan Daerah
1.Lokakarya Penyusunan Laporan Akhir PeJaksanaan Biasa PP Terbuka PPA_PKH - SK Pelaksana - Data Jumlah Peserta Lokakarya - Laporan Penyelenggaraan Lokakarya AS.02 C. Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Direktorat AS.02.()O 1. Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan Pengawasan
a.Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pengawasan Norma Biasa PP Terbuka Norma Mekanik serta Pesawat Uap dan Bejana Tekanan Keselamatan dan Kesehatan
b.Bahan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengawasan Norma Blasa PP Terbuka Kerja Mekanik serta Pesawat Uap dan Bejana Tekanan Kode KJasifikasi Hak Akses Oasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip I 2 3 4 5 6 7 8
c.Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Biasa PP Terbuka di Bidang Pengawasan Norma Mekanik serta Pesawat Uap dan Bejana Tekanan
d.Bahan Pernberian Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Biasa pp Terbuka Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekanan
c.Bahan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pengawasan Norma Biasa PP Terbuka Mekanik serta Pesawat Uap dan Bejana Tekanan
r.Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pengawasan Norma Biasa PP Terbuka Mekanik serta Pesawat Uap dan Bcjana Tekanan
g.Bahan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengawasan Norma Biasa PP Terbuka Mekanik serta Pesawat Vap dan Bejana Tekanan
h.Bahan Norma, Standar, Prosedur, dan Kritcria di Bidang Biasa PP Terbuka Pengawasan Norma Mekanik serta Pesawal Uap dan 8ejana Tekanan I. Bahan Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Biasa PP Terbuka Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan 8ejana Tekanan
j.Bahan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pengawasan Norma Biasa PP Terbuka Mekanik serta Pesawat Uap dan Bejana Tekanan AS.02.01 2. Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
a.Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pengawasan Norma Biasa PP Terbuka Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
b.Bahan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengawasan Norma Biasa PP Terbuka Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
c.Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Biasa PP Terbuka di Bidang Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Perianggulangan Kebakaran Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8
d.Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Biasa PP Terbuka Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
e.Bahan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pengawasan Norma Biasa PP Terbuka Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
f.Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pengawasan Norma Biasa PP Terbuka Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
g.Bahan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengawasan Norma Biasa PP Terbuka Konstruksi Bangunan, Listrik dan Peoanggulangan Kebakaran
h.Bahan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Biasa PP Terbuka Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
1.Bahan Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang l3iasa PP Terbu ka Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
j.Bahan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pengawasan Norma Biasa PP Terbuka Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran AS.02.02 3. Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
a.Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pengawasan Norma Biasa PP Terbuka Kesehatan Kerja
b.Bahan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengawasan Norma Biasa PP Terbuka Kesehatan Kerja
c.Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Biasa PP Terbuka di Bidang Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
d.Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Biasa PP Terbuka Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
e.Bahan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pengawasan Norma Biasa pp Terbuka Kesehatan Kerja Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8
f.Bahan Perumusan Kebijakan eli Bidang Pengawasan Norma Biasa pp Terbu ka Kesehatan Kerja
g.Bahan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengawasan Norma Biasa PP Terbuka Kesehatan Kerja
h.Bahan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria eli Bidang Biasa PP Terbuka Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
1.Bahan Birnbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Biasa pp Terbuka Pengawasan Norma Kesehatan Kerja J. Bahan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pengawasan Norma Biasa PP Terbuka Kesehatan Kerja AS.02.03 4. Pengawasan Norma Ergonomi; Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
a.Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pengawasan Norma Biasa PP Terbuka Ergonomi, Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
b.Bahan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengawasan Norma Biasa PP Terbuka Ergonomi, Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
c.Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Biasa PP Terbuka di Bidang Pengawasan Norma Ergonomi, Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
d.Bahan Pernberian Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Biasa PP Terbuka Pengawasan Norma Ergonorni, Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
e.Bahan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pengawasan Norma Biasa PP Terbuka Ergonomi, Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
f.Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pengawasan Norma Biasa PP Terbuka Ergonorni, Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
g.Bahan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengawasan Norma Biasa PP Terbuka Ergonomi, Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
h.Bahan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Biasa PP Terbuka Pengawasan Norma Ergonomi, Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahava Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan. Akses PubHk Pertimbangan Pengolah Arsio 1 2 3 4 5 6 7 8
1.Bahan Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Biasa PP Terbuka Pengawasan Norma Ergonomi, Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
j.Bahan. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pengawasan Norma Biasa PP Terbuka Ergonorni, Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya AS 02.04 5. Pengawasan Norma Ke1embagaau, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
a.Bahan Perurnusan Kebijakan di Bidang Pengawasan Nonna. Biasa PP Terbuka Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
b.Bahan Pelaksanaa:n Kebijakan di Bidang Pengawasan Norma Biasa PP Terbuka Ergonomi, Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
c.Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Biasa pp Terbuka di Bidang Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistern Manajemen K3
d.Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Biasa pp Terbuka Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
e.Bahan EvaJuasi dan Pelaporan di Bidang Pengawasan Norma Biasa PP Terbuka Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
f.Bahan Perurnusan Kebijakan di Bidang Pengawasan Norma Biasa pp Terbuka Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
g.Bahan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengawasan Norma Biasa PP Terbuka Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
h.Bahan. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Biasa PP Terbuka Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajernen K3 i- Bahan Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidan.g Biasa pp Terbuka Pengawasan Norma Kelernbagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3 J. Bahan EvaJuasi dan Pelaporan di Bidang Pengawasan Norma Biasa PP Terbuka Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manaiernen K3 Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi .Jenis Arsip Kearnanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 D. Laporan Hasil Pengawasan KetenagakeIjaan Terbatas FA Tcrtutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian AS.03 E. Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Direktorat Bina AS.03.00 l. Penyiapan Perumusan Kebijakan Penegakan
a.Kebijakan Tata Laksana Pengawasan Ketenagakerjaan Biasa PP Terbuka Hukum Ketenaga kerja
b.Kebijakan Jabatan Fungsional Pengawas KetenagakeIjaan Biasa PP Terbuka an
c.Supervisi Kader Norma Ketenagakerjaan Biasa PA Terbuka
d.Penanganan Kasus Norma Ketenagakerjaan Terbatas FA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernen terian
e.Gelar Kasus Norma Ketenagakerjaan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementeria:n
f.Audiensi Biasa PP Terbuka
g.Notulen Biasa PP Terbuka AS.03.01 2. Penyiapan Pelaksanaan Kebijakan
a.Penyiapan Bahan Perumusan di Bidang Jabatan Fungsional - Usulan Pencrbitan SK Pengawas Keteriagakerjaan Biasa PP Terbuka - lfsulan Penerbitan SKEP PPNS Biasa pp Terbuka - Usulan Penilaian Angka Kredit Biasa PP Terbuka - Verfikasi dan Validasi Data Pengawas Ketenagakerjaan Biasa PP Terbuka - Verfikasi dan Validasi Data PPNS Ketenagakerjaan Biasa PP Terbuka Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Msil) 1 2 3 4 5 6 7 8 - Penilaian DUPAKJabatan Fungsional Pengawas Terbatas PA Tertutup Dapat Kelenagakerjaan Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
b.Penyiapan Bahan Perumusan di Bidang Tata Laksana - Penyiapan bahan dan data Biasa PP Terbuka - AnaJisa/Penelahaan Rencana Penyusunan, Prosedur Biasa PP Terbuka Kerja, Metode Kerja dan Rancangan Peraturarr/ Kebjjakan · Pelaksanaan Koorelinasi Biasa pp Terbuka
c.Supervisi di bidang Lembaga Pcngawasan Ketenagakerjaan · Nota Dinas Biasa PP Terbuka · Laporan Kelembagaan Biasa PP Terbuka
d.Supervisi di bidang Saran a dan Prasarana Pengawasan Ketenagakerjaan · Surat Permohonan Pelaksana Biasa PP Terbuka · Jadwal Biasa PP Terbuka · Surat Perintah (Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan) Biasa PP Terbuka
e.Penanganan Kasus eliBidang Penyidikan Tindak Pidana Norma Ketenagakerjaan - Laporan Kejadian Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian · Gelar Kasus Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Surat Perintah Tugas Biasa PA Terbuka Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Kearnanan Akses Publik Pertim bangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 - Surat Perintah Penyidikan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Surat Panggilan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - BAP Saksi-saksi Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Hasil BAP Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Resume Penyidikan Terbatas PA Tertutup Dapat Men ggan ggu Tugas dan Fungsi Kernenterian
f.Penanganan Kasus eli Bidang Penyielikan Tindak Pidana Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja - Laporan Kejadian Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Gelar Kasus Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Surat Perintah Tugas Biasa PA Terbuka Kode Klasiflkasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertim bangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 - Surat Perintah Penyidikan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Pungsi Kementerian - Surat Perintah di Mulainya Penyidikan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Gelar Perkara Awal Terbatas PA Terturup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Surat Panggilan Saksi-Saksi Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fu ngsi Kernenterian - SAP Saksi-Saksi Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian - Gelar Perkara Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Resume Penyidikan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
g.Tindak Lanjut di Bidang Pemeriksaan Norma KetenagakeIjaan - Pengaduanj Pengaduan Masyarakat Biasa PP Terbuka Kode KlasiIikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip I 2 3 4 5 6 7 8 - Kajian Kasus Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian - Surat Perintah (Koordinasi Kasus) Biasa pp Terbuka - Panggilan Dinas Terbatas PA Terturup Dapat Mengganggu Tugas dan Pungsi Kementerian - Laporan Hasil Perneriksaan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Nota Pemeriksaan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Penetapan Kesimpulan Hasil Perneriksaan Norma Terbatas PA Tertutup Dapat Ketenagakerj aan Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
h.Tindak Lanjut di Bidang Pemeriksaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja - Pengaduan Biasa PP Terbuka - Laporan Masyarakat Biasa PA Terbuka - Kajian Kasus Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Kearnanan Akses Publik Pertim bangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 - Surat Perintab (Koordinasi Kasus) Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian - Panggilan Dinas Biasa PP Terbuka - Laporan HasH Pemeriksaan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Nota Pemeriksaan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Penetapan Kesimpulan Basil Pemeriksaan Norma Terbatas PA Tertutup Dapat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian AS.03.02 3. Penyiapan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
a.Penyiapan Bahan Perumusan di Bidang Jabatan Fungsional - Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Biasa PP Terbuka Ketenagakerjaan - SK Penunjukan dan Penetapan Pengawas Biasa pp Terbuka Ketenagakerjaan - SKEPPPNS Ketenagakerjaan Biasa PP Terbuka - Pedomarr/ J u klak/ J uknis Biasa PP Terbuka - Atensi Biasa PP Terbuka
b.Penyiapan Bahan Perumusan di Bidang Tata Laksana - Nota Dinas Biasa PP Terbuka - Atensi Biasa PP Terbuka - Pedoman/ Juklak/ Juknis Biasa PP Terbuka Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi .Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertim bangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8
c.Supervisi di Bidang. Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan - Berita Acara Pelaksanaan Biasa pp Terbuka - Evalusi Peserta dan Narasumber Biasa pp Terbuka - Daftar Hadir Peserta dan Narasumber Biasa PP Terbuka - Kelengkapan Berkas Peserta Biasa PP Terbuka - Sertifikat Biasa PP Terbuka
d.Supervisi eliBidang Sarana dan Prasarana Pengawasan Ketenagakerjaan - Nota Dinas (Provinsi) Biasa PP Terbuka - Pendataan Kebutuhan, Sara.na dan Prasarana Daerah Biasa PP Terbuka
e.Penanganan Kasus eli Bidang Penyielikan Tindak Pidana Norma Ketenagakerjaan - Laporan Hasil Penyiclikan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Berkas Perkara P21/SP3 Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
f.Penanganan Kasus di Bidang Penyidikan Tindak Pidana Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja - Laporan Hasil Penyidikan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Berkas Perkara P21jSP3 Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Kode KJasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsin 1 2 3 4 5 6 7 8
g.Tindak Lanjut di Bidang Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan - Laporan Hasil Pemeriksaan Terbatas PA Tertutup Dapar Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Nota Pemeriksaan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Furigsi Kementerian
h.Tindak Lanjut eli Bidang Pemeriksaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja - Laporan Hasil Pemeriksaan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Nota Pemeriksaan Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian AS.03.03 4. Bimbingan Teknis dan Supervisi
a.Sosialisasi Biasa PP Terbuka
b.Bimbingan Teknis Biasa PP Terbuka
c.Bantuan Teknis Biasa PP Terbuka
d.Focus Group Discussion Biasa PP Terbuka AS.03.04 5. Evaluasi dan Pelaporan
a.Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bina Penegakan Hukum Biasa pp Terbuka Ketenagakerjaan Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsin 1 2 3 4 5 6 7 8 AS.04 F. Keselarnatan dan Kesehatan Kerja Direktorat Bina AS.04.00 l. Sarana dan Fasilitas K3 Keselamatan
a.Pedoman Prornotif dan Preventif Kecelakan Kerja danj atau Biasa PP Terbuka dan Kesehatan Penyakit Akibat Kerja Kerja
b.Draft Prom K3 Nasional Biasa PP Terbuka
c.Penyempurnaan Bahan Komunikasi/lnformasi/Edukasi - Bahan Edukasi Bimbingan Kalibrasi Pompa Biasa PP Terbuka - Bahan Edukasi Bimbingan Metode Pengujian Sulfur Biasa PP Terbuka Dioksida di Tempat Kerja - Bahan Edukasi Bimbingan Pengujian Gas Beracun Biasa PP Terbuka dengan Infrared - Bahan Edukasi Bimbingan Metode Pengujian Biasa PP Terbuka Pencahayaan di Tempat Kerja - Bahan Edukasi Bimbingan Metode Pengujian Medan Biasa PP Terbuka Magnet Radio Frekuensi di Tempat Kerja - Bahan Edukasi Bimbingan Metode Pengujian Medan Biasa PP Terbuka Magnet Subradio Frekuensi di Tempat Kerja - Bahan Edukasi Bimbingan Metode Pengujian Getaran Biasa PP Terbuka Lengan Tangan di Tempat Kerja - Bahan Edukasi Bimbingan Metode Pengujian Getaran Biasa PP Terbuka Seluruh Tubuh di Tempat Kerja - Bahan Edukasi Bimbingan Metode Pengukuran Debu Biasa PP Terbuka Total di Udara Tempat Kerja - Bahan Edukasi Bimbingan Metode Pengukuran Debu Biasa PP Terbuka Respirabel di Udara Ternpat Kerja - Bahan Edukasi Bimbingan Metode Pengujian Abses di Biasa PP Terbuka Udara Tempat Kerja - Bahan Edukasi Birnbingan Metode Pengujian Silika di Biasa PP Terbuka Udara Tempat Kerja - Bahan Edukasi Birnbingan Metode Pengujian Blasa PP Terbuka Kebisingan di Tempat Kerja Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 - Bahan Edukasi Bimbingan Metode Pengujian Gas eli Biasa PP Terbuka Ruang Terbatas - Bahan Edukasi Bimbingan Metode Pemeriksaan Biasa pp Terbuka Spirornetri - Bahan Edukasi Birobingan Metode Pemeriksaan Biasa PP Terbuka Aueliometri - Bahan Edukasi Bimbingan Manajemen K3 Biasa PP Terbuka Laboratorium - Bahan Komunikasi dan Promosi K3 untuk Bekerja di Biasa pp Terbuka Ketinggian - Bahan Komunikasi dan Promosi K3 eliRuang Terbatas Biasa PP Terbuka - Bahan Komunikasi dan Prornosi K3 di Sektor Minyak Biasa PP Terbuka dan Gas Bumi - Bahan Komunikasi dan Promosi eli Sektor Perkebunan Biasa PP Terbuka - Bahan Komunikasi dan Promosi K3 Keselamatan Biasa PP Terbuka Berkendara - Bahan Komunikasi K3 di Sektor Pertambangan Biasa FP Terbuka
d.Penyernpumaan Bahan Komunikasi/[nformasi/Edukasi Biasa PP Terbuka AS..04.01 2. Pengkajian dan Standardisasi K3
a.Kajian Kondisi/ Perilaku di Sektor UMKM Biasa PP Terbuka
b.Pemeriksaan/Pengujian Norma Ketenagakerjaan - Pelayanan Laboratoriurn Berupa Pemeriksaan, Terbatas PA Tertutup Dapat Pengujian dan Analisis Faktor Fisika dan Kimia Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
c.Peningkatan Kesehatan Tenaga Kerja Perempuan Dalam Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker Pada Perempuan Indonesia Kode Klasifikasi Hak Akses Oasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 - Pemeriksaan Awal Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Pemeriksaan Khusus Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian - Analisis Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian
d.Pengembangan Kompetensi K3 Biasa PP Terbuka
e.Penyusunan Draft/Konsep RSNI Bidang K3 - Penyusurian Biasa pp Terbuka - Pernbahasan Biasa PP Terbuka - Prakonvensi Biasa PP Terbuka - Konvensi Biasa PP Terbuka
f.Dokumentasi Pertemuan dan Koordinasi Komite Teknis 13- Biasa pp Terbuka 01
g.Survey Uji Banding Laboratorium Pengujian K3 Terbatas PA Tertutup Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kernenterian
h.Bimbingan Teknis K3 Bagi Tenaga Teknis K3 Biasa PP Terbuka AS.04.02 3. Pengembangan SOM K3
a.Pelatihan Teknis untuk Stakeholder/Masyarakat - Pengeiolaan Pelatihan K3 Biasa pp. Terbuka - Pengelolaan Sertifikasi Pembinaan Pelatihan K3 Biasa pp Terbuka Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi .Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsin 1 2 3 4 5 6 7 8 - Pengelolaan Pelatiban Kompetensi K3 Bagi Instruktur Biasa PP Terbuka BLK
b.Penyusunan RSKKNl K3 Ketenagalistrikan - Penyusunan Biasa PP Terbuka - Pembahasan Biasa PP Terbuka - Prakonvensi Biasa PP Terbuka - Konvensi Biasa PP Terbuka
c.Pembinaarr/Pengem bangan Kornpetensi SOM K3 - Bahan Edukasi Bimbingan K3 Kelistrikan di Tempat Biasa PP Terbuka Kerja - Bahan Edukasi Bimbingan K3 di Ruang Terbatas Biasa PP Terbuka - Bahan Edukasi Bimbingan K3 di Perkantoran Biasa PP Terbuka - Bahan Edukasi Bimbingan K;3Bekerja di Keti.nggian Biasa pp Terbuka - Bahan Edukasi Bimbingan K3 di Konstruksi Biasa PP Terbuka - Bahan Edukasi Bimbingan K3 Pengelolaan Makanan Biasa PP Terbuka dan Gizi Kerja - Bahan Edukasi Bimbingan K3 Pengendalian HIV eli Biasa pp Terbuka Tempat Kerja - Bahan Edukasi Bimbingan K3 Pertolongan Pertama Biasa PP Terbuka pada Kecelakaan (P3K) - Bahan Edukasi Bimbingan K3 Penyakit Akibat Kerja Biasa pp Terbuka - Bahan Edukasi Bimbingan K3 Kelelahan dan Biasa PP Terbuka Penyalahgunaan Alkohol di Tempat Kerja - Bahan Edukasi Bimbingan K3 Ergonorni Biasa PP Terbuka - Bahan Edukasi Bimbingan K3 Higiene Industri Biasa pp Terbuka - Bahan Edukasi Bimbingan K3 Kece1akaan Kerja Biasa PP Terbuka - Bahan Edukasi Bimbingan K3 Kebakaran Biasa PP Terbuka - Bahan Edukasi Bimbingan K3 Pengoperasian Biasa PP Terbuka Kendaraan Alat Berat :<! "LlV"',", VII., SH ·......,..·«~"'a'i'l0324198903 1 001 M. HANIF DHAKIRI ttd. MENTERIKETENAGAKERJAAN Keterangan: PPTM Pejabat Pimpinan Tinggi Madya PPTP Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama PA Pejabat Administrator PP Pejabat Pengawas Kode Klasifikasi Hak Akses Dasar Unit No. Klasifikasi Jenis Arsip Keamanan Akses Publik Pertimbangan Pengolah Arsip 1 2 3 4 5 6 7 8 - Bahan Edukasi Bimbingan K3 Perbengkelan Biasa PP Terbuka - Pelatihan Dokter Biasa PP Terbuka